• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Pemilu Bukan Untuk Kepentingan Rakyat

FACEBOOK-PolitikPemiluBukanDemiKepentinganRakyat

DESAIN pemilu di Indonesia sejak dulu hingga sekarang masih bersifat “dari politisi untuk politisi” dan belum “dari rakyat untuk rakyat”.  Hal ini bisa dilihat dari sistem politik dan pembuatan undang-undang yang tidak pernah mendengarkan keinginan rakyat. Semua dipikir dan diputuskan sendiri oleh pemerintah yang berkuasa dan DPR. Rakyat belum menjadi subjek politik tetapi masih merupakan objek politik.

Dari politisi untuk politisi

Undang-undang pemilu sepenuhnya dibuat oleh DPR dan pemerintah tanpa mau menerima masukan-masukan dari rakyat. Dibuat secara sepihak sesuai keinginan mereka, terutama oleh partai berkuasa maupun partai koalisi besar. Kalau kita cermati, maka desain pemilu maupun pilkada masih bersifat dari politisi untuk politisi. Antara lain, terlalu mudah persyaratan untuk menjadi pemimpin maupun wakil rakyat. Syarat-syarat lebih bersifat administratif. Tidak ada persyaratan yang ketat menyangkut keahlian, keterampilan, leadership yang baik, integritas maupun kompetensi. Bahkan beberapa parpol menerapkan sistem “wani piro”, asal bayar bisa menjadi caleg. Begitu juga untuk menjadi capres, terkesan sekali siapa saja boleh mencapreskan diri atau dicapreskan asal mendapat dukungan dari partai politik.

Belum dari rakyat untuk rakyat

Hampir 100% capres dan caleg tidaklah berdasarkan usulan rakyat,melainkan berdasarkan ambisi pribadi masing-masing politisi. Walaupun seolah-olah berdasarkan rapat partai, tetapi semuanya hanya basa-basi saja. Hampir belum pernah ada capres atau caleg yang diusulkan dan didukung rakyat. Hanya ambisi-ambisi pribadi perorangan saja. Bahkan hampir semua capres maupun caleg berani mengeluarkan uang berapapun besarnya. Cara mengumpulkan danapun dengan segala cara, mulai dari menjual tanah pribadi, berhutang, mendapatkan bantuan dana dari pengusaha maupun dari luar negeri atau cara-cara lain. Jelaslah, rakyat tidak dilibatkan dalam proses pencalonan mereka.

Rakyat belum menjadi subjek politik

Maka jelaslah, rakyat belum menjadi subjek politik. Artinya, rakyat tidak pernah diajak mendesain pemilu yang benar-benar pro rakyat. Hampir boleh dikatakan pemilu bukan hasil daripada pemikiran-pemikiran rakyat. Misalnya ada rakyat yang mengusulkan agar besaran angka koalisi parpol 50% dari perolehan suara dari beberapa parpol agar terjadi keseimbangan kontrol di DPR, tidak pernah didengarkan dan diakomodasi. Adanya usulan agar persyaratan menjadi capres dan caleg dipersulit agar bisa menghasilkan capres dan caleg yang berkualitas, tidak pernah direalisasikan di dalam undang-undang pemilu.

Rakyat masih menjadi objek politik

Sejujurnya saja, rakyat masih dijadikan objek politik. Hal ini bisa dilihat, menjelang pemilu ataupun pilkada, baru ada “gerakan” mencari simpati rakyat. Berbagai cara. Mulai dari mengobral janji-janji gombal hingga bagi-bagi sembako gratis dan bahkan secara diam-diam bagi-bagi uang. Demi siapa? Demi kepentingan politisi. Semua janji-janjinya seolah-olah demi rakyat. Yang sembako murahlah, yang pendidikan gratislah, yang kesehatan gratislah, yang perbaikan infra strukturlah, yang inilah yang itulah. Kenyataannya, sesudah menang dan terpilih, maka yang terjadi adalah mereka ingin berkuasa, mendapatkan proyek, memperkaya diri sendiri dan ingin berkuasa terus.

