SEJAK era Soekarno hingga era SBY, hanya melahirkan presiden-presiden yang berprofesi sebagai manajer politik dan bukan sebagai manajer bangsa dan negara. Perhatian terhadap bangsa dan negara sangat kurang sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan dicaplok malaysia dan nasib bangsa di perbatasan sangat memprihatinkan.
Inilah beberapa kesalahan presiden-presiden Indonesia
1.Sistem multi partai yang berlebihan
Sistem multi partai yang terlalu banyak menyebabkan banyaknya persoalan-persoalan politik yang pada akhirnya berdampak pada maju mundurnya sebuah kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Idealnya, di Indonesia cukup memiliki maksimal lima partai yang masing-masing berkarakterkan sila-sila Pancasila
2.Sistem pengelolaan APBN yang besar pasak daripada tiang
Ketidakmampuan mengelola APBN menyebabkan Indonesia terjebak pada utang yang terus bertambah. Seharusnya anggaran rutin dan anggaran pembangunan berbanding 50%:50% dan tidak menerapkan anggaran defisit.
3.Sistem utang yang menjebak kepentingan-kepentingan Indonesia
Hanya demi pembangunan, maka Indonesia terjebak utang luar negeri yang terus bertambah. Utang-utang itupun tidak sepenuhnya bersifat produktif.
4.Sistem pembangunan yang tidak merata
Pembangunan yang terlalu dipusatkan di Jawa, mengakibatkan banyak daerah di luar Jawa yang infrastrukturnya buruk dan tingkat kesejahteraannya memprihatinkan. Seharusnya anggaran lebih diprioritaskan untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah miskin.
5.Sistem penerimaan jumlah PNS yang tidak rasional
Idealnya, jumlah PNS cukup 1% dari jumlah penduduk. rasionya, 1 PNS melayani 100 penduduk. Kenyataannya jumlah PNS sekitar 4% dan ini sangat membebani APBN. Seharusnya jumlah PNS dikurangi sehingga gajinya bisa dinaikkan secara signifikan.
6.Sistem jumlah TNI-Polri kurang
Idealnya, Indonesia yang luas harus didukung jumlah TNI-Polri yang memadai, yaitu 0,5% dari jumlah penduduk. Kenyataannya cuma 0,25% dari jumlah penduduk. Rasionya, 1 TNI-Polri melindungi 200 penduduk.
7.Sistem anggaran pendidikan 20% terlalu besar
Anggaran pendidikan 20% yang ditentukan dalam UUD 1945 terlalu besar. Karena berakibat anggaran TNI-Polri kecil dan berakibat alutsista-nya ketinggalan jaman dan tidak mampu menjaga keamanan dan pertahanan secara optimal. Seharusnya anggaran militer diprioritaskan.
8.Sistem pendidikan yang keliru
Jumlah matapelajaran/matakuliah terlalu banyak sehingga yang dikuasai hanya kulit-kulitnya saja. Sistem pendidikan yang tidak berbasiskan “logics” juga hanya melahirkan lulusan-lulusan yang pandai di bidang ilmunya, tetapi tumpul dalam penalaran.
9.Sistem pengelolaan sumber daya alam yang amburadul
Akibat terjebak utang, maka untuk melunasinya Indonesia menjual sumbr daya alamnya dengan harga murah. Terutama batubara, minyak, gas dan komoditas sumber daya alam lainnya. Bagian untuk Indonesiapun kecil sehingga Indonesia harus impor BBM dan lain-lain.
10.Sistem hukum dan lain-lain yang tidak efektif dan efisien
Sistem hukum yang multi tafsir dan mengandung banyak celah, menghasilkan pemerintahan yang penuh dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Indonesia juga tak memiliki sistem pertanian, sistem perekonomian dan sistem-sistem lainnya yang efektif dan efisien.
Kesimpulan:
-Penyebab keterpurukan Indonesia adalah karena tidak memiliki sistem yang bersifat nasional yang efektif dan efisien. Di samping itu, kualitas SDM Indonesia memang sangat rendah.
Saran
Kalau Indonesia ingin maju, maka bangsa ini harus memiliki seorang presiden yang cerdas, mampu membuat sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Semua menteri dan nonmenterinya harus cerdas dan mampu membangun sistem nasional yang efektif dan efisien sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya sistem perekonomian nasional, sistem pertanian nasional, sistem perbankan nasional, sistem pengelolaan sumber daya alam nasional, sistem perpolitikan nasional, sistem transportasi dan lain-lain.
Hariyanto Imadha
Facebooker/Blogger
Filed under: Uncategorized Ditandai: | dilakukan, hariyanto imadha, indonesia, kesalahan, politik, sepuluh, sistemik, yang
Sumbang saran saja pak Har, menurut pendapat saya Presiden yang berperan sbg Manager Bangsa hanya bung Karno pada zamannya yang belum didukung oleh peralatan komunikasi yang canggih spt Internet,Hp dll punya pendirian yang konsisten “BERDIIKRI” yang tidak mau hutang dari Negara lain memang system dari. Semua segi. dimana ini sbg kelemahan.dari 10 hal yang sangat diperlukan spt yang telah dipaparkan pak Har tetapi sebagai Bpk Bangsa yang menjujuung tinggi harga diri dan harkad Bangsa Indonesia. Patut ditiru oleh Presiden2 berikutnya,tmk
TANGGAPAN:
Semula saya juga menilai Bung Karno merupakan manajer bangsa dan negara.
Tapi,setelah saya pelajari, itu hanya terdapat dalam pidato-pidatonya saja.
Bung Karno memang memperjuangkan bangsa dan negara, tetapi Bung Karno tidak membentuk SISTEM pengelolaan bangsa dan negara). Itu dua hal yang berbeda.
Yang dimaksud manajer bangsa dan negara yaitu mampu mengelola bangsa dan negara (ada SISTEM-nya).
Nyatanya,sejak dulu hingga sekarang wilayah perbatasan tak pernah diurus secara benar dan angka kemiskinan tidak pernah berkurang secara signifikan.
Sebagai Mantan Konsultan Sistem & Prosedur (pernah dapat penghargaan dari Depdagri jamannya Rudini), saya menilai dari BK s/d SBY belum mampu membentuk “SISTEM” pengelolaan bangsa dan negara.
Semua artikel saya,kalau dilihat dari persepsi yang berbeda,tentu berbeda.
Yang pasti, titik tolak artikel saya jelas: SISTEM.