• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Pemilu/Pilkada Merupakan Pembodohan Rakyat?

FACEBOOK-PolitikPemiluPilkadaMerupakanPembodohanRakyat

ADA yang berpendapat, pemilu/pilkada hanya merupakan proses pembodohan rakyat saja. Alasannya macam-macam. Ada yang mengatakan pemilu/pilkada hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin korup, padahal saat berkampanye berjanji akan membasmi korupsi. Juga, ada yang mengatakan, banyak mereka yang menang dalam pemilu/pilkada ternyata tidak menepati sebagian atau sebagian besar janji-janjinya. Yang lainnya berpendapat bahwa hasil pemilu/pilkada bisa direkayasa sehingga hanya memenangkan calon tertentu saja sehingga percuma saja rakyat berduyun-duyun ke TPS. Benarkah demikian?

Apakah demokrasi itu?

Harus dipahami dulu, apa arti sesungguhnya demokrasi itu. Yaitu, sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Apakah pemilu/pilkada langsung itu salah?

Pertanyaannya, apakah pemilu/pilkada langsung bukan demokrasi yang sesungguhnya dan merupakan demokrasi yang salah? Kalau melihat definisi demokrasi yang sebenarnya, maka pemilu/pilkaada langsung tidaklah salah. Bahkan merupakan demokrasi yang sebenarnya.

Bagaimana dengan demokrasi tidak langsung?
Sebenarnya demokrasi tidak langsung atau demokrasi yang diwakilkan atau diwakili para wakil rakyat merupakan demokrasi juga, tetapi demokrasi semu. Sebab, suara rakyat bisa dimanipulasi, antara lain oleh kepentingan politik mereka atau karena faktor politik uang.

Lantas, apa kelemahan sistem pemilu/pilkada yang sekarang ini?

Banyak kelemahannya. Antara lain:

-Butuh biaya yang sangat besar. Bahkan luar biasa besar karena harus menyediakan banyak kotak suara, kertaas/surat suara,bilik suara,biaya kampanye,biaya saksi,biaya pengawasan dan berbagai macam biaya lainnya.

-Terlalu birokrasi sehingga tidak praktis, buang-buang energi.

-Rawan suap di berbagai lembaga politik, mulai dari KPUD/KPU termasuk juga lembaga-lembaga pengawasan dan lembaga-lembaga lain yang terkait pemilu/pilkada

-Rawan rekayasa kecurangan yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh pihak incumben atau oleh calon pemimpin yang menyusupkan orang-orangnya ke KPUD/KPUD dan lembaga-lembaga terkait pemilu/pilkada

-Rawan memanipulasi data pemilih, data perolehan suara dan berbagai manipulasi lainnya

-Sangat dimungkinkan rekayasa software IT pemilu/pilkada sehingga hanya menguntungkan calon atau parpol tertentu

-Sekitar 70% rakyat pemilih masih tergolong bodoh, dalam arti belum faham politik sehingga tidak tahu apa ciri-ciri calon pemimpin yang berkualitas dan jujur. Cara memilihnya masih berdasarkan fanatisme parpol, fanatisme agama, fanatisme kelompok/komunitas. Dengan kata lain cara memilihnya masih bersifat subjektif dan berdasaar kira-kira saja.

-Adanya lembaga-lembaga survei politik yang bertujuan menggiring opini rakyat yang pada intinya supaya memilih calon pemimpin tertentu atau parpol tertentu.

Kalau begitu, benarkah pemilu/pilkada hanya merupakan pembodohan rakyat saja?

Bisa “iya” dan bisa “tidak”

Bisa “iya”

-Pemilu/pilkada bisa merupakan pembodohan politik kalau sebelumnya pemerintah tidak pernah mengadakan  Program Pendidikan dan Pencerahan Politik bagi para calon pemilih

-Merupakan pembodohan kalau tidak ada pembatasan dana kampanye karena mereka yang punya modal banyak akan mampu mempengaruhi para calon pemilih

-Selama hasil pemilu/pilkada tidak bisa diaudit, maka pembodohan pasti bisa terjadi

-Jika KPU/KPUD tidak transparan, maka kecurangan sangat mungkin terjadi sehingga pemilu/pilkada hanya merupakan basa-basi saja

-Kecurangan-kecurangan sistemik dan struktural hanya bisa dilakukan oleh  incumbent atau parpol yang punya dana terkuat

