• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Mewaspadai Capres Kartu Kuning dan Kartu Merah

FACEBOOK-PolitikMewaspadaiCapresKartuKuningDanKartuMerah

NEGARA dan bangsa kita bisa hancur secara politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lainnya kalau rakyat salah memilih capres. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan baik di masyarakat maupun di media online khususnya media sosial online, masih ada tulisan-tulisan yang bernada mendukung capres-capres tertentu yang sebenarnya termasuk capres “kartu kuning” maupun “kartu merah”. Hal ini karena sebagian besar rakyat belum merupakan pemilih yang cerdas. Mudah terpengaruh iklan atau figur daripada faktor kualitas. Maklum, apa kriteria capres yang berkualitas, mereka juga belum faham. Mereka pasti akan memilih capres berdasarkan “ilmu kira-kira” dan tidak berdasarkan “analisa politik” yang mendalam. Maklum, masih buta soal politik.

Apa yang dimaksud dengan capres kartu kuning dan kartu merah?

Capres kartu kuning

Yaitu capres yang juga pengusaha tetapi perusahaan-perusahaannya terlilit utang hingga puluhan triliunan rupiah

Dan capres yang selama menjadi pejabat pernah merugikan negara dalam arti menimbulkan defisit sebesar puluhan triliun rupiah.

Contoh:

1.Capres yang punya banyak utang

Punya banyak perusahaan, tetapi punya banyak utang. Terutama utang pajak yang bertahun-tahun belum dilunasi. Bahkan salah satu perusahaannya menimbulkan bencana sehingga menyengsarakan puluhan ribu rakyat. Uang ganti rugi yang diberikan ke masyarakatpun belum lunas juga.

Kalau capres macam begini jadi presiden, bukan tak mungkin utang-utang perusahaannya akan “diputihkan” dan akan mengganti rugi rakyat yang dirugikan perusahaannya memakai uang APBN. Bahkan sangat mungkin semua ganti rugi yang dibayarkan perusahaannya, akan diminta kembali dan akan ditukar dengan uang APBN.

2.Capres yang merugikan institusi yang dikelolanya

Mendapat kepercayaan sebagai pejabat untuk mengelola salah satu instansi yang melayani masyarakat luas. Namun yang dilakukannya justru menimbukan defisit instansi tersebut hingga puluhan triliun rupiah. Sikapnya “selonong boy”. Perilakunya terkesan “sak karepe dewe”.

Bahkan ada capres yang saat berkuasa, dengan sangat mudah mengijinkan masuknya ratusan investor asing yang akan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Dan terbukti merugikan negara hingga Rp 20.000 triliun per tahun.

Kalau capres begini jadi presiden, bukan tak mungkin Negara akan dibikin defisit sangat besar dan menambah utang semakin besar. Dia akan menjadi presiden yang tidak efektif dan efisien. Mengejar tujuan optimalisasi tetapi dengan cara pemborosan-pemborosan.

Capres kartu merah

Yaitu capres yang diduga sangat kuat dan diyakini  terkait dengan pelanggaran-pelangaran HAM yang berat tetapi selalu lolos dari jerat hukum dan capres yang cara bicaranya selalu bernada rasialis dan penuh sikap intoleransi.

Contoh:

1.Capres yang diduga sangat kuat dan diyakini terkait dengan pelanggaran HAM berat.

Para mahasiswa yang sekarang sudah berstatus alumni tentu masih ingat kasus Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II maupun Tragedi Mei juga Tragedi 27 Juli di Kantor PDI di Jl.Diponegoro, Jakarta Pusat.. Tragedi-tragedi itu pastilah telah direncanakan secara strukturan dan sistimatis. Dan hanya bias dilakukan militer berdasarkan ilmu strategi perang yang pernah dipelajarinya. Penculikan dan pembunuhan mahasiswapun dilakukan. Pembakaran mal maupun pusat pertokoanpun dihalalkan. Pelanggaran HAM berat tetapi dengan entengnya politisi-politisi yang sedang berkuasa di DPR mengatakan itu bukan pelanggaran HAM berat karena tidak termasuk pembunuhan massal.

Kalau dia jadi presiden, sudah pastilah akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan ambisi pribadinya. Tidak peduli dengan suara rakyat. Lebih suka menindas dan membungkam rakyat yang cerdas dan kritis. Demo-demopun akan dihadapi dengan kekerasan. Gaya kepemimpinannya akan cenderung mengarah ke totaliterisme atau otoriterisme. Yang berarti, gaya “Suhartoisme” akan bangkit lagi.

2. Capres yang cara bicaranya selalu bernada rasialis dan penuh sikap intoleransi.

Tiap kesempatan bicara, selalu terkesan membela agama. Bahkan sering membawa ayat-ayat suci. Seolah-olah akan memuliakan harkat dan martabat bangsa. Namun punya masa lalu yang tidak baik, antara lain suka kawin cerai dan kawin siri. Sikapnya antipati terhadap agama-agama yang lain. Bahkan bercita-cita mendirikan negara agama dan mengganti Pancasila dengan ideologinya sendiri.

Kalau dia jadi presiden, maka itulah saat-saat bubarnya NKRI. Perpecahan umat akan terjadi secara nasional dan hebat. Banyak korban berjatuhan. Bukan hanya korban terluka tetapi juga terbunuh. Dan nantinya akan terbukti bahwa negara agama ternyata juga tidak merupakan jaminan.Sebab, walaupun satu agama, tetapi mereka berbeda aliran dan kepentingan. Rakyat justru semakin menderita.

Kategori capres lainnya
1.Capres yang mengandalkan tampang

2.Capres nepotisme

3.Capres curang

Ad.1.Capres yang mengandalkan tampang

Hanya bermodalkan tampang “ganteng”, diapun ingin maju sebagai capres. Padahal mengurusi sembako saja tidak mampu, apalagi mau mengurus bangsa yang begitu banyak dan negara yang begitu luas. Pengalamannya di pemerintahanpun tak menghasilkan prestasi yang gemilang. Biasa-biasa saja.