Indikator-indikator tidak pro rakyat

Sebenarnya mudah untuk menemukan indikator-indikator politisi yang tidak pro rakyat.

Antara lain:

-Dalam APBN/APBD, anggaran rutin lebih besar daripada anggaran pembangunan
-Pemerintah cenderung membebani rakyat dengan cara menambah utang, terutama utang luar negerinya
-Lebih memprioritaskan impor pangan daripada mandiri pangan
-Tidak ada usaha nyata untuk menambah jumlah penyidik KPK hingga pada jumlah yang ideal
-Kurang melindungi petani.Hal ini tercermin semakin berkurangnya lahan pertanian karena melakukan pembiaran penjualan sawah demi kepentingan pengusaha
-Lebih mementingkan kapitalis asing daripada para pemodalam dalam negeri
-Kekayaan alam diserahkan ke negara asing daripada dikelola sendiri oleh pemerintah
-Sangat terasa adanya “penjajahan ekonomi” yang merugikan pengusaha kecil
-Gaji anggota Trias Politika , terlalu besar jika dibandingkan dengan hasil kerjanya yang tidak seberapa
-Pembangunan di wilayah perbatasan, anggarannya terlalu kecil
-Jumlah PNS terlalu banyak sedangkan jumlah TNI dan polri kurang memadai
-Adanya pemilu atau pilkada yang didesain bisa melakukan kecurangan
-Tidak adanya pendidikan dan pencerahan politik bagi para pemilih yang 70% hanya berpendidikan lulus SD atau tidak lulus SD dan kenyataannya para pemilih masih banyak yang awam politik
-Masih adanya praktek money politik, adanya usaha menyusupkan orang-orang partai ke lembaga-lembaga pemilu maupun pilkada, usaha mengadakan pemilih fiktif dam usaha-usaha curang lainnya yang mencerminkan demi kepentingan politisi daripada kepentingan rakyat

Hanya politisi belum negarawan

Dengan demikian, pemilu hanya menghasilkan politisi dan bukan pemimpin ataupun negarawan ataupun bangsawan. Hanya menghasilkan politisi karena sesudah menjadi pemimpin atau wakil rakyat, konsentrasi pikirannya masih demi kepentingan politik daripada kepentingan rakyat. Sehingga masih terjadi, sudah menjadi presiden atau menteri tetapi masih memegang jabatan di partai politik. Sudah menjadi anggota DPR tapi masih sibuk cari proyek untuk mendanai kegiatan politiknya. Mereka belum negarawan dan belum bangsawan karena mereka tidak serius memikirkan negara maupun bangsa.

Kesimpulan

-Berdasarkan berbagai fakta yang ada, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa desain pemilu masih bersifat dari politisi untuk politisi dan masih menjadikan rakyat sebagai objek politisi. Ddesain pemilu belum dari rakyat untuk rakyat karena rakyat belum menjadi subjek politik yang bisa menentukan desain politik yang pro rakyat. Dengan demikian, rakyat yang berbondong-bondong ke TPS hanya merupakan korban daripada tipu-tipu politik yang lebih menguntungkan para politisi daripada rakyat.

-Pemilu hanya menghasilkan politisi, bukan pemimpin dalam arti yang sesungguhnya, bukan negarawan maupun bangsawan.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

Iklan

POLITIK: Anti Golput Sama Dengan Koplak Dan Gemblung

POLITIK-AntiGolputSamaDenganKoplakDanGembung

PEMILU di Indonesia dan pemilu di Australia pastilah berbeda. Di Indonesia, pemilu bersifat tidak wajib. Di mana memilih merupakan hak. Sedangkan di Australia, memilih adalah kewajiban dan yang golput akan dikenakan denda. Masalahnya adalah, banyak pemilih di Indonesia yang tidak bisa membedakan pengertian hak dan kewajiban. Banyak yang mengira pemilu di Indonesia itu wajib.