-Merupakan pembodohan kalau para politisi adalah mereka yang mencalonkan diri atas dasar ambisi pribadi dan tidak atas usulan rakyat

-Di sini, rakyat masih diposisikan sebagai “objek politik”

Bisa “tidak”

-Pemilu/pilkada bukan merupakan pembodohan apabila rakyat calon pemilih telah mendapatkan pendidikan dan pencerahan politik, baik lewat tv, radio, surat kabar atau penyuluhan-penyuluhan di kampus, sekolah, lembaga pendidikan lain dari tingkat provinsi hingga tingkat desa secara nasional

-Seharusnya para calon pemimpin adalah mereka yang dicalonkan oleh rakyat atau lembaga independen ataupun komunitas netral

-Tiap TPS harus diberi nomor urut atau nomor kode. Hasil tiap TPS harus diumkan di website KPU dan bisa dicek semua warganegara Indonesia secara online

-Di sini, rakyat diposisikan sebagai “subjek politik”

Kesimpulan

-Mengingat sampai sekarang (2013) 70% pemilih masih awam politik dan belum pernah mendapatkan pendidikan dan pencerahan politik, maka pemilu/pilkada yang berlangsung sekarang ini secara umum lebih tepat sebagai proses pembodohan politik . Hanya 30 % saya para pemilih yang tergolong cerdas, bukan karena mereka sarjana, tetapi mereka sudah memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang cukup memadai.

Solusi

-Sistem pemilu/pilkada, demokrasi langsung atau pemilihan langsung sudah benar. Namun sebaiknya syarat-syarat calon pemimpin atau caleg harus diperketat dan perlu adanya Program Pendidikan dan Pencerahan Politik bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dilakukan negara-negara demokratis lainnya.

-Syarat menjadi calon pemimpin harus diperketat. Tidak hanya syarat administrasi dan kesehatan, melainkan syarat kepribadian, kecerdasan, keahlian, kepemimpinan, ketaatan pada agama, punya track record yang baik, minimal S1 dari pergurun tinggi yang credible (bukan perguruan tinggi abal-abal), berkelakuan baik (tidak pernah terlibat kasus pidana/perdata atau pelanggaran susila)

-Jika para pemilih, terutama pemilih yang sudah cerdas tahu bahwa tidak ada satupun calon pemimpin, caleg atau parpol yang berkualitas, maka solusi terbaik adalah : golput.

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku

Sejak 1973

FACEBOOK-PolitikPemiluPilkadaMerupakanPembodohanRakyat.gif

Iklan

POLITIK: Mewaspadai Gerakan Politik Islam Radikal di Indonesia

FACEBOOK-PolitikMewaspadaiGerakanIslamRadikalDiIndonesia

PENULIS merasakan gerakan ini sudah lama. Bahkan persiapannya juga sudah lama. Paling tidak sesudah rezim Soeharto tumbang dan meningkat saat era reformasi di zaman pemerintahan SBY. Gerakan mereka pada awalnya merupakan gerakan berkedok gerakan moral yang pada akhirnya nanti melakukan de-Pancasilais dan menggantinya dengan Syariat Islam dan sistem pemerintahan khilafah versi mereka sendiri.

Langkah-langkah mereka

1.Menyusupkan orang-orangnya ke tubuh pemerintahan

2.Menghapus matapelajaran/matakuliah Budi Pekerti dan Pancasila

3.Memanfaatkan peristiwa G-30-S/PKI

4.Melengserkan rezim orba

5.Memperjuangkan reformasi

6.Membentuk ormas anarki yang didukung oknum TNI yang pro Syariat Islam

7.Membentuk parpol Islam radikal

8.Melakukan brainwashing berkedokkan agama Islam

9.Memenangkan pilkada dengan segala cara

10.Mempersatukan parpol dan ormas Islam

11.Memenangkan parpol dan capres Islam pada Pemilu 2014  atau 2019

12.Jika menang, akan mengganti Pancasila denagn Syariat serta sistem pemerintahan khalifah versi mereka

Ad.1.Menyusupkan orang-orangnya ke tubuh pemerintahan

Ini sudah lama dilakukan. Bisa jadi sudah sejak era Soekarno. Namun hal demikian masih wajar-wajar saja karena tiap warganegara berhak berpolitik, mendirikan partai politik dan duduk dalam pemerintahan.