Ad.2.Capres nepotisme

Pensiunan militer. Diseleksi melalui seleksi pura-pura, hanya untuk memberi kesan dia terseleksi secara ketat. Padahal dia dimenangkan oleh kakak iparnya sendiri yang sedang berkuasa. Tujuannya, kalau dia menjadi presiden, maka akan melindungi dan menyelamatkan kepentingan-kepentingan kakak iparnya di masa berkuasa. Termasuk melindungi segala macam dugaan-dugaan korupsinya.

Ad.3.Capres curang

Sudah berpengalaman curang dalam pemilu. Berbagai cara dilakukan. Uang banyak entah dari mana.Biasanya negara asing yang merupakan negara besar membantu pendanaan maupun rekayasa IT KPU jika capres tersebut pro negara asing tersebut. Sebagai imbalannya, negara asing tersebut harus dibolehkan menguasai sebagaian besar potensi-potensi ekonomi Indonesia. Dan kalau terpilih sebagai presiden, harus mau jadi “kacung”-nya negara tersebut.

Capres berkualitas memang sedikit

Di dunia ini memang capres yang jujur jumlahnya sedikit. Apalagi di Indonesia yang terkenal sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia. Sehingga ada anggapan, siapapun yang terpilih sebagai presiden Indonesia, pastilah terlbat korupsi, baik langsung maupun tidak langsung. Baik terbongkar maupun tidak terbongkar. Dan biasanya lembaga semacam PPATK, BPK dan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya sangat dimungkinkan dibuat sedemikian rupa sehingga bungkam semua.

Meskipun demikian, jika Tuhan berkenan, mudah-mudahan Pemilu 2014 nanti akan muncul capres yang berkualitas. Dalam arti jujur, bersih, cerdas, amanah, kreatif dan merakyat.

Saran

Oleh karena itu, sebelum memilih capres, pelajari dulu track recordnya, prestasinya, masa lalunya, prestasi buruknya, perilaku buruknya, kondisi ekonomi pribadinya atau kondisi ekonomi perusahaannya. Sebab, salah pilih, hancurlah bangsa dan negara kita tercinta ini.

Semoga bermanfaat

Catatan:
Maaf, saya jarang membaca komen-komen.

Hariyanto Imadha

Penulis kritik pencerahan

Sejak 1973


Iklan

POLITIK: Fatwa Haram Golput yang Tidak Mencerdaskan

FACEBOOK-PolitikFatwaHaramGolputYangTidakMencerdaskan

GOLPUT haram”. Pokoknya, golput haram hukumnya. Tidak boleh ditawar. Terkesan fatwa tersebut  tidak memperdulikan situasi dan kondisi golput. Ada penyamarataan yang tidak berdasarkan pemikiran yang rasional. Celakanya, seringkali yang namanya fatwa itu diterima dan dipatuhi apa adanya tanpa proses analisa maupun pemikiran. Pokoknya fatwa dianggap selalu benar dan pasti benar. Padahal, dapat jadi fatwa haram golput bersifat “gebyah uyah” dan tidak mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam.

Apakah golput itu?

Golput adalah sikap yang diambil para pemilih untuk tidak memilih atau memilih semuanya baik dengan alasan politis maupun nonpolitis.

Macam-macam alasan golput

Antara lain:

-Karena sakit

-Lupa

-Ada acara lain yang lebih penting (ada keluarga/family/kerabat yang meninggal)

-Dalam perjalanan

-Kesulitan transportasi (karena sedang di tempat jauh)

-Memprioritaskan mencari nafkah

-Percuma memilih karena hasilnya adalah politisi-politisi korup dan tidak pro rakyat

-Tidak mendapat surat panggilan

-Tidak terdaftar di DPT

-Dirasakan tidak ada calon yang berkualitas

Dan alasan-alasan lainnya.

Dua kategori golput

Ada dua kategori golput.

1.Golput dengan cara sama sekali tidak datang ke TPS

2.Golput dengan cara dating ke TPS tetapi semua pilihan dipilih sehingga menjadi suara tidak sah

Ad.1.Golput dengan cara sama sekali tidak datang ke TPS

Tidak dating ke TPS berarti surat suaranya kosong. Hal ini sangat dimungkinkan kecurangan pemilu dalam bentuk penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai itu. Seorang atau beberapa oknum dapat saja mencoblosnya pada pilihan tertentu sesuai pesan sponsor dan suara itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Walaupun ada saksi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya saksi yang mudah disuap.

Ad.2.Golput dengan cara datang ke TPS tetapi semua pilihan dipilih sehingga menjadi suara tidak sah.

Golput demikian tergolong golput yang “baik” karena surat suaranya tidak mungkin disalahkan oknum-oknum pelaksana pemilu. Tentunya mereka punya pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Penyebab utama golput

Penyebab utama golput sevara umum ada dua kategori.

1.Karena tidak ada calon yang berkualitas

2.Karena siapapun yang dipilih, pasti korup

3.Pemilu masih mengandung kecurangan dan dapat direkayasa

Ad.1.Karena tidak ada calon yang berkualitas

Sampai hari ini belum ada kriteria capres/caleg yang berkualitas yang bias diterima semua orang. Tiap orang punya criteria masing-masing. Sifatnya masih subjektif dan belum objektif. Berkualitas atau tidak berkualitas, bukan orang lain yang menentukan, tetapi dirinya sendiri. Kalau dinilainya tidak ada capres/caleg yang berkualitas, mereka lebih suka mengambil keputusan untuk golput.

