• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Rakyat Masih Dijadikan Objek Politik

Gambar

DUNIA perpolitikan Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun. Namun, kenyataannya parpol-parpol yang ada masih menjadikan rakyat sebagai objek politik. Belum dijadikan sebagai subjek politik. Parpol berdiri atas inisiatif pribadi atau pribadi-pribadi yang punya ambisi kekuasaan yang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Rakyat hanya diposisikan secara pasif. Visi misi parpol tidak berdasarkan aspirasi dari rakyat, tetapi atas keinginan pribadi-pribadi yang ada di parpol.

Parpol itu apa sih?

Menurut Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. (Sumber: http://oliviaroza.blogspot.com/2011/09/pengertian-partai-politik-menurut-para.html).

Subjektif dan objektif itu apa sih?

1.Subjektif adalah cara pikir seseorang atau sekelompok orang (di dalam parpol) yang membuat perencanaan untuk mencapai kekuasaan dengan strategi dan taktik yang tertentu dengan cara mempengaruhi rakyat agar memilih parpol ataupun politisi yang mereka calonkan. Rakyat bersifat pasif dalam semua proses perencanaannya. Rakyat masih dijadikan objek politik. Sifatnya top-down.

2.Subjektif adalah cara pikir atau sekelompok orang ( di dalam parpol) yang membuat perencanaan untuk mencapai kekuasaan dengan strategi dan taktik tertentu berdasarkan masukan atau aspirasi dari rakyat dan membuat program kerja dan menampilkan politisi-politisi untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat sesuai aspirasi rakyat. Rakyat sudah dijadikan subjek politik. Sifatnya bottom-up.

Semua parpol masih subjektif

Kalau boleh jujur, semua parpol di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga sekarang masih bersifat subjektif. Bahkan sangat dimungkinkan adanya parpol-parpol yang melakukan soft-brainwashing baik berkedok janji-janji sorga maupun berkedok dakwah atau agama.

Tujuan semua parpol sama

Apapun nama parpolnya dan apapun azasnya, semua parpol pada dasarnya punya tujuan yang sama. Yaitu: menang, berkuasa, mendapatkan proyek besar,memperkaya diri dan mempertahankan kekuasaan.

Belum benar-benar pro rakyat

Parpol atau capim (calon pemimpin) maupun caleg (calon anggota badan legislatif) pro rakyat hanya menjelang pemilu atau pilkada saja. Sesudah menang, tidak lagi mau bergaul dengan rakyat. Tidak mau lagi blusukan ke pasar-pasar tradisional, ke permukiman kumuh, ke pasar-pasar tradisional dan semacamnya, tetapi lebih suka kerja di belakang meja, studi banding ke luar negeri dan mencari kesempatan untuk korupsi sebesar-besarnya.

Koalisi parpol merupakan persekongkolan kepentingan

Koalisi parpol tidaklah merupakan koalisi ideologi, tapi semata-mata merupakan persekongkolan kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Orientasi pemikirannya hanya jabatan, proyek dan mencari peluang untuk menjadi kaya raya.

70% rakyat pemilih masih tergolong bodoh

Sekitar 50% pemilih adalah lulusan SD atau SD tidak tamat. Sebagian lagi lulusan SMP atau SMP tidak tamat. Dan sisanya sarjana. Mereka tergolong masih bodoh politik. Masih buta politik. Tidak tahu politik itu apa. Tidak tahu kriteria parpol,capim dan caleg yang berkualitas. Tidak tahu cara memilih yang benar. Tidak bisa membedakan antara hak dan kewajiban politik. Masih mudah dipengaruhi (baca dibrainwashing) oleh ucapan-ucapan politisi baik yang berazaskan Pancasila maupun Islam. Apalagi, kalau ada ceramah-ceramah agama yang disisipkan pesan-pesan politik, yang berpendidikan sarjanapun akan menjadi korban soft-brainwashing tersebut. Rakyat belum mendapatkan pendidikan dan pencerahan politik, masih buta politik, tetapi dipaksa untuk datang ke TPS untuk memilih parpol,capim caleg yang mereka tidak tahu apa kriteria “kualitas”. Mereka memilih hanya berdasarkan “ilmu kira-kira”.Yang sarjana saja banyak yang belum faham politik, apalagi yang bukan sarjana.