70% pemilih tidak faham politik

Kalau mau jujur, sekitar 70% pemilih merupakan pemilih yang tidak faham politik. Mereka memilih hanya berdasarkan “ilmu kira-kira”. Tidak berdasarkan “analisa objektif”. Tidak tahu apa kriteria calon pemimpin maupun calon wakil rakyat yang berkualitas. Itulah sebabnya maka 70% pemilu hanya menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang kurang dan bahkan tidak berkualitas. Bukan hanya di bidang ilmunya melainkan juga di bidang moralitas.

Salah persepsi tentang golput

Karena banyak masyarakat yang awam politik, maka persepsi terhadap golputpun banyak yang keliru. Ada yang menilai golput itu haram, tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa, bukan warganegara yang baik, pesimis, apatis dan persepsi-persepsi negatif lainnya tanpa memahami bahwa penyebab dan alasan orang golput sangat beragam dan berbeda-beda.

Alasan golput

Banyak alasan kenapa orang menjadi bersikap golput.

Antara lain:

-Tidak terdaftar di DPT
-Tidak mendapatkan undangan
-Sedang sakit parah
-Ada musibah keluarga atau musibah kecelakaan
-Lupa jadwal pemilu
-Bertepatan dengan jadwal pernikahan
-Datang ke TPS terlambat
-Dalam perjalanan jauh
-Tidak ada calon pemimpin atau caleg yang berkualitas
-Syarat menjadi calon pemimpin dan caleg terlalu mudah sehingga banyak yang tidak berkualitas
-Takut salah pilih karena salah pilih haram hukumnya
-Banyak politisi melakukan korupsi , jadi lebih baik golput
-Sistem pemilu masih terbuka terjadinya kecurangan-kecurangan
-Mereka yang terpilih tidak pro rakyat
-Visi dan misinya para politisi tidak sesuai dengan harapan pemilih
-Lebih memprioritaskan cari uang daripada mengurusi politik
-Dan masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan masyarakat bersikap golput

Penilaian-penilaian yang koplak terhadap golput

Oleh karena itu mereka yang anti golput dan memberikan penilaian-penilaian yang negatif, antara lain golput tidak cerdas, golput bukan warganegara yang baik, golput tidak menghasilkan apa-apa, golput tidak produktif, golput itu apatis dan pesimis dan penilaian-penilaian negatif lainnya adalah penilaian-penilaian yang tidak cerdas atau koplak. Sebab, memilih atau tidak memilih adalah hak setiap warganegara. Artinya, tidak ada seoraangpun berhak melarang seseorang warganegara untuk bersikap golput sebab setiap orang punya aasan-alasan sendiri untuk mengambil keputusan untuk golput. Golput adalah hak pribadi.

Penilaian-penilaian yang  gemblung terhadap golput

Mereka yang anti golput juga bisa dikategorikan orang gemblung, sebab suka mencampuri urusan pribadi orang lain. Gemblung boleh dikatakan sebagai semacam penyakit jiwa ringan, sedang maupun berat. Dan orang yang suka mencampuri urusan lain merupakan sikap sirik dan sirik merupakan penyakit hati sedangkan penyakit hati merupakan manifestasi daripadaa penyakit jiwa baik ringan, sedang maupun berat.

Tidak golput belum tentu cerdas

Mereka yang tidak golput juga belum tentu warganegara yang baik. Buktinya yang datang ke TPS ada koruptor, pelacur, preman, tukang copet, pembunuh, pemerkosa, penipu dan orang-orang yang tidak baik laainnya, terutama yang ada di lembaga pemasyarakatan. Bahkan, kalau salah pilih, ternyata yang dipilih adalah koruptor, maka salah pilihnya merupakan sikap yang tidak cerdas, tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa dan bukan warganegara yang baik.

Tidak golput sok warganegara yang baik

Justru, banyak orang yang tidak golput merasa dirinya warganegara yang baik, padahal bisa jadi salah pilih. Dan biasanya kalau salah pilih, tidak mau disalahkan. Bahkan membela diri dengan cara ngeyel. Lupa bahwa salah pilih bisa berakibat fatal, antara lain munculnya politisi-politisi korup. Mereka memilih dengan “ilmu kira-kira” dan tidak berdasarkan hasil “analisa objektif”.

Kesimpulan

Dengan demikian bisaa ditarik kesimpulan bahwa, sikap anti golput merupakan sikap “geralisasi” yang salah, juga merupakan persepsi yang keliru, koplak dan bahkan gemblung. Mereka tidak faham bahwa memilih atau tidak memilih adalah hak setiap warganegara yang tidak boleh diganggu gugat. Mau memilih, silahkan, Mau tidak memilih, silahkan. Oleh karena itu, sikap anti golput jelas merupakan sikap koplak dan gemblung.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku
Sejak 1973

POLITIK: Pemilu Jujur Umumkan Per-TPS

Pemilu2014-haryono-idBSCom

SELAMA ini hasil pemilu diumumkan langsung per-provinsi. Misalnya, Propinsi A 71.035.456 suara, Propinsi B sekian, Propinsi C sekian dan seterusnya. Masyarakat tidak tahu dari mana asal usul angka tersebut. Tidak tahu hasil per kabupaten/kota. Apalagi hasil per-TPS. Sistem pengumuman hasil pemilu seperti itu sangat rawan manipulasi suara. Rawan ketidak jujuran. Tepatnya, rawan kecurangan.

Perlu penggantian sistem

Sistem seperti itu harus diganti dengan sistem pengumuman hasil pemilu per-TPS. Kalau jumlah TPS se-Indonesia ada sekitar 550.000 TPS, maka harus diumumkan per-kabupaten/kota dan diuraikan per-TPS. Misalnya, Kotamadya Tangerang Selatan, Kecamatan A, Kelurahan B, TPS No.28 hasilnya untuk parpol, caleg dan capres sekian. Dengan demikian di website KPU ada kolom kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, TPS,hasil parpol. hasil pileg dan hasil capres. Tentu, di kolom paling bawah ada hasil per propinsi dan hasil secara nasional. Hasil pemilu seperti itu bisa dimuat di website KPU dalam format tabel ataupun dengan fasilitas “search”.

Tidak sulit dan tidak ribet

Sulit? Ribet? Tidak sulit dan tidak ribet. Sebab, Indonesia sudah memiliki puluhan ribu tenaga ahli TI (Teknologi Informasi) dan proses “data entry” bukanlah hal yang sulit. KPU bisa bekerja sama dengan para ahli TI tersebut. Dengan demikian masyarakat bisa mencek atau mencocokkan hasil per-TPS di TPS tempat seseorang memilih dengan hasil per-TPS yang diumumkan di website KPU. Misalnya, Si A memilih di Tangerang Selatan, Kecamatan A, Kelurahan B, TPS No.28 bisa melihat hasilnya untuk tiap parpol, tiap caleg maupun tiap capres. Bahkan bisa mengetahui hasil per kabupaten/kota, per-provinsi dan secara nasional. Hanya pengumuman dengan sistem seperti itulah yang bisa menyakinkan masyarakat bahwa pemilu benar-benar jujur an bisa diaudit oleh masyarakat. Bahkan jika terjadi kekeliruan, masyarakatpun bisa memberikan masukan atau koreksi dengan mudah. Tidak sulit. Tidak ribet.

Sumber gambar: haryono-id.blogspot.com

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

POLITIK: DPT Kacau Pemilu 2014 Pemilu Haram

POLITIK-DPTKacauPemilu2014PemiluHaram

PEMILU tinggal beberapa bulan lagi. Namun kenyataannya DPT masih banyak yang kacau, baik yang di KPU maupun yang di daerah-daerah. Penyebab kekacauan DPT banyak, antara lain disebabkan sistem pemberian NIK yang juga kacau. Bahkan ada satu pemilih memiliki tiga buah NIK yang berbeda. Jika DPT kacau, maka peluang terjadinya kecurangan di dalam Pemilu 2014 sangat besar.