Ad.2.Karena siapapun yang dipilih, pasti korup

Memang faktanya demikian, masih ada politisi-politisi yang korup, baik di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislative, baik karena mereka dipilih langsung maupun tidak langsung. Korupsi di mana-mana. Banyak oknum politisi yang terlibat kasus korupsi. Itupun baru permukaan “gunung es”. Karena factor ketidakpercayaan dari para pemilih yang demikian, maka mereka merasa mubazir memilih capres/caleg karena toh mereka akan melakukan korup, baik diketahui maupun tidak diketahui public.

Ad.3.Pemilu masih mengandung kecurangan dan dapat direkayasa

Sebagian masyarakat berpendapat, pemilu (maupun pilkada) yang ditangani manusia sangatlah dapat direkayasa. Apalagi pengawasannya sangat lemah. Apalagi oknum-oknum pelaksana KPU rawaan suap dan mungkin juga rawan intimidasi. Dengan demikian masih sangat terbuka adanya pemilu yang curang dengan berbagai macam rekayasa. Celakanya, kecurangan-kecurangan itu biasanya tersusun secara structural dan sistemik. Andaikan ditemukan kecurangan, diprotes ataupun diproses secara hokum, tetap tak mengubah hasil pemiilu.

Perlu kriteria kualitas

Barangkali perlu dibuat criteria capres/caleg yang berkualitas. Jika perlu dalam bentuk undang-undang. Perlu ada tes-tes khusus menyangkut kreditabilitas, kapabilitas maupun integritas. Tidak semata-mata syarat-syarat administrative semata. Rakyatpun perlu mendapatkan pendidikan dan pencerahan politik melalui berbagai media massa yan dilakukan oleh lembaga independen.

Fatwa haram golput yang benar

Dengan adanya criteria capres dan caleg yang berkualitas, maka rakyat pemilih tahu mana capres dan caleg yang berkualitas. Jika ada capres dan caleg berkualitas tetapi tidak dipilih, maka haram hukumnya. Jangan lagi rakyat pemilih dicekoki kalimat-kalimat menyesatkan seperti “Pilihlah capres/caleg yang terbaik dari semua capres/caleg yang kualitasnya buruk”. Ini menyesatkan. Sebab, berkualitas dan tidak berkualitas harus benar-benar jelas perbedaannya.

Semoga bermanfaat

Catatan:

Maaf, saya jarang sekali membaca komen-komen

Hariyanto Imadha

Penulis kritik pencerahan

Sejak 1973

POLITIK: Amien Rais dan Galau-Galau Politiknya

AmienRais-politikdotkompasianadotcom

NAMA yang akhir-akhir ini jadi pusat pembicaraan adalah Amien Rais yang dalam berbagai kesempatan selalu mengritik (baca: mencela) Jokowi dengan berbagai argumentasi versi Amien rais sendiri.

Siapa sih Amien Rais?

Prof. Dr. H. Amien Rais (lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 April 1944; umur 69 tahun) adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 – 2004. Jabatan ini dipegangnya sejak ia dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999 pada bulan Oktober 1999.—Sebuah majalah pernah menjulukinya sebagai “King Maker”. Julukan itu merujuk pada besarnya peran Amien Rais dalam menentukan jabatan presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan Sidang Istimewa tahun 2001. Padahal, perolehan suara partainya, PAN, tak sampai 10% dalam pemilu 1999. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Amien_Rais)

Namun, dalam perkembangannya tampaknya Amien Rais mengalami berbagai galau-galau politik.

Antara lain:

1.Jadi capres pada Pemilu 2004 tapi kalah

2.Anaknya ikut pilkada tapi kalah

3.Menjagokan Foke tapi kalah

4. Ingin mencapreskan Jokowi dan mencawapreskan  Hatta Radjasa tapi gagal

5.Gagal membentuk Poros Tengah Jilid II

Ad.1.Jadi capres pada Pemilu 2004 tapi kalah

Pemilu 2004 Amien Rais ikut tampil mencalonkan diri menjadi presiden, berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Dengan rasa optimism, Amien Raispun berkampanye di mana-mana untuk menawarkan misi dan misinya sebagai capres. Namun ternyata, kepopulerannya sebagai politisi tidak membuahkan hasil. Pemenangnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Amien Rais yang dulu dijuluki “King Maker” ternyata tidak bias menjadikan dirinya sendiri menjadi “King”.

Ad.2.Anaknya ikut pilkada tapi kalah

Kota Gudeg Yogyakarta akhirnya punya walikota baru. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui rapat pleno menyatakan pasangan calon walikota dan wakil walikota Haryadi Suyuti-Imam Priyono sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah Yogyakarta 2011. Pasangan dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan ini mengalahkan putra tokoh Yogyakarta yang juga pendiri Partai Amanat Nasional, Amien Rais.— Pasangan Ahmad Hanafi Amien Rais-Tri Harun Ismaji (FITRI) dari PAN-Demokrat

(Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/251417-anak-amien-rais-kalah-di-pilkada-kota-diy)

Ad.3.Menjagokan Foke tetapi kalah

Dalam Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, Amien Rais sangat mendukung Foke agar terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan yang kedua. Sayang, harapannya kandas karena pemenangnya adalah Jokowi-Basuki Tjahaya Purnama. Maka Amien Raispun melontarkan berbagai tudingan. Antara lain menuding Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama membayar pers untuk mempopulerkan nama mereka. Bahkan menuding barisan pebisnis ada di belakang Basuki Tjahaja Purnama yang memberikan dukungan dana kampanye.  (Sumber: http://www.kaskus.co.id/thread/000000000000000016785615/amien-rais–foke-nara-kalah-karena-jokowi-ahok-bayar-pers/)

Ad.4.Ingin mencapreskan Jokowi dan mencawapreskan  Hatta Radjasa tapi gagal

Jokowi dan Prabowo yang merupakan tokoh dari etnis Jawa dinilai sesuai untuk menjadi capres. Hatta, menurut Amien, cocok dipasangkan dengan salah satu di antaranya.