Rakyat cuma dijadikan gedibal-gedibal politik

Gedibal adalah kotoran, bisa kotoran sepatu atau sandal atau telapak kaki. Artinya, rakyat hanya dipuja-puja saat dibutuhkan. Saat tidak dibutuhkan rakyat dianggap sebagai sampah saja. Dianggap sebagai gedibal. Aspirasinya tidak didengar lagi. Walaupun rakyat sejuta kali berdemo di depan istana maupun gedung DPR, suara rakyat hanya dianggap angin lalu. Mereka sudah menang. Sudah berkuasa. Sudah punya jabatan. Buat apa memikirkan aspirasi rakyat?

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

Iklan

POLITIK: Salahkah Jokowi Blusukan?

Gambar

JOKOWI, Gubernur DKI Jakarta selama ini dikenal sebagai gubernur yang suka blusukan.  Antara lain menemui warga secara langsung, baik di pasar tradisional, perkampingan kumuh, perumahan sederhana di sepanjang sungai dan semacamnya. Kunjungan yang demikian tentu saja ada yang pro dan kontra, apalagi kalau blusukan dianggap sebagai suatu hal yang tidak pernah atau sangat jarang terjadi. Dan dari sudut politik, blusukan yang dilakukan Jokowi sering dianggap sebagai politik pencitraan. Salahkah?

Apakah blusukan itu?

Blusukan adalah kunjungan seorang atau beberapa orang pejabat secara langsung ke rakyat dengan tujuan ingin melihat secara langsung kondisi nyata agar bisa dijadikan salah satu masukan untuk proses pembuatan keputusan dan kebijakan agar ada nilai objektifnya sesuai realita yang ada.

Apakah manfaat daripada blusukan?

Beberapa manfaat kegiatan blusukan antara lain:

1.Bisa melihat fakta secara langsung secara objektif dalam rangka menghindari adanya laporan para bawahan yang bersifat ABS (Asal Bapak Senang) di mana laporannya seringkali hanya yang bersifat positif-positif saja bahkan terkadang merupakan laporan fiktif atau laporan yang dimanipulasi yang tidak sesuai dengan fakta.

2.Menjalin komunikasi dua arah dengan warga atau masyarakat untuk mendengarkan dan mendapatkan aspirasi secara langsung  secara objektif.

3.Membuang mental “priyayi” yang konon tidak layak mengunjungi tempat-tempat kumuh dan sebaiknya kerja di kantor saja. Sebuah “mind set” atau pola pikir yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebab, di jaman demokrasi, komunikasi dua arah antara pejabat dengan warga atau masyarakat harus dibangun secara demokratis.

4.Menghilangkan sikap “feodalisme” di mana pejabat harus dianggap sebagai “raja” yang harus ditakuti. Dengan demikian menghilangkan gap atau jarak antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin.

5.Seorang pemimpin yang blusukan secara langsung juga bisa merasakan apa yang dirasakan warga atau masyarakat.

Hasil daripada blusukan akan dijadikan bahan untuk mengambil keputusan atau kebijakan sesuai dengan fakta-fakta objektif yang diperolehnya selama blusukan.

Apakah blusukan termasuk pencitraan?

Pencitraan adalah sebuah usaha untuk memberi kesan yang baik terhadap warga atau masyarakat dengan tujuan yang positif maupun tidak positif. Positif apabila blusukannya benar-benar ada manfaatnya bagi warga atau masyarakat, sedangkan negatif apabila blusukan hanya sekadar untuk kepentingan politik sesaat menjelang pilkada atau pemilu (sesudah terpilih, tidak pernah melakukan blusukan lagi). Dengan demikian, boleh saja blusukan dikategorikan sebagai pencitraan.

Apakah pencitraan itu negatif?

Pencitraan bisa negatif bisa positif. Negatif apabila tidak ada manfaatnya bagi warga atau masyarakat. Positif apabila ada manfaatnya.