Ad.2.Menghapus matapelajaran/matakuliah Budi Pekerti dan Pancasila

Entah benar entah tidak. Entah sengaja entah tidak. Namun rasanya aneh kalau Maatapelajaran Budi Pekerti dan Pancasila dihapus, sebab keduanya juga merupakan usaha untuk menegakkan moral bangsa. Tapi, itulah yang terjadi. Matapelajaran Budi Pekerti dihapus dan matapelajaran Pancasila judulnya diganti dan tidak merupakan judul utama.

Ad.3.Memanfaatkan peristiwa G-30-S/PKI

Peristiwa itu dimanfaatkan untuk meniadakan faham-faham yang bertentangan dengan agama Islam, yaitu faham komunisme. Dan ini juga dimanfaatkan Soeharto untuk melengserkan Soekarno dari kekuasaaannya.

Ad.4.Melengserkan rezim orba

Kekuatan tertentu kecewa dengan pemerintahan Soeharto yang dinilai terlalu otoriter dan memaksakan azas tunggal Pancasila yang tentu saja tidak disukai parpol dan ormas yang bernuansa Islam radikal. Maka Soehartopun wajib untuk dilengserkan.

Ad.5.Memperjuangkan reformasi

Islam radikal beserta komponen ataupun kekuatan politik lainpun memperjuangkan reformasi. Salah satu sasarannya adalah menghapus azas tunggal Pancasila dan memberikan kebebasan bagi parpol atau ormas apapun untuk mempunyai azas lain selain Pancasila. Tentu, terutama azas Islam.

Ad.6.Membentuk ormas anarki yang didukung oknum TNI yang pro Syariat Islam

Langkah berikut yaitu membentuk ormas anarki yang konon didukung oknum TNI/Polri dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan membasmi segala macam bentuk kemaksiatan. Namun bisa jadi suatu saat nanti ormas anarki ini berubah fungsi menjadi ormas politik yang tidak semata-mata memperjuangkan Islam tetapi juga ingin berada pada struktur kekuasaan.

Ad.7.Membentuk parpol Islam radikal

Membentuk parpol Islam radikal Islam perlu, supaya secara politik bisa memiliki wakil-wakil sah di DPR. Tentu ada tujuaan politik tertentu. Antara lain, jika menang, maka akan mengganti konstitusi dengan konstitusi Syariah Islam versi mereka.

Ad.8.Melakukan brainwashing berkedokkan agama Islam

Agar politik Islam radikal tersebut memiliki banyak pengikut, maka merekapun aktif melakukan brainwashing berkedokkaan agama Islam. Bisa berupa ceramah, kotbah maupun tausiyah. Bisa di masjid, majelis taklim maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Selalu ditekankan bahwa Syariat Islam lebih baik daripada Pancasila dan oleh karena itu Pancasila harus diganti. Argumentasi yang diucapkan berulang-ulang bahwa Pancasila buatan manusia, tidak sempurna. Sedangkan Syariat Islam sempurnaa, karena ciptaan Allah SWT. Tentu, banyak umat Islam yang menjaadi korban brainwashing tersebut.

Ad.9.Memenangkan pilkada dengan segala cara

Tahap berikutnya yaitu memenangkan pilkada dengan berbagai cara. Untuk dananya antara lain dengan berbagai cara, termasuk korupsi, membuat proyek fiktif dan semacamnya. Semuanya untuk mendanai politik mereka di samping memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Dengan memenangkan pilkada mereka akan memperoleh banyak dana dari perizinan proyek-proyek, komisi proyek-proyek, korupsi, kolusi, nepotisme, suap, sogok dan gratifikasi. Paling tidak untuk pilkada mendatang dan sebagian untuk dana parpolnya mengikuti pemilu.

Ad.10.Mempersatukan parpol dan ormas Islam

Kemudian disusul mempersatukan parpol-parpol  dan ormas-ormas Islam. Hampir semuanya bersedia bersatu, kecuali ormas Islam yang beraliran moderat dan tetap membela Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Tujuannya yaitu memperkuat posisi partai Islam dalam dunia politik.

Ad.11.Memenangkan parpol dan capres Islam pada Pemilu 2014  atau 2019

Selanjutnya ada dua target utama. Yaitu memenangkan capres Islam yang mereka calonkan untuk memenangkan pemilu 2014 atau 2019.

