• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Apapun Nama Parpolnya Tujuannya Tetap Sama

Gambar

SALAH satu penyebab keterpurukan bangsa dan negara Indonesia adalah, sejak Indonesia merdeka, para politisi lebih sibuk memikirkan kepentingan politik daripada kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan parpol maupun pribadi jauh lebih menonjol daripada kepentingan rakyat. Lihat saja kehidupan saudara-saudara kita di daerah terpencil ataupun yang berada di wilayah perbatasan dengan negara-negara lain. Terkesan sangat menderita dan tak terurus. Infrastrukturnya boleh dikatakan teramat parah bahkan nyaris tidak ada.

Apapun nama parpolnya tujuannya tetap sama

Boleh saja parpol bernama A, B, C, D, E dan seterusnya. Boleh saja azasnya A, B, C, D, E dan seterusnya, tetapi secara umum tujuannya tetap sama.

 1.Ingin menang

2.Ingin berkuasa

3.Ingin mendapat proyek besar

4.Ingin memperkaya diri

5.Ingin mempertahankan kekuasaan

ad.1.Ingin menang

Tidak ada satupun parpol punya cita-cita kalah. Semuanya ingin menang. Untuk itu disusun strategi pemenangan mulai dari yang jujur sampai yang curang. Mulai dari cara yang halus dengan cara yang kasar. Mulai dari tanpa uang hingga memakai uang yang sangat besar. Mulai dari jujur hingga sampai yang tidak jujur.

Sumber dana bisa dari mana saja. Mulai dari yang halal hingga yang haram. Mulai dari dana sendiri hingga dana utang. Bahkan jika perlu, untuk menjadi calegpun parpol memungut biaya mulai dari puluhan juta hingga milyaran rupiah. Bahkan bagi parpol yang berkuasa kalau dipandang perlu, memakai uang negara dengan alasan ini alasan itu seoah-olah demi kepentingan bangsa dan negara. Di dalam kampanyenyapun mengobral janji sorga yang secara rasio tidak mungkin dilakukannya. Apalagi 70% pemilih tergolong pemilih yang masih bodoh politik, maka dengan mudahnya semua parpol “ngibulin” para pemilihnya dengan berbagai “iing-iming politik”. Bahkan jika perlu dengan cara “money politic” atau melakukan berbagai kecurangan.Kalau perlu, minta dana besar dari negara asing, tentunya dengan imbalan jika menang, negara asing mendapat imbal prestasi. Misalnya, boleh mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan syarat-syarat yang sangat ringan atau boleh menguasai aset-aset ekonomi Indonesia, memonopoli pemasaran dan semacamnya.

2.Ingin berkuasa

Ketika menang, maka keinginan tahap berikutnya adalah ingin berkuasa. Oleh karena itu untuk pos-pos basah, harus dipegang oleh orang-orang politik yang bisa dipercaya. bahkan jika perlu melakukan politik “balas budi” dengan cara memberikan jabatan-jabatan atau posisi-posisi tertentu bagi mereka yang dianggap telah ikut mensukseskan kemenangan parpolnya, tanpa melihat apakah seseorang punya kompetensi atau tidak. Dan untuk jabatan-jabatan tertentu “dijual” dengan tarif milyaran hingga ratusan milyar rupiah. Jika perlu juga memperalat lembaga survei dengan tujuan untuk mempengaruhi opini dan pilihan rakyat. bahkan kalau perlu menggunakan atau menjual agama sebagai azas dan alat politiknya untuk mengelabui para pemeluk umat beragama tertentu.

3.Ingin mendapat proyek besar

Karena semasa kampanye mengeluarkan dana yang sangat besar, maka tahap berikutnya adalah berpikir kembali modal. Oleh karena itu selalu berusaha sedemikian untuk mendapatkan proyek-proyek besar bernilai milyaran hingga triliunan rupiah. Dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan milik para anggota parpolnya dengan syarat sebagian harus disetorkan ke kas partai. Tentu, jumlahnya cukup besar. Dan untuk memenangkan tender, ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari yang jujur hingga yang sangat tidak jujur. Mumpung berkuasa.

4.Ingin memperkaya diri

Sesudah kembali modal, maka memperkaya diri sendiri pastilah dipandang perlu. mana ada orang masuk parpol tetapi tidak ingin kaya raya. Maka, dengan berbagai cara dan usaha, dimulailah usaha-usaha untuk memperkaya parpol ataupun diri sendiri. Melalui para anggota parpolnya, mulai menggerogoti uang APBN dengan berbagai cara. Mulai dari memanifulasi data, melakukan penggelembungan angka atau mark up, hingga jelas0jelas melakukan korupsi secara terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Baik korupsi pribadi maupun korupsi berjamaah. Cara korupsinyapun bermacam-macam. Yang pasti, di mana ada proyek, di situ ada korupsi.