Kerja tidak harus selalu di belakang meja

Pandangan bahwa kerja harus selalu di belakang meja tentu tak sepenuhnya benar. Bekerja di belakang meja adalah pekerjaan di dalam memikirkan dan menyusun sebuah keputusan atau kebijakan. Tidak hanya sekadar menerima laporan, membubuhkan tanda tangan dan menerima gaji dan tunjangan.

Blusukan harus ada tindak lanjutnya

Blusukan dikatakan baik kalau ada tindak lanjutnya dan tidak baik kalau tidak ada tindak lanjutnya sehingga warga atau masyarakat tidak merasakan dampak daripada blusukan itu.

Blusukan sebagai  salah satu fungsi kepemimpinan

Salah satu fungsi kepemimpinan yaitu komunikasi terutama komunikasi dua arah antara pemimpin dan yang dipimpin.

Bukankah gubernur punya bawahan?
Bukankah gubernur membawahi camat, lurah dan bawahan lainnya? Betul. Masalahnya adalah, apakah semua bahawan gubernur mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan warga atau masyarakat? Apakah mempunyai kemampuan berinteraksi, mencari informasi dan menampung aspirasi? Ternyata, banyak pemimpinan di bawah jabatan gubernur yang tidak mempunyai kemampuan atau kebiasaan seperti itu.

Politisasi blusukan

Kalau ada pihak-pihak yang kurang suka melihat pejabat blusukan, itu biasa-biasa saja. Namun warga atau masyarakatlah yang berhak menilai, apakah blusukan yang dilakukan seorang pejabat, dalam hal ini Jokowi, ada manfaatnya ataukah tidak. Pihak-pihak yang tidak suka atau sirik terhadap Jokowi, maka apapun yang dilakukan Jokowi akan selalu dinilai negatif. Cara berpikirnya negative thinking.

Blusukan termasuk kerja atau tidak?
Definisi kerja itu apa? Apakah kerja itu hanya duduk manis di kursi empuk dan ruangan full AC seperti yang dilakukan para anggota DPR/DPRD? Apakah para wakil rakyat itu mau kalau studi banding ke berbagai daerah atau ke luar negeri tidak merupakan bagian daripada kerja? Apakah blusukan bukan bagian daripada kerja? Tentu, blusukan dilihat dari sudut ilmu manajemen maupun teori kepemimpinan, blusukan juga termasuk bagian daripada agenda bekerja, termasuk pejabat yang meninjau proyek-proyek pemerintah, meresmikan acara-acara tertentu dan semacamnya.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Umat Islam Yang Anti Pancasila Adalah Korban Brainwashing

FACEBOOK-PolitikUmatIslamYangAntiPancasila

PANCASILA adalah harga mati, sebab Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun yang sila pertama jelas merupakan sila yang menjunjung tinggi faham-faham Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila juga melindungi agama-agama berdasarkan wahyu maupun agama-agama yang digolongkan sebagai agama rasionalis. Bahkan, Pancasila juga memberikan kebebasan untuk beribadah bagi semua umat beragama, terutama umat Islam. Jadi, rasanya aneh kalau ada umat Islam yang punya faham yang bersifat memusuhi Pancasila dan ingin menggantikannya dengan faham Khilafahisme.

Apakah Khilafahisme itu?

Khilafahisme adalah faham yang mendoktrin sebagian umat Islam bahwa, negara yang ideal adalah negara yang berideoligikan Syariat Islam, Al Qur’an, berdasarkan hukum Islam dan dipimpin oleh seorang khilafah (pemimpin umat Islam) yang bijak dan adil berdasarkan syaraiat dan aqidah Islam. Semuanya baik, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Pada dasarnya, khilafahisme merupakan faham fasis, yaitu merupakan gerakan radikal yang ingin mengubah cara berpikir secepatnya dengan segala cara.

Logika agama adalah logika dogmatis

Logika agama adalah agama dogmatis. Artinya lebih banyak berdasarkan keyakinan daripada rasio. Artinya, apapun yang dikatakan ulama Islam (dalam hal ini ustadz,da’I,mubaliq dan semacamnya), harus dianggap benar, lebih benar, paling benar dan selalu benar sepanjang masa sampai hari Kiamat Qubro. Bahkan terkesan pendapat ulamanya tidak boleh dibantah.

