• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

POLITIK: Pemilu Bukan Untuk Kepentingan Rakyat

FACEBOOK-PolitikPemiluBukanDemiKepentinganRakyat

DESAIN pemilu di Indonesia sejak dulu hingga sekarang masih bersifat “dari politisi untuk politisi” dan belum “dari rakyat untuk rakyat”.  Hal ini bisa dilihat dari sistem politik dan pembuatan undang-undang yang tidak pernah mendengarkan keinginan rakyat. Semua dipikir dan diputuskan sendiri oleh pemerintah yang berkuasa dan DPR. Rakyat belum menjadi subjek politik tetapi masih merupakan objek politik.

Dari politisi untuk politisi

Undang-undang pemilu sepenuhnya dibuat oleh DPR dan pemerintah tanpa mau menerima masukan-masukan dari rakyat. Dibuat secara sepihak sesuai keinginan mereka, terutama oleh partai berkuasa maupun partai koalisi besar. Kalau kita cermati, maka desain pemilu maupun pilkada masih bersifat dari politisi untuk politisi. Antara lain, terlalu mudah persyaratan untuk menjadi pemimpin maupun wakil rakyat. Syarat-syarat lebih bersifat administratif. Tidak ada persyaratan yang ketat menyangkut keahlian, keterampilan, leadership yang baik, integritas maupun kompetensi. Bahkan beberapa parpol menerapkan sistem “wani piro”, asal bayar bisa menjadi caleg. Begitu juga untuk menjadi capres, terkesan sekali siapa saja boleh mencapreskan diri atau dicapreskan asal mendapat dukungan dari partai politik.

Belum dari rakyat untuk rakyat

Hampir 100% capres dan caleg tidaklah berdasarkan usulan rakyat,melainkan berdasarkan ambisi pribadi masing-masing politisi. Walaupun seolah-olah berdasarkan rapat partai, tetapi semuanya hanya basa-basi saja. Hampir belum pernah ada capres atau caleg yang diusulkan dan didukung rakyat. Hanya ambisi-ambisi pribadi perorangan saja. Bahkan hampir semua capres maupun caleg berani mengeluarkan uang berapapun besarnya. Cara mengumpulkan danapun dengan segala cara, mulai dari menjual tanah pribadi, berhutang, mendapatkan bantuan dana dari pengusaha maupun dari luar negeri atau cara-cara lain. Jelaslah, rakyat tidak dilibatkan dalam proses pencalonan mereka.

Rakyat belum menjadi subjek politik

Maka jelaslah, rakyat belum menjadi subjek politik. Artinya, rakyat tidak pernah diajak mendesain pemilu yang benar-benar pro rakyat. Hampir boleh dikatakan pemilu bukan hasil daripada pemikiran-pemikiran rakyat. Misalnya ada rakyat yang mengusulkan agar besaran angka koalisi parpol 50% dari perolehan suara dari beberapa parpol agar terjadi keseimbangan kontrol di DPR, tidak pernah didengarkan dan diakomodasi. Adanya usulan agar persyaratan menjadi capres dan caleg dipersulit agar bisa menghasilkan capres dan caleg yang berkualitas, tidak pernah direalisasikan di dalam undang-undang pemilu.

Rakyat masih menjadi objek politik

Sejujurnya saja, rakyat masih dijadikan objek politik. Hal ini bisa dilihat, menjelang pemilu ataupun pilkada, baru ada “gerakan” mencari simpati rakyat. Berbagai cara. Mulai dari mengobral janji-janji gombal hingga bagi-bagi sembako gratis dan bahkan secara diam-diam bagi-bagi uang. Demi siapa? Demi kepentingan politisi. Semua janji-janjinya seolah-olah demi rakyat. Yang sembako murahlah, yang pendidikan gratislah, yang kesehatan gratislah, yang perbaikan infra strukturlah, yang inilah yang itulah. Kenyataannya, sesudah menang dan terpilih, maka yang terjadi adalah mereka ingin berkuasa, mendapatkan proyek, memperkaya diri sendiri dan ingin berkuasa terus.

Indikator-indikator tidak pro rakyat

Sebenarnya mudah untuk menemukan indikator-indikator politisi yang tidak pro rakyat.

Antara lain:

-Dalam APBN/APBD, anggaran rutin lebih besar daripada anggaran pembangunan
-Pemerintah cenderung membebani rakyat dengan cara menambah utang, terutama utang luar negerinya
-Lebih memprioritaskan impor pangan daripada mandiri pangan
-Tidak ada usaha nyata untuk menambah jumlah penyidik KPK hingga pada jumlah yang ideal
-Kurang melindungi petani.Hal ini tercermin semakin berkurangnya lahan pertanian karena melakukan pembiaran penjualan sawah demi kepentingan pengusaha
-Lebih mementingkan kapitalis asing daripada para pemodalam dalam negeri
-Kekayaan alam diserahkan ke negara asing daripada dikelola sendiri oleh pemerintah
-Sangat terasa adanya “penjajahan ekonomi” yang merugikan pengusaha kecil
-Gaji anggota Trias Politika , terlalu besar jika dibandingkan dengan hasil kerjanya yang tidak seberapa
-Pembangunan di wilayah perbatasan, anggarannya terlalu kecil
-Jumlah PNS terlalu banyak sedangkan jumlah TNI dan polri kurang memadai
-Adanya pemilu atau pilkada yang didesain bisa melakukan kecurangan
-Tidak adanya pendidikan dan pencerahan politik bagi para pemilih yang 70% hanya berpendidikan lulus SD atau tidak lulus SD dan kenyataannya para pemilih masih banyak yang awam politik
-Masih adanya praktek money politik, adanya usaha menyusupkan orang-orang partai ke lembaga-lembaga pemilu maupun pilkada, usaha mengadakan pemilih fiktif dam usaha-usaha curang lainnya yang mencerminkan demi kepentingan politisi daripada kepentingan rakyat

Hanya politisi belum negarawan

Dengan demikian, pemilu hanya menghasilkan politisi dan bukan pemimpin ataupun negarawan ataupun bangsawan. Hanya menghasilkan politisi karena sesudah menjadi pemimpin atau wakil rakyat, konsentrasi pikirannya masih demi kepentingan politik daripada kepentingan rakyat. Sehingga masih terjadi, sudah menjadi presiden atau menteri tetapi masih memegang jabatan di partai politik. Sudah menjadi anggota DPR tapi masih sibuk cari proyek untuk mendanai kegiatan politiknya. Mereka belum negarawan dan belum bangsawan karena mereka tidak serius memikirkan negara maupun bangsa.

Kesimpulan

-Berdasarkan berbagai fakta yang ada, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa desain pemilu masih bersifat dari politisi untuk politisi dan masih menjadikan rakyat sebagai objek politisi. Ddesain pemilu belum dari rakyat untuk rakyat karena rakyat belum menjadi subjek politik yang bisa menentukan desain politik yang pro rakyat. Dengan demikian, rakyat yang berbondong-bondong ke TPS hanya merupakan korban daripada tipu-tipu politik yang lebih menguntungkan para politisi daripada rakyat.

-Pemilu hanya menghasilkan politisi, bukan pemimpin dalam arti yang sesungguhnya, bukan negarawan maupun bangsawan.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973