“Dengan Pak Jokowi boleh, Pak Prabowo boleh,” ujarnya. (Sumber: http://news.detik.com/read/2013/07/29/194611/2318116/10/amien-rais-hatta-rajasa-cocok-jadi-cawapres-jokowi-atau-prabowo)

Ad.5.Gagal membentuk Poros Tengah Jilid II

Nostalgia itu sekarang dicoba dihidupkan kembali oleh Amien Rais. Poros. Tengah Jilid II mulai dihidupkan kembali. Setidaknya 15 kali sudah pertemuan dilakukan secara bergantian oleh partai-partai Islam.

Pertemuan di antara pimpinan partai politik merupakan sesuatu yang sah, apalagi kita hendak menghadapi Pemilu 2014. Hanya saja kalau semangatnya adalah menghidupkan kembali cara berpolitik seperti di tahun 1999, maka hal seperti itu sudh ketinggalan zaman.

Mengapa kita katakan ketinggalan zaman? Karena, sistem politik kita sekarang ini berbeda jauh dengan tahun 1999. Ketika itu Poros Tengah bisa berjaya karena penentuan Presiden dilakukan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sejak tahun 2004, kekuasaan itu tidak diwakilkan lagi kepada MPR, tetapi dipegang langsung oleh rakyat dengan prinsip “satu orang, satu suara” (Sumber: http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/26/1651/Kedewasaan-Berpolitik/tajuk)

Amien Rais berkicau karena galau

Berdasarkan kekalahan-kekalahan dan kegagalan-kegagalan politiknya, maka Amien Raispun dilanda galau-galau politik. Hal ini bias jadi berkembang dalam bentuk penyerangan terhadap Jokowi sebagai manifestasi daripada kekalahan dan kegagalan tersebut di atas.

Menyerang Jokowi

Bisa jadi kicauan Amien Rais bertujuan untuk menurunkan popularitas Jokowi yang besar kemungkinan akan dicapreskan oleh PDI-P. Kalau itu tujuannya, tentu tidak efektif sebab Jokowi semakin dikritik justru semakin simpatik. Yang masih akal adalah kicauan itu sebagai manifestasi dan indicator bahwa Amien Rais sedang mengalami beban psikologis, bahkan beban psikologis-politis.

Dulu “King Maker” sekarang “Chirp  Maker”

Dulu Amien Rais memang sempat dijuluki King Maker, yaitu menjadikan orang lain sebagai presiden, antara lain Gus Dur dan kemudian Megawati. Tapi sesudah itu eranya lain di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan ternyata itu membawa kekalahan-kekalahan dan kegagalan-kegagalan dari setumpuk harapan yang dimiliki Amien Rais. Akhirnya, jadilah Amien Rais sebagai “Chirp Maker” (pembuat kicauan burung). Tiap kesempatan selalu menyerang Jokowi. Selalu menciptakan kesalahan buat Jokowi. Dan semua itu bukan merupakan kritik untuk Jokowi tetapi jelas-jelas merupakan celaan-celaan politik.

Tapi, biarlah. Itu hak Amien Rais.

Sumber foto: politik.kompasiana.com

Catatan:

Maaf, saya jarang sekali membaca komen-komen

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Syarat Menjadi Presiden-Wakil Presiden Terlalu Mudah

FACEBOOK-PolitikSyaratMenjadiPresidenDanWakilPresidenTerlaluMudah

SUDAH beberapa kali bangsa Indonesia memiliki pemimpin bangsa dan negara, termasuk pemimpin di daerah-daerah dan termasuk juga para wakil rakyat yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Namun, masih terasa kualitasnya masih rendah. Bahkan banyak pimpinan yang terlibat kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Hal ini antara lain syarat-syarat bagi mereka lebih banyak bersifat administratif daripada seleksi berdasarkan kemampuan ataupun kualitas.

Syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 ditetapkan syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia :

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak dirinya sendiri. 3) Tidak pernah menghianati negara. 4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 5) Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.6) Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.  7) Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 8) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. 9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 10) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 11) Terdaftar sebagai pemilih. 12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 13) Memiliki daftar riwayat hidup. 14) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 15) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 16) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 17) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. 18) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. 19) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI. 20) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. (Sumber: http://idiesta.blogspot.com/2012/06/syarat-menjadi-calon-presiden-dan-wakil.html).

Tidak mencerminkan kualitas

Syarat-syarat di atas lebih banyak bersifat administratif. Samasekali tidak mencerminkan kualitas yang meliputi kualitas shiddiq (dalam arti kejujuran), kualitas tabliq (dalam arti mampu berkomunikasi dengan rakyat), kualitas amanah (dalam arti bisa dipercaya) dan kualitas fathonah (dalam arti kecerdasan). Kriteria ini sama dengan sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW.

Perlu tes psikologi

Atas dasar itu, maka perlu dilakukan tes psikologi meliputi tes kejujuran atau tes integritas, tes kepemimpinan, tes kompetensi dan tes kecerdasan atau tes IQ. Yang dipilih adalah nilai rata-rata tertinggi.

Bentuk-bentuk tes

Maka, para calon capres-cawapres seharusnya juga mengikuti persyaratan beberapa macam tes.

1-Personality Test  (penjabaran dari Shiddiq)

Tes kepribadian (kejujuran dan integritas) untuk mendapatkan Personality Quotient (PQ) tertinggi

2.Leadership Test (penjabaran dari Tabliq)

Tes kemampuan kompetensi dan kepemimpinan dengan rakyat untuk mendapatkan  Leadership  Quotient  (LQ) tertinggi

3.Communication Test (penjabaran dari Amanah)

Tes kemampuan berkomunikasi dengan rakyat  untuk mendapatkan Communication Quotien (CQ) tertinggi

4.Intelligence Test.(penjabaran dari Fathonah)

Tes kecerdasan untuk mendapatkan Intelligence Quotient (IQ) tertinggi

Tes-tes tersebut hanya merupakan gagasan atau usulan penulis.