5.Ingin mempertahankan kekuasaan

Untuk mempertahankan kekuasaannya, maka bisa ditempuh dengan berbagai cara. Antara lain mengadakan kegiatan-kegiatan politik pencitraan. membuat kebijakan-kebijakan yang seolah-olah pro rakyat. Membohongi rakyat seolah-olah sembako cukup, padahal dilakukan dengan cara impor dan buan dengan cara mandiri atau swasembada sembako. BBM dikatakan cukup, bukan dari hasil usaha sendiri tetapi dengan cara impor.

Gaji TNI/Polri/PNS dinaikkan tetapi dengan cara utang ke berbagai negara, akibatnya anggaran rutin selalu lebih besar daripada anggaran pembangunan. Ini berarti anggaran APBN/APBD tidak benar-benar pro rakyat. Cara lain yaitu membuat kegiatan-kegiatan yang kelihatannya pro rakyat, tetapi sebenarnya bernuansa politis. Misalnya BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang pada prakteknya hanya dilakukan oleh parpol tertentu dan diklaim sebagai kebijakan parpolnya saja. Walaupun ada program-program yang terkesan pengentasan kemiskinan, namun nampak sekali program itu tidak dilaksanakan secara serius.

Demi menjaga citra dan kekuasaannya, maka sering diumumkan angka-angka statistik tentang pertumbuhan ekonomi yang naik, income per capita naik, cadangan devisa yang tinggi dan indikator-indikator ekonomi makro yang sebenarnya tidak sesuati dengan realita yang ada. Antara lain, angka kemiskinan yang sebenarnya masih sangat tinggi (apabila menggunakan standar atau kriteria yang ditetapkan oleh PBB).

Kesimpulan umum

1.Parpol tidak lagi sebagai institusi yang benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara, tetapi titik beratnya lebih kepada kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.

2.Kebijakan-kebijakan pro rakyat hanya merupakan kegiatan basa-basi yang tidak pernah ditanganinya secara serius.

3.Besarnya utang pemerintah yang selalu bertambah mencerminkan adanya salah kelola dalam kehidupan ketatanegaraan maupun pengelolaan keuangan negara.

4.Selalu lebih besarnya anggaran rutin daripada anggaran pembangunan di dalam APBN/APBD merupakan cermin dan bukti bahwa pemerintah pusat maupun daerah tidak benar-benar pro rakyat. Antara lain ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

5.Apapun nama parpolnya, apapun azasnya, jualannya sama saja, yaitu: seolah-olah pro rakyat, seolah-olah demi perubahan, seolah-olah anti korupsi, seolah-olah mampu menyediakan sembako dan BBM murah dan seolah-olah mampu menyediakan sekolah gratis dan kesehatan gratis bagi akyat. Apapun nama parpolnya, apapun azasnya, semua punya tujuan yang sama, yaitu: menang, berkuasa,mendapatkan proyek besar,memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara.

Kesimpulan khusus:

Rakyat hanya dijadikan objek politik dan bukan sebagai subjek politik.

Semoga Anda dan rakyat pemilih semakin cerdas

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku Politik

Sejak 1973

Iklan

POLITIK: NII dan Khilafah Gagasan Yang Sudah Jadul Dan Tidak Realistis

Gambar

Waspadai Kampanye NII dan Khilafah Lewat Facebook dan Twitter

A.Sejarah singkat munculnya gagasan NII

Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah “Rumah Islam” adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diproklamirkan saat Negara Pasundan buatan belanda mengangkat Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema sebagai presiden.

B.Semula, gagasan NII  memang ideal

Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan “hukum kafir”, sesuai dalam Qur’aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Indonesia).

C.Permintaan Kartosoewirjo yang Ditolak Mahkamah Darurat Perang

Salah satunya yaitu,Permintaan ketiga, Kartosoewirjo yang memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) ini meminta jasadnya dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. “Tapi ditolak,” sebut Sarjono. (Sumber: http://news.detik.com/read/2012/09/05/113550/2008447/10/?992204topnews)

D.Pernyataan Sikap Keras Menolak Untuk NII

Berkenaan dengan ini Lembaga Dakwah Kampus (LDK) meyatakan sikap terhadap isu Negara Islam Indonesia (NII) bahwa:

1.       Organisasi Negara Islam Indonesia NII adalah aliran sesat

2.      Menyerukan kepada pihak berwenang untuk segera turun tangan meyelesaikan maslah ini

3.      Menyeru kepada civitas akademika kampus, khususnya mahasiswa/i agar tidak terpancing dengan isu negatif terhadap islam di kampus dan masyarakat. (Sumber: http://ldkstia.wordpress.com/2011/05/15/pernyataan-sikap-keras-menolak-untuk-nii/)

4.      Menyeru kepada aktifis dakwah kampus ADK agar tetap tetap teguh, sabar, dan istikomah memperjuangkan syariah dak khilafah sesuai dengan metode Rasulallah saw, yaitu bersifat pemikir (Intelektual) dengan tanpa kekerasan.

