• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Perlukan DPR Dibubarkan Saja?

SEMUA orang tentu tahu, di gedung DPR ini terlalu sering terjadi hal-hal yang melukai perasaan rakyat. Antara lain, banyak anggota DPR yang datang, daftar, duduk, dengkur dan duit. Atau praktek-praktek korupsi, jual beli pasal, menghambur-hamburkan uang rakyat dengan dalih studi banding, nonton video porno disaat rapat paripurna ataupun sidang, pamer mobil mewah dan perilaku yang sangat menyakiti hati rakyat. Sebelum terpilih, mereka mengemis suara ke rakyat. Setelah rakyat memilihnya, mereka tak peduli rakyat. Ada rakyat demo di depan gedung DPR, mereka cuek.

Perlukan DPR dibubarkan saja?

Itulah persoalannya. sampai ada yang mengusulkan DPR dibubarkan saja. Tentu, yang salah bukanlah DPR-nya, tetapi manusia-manusianya. Dengan kata yang lebih tepat, perlu adanya perubahan sistem agar para anggota DPR disiplin dan jujur.

Sudah ada usaha

Memang, sudah ada usaha untuk mendisiplinkan para anggota DPR. Antara lain membuat peraturan dan tata tertib. Juga dibentuk Dewan Kehormatan DPR. Juga, sudah ada mesin absensi sidik jari. Juga sudah ada sanksi bagi yang tidak disiplin.

Belum berupa sistem

Namun, semua peraturan tata tertib dan peralatan-peralatan serta perangkat-perangkat yang ada belum merupakan sistem. Masih merupakan bagian-bagian yang terpisah, tidak saling integrasi dan mengandung banyak kelemahan serta bisa diakali. Misalnya, mesin absensi sidik jadi: ketika datang langsung memberikan sidik jarinya, tapi kemudian pulang. Saat rapat/sidang bubar, mereka datang lagi untuk memberikan sidik jarinya lagi ke mesin absensi sidik jari.

Sistem yang bagaimana?

Saya setuju dengan ucapan Tanri Abeng, bahwa Indonesia bisa maju kalau yang berkuasa adalah “sistem” dan bukan “manusia”. Maksudnya, dengan adanya sistem, maka mau tidak mau semua anggota DPR harus disiplin datang. Misalnya: Tiap satu jam harus membubuhkan sidik jarinya ke mesin absensi. masalahnya, mesin absensi sidik jari biasanya hanya dua kali, yaitu saat datang dan saat pulang. Oleh karena itu, perlu dibuat software khusus untuk itu. Kita toh punya banyak pakar software. Karena sistemnya demikian (tiap 1 jam harus memmbubuhkan sidik jari), maka angggota DPR yang tidak disiplin bisa tercatat di komputer. Komputer iinipun terprogram, jika ada anggota DPR tidak hadir, maka akan kehilangan tunjangan sekian rupiah dan seterusnya.

Sistem lainnya

Dengan demikian perlu dibuat sistem-sistem lainnya yang didukung software buatan para programmer yang profesional. Misalnya, sistem penyusunan angggaran untuk Badan Anggaran DPR. Semua harus tercatat di komputer dan termuat di website/blog sehingga bisa dipantau masyarakat luas. Jika ada penyimpangan anggaran, maka masyarakat bisa mengetahuinya.

Tergantung political will

Apakah sistem yang demikian bisa terbentuk? Tentu, tergantung political will dan political actin dari lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif itu sendiri. Atau bisa juga dibuat para pakar sistem dari berbagai perguruan tinggi kemudian direkomendasikan ke pemerintah. Jika ditolak pemerintah, sebaiknya diumumkan lewat website/blog milik para perguruan tinggi tersebut.

Jadi, jika yang terpilih adalah seorang presiden dan wakil presiden yang jujur, adil, ttegas dan cerdas serta memahami pentingnya sebuah “sistem”, maka niscaya Indonesia bisa maju seperti Jepang dan China. Sebab, negara-negara tersebut sudah puluhan tahun punya sistem. Antara lain sistem pertanian, sistem perekonomian, sistem perindustrian, dll. Sedangkan Indonesia, belum punya sistem. Andaikata Indonesia punya sistem, maka sistemnya lemah karena yang berkuasa adalah manusia.