Ad.12.Jika menang, akan mengganti Pancasila dengan Syariat serta sistem pemerintahan khalifah versi mereka

Jika berhasil gabungan parpol menang dan menguasai DPR dan capres gabungan parpol Islam terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka tahap berikutnya yaitu mengganti Pancasila dan lain-lain dengan Syariat Islam dan membentuk pemerintahan khalifah. Mungkin, mereka merasa tidak perlu melakukan referendum. Atau, melakukan referendum bersama-sama NAD (Nagroe Aceh Darussalam) yang mungkin masih punya cita-cita lepa dari NKRI. Besar kemungkinan mereka mempunyai target.

Tahun 2024 mengganti nama Indonesia menjadi Republik Indonesia Syariah atau nama lainnya yang bernuansa Islam

Motivasi semu

Tujuan mereka mendirikan Republik Indonesia Syariah (atau apalah namanya) tidak semata-mata ingin menegakkan Syariat Islam, melainkan ingin berpolitik. Berpolitik artinya memenangkan pemilu, berkuasa, mendapatkan proyek-proyek besar, memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dan kemudian terus mempertahankan kekuasaan. Agama Islam hanya dijadikan alat politik saja bukan sebagai tujuan politik murni.

Artikel ini merupakan analisa subjektif berdasarkan fakta-fakta abstrak sehingga tingkat kebenaran maupun ketidakbenaran artikel ini kami serahkan ke masyarakat luas. Meskipun demikian, analisa tersebut penting, walaupun bersifat subjektif. Sebab, gerakan-gerakan itu memang terasa ada, namun sulit untuk dibuktikan, apalagi secara hitam putih.

Yang penting, masyarakat pecinta Empat Pilar Kebangsaan dan Bernegara harus terus menerus bersikap waspada.

Catatan

Jika hasil analisa saya ini benar-benar terbukti, maka akan terjadi tragedi pertumpahan darah yang sangat besar. Korban luka atau tewas melebihi jumlah korban dalam peristiwa G-30-S/PKI. Jutaan nyawa akan melayang . Dan kita akan ingat Ramalan Jayabaya yang mengatakan “Wong Jowo kari separo, wong Cino kari sajodo”.

Semoga, ini tidak akan terjadi.

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Pemilu dan Pilkada Bukan Demokrasi Yang Sesungguhnya?

FACEBOOK-PolitikPemiluPilkadaBukanDemokrasiYangSesungguhnyaOke

BANYAK orang bicara tentang demokrasi. Ada yang benar-benar  faham demokrasi, ada yang setengah faham demokrasi, ada yang tidaak faham demokrasi dan ada yang seolah-olah faham demokrasi padahal tidak faham demokrasi. Dan celakanya, golongan terakhir inilah yang terbanyak. Dari sudut psikologi, memang banyak orang Indonesia yang SNOB (sok tahu, sok mengerti dan sok pintar).

Bias tentang arti demokrasi

Ada masyarakat kita yang tidak bisa membedakan pengertian “definisi demokrasi” dan “proses demokrasi“, serta “kualitas demokrasi” sehingga beranggapan bahwa pemilu/pilkada bukanlah demokrasi yang sesungguhnya.

Apakah demokrasi itu?

DARI sudut ilmu bahasa, demokrasi berasal dari kata “demos” dan “kratos” yang berarti kedaulatan ada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Menurut caranya, ada berapa macam/proses demokrasi?
Ada dua macam/proses.

1.Demokrasi tidak langsung

2.Demokrasi langsung

Ad.1.Demokrasi tidak langsung

Yaitu demokrasi dalam hal pemilihan calon pemimpin bangsa dan negara melalui perwakilan rakyat (DPR/MPR) dengan landasan berpikir, mereka dipilih rakyat dan oleh karena itu punya mandat ataupun wewwenang untuk mewakili rakyat di dalam memilih calon pemimpin bangsa dan negara menjadi pemimpin bangsa dan negara. Pemilihan bisa berdasarkan musyawarah dan bisa berdasarkan voting,

Ad.2.Demokrasi langsung

Yaitu demokrasi daalam hal pemilihan calon pemimpin bangsa dan negara sekaligus memilih calon wakil rakyat atau anggota lembaga legislatif (DPR) maupun calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dengan cara memilih tanda gambar parpol dan atau memilih gambar/foto calon tersebut.