Ad.1.Personality Test

Tes kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain.Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah tes kepribadian menggunakan empat karakteristik dan mengklasifikasikan individu ke dalam salah satu dari 16 tipe kepribadian. Berdasarkan jawaban yang diberikan dalam tes tersebut, individu diklasifikasikan ke dalam karakteristik ekstraver atau introver, [sensitif] atau intuitif, pemikir atau perasa, dan memahami atau menilai. Instrumen ini adalah instrumen penilai kepribadian yang paling sering digunakan.MBTI telah dipraktikkan secara luas di perusahaan-perusahaan global seperti Apple Computers, AT&T, Citgroup, GE, 3M Co., dan berbagai rumah sakit, institusi pendidikan, dan angkatan bersenjata AS (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kepribadian#Cara_identifikasi_kepribadian).

Ad.2.Leadership Test

Tes kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.[1] Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah “melakukannya dalam kerja” dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi.[2] Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan).

MSDT (Management Style Diagnostic Test) Tes kepemimpinan yang berorientasi pada manajerial

Tes MSDT dalam psikotes merupakan salah satu alat ukur tes yang digunakan untuk mengukur atau menjadi indikator / barometer kepribadian yang berorientasi pada kemampuan kepemimpinan maupun bidang-bidang yang membutuhkan manajerial / PL – project leader khusus (Sumber: http://mcscv.com/produk_detail.php?page-id=Psikotes-MSDT-Orientasi-Tes-Kepemimpinan-Manajerial&rdmt=95641&id=defadm&pid=msdt-tes).

Ad.3.Communication Test

Tes komunikasi. Menurut Onong Uchjana Effendy komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media) (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_definisi_komunikasi).

Ad.4.Intelligence Test

Tes inteligensia. IQ adalah suatu nilai atau ukuran dari kemampuan kognitif seseorang individu. Dan biasanya diukur melalui yang namanya “tes IQ”, (Sumber: http://akbarrifqi.wordpress.com/2010/10/17/apa-itu-iq-eq-sq-dan-rq/).

Macam tes yang sesungguhnya

Tentunya, tes psikologi sesungguhnya akan dibicarakan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah, DPR, semua pimpinan parpol, KPU, KPK dan lain-lain yang merupakan pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan kemajuan berbangsa dan bernegara. Tes-tes psikologi di atas hanya merupakan gagasan atau usulan dari penulis.

Harus disiapkan dasar hukumnya

Tentu, pelaksanaan dari tes-tes seperti di atas ataupun jenis-jenis tes psikologi maupun tes nonpsikologi lainnya haruslah beerdasarkan undang-undang dan barangkali bisa dilakukan untuk pemilu 2019 namun bisa dilakukan untuk pelaksanaan pilkada yang tiap bulan selalu dilaksanakan di berbagai daerah.

Atas inisiatif masing-masing parpol

Meskipun belum ada dasar hukumnya, masing-masing parpol yang menginginkan para capres-cawapres ataupun para calegnya berkualitas dan mempunyai integritas tinggi, bisa saja melakukannya atas inisiatifnya sendiri.

Dengan adanya berbagai tes psikoogi, terutama tes integritas dan tes kemampuan, maka diharapkan tiap pemilu maupun pilkada, tidak hanya mampu menghasilkan para pemimpin yang berkualitas, tetapi juga menghasilkan para wakil rakyat yang benar-benar jujur dan bersih.

Semoga bermanfaat

Catatan:

Maaf, saya jarang sekali membaca komen-komen

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Jokowi Dicela Semakin Dibela

Jokowi-DicelaSemakinDibela

TIADA hari tanpa berita tentang Jokowi. Jokowi, sosok pemimpin yang sederhana, tegas, cerdas , bijaksana, merakyat  dan kreatif-solusif. Bahkan hampir semua lembaga survei menunjukkan bahwa elektabiltas Jokowi adalah yang tertinggi dibandingkan capres lainnya dengan asumsi apabila Jokowi nyapres. Namun, yang tidak suka dengan Jokowi juga ada. Komentarnya tentu juga bermacam-macan.

Pribadi Jokowi

Boleh dikatakan:

Jokowi dicela — Semakin dibela

Jokowi  dikritik — Semakin simpatik

Jokowi difitnah — Semakin amanah

Jokowi dicacimaki — Semakin mendaki

Jokowi ditekan — Semakin diunggulkan

Jokowi ditentang — Semakin berbintang

Add.Jokowi dicela — Semakin dibela

Di dalam politik pasti ada politisi yang suka atau tidak suka dengan Jokowi. Yang tidak suka pastilah mencela. Misalnya, Amien Rais mengatakan Jokowi bisanya Cuma blusukan saja dan hasil kerjanya belum terlihat. Dia juga mengatakan Jokowi nasionalismenya patut diragukan. Namun yang terjadi, justru Jokowi semakin dibela rakyat, padahal Jokowi samasekali belum mencapreskan diri atau dicapreskan. Lebih banyak yang membela daripada yang mencela.

Add.Jokowi  dikritik — Semakin simpatik

Soal kritik, Tak kurang-kurang Ruhut Sitompul mengritik Jokowi. Antara lain dikatakan, Jokowi itu takang kayu, tidak layak menjadi presiden. Namun kritik-kritik itu bukannya menurunkan angka elektabilitas Jokowi, justru elektabilitasnya semakin naik. Dan kemanapun Jokowi blusukan, selalu disambut rakyat dengan antusias. Mereka menilai Jokowi merupakan pemimpin yang simpatik, buktinya banyak yang bersalaman dan minta foto bersama Jokowi.