Nah, persoalannya adalah, kapan kita punya presiden dan wakil presiden yang mampu membuat sistem sebagai penguasa? Sejak era Soekarno hingga era SBY, belum ada satupun presiden yang mampu membuat “sistem sebagai penguasa”. Kalau presidennya jujur,adil,cerdas dan cerdas, maka sistemnya pasti canggih. Tapii, kalau presidennya memble, maka sistemnya juga memble.

 

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger

Iklan

POLITIK: Sepuluh Kesalahan Sistemik yang Dilakukan Indonesia

SEJAK era Soekarno hingga era SBY, hanya melahirkan presiden-presiden yang berprofesi sebagai manajer politik dan bukan sebagai manajer bangsa dan negara. Perhatian terhadap bangsa dan negara sangat kurang sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan dicaplok malaysia dan nasib bangsa di perbatasan sangat memprihatinkan.

Inilah beberapa kesalahan presiden-presiden Indonesia

1.Sistem multi partai yang berlebihan

Sistem multi partai yang terlalu banyak menyebabkan banyaknya persoalan-persoalan politik yang pada akhirnya berdampak pada maju mundurnya sebuah kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Idealnya, di Indonesia cukup memiliki maksimal lima partai yang masing-masing berkarakterkan sila-sila Pancasila

2.Sistem pengelolaan APBN yang besar pasak daripada tiang

Ketidakmampuan mengelola APBN menyebabkan Indonesia terjebak pada utang yang terus bertambah. Seharusnya anggaran rutin dan anggaran pembangunan berbanding 50%:50% dan tidak menerapkan anggaran defisit.

3.Sistem utang yang menjebak kepentingan-kepentingan Indonesia

Hanya demi pembangunan, maka Indonesia terjebak utang luar negeri yang terus bertambah. Utang-utang itupun tidak sepenuhnya bersifat produktif.

4.Sistem pembangunan yang tidak merata

Pembangunan yang terlalu dipusatkan di Jawa, mengakibatkan banyak daerah di luar Jawa yang infrastrukturnya buruk dan tingkat kesejahteraannya memprihatinkan. Seharusnya anggaran lebih diprioritaskan untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah miskin.

5.Sistem penerimaan jumlah PNS yang tidak rasional

Idealnya, jumlah PNS cukup 1% dari jumlah penduduk. rasionya, 1 PNS melayani 100 penduduk. Kenyataannya jumlah PNS sekitar 4% dan ini sangat membebani APBN. Seharusnya jumlah PNS dikurangi sehingga gajinya bisa dinaikkan secara signifikan.

6.Sistem jumlah TNI-Polri kurang

Idealnya, Indonesia yang luas harus didukung jumlah TNI-Polri yang memadai, yaitu 0,5% dari jumlah penduduk. Kenyataannya cuma 0,25% dari jumlah penduduk. Rasionya, 1 TNI-Polri melindungi 200 penduduk.

7.Sistem anggaran pendidikan 20% terlalu besar

Anggaran pendidikan 20% yang ditentukan dalam UUD 1945 terlalu besar. Karena berakibat anggaran TNI-Polri kecil dan berakibat alutsista-nya ketinggalan jaman dan tidak mampu menjaga keamanan dan pertahanan secara optimal. Seharusnya anggaran militer diprioritaskan.

8.Sistem pendidikan yang keliru

Jumlah matapelajaran/matakuliah terlalu banyak sehingga yang dikuasai hanya kulit-kulitnya saja. Sistem pendidikan yang tidak berbasiskan “logics” juga hanya melahirkan lulusan-lulusan yang pandai di bidang ilmunya, tetapi tumpul dalam penalaran.

9.Sistem pengelolaan sumber daya alam yang amburadul

Akibat terjebak utang, maka untuk melunasinya Indonesia menjual sumbr daya alamnya dengan harga murah. Terutama batubara, minyak, gas dan komoditas sumber daya alam lainnya. Bagian untuk Indonesiapun kecil sehingga Indonesia harus impor BBM dan lain-lain.