Tiap ulama bisa berbeda pendapat

Walaupun Islam itu satu, namun dalam perkembangannya Islam bisa terbagi dalam sekitar 73 golongan di mana masing-masing ulama punya pendapat sendiri-sendiri yang mengandung perbedaan dibandingkan ulama lain-lainnya.

Khilafahisme sebagai bahan baku brainwashing

Bagi sekelompok umat Islam lainnya, khilafahisme dijadikan bahan untuk melakukan brainwashing, yaitu proses cuci otak supaya umat Islam tertentu cara berpikirnya berubah dari cara berpikir yang lama ke cara berpikir yang baru. Bisa positif bisa negatif tergantung tujuannya. Namun, khilafahisme di Indonesia jelas tidak sesuai dengan nafas faham Pancasilais

Proses brainwashing

Proses brainwashing terdiri dari brainwasher (pelaku brainwashing) yang kebanyakan para ulama, brainwashee (target brainwashing) dan proses brainwashing itu sendiri. Proses brainwashing bisa di mana saja : sekolah, kampus, ponpes, masjid, majelis taklim dan di mana saja. Teknik brainwashing bisa apa saja: persuasi, sugesti, indoktrinasi, ceramah agama, khotbah, tausiyah dan semacamnya.

Keyword brainwashing

Di dalam aktivitas brainwashing, ada kata atau kalimat yang terus berkali-kali diulangi dalam berbagai kesempatan.

Contoh:

-“Negara yang baik adalah negara yang berdasarkan agama wahyu, berdasarkan syariat Islam, berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Al Qur’an dan dipimpin oleh seorang khilafah, sebab khilafah adalah pilihan Tuhan. Bahwa sesungguhnya yang terbaik adalah segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Bukanberdasarkan ideologi dan hukum buatan manusia sebab manusia itu tidak sempurna”.

Kurang lebih seperti itu. Tentu banyak ragamnya. Walaupun mungkin tidak menyebut nama NII (Negara Islam Indonesia) dan walaupun mungkin tidak terang-terangan menyebut Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI itu buruk, namun brainwashing itu menggiring para brainwashee untuk mengambil kesimpulan sendiri. Untuk ulama yang vokal, tentu akan menyebut anti Pancasila,anti UUD 1945, anti Bhineka Tunggal Ika dan anti NKRI secara terang-terangan. Yang pasti, mereka menjual mimpi indah kepada sebagian umat Islam.

Tujuan brainwashing

Dalam artikel ini, tujuan brainwashing yaitu mengubah pola pikir sebagian umat Islam yang semula pro-Pancasila menjadi kontra-Pancasila, termasuk anti UUD 1945,Bhineka Tunggal Ika, NKRI, bentuk negara, bendera negara, lagu kebangsaan dan simbol-simbol kenegaraan lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan faham khilafahisme.

Member get member

Bagi komunitas parpol berazaskan Islam, di dalam rangka memperluas simpatisannya, selalu mengajarkan metode “member get member” (walaupun istilah ini tidak diucapkan), yaitu imbauan agar para simpatisan parpol tersebut mengajak umat Islam lainnya untuk menjadi simpatisan parpol tersebut dan untuk kemudian hari dijadikan kurban brainwashing berikutnya. Tujuannya adalah agar parpol tersebut punya anggota yang banyak di DPR dan dikemudian hari akan mengganti Pancasila, UUD 1945 dan lain-lainnya.

Khilafahisme membahayakan negara Indonesia

Faham khilafahisme yang jelas bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dan menggantikannya dengan bentuk negara yang baru. Tujuan akhirnya yaitu mengganti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dan bahkan mengganti bentuk negara, simbol-simbol negara termasuk mengganti bendera, lagu kebangsaan dan mungkin juga nama Indonesia akan diganti. Mereka tentu punya target kapan itu akansegera diwujudkannya. Berhasilkah? Tidak semudah itu.