Kualitas demokrasi: Segi positif dan negatif demokrasi tidak langsung dan langsung

Segi positif dan negatif demokrasi tidak langsung

Segi positif

Demokrasi secara tidak langsung sangat menghemat biaya

Segi negatif

Hanya menguntung parpol yang mempunyai dana politik yang terbesar kaarena bisa menyuap anggota DPR sebanyak-banyaknya. Artinya, akan terjadi politik “dagang sapi” berdasarkan tawar menawar atau “money politic”.

Segi positif dan negatif demokrasi langsung

Segi positif

Pemimpin yang terpilih akan memiliki legalitas atau keabsahan yang tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga suara rakyat adalah suara rakyat dan bukan suara wakil rakyat.

Segi negatif

Demokrasi langsung membutuhkan biaya yaang sangat besar dan bahkan masih bisa menimbulkan politik uang atau “money politic”.Di samping itu, masyarakat pemilih juga sebagian besar atau sekitar 70% tidak memahami politik dalam arti yang sesungguhnya. Artinya, mereka memilih calon pemimpin maupun calon wakil rakyat tidak berdasarkan kualitas yang objektif, melainkan berdasarkan “ilmu kira-kira” yang sifatnya sangat subjektif.

Apakah pemilu/pilkada bukan demokrasi yang sesungguhnya?

Berdasarkan definisi demokrasi yang mengatakan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk raakyat”, maka pemilu/pilkada merupakan demokrasi yang sesungguhnya, namun untuk kondisi sekarang sebenarnya rakyat belum siap berdemokrasi.

Kenapa rakyat belum siap berdemokrasi?

Ada beberapa sebab:

-Sebagian besar rakyat (sekitar 55%) masih berpendidikan SD taman atau SD tidak tamat sehingga wawasan berpikir mereka tentang politik masih bias ataupun samar-samar, sehingga mereka memilih calon pemimpin atau calon wakil rakyat tidak berdasarkan kualitas melainkan berdasarkan “ilmu kira-kira”.

-Meskipun demikian, pemilih yang berpendidikan S1,S2 dan S3 juga masih banyak yang tidak memahami politik. Mereka memilih calon pemimpin daan waki rakyat tidak berdasarkan kualitas objektif, melaainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non kualitas dan bersifat spekulatif.

Lantas, bagaiamana seharusnya?
Di neagara-negara maju yang menerapkan demokrasi tidak langsung maupun langsung, ada program dari pemerintah yang bernama “Program Pendidikan dan Pencerahan Politik” yang sering dilakukan lewat media massa (TV, surat kabar, internet, radio dan lain-lain) juga diberikan secara langsung ke[i]sekolah-sekolah atau kampus-kampus atau langsung ke para calon pemiilih, sehingga mereka memilih calon pemimpin dan calon wakil rakyat secara objektif dan rasional. Mereka pelajari benar-benar siapa calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilihnya.

Kesimpulan

Jadi, pemilu dan pilkadaa yang diselenggarakan di Indonesia merupakan demokrasi langsung atau tidak langsung adalah demokrasi yang sesungguhnya karena dari akyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hanya, sebenarnya rakyat pemilih di Indonesia sebagian besar (70%) dalam kondisi belum siap berdemokrasi.

Jadi, demokrasi tidak langsung maupun demokrasi langsung sudah benar dan merupakan demokrasi yang sesungguhnya, tetapi saat sekarang belum berkualitas.

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku Politik

Sejak 1973


POLITIK: Doa Wajib

Berdoa-DoaWajib

POLITIK: Gerakan Menggugat Transparansi KPU

POLITIK-GerakanMenggugatTransparansiKPU

SEJARAH politik Indonesia membuktikan, pemilu di Indonesia selalu diwarnai kecurangan. Termasuk juga pilkada. Episentrumnya ternyata di KPU atau KPUD. Sangat terasa, tetapi usaha untuk membuktikan seringkali terkendala.  Apalagi kalau berkas-berkas hasil pemilu sudah dimusnahkan atau dibakar. Walaupun ada institusi yang mengawasi KPU, tampaknya secara umum tidak efektif. Malahan bisa jadi sebagian pengawas justru merupakan bagian dari skenario kecurangan. Memang tidak semuanya, tapi kecurangan itu pasti ada, walaupun sulit dibuktikan, tetapi bisa dirasakan.

