• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Lemsaneg Bisa Menjadi Alat Legitimasi Pemilu Yang Curang

FACEBOOK-PolitikLemsanegBisaMenjadiAlatLegitimasiPemiluYangCurang-laskarinformasicom

LEMSANEG atau Lembaga Sandi Negara adalah merupakan lembaga yang bertanggungjawab langsung ke presiden. Tugas pokoknya adalah pengamanan informasi rahasia negara. Yang temasuk kategori rahasia negara di antarannya informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara, intelijen, hubungan luar negeri, dan ketahanan ekonomi nasional. Untuk yang berkaitan dengan hubungan luar negeri misalnya, informasi hubungan luar negeri apa yang masuk kategori rahasia negara, tetap saja tidak jelas. Apakah data-data pemilu yang akan diamankan juga termasuk rahasia negara?

Tanpa persetujuan semua kontestan

Kerjasama atau MoU antara KPU dan Lemsaneg merupakan hal yang bersifat sepihak. Sebelumnya tidak pernah diinformasikan kepada semua kontestan pemilu. Hal ini bisa dilihat dari adanya penolakan minimal dua parpol, yaitu PDI-P dan Partai Nasdem. Kedua parpol ini mengusulkan agar Lemsaneg kembali ke tupoksi yang sebenarnya.

Mengamankan data yang bagaimana?

Tugas Lemsaneg dalam Pemilu 2014 juga masih samar-samar. Kabarnya akan mengamankan data-data pemilu. Secara teori, lembaga ini akan mengubah data-data tertulis menjadi data-data digital yang terenkrpsi. Tujuannya melindungi berkas dari akses pihak-pihak yang tidak berhak.

Pernyataan-pernyataan yang meragukan

Pernyataan yang mengatakan bahwa Lemsaneg tidak akan melaporkan data-data pemilu ke presiden dan pernyataan bahwa Lemsaneg tidak akan menguntungkan Partai Demokrat justru menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan kepada masyarakat. Bahkan pernyataan-pernyataan itu tidak ada jaminannya.

Kecurigaan masyarakat

Kehadiran Lemsaneg memang bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan itu sah-sah saja. Banyak pertanyaan yang muncul, antara lain bagaimana cara kerja Lemsaneg mengamankan data? Apakah sesudah data kertas disalin dalam bentuk enkripsi lantas data kertas dimusnahkan? Apakah prosesnya hanya Lemsaneg saja yang boleh tahu? Apakah hasil kerja Lemsaneg bisa diaudit atau diverifikasi oleh semua kontestan? Apakah Lemsaneg akan mengklaim data-data yang dihasilkan merupakan satu-satunya yang sah dan harus dipercaya?  Apakah Lemsaneg satu-satunya lembaga yang boleh mengamankan data pemilu? Dan masih banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum mendapatkan jawaban yang jelas dan memuaskan. Bahkan, ngotonya kerjasama KPU dan Lemsaneg benar-benar bisa menimbulkan kecurigaan besar.

Mengamankan data?

Apakah yang dimaksud mengamankan data? Apakah input data dari data resmi berupa kertas hasilnya dijamin sama dengan output data dalam bentuk enkripsi yang kemudian akan diproses lagi dalam bentuk numerik? Apakah data kertas hanya boleh dipegang dan dikuasai Lemsaneg? Sesudah itu apakah data kertas akan dimusnahkan?

Data pemilu bukan rahasia negara

Apakah data pemilu merupakan rahasia negara sehingga kecurangan pemilu juga harus dirahasiakan? Data pemilu antara lain meliputi DPT, jumlah TPS, jumlah perolehan suara masing-masing parpol, caleg, DPD, capres-cawapres dandata lainnya, bukanlah data rahasia. Justru, merupakan data-data yang harus diumumkan secara transparan dan diketahui publik. Karena bukan rahasia, apalagi rahasia negara, buat apa Lemsaneg dilibatkan?

Bisa memprotek pastilah bisa merekayasa

Logikanya sederhana saja. Kalau Lemsaneg bisa memprotek data, maka konsekuensinya juga bisa mengolah data, merekayasa data atau memanipulasi data demi kemenangan parpol dan capres tertentu. Apalagi, mereka yang ada di dalam Lemsaneg adalah manusia biasa. Bukan malaikat. Apalagi menyangkut kegiatan berpolitik.

Mengganggu demokrasi

Keterlibatan Lemsaneg dalam pemilu jelas mengganggu demokrasi karena lembaga tersebut akan terkesan otoriter dan satu-satunya yang menentukan. Kecuali kalau ada lembaga lain yang diperbolehkan melakukan perhitungan data secara manual maupun secara teknologi informasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Hal iini harus dimungkinkan dalam alam yang demokratis.

Lemsaneg bisa saja curang

Karena Lemsabeg bisa memprotek data, tentunya juga bisa merekayasa data, maka secara logis lembaga ini juga bisa melakukan kecurangan sesuai dengan pesan dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasan untuk itu. Kemungkinan itu sangat terbuka apalagi kalau lembaga tersebut bersifat tertutup dan tidak boleh dikontrol pihak lain.

Yang seharusnya dilakukan Lemsaneg

Lemsaneg seharusnya tidak berperanan sebagai pengaman data-data pemilu dan hasil pemilu yang tidak boleh dibantah tetapi justru harus mampu menunjukkan adanya kecurangan-kecurangan Pemilu 2014 yang bisa dibuktikan secara telak di hadapan para kontestan. Lemsaneg seharusnya juga mampu mengumumkan perolehan suara per-TPS (sekali lagi: per-TPS). Dan bukannya justru membela diri bahwa hasil data Lemsaneg adalah satu-satunya yang paling benar.

Lemsaneg bisa menjadi legitimasi kecurangan Pemilu 2014

Jika dugaan-dugaan di atas terjadi, maka bisa jadi Lemsaneg akan dijadikan alat legitimasi kecurangan Pemilu 2014. Apalagi kalau lembaga tersebut tidak mau diaudit secara terbuka.

Lemsaneg bisa menjadi legitimasi kecurangan

Jika dugaan-dugaan di atas terjadi, maka bisa jadi Lemsaneg akan dijadikan alat legitimasi kecurangan Pemilu 2014. Apalagi kalau lembaga tersebut tidak mau diaudit secara terbuka.

Sumber gambar: laskarinformasi.com

Hariyanto Imadha

Penulis kritik pencerahan

Sejak 1973

Iklan

POLITIK: Prabowo-Jokowi Capres-Cawapres Pemilu 2014?

PREDIKSI-PrabowoJokowiCapresCawapres

PILPRES tinggal beberapa bulan lagi. Namun sampai November 2013, belum ada kepastian apakah Jokowi jadi dicapreskan/dicawapreskan ataukah tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang sudah pasti abowo Subianto tampaknya tetap pendiriannya sebagai capres. Lantas siapa cawapres Prabowo dan siapa capres PDI-P?

Sikap PDI-P

Menjelang pemilu 2014, sikap PDI-P adalah sikap Megawati sebagai ketua umum. Artinsiapa yang akan menjadi capres atau cawapres,alah yang akan menentukannya. Itupun akan ditentukan setelah Mega melihat hasil pileg (pemilihan anggota legislatif) mendatang. Jadi, sikapnya tentang capres/cawapres PDI-P tentu masih mengundang tanya dan menimbulkan rasa penasaran dan bermacam-macam spekulasi.

Capres PDI-P dari internal ataukah eksternal partai?

Belum jelas. Namun dari beberapa informasi yang berseliweran di internet, memang ada beberapa skenario. Capres PDI-P bisa dari internal maupun eksternal. Namun, suara terkuat adalah dari internal partai. Tetapi siapa dari kalangan internal partai yang mempunyai tingkat popularitas dan elektabilitas setinggi popularitas dan elektabilitas Jokowi. Rasa-rasanya kok tidak ada. Maka besar kemungkinan Jokowilah andalannya.

Terkendala perjanjiian Batu Tulis?

Apa isi selengkapnya perjanjian itu? Hanya kalangan internal PDI-P dan Partai Gerindra saja yang mengetahuinya. Namun dari berbagai informasi yang berselweran dari berbagai media massa baik offline maupun online, isinya bisa diperkirakan. Kemungkinan, pemilu 2009 Megawati sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Untuk itu pastilah Praowo ikut bergotong royong dalam hal pembiayaan pasangan Mega-Pro (yang ternyata kalah). Dan, pemilu 2014, gantian PDI-P yang harus mendukung Prabowo sebagai capres dengan cawapresnya dari PDI-P. Siapa? Tentu, Jokowilah andalannya. Dengan demikian komposisinya Prabowo-Jokowi sebagai capres-cawapres.

Kenapa tidak Jokowi saja yang menjadi capres?

Jika benar  isinya perjanjian Batu Tulis seperti dugaan di atas, maka Megawati rasa-rasanya bukan tipe-tipe politisi yang suka mengingkari janji maupun komitmen, apalagi kabarnya perjanjian politik itu ditandatangani di atas meterai. Walaupun perjanjian itu bisa dilanggar dan tidak bisa digugat secara hukum (ada yang mengatakan demikian), namun masyarakat yakin puteri Soekarno itu tetap akankonsekuen untuk mematuhi perjanjian itu antara lain untuk menghindari terjadinya kegaduhan politik. Apalagi Megawati telah berhutang budi pada Prabowo pada pemilu 2009 yang lalu.

Kenapa Megawati tidak pro hasil survei?

Hasil berbagai survei politik menunjukkan bahwa selama berbulan-bulan tingkat popularitas dan elektabilitas Jokowi selalu tertinggi dibandingkan capres-capres lainnya walaupun Jokowi belum resmi menjadi capres. Hasil survei adalah merupakan cerminan dari sebagian masyarakat secara induktif. Kenapa Megawati tidak pro suara rakyat? Barangkali, Megawati mengambil jalan kompromi yang tidak merugikan perjanjian Batu Tulis dan sekaligus memenuhi keinginan rakyat, walaupun status Jokowi tidak capres melainkan cawapres. Yang penting Jokowi bisa maju pada pemilu mendatang. Dan Megawati yakin rakyat yang mendukung Jokowi tidak akan marah besar. Kompromi, itulah kata kuncinya sekaligus solusi politik. Kalau begitu, kenapa tidak diumumkan sekarang saja? Tentu, itu bagian strategi politik Megawati atau PDI-P.

Apakah Jokowi bersedia menjadi cawapres?

Jokowi adalah kader PDI-P. Apa yang diputuskan Megawati pastilah akan dipatuhinya apapun resikonya, seperti halnya Jokowi mendapat mandat sebagai cagub DKI Jakarta yang lalu. Itupun kabarnya atas usulan dari Prabowo. Yang pasti politik itu dinamis. Bisa jadi komposisinya bukan Prabowo-Jokowi  melainkan ada alternatif-alternatif lainnya. Apakah pasangan Prabowo-Jokowi bisa memenangi pemilu 2014? Itu soal nanti.

Politik itu dinamis

Artikel ini cuma hasil daripada sebuah analisa yang logis yang bisa benar dan bisa juga tidak benar. Maklum, politik itu dinamis. Apalagi kalau Prabowo menyatakan secara terbuka siap berkompetisi dengan capres Jokowi. Persoalannya akan menjadi lain.

Sumber foto: en.wikipedia.org dan jokowiholic.deviantart.com

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

POLITIK: Jokowi Diskenariokan Kalah Tipis Pada Pemilu 2014?

 FACEBOOK-PolitikJokowiDiskenariokanKalahTipisPadaPemilu2014

POLITIK boleh didefinisikan sebagai cara memenangkan pemilihan dengan segala cara, berkuasa, mendapatkan proyek besar, memperkaya diri sendiri dan golongannya kemudian mempertahankan kekuasaannya pada periode pemilihan berikutnya. Dengansegala cara? Ya, prakteknya di berbagai negara begitu. Dengan cara jujur atau tidak jujur. Prakteknya, jarang sekali pemilu/pemilukada dimenangkan secara jujur 100%. Selalu ada unsur ketidakjujurannya. Minimal mengobral janji sorga yang dikemas dalam bentuk visi dan misi

Sosok Jokowi

Sampai hari ini, setidaknya November 2013, belum ada kepastian apakah Jokowi dicapreskan oleh PDI-P atau tidak. Namun dengan asumsi ataupun berandai-andai, hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi di tempat teratas untuk faktor elektabilitas maupun popularitasnya. Banyak kalangan dimasyarakat yang mendukung Jokowi untuk maju sebagai capres pada Pemilu 2014 nanti.

Diperhitungkan

Tentu, kehadiran Jokowi yang selalu unggul dalam berbagai lembaga survei membuat para capres dan parpol lain menjadi ketir-ketir dan mulai membuat perhitungan-perhitungan. Bahkan berbagai skenariopun dipersiapkan, mulai dari skenario jujur hingga skenario tidak jujur.

Skenario tidak jujur

Cara gampang untuk mengalahkan Jokowi yaitu membuat skenario tidak jujur. Apalagi kalau itu dilakukan parpol yang sudah berpengalaman melakukan ketidakjujuran. Pastilah jauh hari sudah dibuat skenario ketidakjujuran yang sistemik dan struktural. Apalagi kalau parpol tersebut sekarang masih di dalam lingkaran kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur segala sesuatunya, mulai dari pembuatan undang-undang, menyusupkan orang-orangnya ke berbagai lembaga yang terkait pemilu, menyiapkan dana politik uang yang diperoleh dengan berbagai cara (termasuk korupsi), mengkondisikan terjadinya DPT yang kacau, proses awal hingga akhir pemilu yang tidak dapat, sangat sulit diaudit oleh para kontestan pemilu , tidak adanya transparansi perolehan suara, pemilih siluman, TPS siluman, mengubah formulir C1 (dan lain-lain) asli menjadi aspal, pemilih ganda dan tak kalah nekatnya yaitu melakukan penggelembungan suara atau manipulasi data yang dilakukan oleh orang-orang yang disusupkan ke berbagai tingkatan lembaga penyelenggara pemilu dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.

Ingatlah pemilu di era rezim Soeharto

Di jaman Soeharto, semua parpol difusikan ke dalam tiga parpol saja, yaitu PDI (Partai Demokrasi Indonesia), Golkar (Golongan Karya) dan PPP (Partai Persatuan Indonesia) yang semuanya dikondisikan pro Soeharto. Parpol apapun yang dipilih rakyat, selalu Soeharto yang menang. Ini merupakan bukti bahwa pemilu dapat dikondisikan dan diskenariokan oleh rezim yang berkuasa. Dan dapat dilakukan oleh semua rezim.

Kenapa Jokowi harus kalah tipis?
Jika Jokowi dikalahkan secara telak (dengan cara ketidakjujuran), maka pastilah akan menimbulkan rasa kecurigaan yang besar di kalangan masyarakat terutama para pendukungnya. Oleh karena itu, supaya kelihatan “masuk akal”, skenario Jokowi kalah tipis diharapkan dapat sedikit meredam rasa kecurigaan tersebut.

Keketidakjujuranan politik sulit dibuktikan

Para politisi ketidakjujuran pastilah sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk apabila hasil pemilu akan digugat. Sudah pastilah hasil pemilu yang tidak jujur akan dipaksakan untuk diumumkan secara resmi seolah-olah sebagai hasil pemilu yang jujur. Tiap tahap ketidakjujuran pastilah sudah diupayakan sedemikian rupa sehingga sulit dibuktikan secara fakta. Andaikan dapat dibuktikan secara fakta dan digugat secara hukum, maka proses hukumnya akan macet atau menghasilkan keputusan yang mengecewakan bagi parpol penggugat yang dirugikan. Sebab, di Indonesia penguasa politik lebih berkuasa daripada para penegak hukum. Fakta bahwa Indonesia masih merupakan negara kekuasaan dibandingkan negara hukum. Banyak ketidakjujuran politik yang akhirnya tenggelam ke dasar lautan.