10.Sistem hukum dan lain-lain yang tidak efektif dan efisien

Sistem hukum yang multi tafsir dan mengandung banyak celah, menghasilkan pemerintahan yang penuh dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Indonesia juga tak memiliki sistem pertanian, sistem perekonomian dan sistem-sistem lainnya yang efektif dan efisien.

 

Kesimpulan:

-Penyebab keterpurukan Indonesia adalah karena tidak memiliki sistem yang bersifat nasional yang efektif dan efisien. Di samping itu, kualitas SDM Indonesia memang sangat rendah.

 

Saran

Kalau Indonesia ingin maju, maka bangsa ini harus memiliki seorang presiden yang cerdas, mampu membuat sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Semua menteri dan nonmenterinya harus cerdas dan mampu membangun sistem nasional yang efektif dan efisien sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya sistem perekonomian nasional, sistem pertanian nasional, sistem perbankan nasional, sistem pengelolaan sumber daya alam nasional, sistem perpolitikan nasional, sistem transportasi dan lain-lain.

 

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger

POLITIK: Korupsi Karena Rakyat Salah Memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat

PENYEBAB korupsi banyak. Namun penyebab yang paling signifikan yaitu karena rakyat salah memilih pemimpin dan wakil rakyat. salah memilih presiden, gubenur, bupati dan walikota. Salah memilih wakil rakyat.

Sulit mengakui kesalahan

Masalahnya adalah, sebagian bangsa Indonesia tergolong bangsa yang sulit mengakui kesalahan. Sering merasa benar walaupun fakta menunjukkan adanya kesalahan. Selalu mencari pembenaran-pembenaran yang tidak rasional. Bahkan, menimpakan kesalahan kepada pihak yang lain. Pokoknya, sulit mengakui bahwa pilihannya salah.

Ibarat membeli durian

Para pemilih itu ibarat pembeli durian. Semua durian kulitnya bagus dan dianggap semua durian bagus. Lantas dipilihnya durian itu. Setelah di rumah, durianpun dibuka. Ternyata durian busuk. Demikian juga ketika memilih calon pemimpin dan wakil rakyat. Semua dianggap baik. Lantas dengan alasan memilih sesuai hati nurani, maka memilihlah. Padahal, yang dipilih adalah pemimpin yang korup atau pemimpin yang membiarkan praktek-praktek korupsi. Wakil rakyatpun yang dipilih juga ternyata korup.

Mudah terpengaruh

Rakyat yang tergolong salah memilih, tergolong orang-orang yang mudah terpengaruh. Terpengaruh uang atau money politic. Terpengaruh hasil survei. Terpengaruh kampanye lewat televisi, radio, koran, spanduk, baliho, pamflet, plakat, brosur. Terpengaruh janji-janji kampanye. Terpengaruh visi dan misi. Terpengaruh figur politisi. Terpengaruh popularitas politisi atau calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilihnya.

Tidak faham politik dan psikologi

Sekitar 70% pemilih sebenarnya tak faham politik. Apalagi psikologi. Mereka menilai calon pemimpin dan wakil rakyat hanya berdasarkan ilmu kira-kira. Sifatnya spekulatif.

Tidak faham kriteria kualitas

Sesungguhnya para pemilih tidak memahami kriteria kualitas. Misalnya, jujur itu yang bagaimana. Amanah buktinya apa? Cerdas apa indikatornya. Meyakinkan itu tolok ukurnya? Mampu memimpin negara itu buktinya apa? Sanggup memberantas korupsi itu nilainya berapa? Apa ideologi calon pemimpin? Apa parameter kenegarawanannya?

Korupsi merajalela

Akibat salah pilih, maka yang muncul adalah pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang sekitar 70%-nya bermental korup dan bahkan melakukan tindakan korupsi.

Ilmu kira-kira

Bisa dipastikan bahwa 70% rakyat telah salah memilih pemimpin dan wakil rakyat karena memilih hanya berdasarkan ilmu kira-kira yang sifatnya sangat spekulatif

 

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger