POLITIK: Sejak Bung Karno Hingga SBY Belum Ada Presiden yang Menguasai Manajemen Profesional

SYARAT utama menjadi presiden adalah leadership. Syarat kedua adalah pemahaman tentang manajemen yang profesional. Sebab, mengelola sebuah negara tidak cukup bermodalkan leadership saja, tetapi harus menguasai manajemen profesional.

1.Planning

Seorang presiden harus punya prinsip efisiensi, yaitu membuang staf-staf yang tidak perlu, menghindari pengeluaran uang yang berlebihan dan penghematan-penghematan lainnya.

Di era SBY ini terlalu banyak pemborosan. Mobil mewah untuk menteri, anggaran pakaian presiden yang mahal, anggota DPR yang boros,dll.

2.Organising

Semua kebijakan seharusnya berdasarkan hasil sebuah survei atau berdasar fakta dan data yang reliable dan valid. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki lembaga survei.

Di era SBY banyak kebijakan yang tidak berdasarkan survei. Misalnya, kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang menimbulkan banyak kurban tewas itu.

3.Staffing

Seorang presiden, harus memilih para pembantunya (terutama menteri) yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. The right man on the right place

Di era SBY ini sekitar 50% menterinya tidak memenuhi kriteria “the right man on the right place”.Misalnya, seorang menko perekonomian seharusnya bukan seorang sarjana teknik, melainkan seorang pakar ekonomi.

4.Leading

Seorang presiden harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan tegas terhadap semua bawahannya. Jika melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka pembantunya harus dicopot. Jangan cuma digeser atau diberi jabatan lainnya.

Di era SBY ini tidak tegas. Ada kasus rekening gendut perwira polri dan kasus-kasus lainnya tetapi SBY tidak memanggil, menegur keras para pembantunya

5.Directing

Seorang presiden harus mampu melakukan pengarahan dan tindakan preventif. Jangan sampai ada perbuatan bawahannya yang merugikan keuangan negara atau merugikan kepentingan umum

Di era SBY belum ada tindakan preventif. Buktinya terjadi kasus Bank Century, tidak ada tindakan preventif terhadap bencana alam dan lain-lain.

6.Coordinating

Seorang presiden harus kreatif dan mempunyai kemampuan mengkoordinasikan bawahannya. Yaitu mampu melakukan reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi pendidikan, mengolah sumber daya alam secara mandiri, tidak didikte asing,mempunyai kedaulatan ekonomi dan politik penuh dan lain-lain

Di era SBY belum ada kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang banyak sehingga jutaan orang Indonesia terpaksa menjadi TKI.

7.Motivating

Seorang presiden harus mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain serta berani menghadapi tantangan. Bahkan siap mati jika itu demi kepentingan bangsa dan negara.

Di era SBY ini serba takut. Takut ke negeri Belanda kaarena di sana ada pengadilan soal pelanggaran HAM dan ada demo RMS.

8.Aspiration

Seorang presiden harus pro rakyat. Mau mengunjungi warganya di pulau-pulau terpencil.Membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, terutama rakyat miskin. Ada UU perlindungan pembantu rumah tangga, ada UU perlindungan masyarakat miskin, ada KTP golongan C (miskin),mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, terutama bagi masyarakat miskin.

Di era SBY ini pemerintah terjebak pada sistem ekonomi neolib, 70% perekonomian dikuasai kapitalis asing dan lain-lain. Belum ada reformasi birokrasi dan reformasi hukum yang signifikan.

9.Moderen

Seorang presiden harus berpikiran moderen. Misalnya, TNI/Polri harus memiliki alutsista yang moderen dan canggih dalam jumlah yang memadai. Pelayanan administrasi publik harus berbasiskan teknologi internet (online). Misalnya, tes CPNS online dan lain-lain.

Di era SBY sebagian besar alutsita tergolong jadul, tua dan rongsokan. Pelayanan publik juga belum sepenuhnya online. NIK KTP seharusnya tidak boleh berubah ternyata bisa berubah, padahal hakekat NIK adalah Nomor Urut Penduduk.

10.Controlling

Seorang presiden harus mampu melakukan pengawasan dan mencari terobosan manakala menghadapi masalah-masalah yang sulit.Mampu membuat sistem pengawasan yang efektif dan efisien.

Di era SBY ini belum ada terobosan untuk pelanggaran-pelanggaran wilayah laut yang dilakukan kapal-kapal Malaysia.Yang dilakukan hanya mengirimkan nota protes (sudah lebih dari 40 nota protes yang dikirimkan ke Malaysia).

Idealnya:

1.Seorang presiden memiliki  menteri yang semuanya 100% profesional baik dari luar parpol maupun dari dalam parpol

2.Harus berusaha Indonesia memiliki GBHN dan Repelita lagi (sebagai penjabaran UUD 1945).

Semoga suatu saat nanti Indonesia memiliki seorang presiden yang benar-benar profesional.

Sumber gambar: purdiechandra.net

Hariyanto Imadha

Facebooke

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150347106590297