Kesimpulan

Apakah sebuah brainwashing baik atau buruk, tergantung tujuannya.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku politisi

Sejak 1973

POLITIK: Jangan Pilih Calon Pemimpin Yang Mencalonkan Diri

Gambar

JUJUR saja kita bicara, bahwa 70% pemilih dalam pemilu maupun pilkada merupakan masyarakat yang masih bodoh berpolitik. Tidak tahu apa ciri-ciri capim (calon pemimpin) dan caleg (calon anggota lembaga legislatif) yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Mereka memilih hanya berdasarkan ilmu kira-kira. Atau mereka memilih secara subjektif.

Ada dua calon pemimpin

1.Capim yang mencalonkan diri

2.Capim yang dicalonkan

ad.Capim yang mencalonkan diri

Agama Islam mengajarkan bahwa salah satu ciri capim yang tidak boleh dipiih adalah capim yang mencalonkan diri. Dari sudut psikologi-politik, capim yang mencalonkan diri adalah capim yang berambisi. Seringkali kalau terpilih akan memprioritaskan kepentingan pribadi pula. Tidak peduli dengan aspirasi atau kepentingan rakyat. Baginya yang penting menang (dengan segala cara), berkuasa, dapat proyek besar, memperkaya diri sendiri dan mempertahankan kekuasaan untuk periode berikutnya (dengan segala cara pula).

Karena dasar pemikirannya adalah ambisi pribadi, maka biasanya capim tersebut mengiklankan dirinya sendiri dan konsep iklannya juga dibuat sendiri. Bahkan biaya iklan atau kampanyepun diambil dari uangnya sendiri dengan pertimbangan balik modal dan mengambil untung besar (dengan segala cara) apabila berhasil memenangkan pemilihan, baik dalam pemilu maupun pilkada.

Capim yan demikian, biasanya akan menghalalkan segala cara. Antara lain melakukan kecurangan berupa money politik atau melakukan sogok suap terhadap oknum-oknum pelaksana pemilu. Bahkan danapun bisa jadi diperoleh dari pengusaha atau konglomerat hitam. Untuk tingkat capres, tak segan-segan menerima bantuan asing atau negara lain yang biasanya disertai syarat-syarat yang menguntungkan capres, walaupun dengan resiko merugikan bangsa dan negara. Misalnya, memberikan kesempatan bagi negara donatur tersebut untuk mengeruk dan menguras habis sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi Indonesia.

Jika dia menang, biasanya cenderung melakukan korupsi secara besar-besaran.

ad.2.Capim yang dicalonkan

Yaitu capim yang bisa jadi ingin menjadi pemimpin, tetapi tahu diri. Artinya, kalau tidak dicalonkan rakyat tidak akan bersedia maju. Dicalonkan rakyat adalah dalam arti yang murni, bukan dicalonkan berdasarkan rekayasa di mana rakyat dibayar untuk memberikan dukungan, tetapi murni suara rakyat.

Bisa juga capim yang dilamar sebuah parpol berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pimpinan parpol sesudah mendengarkan suara hasil kongres sekaligus mendengarkan aspirasi dari rakyat. Artinya, pimpinan parpol memilih capim berdasarkan pertimbangan yang objektif tentang capim yang diinginkan mayoritas rakyat.

Capim yang bersedia dicalonkanpun pasrah terhadap parpol yang mencalonkannya. Artinya, konsep-konsep iklan atau kampanye disusun bersama. Biaya kampanye atau iklan juga dipertimbangkan bersama atas dasar musyawarah. Jika capim tergolong capim yang kurang mampu, dana politik bisa ditanggun parpol dari sumbangan para partisipan. Kalau capim tersebut benar-benar didukung rakyat, pastilah sumbangan dana akan mengalir deras asal parpol tersebut memasang iklan di berbagai media massa.

Saran

Berhati-hatilah memilih capim. Jangan memilih capim yang mencalonkan diri ataupun mengiklankan diri di TV, surat kabar, radio, internet dan lain-lain. Mereka adalah capim-capim berambisi (ambisius) yang kalau menang hanya akan mementingan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Semoga bermanfaat.

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku Politisi

Sejak 1973

POLITIK: Pancasila dalam Ancaman

Gambar

BEBERAPA tahun ini penulis merasakan adanya gerakan-gerakan anti-Pancasila yang bercita-cita mendirikan NII (Negara Islam Indonesia) di bawah kepemimpinan seorang khilafah. Mungkin mereka menyadari, perjuangan melalui jalur militer ada resiko gagal. Contohnya, perjuangan Karto Suwiryo, Daud Beureuh, Ibnu Hadjar, Amir Fatah dan Kahar Muzakkar. Kemudian mereka beralih berjuang melalui jalur agama,politik dan terorisme.

Jalur agama dilakukan dengan cara melakukan brainwashing (cuci otak) berkedok :(dakwah/ceramah/khotbah/persuasi/sugesti/pencerahan/tausiyah dan semacamnya) dan bisa dilakukan di ponpes, masjid, majelis taklim dan kegiatan agama lainnya. Mereka juga melakukan brainwashing degan cara “personal approach” di sekolah, kampus, kantor , organisasi-organisasi dan semacamnya.

Bahkan juga melalui jalur parpol Islam. Tujuan brainwashing tersebut,di samping mengubah pola pikir pro-Pancasila menjadi anti-Pancasila dengan “iming-iming” negara berdasarkan Islam yang dijanjikan lebih baik, adil dan makmur di bawah kepemimpinan seorang khilafah yang bijaksana. Tentu, untuk meyakinkan, mereka membawa-bawa ayat suci. Brainwashing juga bertujuan menjadikan simpatisan parpolnya menjadi semakin fanatik dan militan. Dihilangkannya mata pelajaran / mata kuliah Pancasila dan Budi Pekerti di sekolah/kampus, bisa jadi akibat ulah simpatisan gagasan NII/Khilafah yang berhasil menyusup di tubuh birokrasi. Mereka memang tidak menggunakan istilah NII/Khilafah, tetapi menggunakan istilah negara yang berazaskan Islam dan pemimpin yang Islami dan bijaksana.  Bahkan, bisa juga mereka melakukan cara-cara melalui jalur terorisme.

Oleh karena itu, jika pemerintahan yang sekarang benar-benar ingin mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, perlu adanya “political will” untuk memasyarakatkan Pancasila melalui jalur pendidikan, parpol terutama parpol nasionalis. Juga melalui media massa cetak, radio maupun televisi. Jika tidak, gerakan tersebut tidak hanya membahayakan Pancasila, tetapi juga UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

POLITIK: 70% Masyarakat Indonesia Masih Awam Politik

Gambar

APA yang tidak kacau di Indonesia? Manakala 70% masyarakat Indonesia masih buta politi, tiba-tiba diadakan pemilu/pilkada langsung. Tentu, hasilnya seperti sekarang ini. Yaitu, munculnya pemimpin-peminpin dan wakil-wakil rakyat yang tidak berkualitas. Tidak benar-benar mengurus rakyat melainkan sibuk berpolitik dan korupsi. Dengan kata lain, 70% masyarakat Indonesia belum cerdas berpolitik. Kalau ada yang mengatakan masyarakat Indonesia sudah cerdas berpolitik, itu omong kosong saja.

Indikator awam politik

Ada beberapa indikator masyarakat yang awam politik.

1.Lebih dari 50% pemilih berpendidikan tamat SD atau tidak tamat SD

2.Cara salah memilih pemimpin/wakil rakyat

3.Mudah terpengaruh hasil survei atau iklan

4.Suaranya mudah dibeli

5.Takut karena diintimidasi

ad.1. Lebih dari 50% pemilih berpendidikan tamat SD atau tidak tamat SD

Harus diakui secara jujur bahwa faktor pendidikan yang rendah secara umum juga turut mempengaruhi  cara seseorang berpersepsi. Politik itu apa, sih? Mereka tentu punya persepsi ataupun pemahaman yang kebanyakan kurang tepat.

Contoh:

-Antara lain mereka menganggap memilih itu wajib,

-Datang ke TPS itu wajib

-Tidak memilih dianggap sebagai warganegara yang tidak baik

-Mereka beranggapan memilih berdasarkan hati nurani pastilah benar.

-Cara berpikirnya sederhana bahkan sangat sederhana.

ad.2. Cara salah memilih pemimpin/wakil rakyat

Kalau soal cara salah memilih, bukan hanya monopoli masyarakat yang beprpendidikan rendah. Mereka yang berpendidikan S1, S2 dan S3-pun bisa terjebak dalam cara salah dalam memilih.

Contoh:

-Karena dia simpatisan partai A, maka siapapun calon pemimpin/calon wakil rakyat yang diajukan partai A, akan dipilih. Padahal, tidak tahu berkualitas atau tidak. Pokoknya dianggap berkualitas.

-Karena dia beragama Islam, maka hanya memilih calon pemimpin/ calon wakil rakyat yang beragama Islam

3.Mudah terpengaruh hasil survei atau iklan

Masyarakat Indonesia bukan hanya masih percaya kepada tahayul-tahayul kuno, bahkan percaya kepada tahayul-tahayul moderen berupa lembaga survei  politik dan iklan-iklan politik di berbagai media massa.

Contoh:

Kalau ada lembaga survei mengumumkan hasil surveinya bahwa capres A yang merupakan capres yang mempunyai elektabilitas tinggi, maka merekapun percaya. Kemudian memilihnya.

4.Suaranya mudah dibeli

Juga masih banyak masyarakat yang suaranya bisa dibeli. Tidak hanya bisa dibeli memakai uang, tetapi juga dibeli melalui janji-janji sorga. Melalui visi-misi yang terlalu muluk.  Tertarik iming-iming. Masyarakat masih selalu mudah berhalusinasi dengan gambaran negara yang adil makmur, sembako murah, kesehatan gratis, pendidikan gratis dan janji-janji gombal lainnya. Juga mudah terjebak dengan janji bahwa Indonesia akan mengalami perubahan yang lebih baik.

Contoh:

Partai Islam menjanjikan negara Indonesia harus berdasarkan syariat Islam, hukum Islam dan dipimpin seorang khilafah. Dengan demikian Indonesia akan adil makmur dengan landasan syariat Islam dan hukum Islam buatan Tuhan di bawah kepemimpinan seorang khilafah yang bijaksana. Padahal, mengelola negara Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan.

ad.5 Takut karena diitimidasi

Banyak masyarakat terutama PNS/karyawan/buruh yang takut kalau tidak memilih calon pemimpin/ calon wakil rakyat tertentu sesudah mereka mendapatkan pengarahan dari atasannya di kantor/pabrik.

Contoh:

-Masyarakat golongan bawah atau masyarakat desapun takut kalau tidak memilih calon pemimpin/ calon wakil rakyat tertentu sesudah ada oknum-oknum tertentu melakukan pendekatan ke masyarakat.

-Di banyak desa, masyarakatnya manut saja atas pengarahan kepala desa atau perangkat desa

Kesimpulan umum

70% masih awam politik

Sekitar 70% masyarakat masih awam politik.

-Tidak faham partai politik itu tujuan sebenarnya apa

-Tidak tahu apa tujuan sampingan partai politik

-Tidak kenal siapa pengurus partai politik

-Tidak mengetahui dari mana partai politik dapat dana besar

-Tidak mengerti apa motivasi orang mendirikan partai politik

-Tidak tahu apa motivasi sebenarnya orang-orang berpolitik

-Tidak tahu track record atau rekam jejak calon pemimpin / calon wakil rakyat yang akan dipilihnya

-Tidak tahu apa ciri-ciri calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang berkualitas, adil dan jujur

Kesimpulan khusus

-Sekitar 70% masyarakat masih awam politik, sebab selama ini belum ada atau tidak ada Program Pendidikan dan Pencerahan Politik bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju seperti Australia, program pendidikan dan pencerahan politik diadakan melalui berbagai media massa, terutama televisi sehingga masyarakatnya cerdas berpolitik.

-Banyak yang datang ke TPS karena ingin dikatakan sebagai warganegara yang baik.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Semua Parpol Berpotensi Korupsi

Gambar

LORD ACTON pernah mengatakan “Power tends to corrupt”, “Kekuasaan cenderung untuk korupsi”. Ada benarnya. Apalagi Indonesia termasuk salah satu negara yang paling korup di dunia. Episentrum korupsi sebenarnya ada pada Trias Politika, yaitu lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif, sehingga masyarakatpun menyebut Trias Politika sebagai lembaga yudika-thief,ekseku-thief dan legisla-thief. “Thief” artinya “pencuri”. maksudnya, pencuri uang negara yang berasal dari uang rakyat.