5.      Menyeru kepada umat islam agar bersatu melawan propaganda negatif terhadap islam.

E.Warga nahdliyin dukung Pancasila tolak NII dan khilafah

Sebuah masyarakat yang secara moral berpegang dan dengan sendirinya melaksanakan Syari’ah Islam, tidak lagi  memerlukan kehadiran sebuah Negara Agama,seperti yang dibuktikan para sahabat di Madinah  setelah Nabi Muhammad SAW wafat.Inilah yang membuat mengapa NU tidak  memperjuangkan sebuah NI di Indonesia (menjadi NII, Negara Islam Indonesia). Kemajemukan  (heterogenitas) yang tinggi dalam kehidupan bangsa kita, membuat kita hanya dapat bersatu  dan kemudian mendirikan negara, yang tidak berdasarkan agama tertentu. Kenyataan inilah yang  sering dikacaukan oleh orang yang tidak mau mengerti bahwa mendirikan sebuah NI tidak wajib bagi kaum muslimin, tapi mendirikan masyarakat  yang berpegang kepada ajaran-ajaran Islam adalah sesuatu yang wajib. (Sumber : http://id-id.facebook.com/notes/warga-nahdliyin-dukung-pancasila-tolak-khilafah/nu-dan-negara-islam/10151333886226272)

F.Enam Kampus Muhammadiyah Deklarasikan Piagam Anti NII

Tangerang (ANTARABanten) – Sebanyak enam kampus Muhammadiyah yang terletak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, menyepakati untuk mendeklarasikan piagam anti gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

“Dengan bentuk deklarasi ini, kampus Muhammadiyah di Jabodetabek sepakat menyatakan diri anti gerakan Negara Islam Indonesia,” kata ketua pelaksana, Ibu Misbakhul Hayat ditemui usai acara di STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Jumat.

Keenam perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta, UHAMKA Jakarta, STIE Ahmad Dahlan Jakarta, STIE Muhammadiyah Jakarta, STMIK Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Dalam deklarasi tersebut, terdapat enam poin kesepakatan yang menyatakan anti gerakan NII yakni pertama, anti terhadap paham dan gerakan NII serta gerakan keagamaan radikal lainnya, kedua  setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketiga setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Keempat memegang teguh Bhineka Tunggal Ika, kelima yaitu memegang teguh ajaran dan gerakan Islam yang rahmatan lil’alamin yang ramah dan damai, dan keenam menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap gerakan NII serta keagamaan radikal lainnya. (Sumber: http://banten.antaranews.com/berita/15612/enam-kampus-muhammadiyah-deklarasikan-piagam-anti-nii).

G.Kesimpulan

1.Menurut sejarahnya, konsep NII (Negara Islam Indonesia) memang sudah ditolak, tidak hanya dari kalangan pemerintah, masyarakat tetapi juga dari kalangan militer.

2.Indonesia adalah negara darussalam dan bukan darul Islam. Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia tidak bertentangan dengan agama apapun juga. Indonesia bukan negara sekuler, melainkan negara yang memfasilitasi semua agama dan melindungi kebebasan beragama bagi tiap pemeluk agama. Negara Pancasila juga tidak melarang adanya syariat agama (agama apapun juga) sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila.

3.Kalau hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia belum baik, maka hukum itulah yang harus diperbaiki (berdasarkan masukan, aspirasi dan desakan dari masyarakat). Hukum di Indonesia yang berlaku adalah hukum positif (terinspirasi dari hukum Eropa sebagai peninggalan jaman Belanda, hukum agama (agama apapun juga) dan hukum adat).

4.Gagasan NII dan khilafah bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Bahkan bertentangan dengan sejarah berdirinya negara Indonesia.

5.Gagasan NII dan khilafah merupakan gagasan jadul yang pasti akan ditolak sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam sendiri. Dan tentu, ditolak kalangan militer.

H.Saran

Sudahlah! Jangan meracuni warganegara Indonesia dengan gagasan-gagasan yang menurut sejarahnya sudah tidak laku.

Sumber foto/gambar: munjalindra.com

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku

Sejak 1973