Add.Jokowi difitnah — Semakin amanah

Jokowi sudah kenyang difitnah. Sejak jadi calon gubernurpun sudah kenyang fitnah. Yang katanya ibu Jokowi nonmuslimlah, yang inilah yang itulah. Namun kenyataannya Jokowi semakin amanah. Terus melakukan kegiatan-kegiatan yang pro rakyat. Antara lain mengeluarkan KJS (Kartu Jakarta Sehat), KJP (Kartu Jakarta Pintar) membangun kampung deret dan masih banyak lagi.

Add.Jokowi dicacimaki — Semakin mendaki

Politisi yang mencacimaki Jokowi pastilah juga ada. Bahkan komentarnya lucu-lucu. Misalnya, Jokowi kurus, tidak layak jadi capres. Ada juga yang mengatakan Jokowi kafir. Misalnya, Massa Front Pembela Islam (FPI) memprotes petugas keamanan Balai Kota DKI.Sebab, beberapa anggota FPI yang sedang berunjuk rasa dan ingin mengambil wudhu di air pancur Balai Kota, dilarang oleh pihak keamanan.

“Jokowi kafir, kami mau salat kenapa dilarang?” ujar seorang anggota FPI, Jumat (23/11/2012 : Tribunews.com). Meskipun dicacimaki, Jokowi semakin mendaki. Semakin populer.

Add,Jokowi ditekan — Semakin diunggulkan

Tekanan terhadap Jokowi datang dari mana-mana. Baik tekanan yang positif maupun tekanan yang negatif. Tekanan positif yaitu dukungan-dukungan agar Jokowi secara tegas menyatakan diri bersedia untuk menjadi capres. Namun di pihak lain ada yang mengatakan sebaiknya Jokowi menepati semua janjinya saat menjadi cagub, yaitu ingin menjadikan Jakarta sebagai Jakarta Baru yang bebas banjir, macet dan sampah. Namun, sekain Jokowi ditekan secara positif maupun negatif, namun efeknya sama, yaitu Jokowi semakin diunggulkan.

Add.Jokowi ditentang — Semakin berbintang

Penentangan—penentangan juga datang dari mana-mana. Ada yang tidaak setuju Jokowi nyapres karena kalau Jokowi nyapres Indonesia bisa hancur, kata seorang politisi DPR. Bahkan ada yang mengatakan, gubernur-gubernur maupun walikota-walikota Indonesia banyak yang lebih hebat daripada Jokowi. Jokowi tidak ada apa—apanya. Tidak ada prestasinya. Jokowi tidak punya tanggungjawab karena belum menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai Walikota Solo. Dan bermacan-macam tentangan lainnya. Namun yang terjadi justru Jokowi laksana berbintang-bintang. Nama Jokowi semakin melangit mengalahkan nama-bama semua capres.

Jokowi belum capres

Orang sering lupa bahwa sampai hari ini Jokowi statusnya masih sebagai gubernur. Belum ada kepastian apakah PDI-P akan mencapreskan Jokowi atau tidak. Sebab ada spekulasi politik Megawati juga masih punya kesempatan untuk maju lagi sebagai capres, misalnya berpasangan dengan Mahfud MD sebagai cawapres. Status Jokowi memang masih mengambang karena pihak PDI-P masih mengikuti perkembangan dan dinamika politik. PDI-P tidak mau terkecoh atau terjebak hasil-hasil survei politik. Bahkan mungkin PDI-P masih ingin melihat dulu hasil daripada pileg (pemilihan legislatif).

Yang pasti, Jokowi memang sosok pemimpin yang fenomenal.

Catatan:

Maaf, saya jarang sekali membaca komen-komen

Sumber foto: solusinews.com

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Komentar -Komentar Lucu Yang Menolak Pencapresan Jokowi

FACEBOOK-PolitikKomentarKomentarLucuYangMenolakPencapresaanJokowi

PRO kontra pencapresan Jokowi itu biasa-biasa saja. Setiap warganegara berhak mengemukakan pendapatnya masing-masing dan dijamin undang-undang, sejauh komentarnya tidak melanggar peraturan-perundang—undangan dan tidak bernuansa SARA serta menjunjung tinggi etika dan norma-norma. Justru, dengan adanya pro kontra bisa menambah wawasan berpikir para pembacanya.

Namun berdasarkan pengamatan penulis, 99% komentar yang menolak pencapresan Jokowi banyak yang tidak disertai alasan atau argumentasi dan bahkan terkesan mengada-ada, tidak faktual, tidak realistis bahkan beberapa di antaranya merupakan komentar –komentar yang lucu.

Beberapa komentar tersebut antara lain:

1.”Megawati tidak mungkin akan mencapreskan Jokowi, baik pada Pemilu 2014 maupun Pemilu 2014”

(Komentar yang membingungkan, sebab tidak didukung argumentasi atau penalaran yang rasional. Lucu, sebab komentarnya tidak didukung argumentasi).

2.”Jokowi nyapres berarti Jokowi mengingkari janjinya seperti yang diucapkan saat kampanye cagub DKI Jakarta”

( Janji Jokowi adalah janji politik dan di dalam politik bisa saja janjinya didelegasikan atau dilaksanakan yang mewakilinya, dalam hal ini Basuki TP apabila menjadi Gubernur DKI jakarta nantinya. Lucu, soalnya ada kesan janji politik itu tidak boleh didelegasikan)

3.”Mengurus Jakarta saja belum selesai kok akan mengurus Indonesia”
(Kalau Jokowi menjadi presiden, tentunya mengurus semua daerah yang ada di Indonesia, termasuk mengurus DKI Jakarta, paling tidak dalam hal dana maupun dukungan politik. Lucu, sudah banyak yang dikerjakan Jokowi, tapi tidak diketahui dan tidak diakuinya)

4.”Masih banyak gubernur yang lebih berprestasi daripada Jokowi, kenapa harus Jokowi yang belum punya prestasi apa-apa yang dicapreskan?”