Beberapa penyebab kacaunya DPT
Antara lain:

1.Koordinasi KPU dan Kemendagri bermasalah

(Sumber: merdeka.com/politik/ppp-dpt-kacau-koordinasi-kpu-dan-kemendagri-bermasalah.html)

2.Ada kemungkinan KPU tidak independen dan membiarkan DPT tetap kacau

(Sumber: suarapembaruan.com/home/publik-curiga-kpu-tidak-independen-dan-sengaja-membiarkan-dpt-kacau/45614)

3.DPT tanpa NIK

(Sumber: metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/29/1/198054/Kesalahan-4.Pantarlih-munculkan-DPT-Tanpa-NIK)

4.NIK ganda

(Sumber: antarajatim.com/lihat/berita/68506/dirjen-kependudukan-temukan-tujuh-juta-nik-ganda)

5.NIK siluman

(Sumber: hariansenator.com/v1/demokrasi/420-kembali-bawaslu-temukan-nik-siluman-)

Dan sebab-sebab lainnya.

Garbage in garbage out

Di dalam ilmu komputer kita mengenal istilah “garbage in garbage out”, yang berarti kalau yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah. Artinya, kalau DPT pemilu kacau dan bermasalah, maka hasil pemilu dapat dipastikan juga bermasalah.

Tidak ada jaminan pemilu jujur

Jika DPT tanpa NIK dan direkayasa diberi NIK dan masih banyaknya DPT bermasalah dan dipaksakan untuk disahkan atau ditetapkan, maka tidak ada lagi jaminan Pemilu 2014 akan berlangsun secara jujur karena pasti ada pihak-pihak yang memanfaatkan DPT yang tidak 100% valid itu untuk melakukan kecurangan-kecurangan sehingga hasil pemilu juga sangat layak diragukan validitasnya.

Tidak profesional

Salah satu penyebab kacaunya sistem pemberian NIK adalah tidak profesionalnya para SDM yang terlibat dalam sistem pemberian NIK. Sedangkan sistem NIK sendiri juga bermasalah karena bersifat tidak permanen. Misalnya jika pemilik NIK berpindah tempat, maka NIK-nya juga berubah, walaupun yang berubah hanya kode wilayahnya. Kelihatannya sepele, tidak hanya dapat menimbulkan kekacauan DPT, tetapi bagi pemilik KTP yang mempunyai rekening di bank juga harus melakukan update data dan update data juga berlaku di mana-mana. Tidak praktis dan kacau.

NIK yang seharusnya

Seharusnya NIK merupakan nomor urut penduduk yang permanen. Dengan asumsi suatu saat nanti penduduk Indonesia mencapai angka 9 milyar penduduk, maka NIK berdasar nomor urut harus dimulai dari 0.000.000.000.001 hingga 9.999.999.999.999. Contoh: Si A memiliki nomor urut kependudukan 0.000.142.430.007. Kemanapun Si A pindah domisili, NIK-nya tidak berubah. Sistem ini tidak sulit asal pemerintah mempunyai Bank Data yang terisi Bank Kependudukan, Bank Foto dan Bank Sidik Jari.

Pemilu 2014 pemilu haram

Jika DPT masih bermasalah karena ada NIK yang dipaksakan, NIK asal jadi, BK sulapan,NIK ganda, NIK siluman, NIK sementara,penulisan NIK yang salah tetap ditetapkan atau disahkan sebagai DPT Pemilu di mana DPT tersebut dianggap valid, maka yang terjadi adalah pemilu yang diragukan kejujurannya. Potensi kecurangan sangat besar baik yang dapat dibuktikan maupun yang sangat sulit dibuktikan. Apalagi hasil pemilu tidak dapat atau tidak boleh diaudit oleh para kontestan pemilu maupun oleh lembaga audit independen (kalau ada), maka boleh dikatakan Pemilu 2014 merupakan pemilu yang haram.

Hariyanto Imadha
Pengamat Perilaku
Sejak 1973