Peluang kecurangan

Selama ini, KPU mengumumkan hasil pemilu hanya secara total per provinsi. Tahu-tahu Provinsi A sekian suara, Provinsi B sekian suara, Provinsi C sekian  suara dan seterusnya. Asal-usalnya tidak jelas. Tidak diketahui berapa hasil per kabupaten/kota dan berapa hasil per TPS. Alasannya pastilah tidak praktis, tidak memungkinkan dan alasan lain yang dicari-cari.

Perlu gerakan menggugat transparansi KPU

Atas dasar itu, kehadiran semacam Gerakan Menggugat Transparansi KPU atau apalah namanya, sangat diperlukan. Antara lain, menuntut KPU juga mengumumkan hasil per TPS  di website KPU, lengkap dengan nama dari lokasi TPS tersebut (nama desa,kelurahan,kota). Kalau misalnya ada 400.000 TPS, maka sebaiknya diumumkan semua termasuk nama lokasi TPS tersebut. Idealnya tiap TPS mempunyai nomor kode mulai dari 000.001 sampai dengan 400.000, misalnya.

Bisa dicocokkan

Dengan demikian,  pemilih yang memilih di TPS 231.546 (misalnya), bisa mencocokkan hasilnya di website KPU. Tidak sulit, apalagi kalau ada sukarelawan IT yang mau membantu KPU. Saatnya, para pemilih, terutama para mahasiswa, LSM independen maupun rakyat pecinta kejujujuran, menggunakan haknya untuk menggugat transparansi KPU agar kecurangan-kecurangan politik tidak terulang terus.

POLITIK: Bangsa Yang Bodoh Adalah Bangsa Yang Tidak Mau Mengakui Kebodohannya.

POLITIK-BangsaYangBodohAdalahBangsaYangTidakMauMengakuiKebodohannya

BANGSA Indonesia merupakan bangsa yang bodoh? Jangan tergesa-gesa menjawab YA atau TIDAK. Tapi mari kita bicara fakta-fakta yang ada di negara kita, kemudian kita tarik kesimpulannya. Yang pasti, di negara kita memang banyak sekali masalah-masalah yang selama bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan. Tetapi, justru tiap tahun masalah-masalah itu bertambah terus. Tidak ada masalah yang terselesaikan secara signifikan.

1.Masalah Kualitas SDM

Hasil survei UNDP menunjukkan bahwa dari 177 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat ke 170 sebagai negara yang kualitas SDM-nya rendah. Setara dengan kualitas bangsa Guyana, Mongolia dan Bolivia. Negara kecil dibandingkan Indonesia. Sebuah kesetaraan atau perbandingan yang memprihatinkan. Belum ada sistem peningkatan kualitas SDM yang benar-benar signifikan.

2.Masalah kemacetan lalu lintas

Kemacetan lalu lintas tidak hanya di Jakarta, tetapi di berbagai kota besar di Indonesia. Sudah puluhan tahun kemacetan tersebut tidak pernah teratasi secara signifikan. Tidak ada kebijakan yang berani. Tidak ada sistem yang efektif untuk mencegah kemacetan. Yang ada hanya kebijakan-kebijakan yang bersifat partial. Hanya bersifat coba-coba.

3.Masalah PKL

Masalah PKL pun sudah lama. Banyak yang tidak tertib. Berjualan di trotoar, jembatan penyeberangan, di badan jalan dan di mana saja. Berjualan di sembarang tempat. Sudah berkali-kali ada razia PKL, namun hasilnya tidak signifikan. Hari ini razia PKL, besok muncul lagi PKL. Terus-menerus bermunculan PKL berjualan di trotoar, jembatan penyeberangan dan di badan jalan. Tidak ada sistem penertiban PKL yang benar-benar efektif.

4.Masalah premanisme

Premanismepun ada di mana-mana. Tidak hanya di terminal, pasar atau tempat-tempat keramaian, tetapi juga sudah terjelma “Preman Trias Politika”. Lagi-lagi tidak ada kebijakan atau sistem pemberantasan atau penertiban preman-preman tersebut. Tiap tahun semakin banyak bermunculan preman-preman Trias Politika. Menggarong uang APBN/APBD dan tidak ada tindakan-tindakan yang signifikan untuk mengatasinya.

5.Masalah ormas anarki

Sudah lama di Negara kita tumbuh ormas-ormas anarki. Terkesan adanya pembiaran dari pemerintah. Terkesan negara kalah dengan premanisme. Terkesan pemerintah tidak mempunyai sistem yang efektif untuk meniadakan ormas-ormas anarki yang sangat meresahkan masyarakat. Selalu terjadi perbuatan anarki di mana-mana. Perusakan tempat peribadatan, pemukulan dan penyiksaan terhadap sekelompok orang, mengobrak-abrik mini market dan perbuatan-perbuatan anarki lainnya.