(Untuk menjadi capres unsur terpenting adalah faktor tingginya elektabilitas. Walaupun mungkin ada gubernur lain yang punya prestasi banyak, tapi kalau elektabilitasnya rendah, tentu orang yang faham ilmu politik tak akan mencapreskannya. Lucu, wong gubernur/walikota lain tidak ada yang nyapres kok dimasukkan dalam kategori capres)

5.”Jokowi namanya terkenal kan karena PDI-P punya banyak uang untuk membayar lembaga-lembaga survei untuk mempopulerkan Jokowi”

(Komentar yang tidak didukung fakta atau bukti, berdasarkan suudzon dan curiga saja, bisa dikategorikan sebagai fitnah. Lucu, karena tidak melihat capres-capres lain yang tiap haari memasaang iklan di TV selama berbulan-bulan).

6.”Jokowi itu kurus. Jadi gubernur aja nggak ada potongan, apalagi jadi presiden”.

(Komentar yang lucu. Memangnya kalau jadi gubernur atau presiden harus gemuk? Kalau kurus tidak pantas? Dasar logikanya bagaimana? Dasar hukumnya apa? Sebuah komentar yang pasti ditulis atau diucapkan orang yang belum faham politik. Lucu, ukuran tubuh kok dijadikan ukuran atau parameter atau syarat untuk menjadi capres).

7.”PDI-P punya dana besar sehingga mampu mempopulerkan Jokowi”
(Kalau dana besar, pastilah Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto juaranya. Mereka mampu pasang iklan berbulan-bulan sepanjang hari. Sedangkan Jokowi tidak pernah diiklankan. Dicapreskanpun belum —saat artikel ini dibuat— Lucu,padahal capres-capres lain ada yang punya dana jauh lebih besar)

8.”Pastilah, di belakang Jokowi ada banyak konglomerat hitam yang mendukungnya”

(Komentar yang tidak berdasar dan tidak didukung bukti-bukti. Hanya berdasarkan perkiraan—perkiraan yang tidak ada nilai kebenarannya. Kalau memang ada, siapa nama-nama konglomerat itu dan dalam bentuk apa buktinya? Lucu, bisa menduga ada konglomerat tapi tidak bisa menyebutkan nama-nama konglomeratnya)

9.”Belum tentu Jokowi mau dicapreskan”

(Bagi yang faham bahasa politik tentu bisa menterjemahkan ucapan Jokowi “Tanyakan saja sama Bu Megawati”. Kalimat politis-diplomatis. Kalau Jokowi bilang “Saya kan sedang sibuk mengurusi  ini-itu ke sana kemari”, itu merupakan ucapan Jokowi sebagai gubernur, bukan sebagai politisi. Sebagai politisi, tentu Jokowi siap mengemban tugas dicapreskan oleh PDIP/Megawati. Bahasa Jokowi sebagai gubernur dan sebagai politisi harus dibedakan. Lucu, kalau belum tentu kan artinya bisa ya dan bisa tidak).

10.”Memang, tidak ada undang-undang yang melarang Jokowi jadi capres. Tapi dari sisi etika, Jokowi akan dinilai tidak etis karena belum menyeleasikan tugasnya sebagai gubernur, sudah langsung menjadi capres”

(Etika? Etika politik yang benar selalu memprioritaskan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan yang lebih sempit. Jokowi sebagai capres tentu akan mengurusi negara, bukan mengurus satu povinsi saja. Dan kalau Jokowi memberikan alasan-alasannya ke warga DKI jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, pastilah sebagian besar akan menyambutnya dengan baik. Lucu, etika politik kok dihubungkan dengan maasa jaabatan. Kalau mengundurkan diri secara baik-baik dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentunya itu perilaku yang etis).

Dan masih banyak komentar-komentar yang penulis terima, baik dari blog, portal, e-mail, SMS maupun lewat Facebook. Sebagian komentar mencerminkan ketidakfahaman mereka terhadap dunia politik yang sesungguhnya. Soal apakah nanti Jokowi jadi atau tidak jadi dicapreskan atau soal terpilih atau tidak terpilih sebagai presiden, itu masalah lain. Di dalam dunia politik selalu banyak faktor X yang kadang-kadang sulit diperhitungkan sebab politik itu sifatnya sangat dinamis.

Ciri-ciri komentar yang baik:

-Ada argumentasi yang berwawasan luas

-Sesuai format logika yang baku

-Fokus, faktual, realistis,rasional dan objektif

-Tidak apriori atau suudzon

-Merupakan hasil sebuah analisa

Meskipun demikian, semua komentar layak dihargai walaupun belum memenuhi syarat-syarat komentar yang baik.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Tidak Ada Alasan Kuat Menolak Pencapresan Jokowi

FACEBOOK-PolitikTidakAdaAlasanKuatMenolakPencapresanJokowi

BERBAGAI survei dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi sebagai pribadi yang layak nyapres, ternyata selalu menduduki peringkat pertama. Bahkan, angka persentasenya kian lama kian meningkat .Bahkan saat sekarang melebihi angka 30%. Namun yang jadi tanda tanya di kalangan masyarakat adalah, apakah PDI-P akan mencalonkan Jokowi sebagai capres ataukah Jokowi tetap sebagai gubernur DKI Jakarta kemudian PDI-P mencari capres alternatif? Sebelum PDI-P memutuskan siapa capresnya, tak ada salahnya kita membuat semacam analisa-antisipasi .

Mungkinkah PDI-P akan mencapreskan Jokowi?
Kemungkinan itu pasti ada. Betapapun juga, PDI-P secara psikologi-politik akan lebih cenderung memilih Jokowi sebagai capres dibandingkan mencari-cari capres alternatif yang belum tentu memiliki elektabilitas setinggi Jokowi. Jadi, sangat dimungkinkan PDI-P akan mencapreskan Jokowi.

