• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

POLITIK: Pemahaman Demokrasi yang Keliru

DARI sudut ilmu bahasa, demokrasi berasal dari kata “demos” dan “kratos” yang berarti kedaulatan ada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Perjalanan demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi Perlementer (Liberal)

Demokrasi Perlementer di pemerintahan kita telah dipraktekkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Di sini, parlemen lebih berkuasa daripada presiden.

2. Demokrasi Terpimpin

Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu dan situasi politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan Negara,maka pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden.Dekrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, di Negara kita saat itu digunakan Demokrasi Terpimpin.

Di sini, presiden lebih berkuasa daripada parlemen.

3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat ini.

Di sini, presiden dan parlemen sama-sama berkuasa.

4. Demokrasi Pada Era Reformasi

Reformasi suatu orde untuk melakukan perubahan untuk demokratisasi dalam segala bidang kehidupan, diantara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama adalah dibidang Politik, Ekonomi, Hukum. Perubahan yang terjadi pada era orde reformasi ini adalah dilakukakan secara bertahap, oleh karena konsep reformasi tidak sama dengan konsep revulosi yang berkonotasi suatu perubahan total dan mendasar pada semua sektor atau komponen dalam suatu sistem politik yang mengarah kepada sistem kekerasan.

Di sini, rakyat cenderung berkuasa.

Kebingungan demokrasi

Jika DPR dianggap lebih kuat daripada presiden, maka ini dianggap keliru. Jika presiden dianggap kuat daripada DPR, juga dianggap keliru. Jika dmokrasi dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, juga kurang tepat. Jika demokrasi dilaksanakan langsung oleh rakyat, juga kurang tepat.

Trias politika

Montesquieui mengajarkan bahwa sebuah pemerintahan yang ideal yaitu adanya Trias Politika, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif yang seimbang . Pemikiran ini sangat maju. Namun, pelaksanaan Trias Politika di Indonesia tidak jelas. Bahkan bersikap korup.

Salah tafsir tentang demokrasi

1.Boleh memilih pejabat publik hanya secara langsung

2.Boleh melakukan pemekaran wilayah tanpa batas

3.Boleh mendirikan parpol tanpa batas

4.Boleh mendirikan organisasi tanpa batas

5.Boleh mengeluarkan pendapat tanpa batas

6.Boleh berbeda pendapat tanpa batas

7.Boleh melakukan demo tanpa batas

8.Boleh bertindak anarki dan memaksakan pendapat/aspirasi

9.Boleh menambah PNS tanpa batas

10.Boleh menghambur-hamburkan APBN

Demokrasi yang tidak rasional

Dalam praktek, pelaksanaan demokrasi sekarang ini banyak yang tidak rasional. Pemekaran wilayah, penambahan PNS, pendirian parpol dan lain-lain mengabaikan kemampuan APBN yang berakibat pemerintah terjebak pada utang yang terus bertambah.

Demokrasi seharusnya rasional

Demokrasi memang merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun di dalam praktek harus rasional.

Rasional di sini dalam arti
1.Mengelola bangsa dan negara secara efisien dan efektif sesuai kemampuan keuangan dan kualitas SDM yang ada serta berbasiskan sistem yang baik.

2.Demokrasi tidak boleh membabibuta.

3.Demokrasi tidak berarti semua tuntutan rakyat harus direalisasikan.

4.Demokrasi harus ada batasan-batasannya.

5.Dan, ada keseimbangan dalam Trias Politika.

Skema demokrasi

Aspirasi rakyat—-Diseleksi DPR—Dilaksanakan pemerintah—Diawasi DPR, aparat penegak hukum dan rakyat—Hasil aspirasi dinikmati rakyat.

Demokrasi tidak berarti “semau gue”.

Catatan:

Yang dimaksud “rakyat” di sini adalah: Rakyat yang Pancasilais/agamais, di mana aspirasinya adalah berbasiskan agama (terutama Islam) dan bukan berdasar kepentingan politik dan kekuasaan semata.

Semoga bermanfaat

Suber gambar: wacana.org

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger

Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: