• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

POLITIK: Jokowi Diskenariokan Kalah Tipis Pada Pemilu 2014?

 FACEBOOK-PolitikJokowiDiskenariokanKalahTipisPadaPemilu2014

POLITIK boleh didefinisikan sebagai cara memenangkan pemilihan dengan segala cara, berkuasa, mendapatkan proyek besar, memperkaya diri sendiri dan golongannya kemudian mempertahankan kekuasaannya pada periode pemilihan berikutnya. Dengansegala cara? Ya, prakteknya di berbagai negara begitu. Dengan cara jujur atau tidak jujur. Prakteknya, jarang sekali pemilu/pemilukada dimenangkan secara jujur 100%. Selalu ada unsur ketidakjujurannya. Minimal mengobral janji sorga yang dikemas dalam bentuk visi dan misi

Sosok Jokowi

Sampai hari ini, setidaknya November 2013, belum ada kepastian apakah Jokowi dicapreskan oleh PDI-P atau tidak. Namun dengan asumsi ataupun berandai-andai, hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi di tempat teratas untuk faktor elektabilitas maupun popularitasnya. Banyak kalangan dimasyarakat yang mendukung Jokowi untuk maju sebagai capres pada Pemilu 2014 nanti.

Diperhitungkan

Tentu, kehadiran Jokowi yang selalu unggul dalam berbagai lembaga survei membuat para capres dan parpol lain menjadi ketir-ketir dan mulai membuat perhitungan-perhitungan. Bahkan berbagai skenariopun dipersiapkan, mulai dari skenario jujur hingga skenario tidak jujur.

Skenario tidak jujur

Cara gampang untuk mengalahkan Jokowi yaitu membuat skenario tidak jujur. Apalagi kalau itu dilakukan parpol yang sudah berpengalaman melakukan ketidakjujuran. Pastilah jauh hari sudah dibuat skenario ketidakjujuran yang sistemik dan struktural. Apalagi kalau parpol tersebut sekarang masih di dalam lingkaran kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur segala sesuatunya, mulai dari pembuatan undang-undang, menyusupkan orang-orangnya ke berbagai lembaga yang terkait pemilu, menyiapkan dana politik uang yang diperoleh dengan berbagai cara (termasuk korupsi), mengkondisikan terjadinya DPT yang kacau, proses awal hingga akhir pemilu yang tidak dapat, sangat sulit diaudit oleh para kontestan pemilu , tidak adanya transparansi perolehan suara, pemilih siluman, TPS siluman, mengubah formulir C1 (dan lain-lain) asli menjadi aspal, pemilih ganda dan tak kalah nekatnya yaitu melakukan penggelembungan suara atau manipulasi data yang dilakukan oleh orang-orang yang disusupkan ke berbagai tingkatan lembaga penyelenggara pemilu dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.

Ingatlah pemilu di era rezim Soeharto

Di jaman Soeharto, semua parpol difusikan ke dalam tiga parpol saja, yaitu PDI (Partai Demokrasi Indonesia), Golkar (Golongan Karya) dan PPP (Partai Persatuan Indonesia) yang semuanya dikondisikan pro Soeharto. Parpol apapun yang dipilih rakyat, selalu Soeharto yang menang. Ini merupakan bukti bahwa pemilu dapat dikondisikan dan diskenariokan oleh rezim yang berkuasa. Dan dapat dilakukan oleh semua rezim.

Kenapa Jokowi harus kalah tipis?
Jika Jokowi dikalahkan secara telak (dengan cara ketidakjujuran), maka pastilah akan menimbulkan rasa kecurigaan yang besar di kalangan masyarakat terutama para pendukungnya. Oleh karena itu, supaya kelihatan “masuk akal”, skenario Jokowi kalah tipis diharapkan dapat sedikit meredam rasa kecurigaan tersebut.

Keketidakjujuranan politik sulit dibuktikan

Para politisi ketidakjujuran pastilah sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk apabila hasil pemilu akan digugat. Sudah pastilah hasil pemilu yang tidak jujur akan dipaksakan untuk diumumkan secara resmi seolah-olah sebagai hasil pemilu yang jujur. Tiap tahap ketidakjujuran pastilah sudah diupayakan sedemikian rupa sehingga sulit dibuktikan secara fakta. Andaikan dapat dibuktikan secara fakta dan digugat secara hukum, maka proses hukumnya akan macet atau menghasilkan keputusan yang mengecewakan bagi parpol penggugat yang dirugikan. Sebab, di Indonesia penguasa politik lebih berkuasa daripada para penegak hukum. Fakta bahwa Indonesia masih merupakan negara kekuasaan dibandingkan negara hukum. Banyak ketidakjujuran politik yang akhirnya tenggelam ke dasar lautan.

Sebaiknya Jokowi jangan nyapres dulu

Selama proses perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan evaluasi pemilu masih belum professional dalam arti DPT kacau, tidak adanya transparansi, sulitnya para kontestan pemilu mendapatkan data pemilih yang akurat dan tidak dapatnya hasil pemilu diaudit secara professional, maka ada baiknya Jokowi jangan nyapres dulu pada Pemilu 2014 ini sebab cukup banyak indicator ketidakjujuran yang sekarang ini dapat kita rasakan, walaupun sulit untuk dibuktikan,

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku

Sejak 1973