Tujuan semua parpol sebenarnya sama

Yaitu:

-Ingin menang

-Ingin berkuasa

-Ingon dapat proyek besar

-Ingin memperkaya diri

-Ingin mempertahankan kekuasaan

Kenapa parpol berpotensi korupsi?

Antara lain:

1.-Mahalnya biaya politik

2.-Minimnya sumber pemasukan keuangan partai

ad.1.Mahalnya biaya politik

Selama para capim atau calon pemimpin (cawali/cabup/cagub/capres) dan caleg dipilih langsung oelh rakyat, maka perlu biaya besar. Antara lain untuk dana kampanye parpol,capim maupun caleg. Biaya saksi, biaya pembuatan sarana-sarana kampanye dan biaya-biaya lain. Luar biasa besar. Bisa mencapai angka triliunan, puluhan triliun dan mungkin ratusan triliun rupiah.

ad.2.Minimnya sumber pemasukan keuangan partai

Selama ini parpol dapat dana dari para caleg dan donasi dari perusahaan dan simpatisan. Untuk mengharapkan iuran anggota partai hampir tidak realistis. Cukupkah? Jelas, tidak cukup. Untuk mencukupinya, tentu diperoleh dari sumber-sumber lain. Misalnya bantuan dari negara asing (sedapat mungkin secara diam-diam), dari konglomerat hitam (jangan sampai ketahuan) dan sumber-sumber tidak jelas lainnya.

Cenderung terjebak korupsi

Bagi parpol yang sudah berkuasa, bisa melakukan apa saja, terutama memonopoli proyek-proyek raksasa dengan berbagai cara. Sedangkan para caleg dengan berbagai cara juga. Rata-rata mereka terjebak pada cara-cara korupsi, baik korupsi yang secara amatiran maupun korupsi secara profesional.

Korupsi secara amatiran sangat mudah ditangkap KPK. Sedangkan korupsi secara profesional seringkali berkedok kebijakan-kebijakan pemerintah.

Apapun nama parpolnya apapun azasnya

Soal korupsi, apapun nama parpolnya apapun azasnya, berpotensi untuk korupsi. Parpol berazaskan Pancasila, berpotensi korupsi. Parpol berazaskan Islam, berpotensi untuk korupsi.

Jika korupsinya tertangkap KPK

Jika korupsinya diketahui KPK, mereka cepat-cepat berkata:

 -“Itu oknum!”

-“Itu fitnah!”

-“Mereka telah kami pecat!”

-“Bukan parpol yang melakukan korupsi!”

Jika korupsinya tidak terendus KPK

Secara diam-diam mereka akan:

-Membeli rumah mewah

-Membeli mobil mewah

-Memangun villa mewah

-Membeli rumah/apartemen mewah di luar negeri

-Mendirikan beberapa perusahaan besar

-Mempunyai deposito/tabungan milyaran/triliunan rupiah di bank Indonesia maupun di bank di luar negero

-Semua anak-anak dan kerabatnya sekolah atau kuliah di luar negeri

 Adakah parpol yang jujur?

Sebuah parpol dikatakan jujur kalau:

-Menganut keuangan sistem terbuka (boleh diketahui umum atau dipublikasikan ke umum melalui media online maupun offline)

-Ada rincian pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sangat jelas sumber dan pemakaiannya

Rasa-rasanya tidak ada parpol yang sejujur itu. Paling-paling mereka mengatakan “Sudah diperiksa BPK dan aman-aman saja”.

Rakyat yang bodoh terus dikadalin

Apa yang terjadi selama ini adalah, rakyat yang masih “bodoh politik” terus-menerus dikadalin sepanjang tahun oleh politisi-politisi busuk. Sebab, kenyataannya selalu terjadi korupsi di tubuh parpol.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku politisi

Sejak 1973