Sebaiknya Jokowi jangan nyapres dulu

Selama proses perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan evaluasi pemilu masih belum professional dalam arti DPT kacau, tidak adanya transparansi, sulitnya para kontestan pemilu mendapatkan data pemilih yang akurat dan tidak dapatnya hasil pemilu diaudit secara professional, maka ada baiknya Jokowi jangan nyapres dulu pada Pemilu 2014 ini sebab cukup banyak indicator ketidakjujuran yang sekarang ini dapat kita rasakan, walaupun sulit untuk dibuktikan,

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Ciri-Ciri Pemilu Yang Berpotensi Curang

LOGO-Pemilu2014Haryono-IdBlogspotCom

PEMILU merupakan salah satu cara berdemokrasi di mana kedaulatan rakyat bisa disalurkan antara lain dalam hal menggunakan hak memilih dan dipilih. Namun celakanya, pemilu juga merupakan ajar persaingan yang ketat bagi capres-cawapres, caleg maupun parpol. Dalam upayanya memenangkan calon atau parpolnya, tak jarang dilakukan berbagai cara apapun termasuk berbuat curang terutama kecurangan yang sistemik dan terstruktur yang acapkali kalau digugat tak terselesaikan secara tuntas.

Ciuri pertama pemilu berindikasi curang yaitu adanya DPT yang kacau atau meragukan. Bisa disengaja kacau atau memang sejak awalnya sudah kacau. Antara lain adanya pemilih ganda, di bawah umur, sudah meninggal, status menikah/cerai, status TNI aktif/TNI tidak aktif, perpindahan domisili pemilih, pemilih yang memenuhi syarat tapi tak tercatat di DPT dan kekacauan lainnya. Ini juga berakibat terhadap adanya surat suara siluman atau palsu yang berakibat hasil perhitungan suara menjadi layak diragukan validitasnya.

Kedua, yaitu hasil pemilu nasional tidak diumumkan per-TPS dan per-kabupaten/kota teapi langsung perprovinsi sehingga terbuka adanya manipulasi data perolehan suara. Walaupun di KPU dihitung secara manual dan disaksikan para saksi parpol, namun data yang di-“entry” merupakan bahan baku yang validitasnya juga bisa diragukan karena manipulasi bahan baku bisa terjadi sebelum data-data tersebut dikirim ke KPU. Bahkan, bisa jadi semua parpol tidak tahu berapa jumlah sebenarnya TPS yang ada. Sebab, bukan tak mungkin ada TPS siluman.

Ketiga, hasil pemilu tidak bisa atau mungkin tidak boleh diaudit oleh para kontestan pemilu atau oleh pihak lain yang independen. Alasan bahwa data-data pemilu merupakan data rahasia merupakan alasan yang dicari-cari saja. Sebab, yang dimaksud rahasia adalah tidak boleh diketahui Si A memilih apa/siapa, Si B memilih apa/siapa dan Si C memilih aa/siapa. Sedangkan hasil per-TPS justru harus diumumkan secara transparan.

Dengan demikian. Apabila DPT kacau, pengumuman hasil pemilu tidak diumumkan per-TPS dan per-kabupaten/kota serta hasil pemilu tiadk bisa/boleh diaudit, maka itulah ciri-ciri pemilu yang berpotensi terjadinya kecurangan yang boleh jadi sudah diskenariokan secara sistemik dan terstruktur.

Jika pemilu benar-benar jujur dan transparan, maka hasil per-TPS dan per-kabupaten/kota harus diumumkan di website KPU dan bisa diakses oleh semua warganegara Indonesia untuk dicocokkan kebenarannya. Jika tidak, maka hasil pemilu terutama pemilu 2014 validitasnya sangat layak untuk diragukan.

Sumber gambar: haryono-id.blogspot.com

Hariyanto Imadha
Penulis Kritik Pencerahan
Sejak 1973