6.Masalah Korupsi

Boleh dikatakan tiap detik ada korupsi. Walaupun ada pemberantasan korupsi, tetapi sangat lambat. Munculnya korupsi ibarat deret ukur sedangkan pemberantasan korupsinya ibarat deret hitung. Selalu pemberantasan korupsi kalah cepat dengan perbuatan korupsi. Tahu kalau jumlah personil KPK sangat terbatas, sangat sedikit, sangat tidak memadai, tapi tidak ada usaha yang serius dari pemerintah untuk menambah personil secepatnya. Terkesan bersikap masa bodoh.

7.Masalah pengangguran

Sebenarnya pemerinta tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi bangsa Indonesia. Banyaknya yang menjadi TKI merupakan bukti bahwa lowongan kerja di Indonesia sangat sedikit. Banyak pengangguran. Bahkan munculnya premanisme juga akibat minimnya lowongan kerja.

8.Masalah penegakan hukum

Sudah menjadi rahasia umum, betapa kacaunya sistem penegakan hukum di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan hukum di Indonesia bisa dibeli. Ada yang mengatakan oknum polisi, jaksa, hakim, pengacara, saksi da lain-lain yang terkait, bias dibeli. Ada yang bilang oknum petugas LP, termasuk kalapasnya, bisa dibeli (dalam arti disuap). Penyuapan juga terjadi di berbagai lini birokrasi.

9.Masalah kemaksiatan

Lokalisasi PSK, penjualan miras dan semacamnya, hanya dilarang saat bulan Ramadhan saja. Sesudah itu, lokalisasi PSK boleh buka lagi dan pabrik bir dan penjualan bir diperbolehkan lagi. Tidak ada tindakan yang tegas untuk melarangnya secara total. Terkesan adanya pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas maksiat.

10.Masalah kualitas pendidikan

Hasil survei internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Bahkan paling rendah. Dengan Malaysia saja kalah.

Kalah dengan Negara tetangga

Soal pengawasan TKI, kita kalah dengan Filipina. Soal mengatasi kemacetan lalu lintas kita kalah dengan Singapura. Soal penciptaan lapangan kerja kita kalah dengan Malaysia. Soal pertanian kita kalah dengan Vietnam. Berbagai aspek kita kalah dengan negara-negara tetangga. Itu berarti bangsa Indonesia mengalami kemunduran yang luar biasa.

Dan masih ada ribuan, puluhan ribu, rastusan ribu, jutaan masalah yang sampai hari ini tak terselesaikan secara signifikan.

Negara pandai itu yang bagaimana?

Negara yang pandai adalah negara yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Begitu juga bangsa yang pandai adalah bangsa yang bias mengatasi masalah-masalahnya, Begitu juga, pemerintah dan pemimpin yang pandai adalah pemerintah atau pemimpin yang bias menyelesaikan masalah-masalahnya secara signifikan..

Selalu berdalih dan mencari kambing hitam

Pemerintah Indonesia selama ini selalu pandai cari dalih dan kambing hitam untuk menutupi ketidakmampuannya. Untu menutupi kebodohannya. Impor garam, impor kedelai, impor beras dan segala impor selalu mencari-cari dalih dan selalu mencari kambing hitam untuk menutupi ketidakmampuannya dalam hal mandiri pangan.

Bangsa yang bodoh

Dari banyaknya hal-hal di atas yang merupakan masalah-masalah bangsa yang tak kunjung terselesaikan secara signifikan, maka itu sudah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia, terutama para pemimpin dan pemerintahnya merupakan bangsa yang bodoh. Bodoh dalam arti tidak mampu mengatasi massalah-masalah yang ada secara signifikan. Selalu berkilah dan berdalih. Mencari kambing hitam. Dan tidak mau mengakui kebodohannya.

Sudah saatnya bangsa Indonesia berkata jujur dan berani mengakui bahwa bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kemunduran dan kebodohan di berbagai bidang. Negara lain bisa, kenapa bangsa Indonesia tidak bisa? Karena bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan kebodohan.

Kesimpulan

Bangsa yang bodoh adalah bangsa yang tidak mau mengakui kebodohannya.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973