Berarti Jokowi ingkar janji?

Sebuah janji politik seorang pemimpin, bisa saja didelegasikan ke wakilnya, dalam hal ini Basuki TP yang otomatis akan menjadi Gubernur DKI Jakarta berdasarkan undang-undang. Bukankah saat kampanye bukan Jokowi saja yang berjanji, melainkan merupakan janji pasangan cagub-cawagub yang berarti merupakan janji Basuki TP juga.

Jokowi sebagai mantan Walikota Solo

Bukankah ketika Jokowi nyagub DKI Jakarta dan terpilih sebagai Gubernur DKI  Jakarta, semua wewenang dan tugasnya bisa dilimpahkan atau didelegasikan ke wakilnya? Toh, hal tersebut tidak dipermasalahkan pihak manapun.

Apakah Jokowi boleh nyapres?

Tidak ada undang-undang yang melarang Jokowi nyapres. Di negara demokrasi, boleh saja Jokowi nyapres.  Yang pasti, selama ini Jokowwi secara pribadi tidak pernah menyatakan tidak siap menjadi capres. Jokowi selalu mengatakan hal tersebut terserah Megawati. Terserah PDI-P. Artinya, tidak ada penolakan.

Bagaimana jika DPRD DKI tidak setuju?

Pastilah. Suara tidak setuju pasti pertamakali datang dari partai penguasa : Partai Demokrat. Tetapi, sebuah penolakan haruslah disertai alasan yang kuat. Harus ada dasar hukumnya. Nah, selama penolakan itu tidak ada dasar hukumnya, maka penolakan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga.

Kalau Jokowi jadi presiden, berarti ingkar janji?

Ingkar janji selama kampanye cagub DKI Jakarta? Janji itu bisa diwakilkan ke Basuki TP (yang tentu saja menjadi Gubernur DKI Jakarta) dan akan direalisasikan sesuai dengan gagasan-gagasan Jokowi. Lagipula Basuki TP juga cukup kreatif-inovatif untuk mewujudkan Jakarta sebagai Jakarta Baru.

Berarti Jokowi putus hubungan dengan Basuki TP?

Secara organisasi pemerintahan DKI Jakarta, jawabannya “ya”. Tetapi, hubungan Jokowi sebagai presiden dengan Gubernur DKI (juga gubernur se-Indonesia) tetap ada. Hubungan fungsional tetap bisa berjalan. Bahkan di dalam mewujudkan Jakarta Baru, Gubernur Basuki TP akan mendapat kemudahan-kemudahan dari pemerintah pusat di bawah pimpinan Jokowi, terutama bantuan dana maupun bantuan politik.

Bagaimana jika pencapresan Jokowi ditolak warga DKI Jakarta?

Yang menolak pasti ada. Yang pasti, dukungan terhadap Jokowi sebagai capres jauh lebih banyak karena tidak hanya datang dari warga DKI Jakarta, tetapi datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagaimana jika Basuki TP sebagai Gubernur DKI Jakarta ditolak warga?

Penolakan pasti ada. Terutama dari komunitas Islam tertentu. Namun harus dicatat, tidak semua umat Islam akan menolak Basuki TP sebagau gubernur. Jumlah umat Islam moderat-nasionalis jauh lebih banyak dibandingkan umat Islam tertentu.

Bagaimana jika ada pimpinan parpol tidak setuju Jokowi nyapres?

Siapa saja punya hak itu menyatakan tidak setuju. Tetapi setiap parpol juga punya hak untuk mempunyai capres masing-masing, sebab urusan capres adalah urusan internal parpol yang tidak boleh diintervensi oleh capres atau parpol lain.

Apakah kalau Jokowi jadi capres tidak boleh blusukan?

Tidak ada undang-undang yang melarang seorang presiden untuk blusukan. Bahkan bisa menemani Basuki TP untuk blusukan meninjau Jakarta. Blusukan harus dilihat secara positif, yaitu melihat fakta, mengumpulkan fakta, untuk dijadikan dasar-dasar kebijakan yang akan diambil.

Bagaimana jika ada kuda hitam?

Memang ada sebuah analisa, jika Mahfud MD dicapreskan Partai Demokrat, maka dialah yang akan memenangi Pemilu 2014 karena Mahfud MD didukung partai koalisi plus partai Islam. Namun, dengan mundurnya Mahsud MD dari konvensi capres yang diselenggarakan Partai Demokrat, maka kekhawatiran akan adanya “kuda hitam” tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan jika Mahfud MD tetap maju dalam konvensi dan dicapreskan partai koalisi dan partai-partai Islam, Jokowi tetap punya nilai elektabilitas yang tertinggi.

Bagaimana jika pemilunya curang?

Kemungkinan pemilu curang itu pasti ada. Yang penting PDI-P dan semua parpol secara moral-politik wajib mengawasi proses pemilu mulai dari TPS hingga tingkat KPU Pusat. PDI-P harus mempunyai saksi di semua TPS. Dan jika ada kecurangan, saksi-saksi PDI-P harus mempunyai bukti-bukti (dan saksi-saksi) yang secara hukum cukup kuat.

Peranan lembaga survei

Quick count yang dilakukan para lembaga survei bisa dijadikan ukuran ada tidaknya indikator kecurangan dalam pemilu sehingga jika ada perbedaan hasil survei dengan hasil perhitungan KPU, maka perlu diadakan verifikasi. Setiap kecurangan yang disertai bukti-bukti kuat, bisa diajukan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi)

Kesimpulan

-Kesimpulannya cukup singkat:” Tidak ada alasan yang kuat untuk menolak pencapresan Jokowi”

-Jokowi : menuju “Indonesia Baru”

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973