• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

POLITIK: Sebaiknya Jokowi Nyapres 2014 Ataukah 2019 ?

FACEBOOK-PolitikSebaiknyaJokowiNyapres2014Ataukah2019

JOKOWI sampai Februari 2014, belum dicapreskan oleh PDI-P atau Megawati. Namun suara-suara dukungan semakin banyak. Tingkat elektabilitas Jokowi juga terus meningkat. Namun harus diakui, sebagian juga ada yang tidak setuju Jokowi nyapres dengan berbagai alasan tertentu, baik yang objektif maupun subjektif. Lantas, bagaimana sebaiknya? Artikel ini hanya membahas mereka yang pro Jokowi, tetapi hanya beda pandangan soal kapan Jokowi harus nyapres. Artikel inipun dengan asumsi Jokowi jadi dicapreskan.

Secara umum ada suara pendukung Jokowi

1.Sebaiknya Jokowi nyapres 2014

2.Sebaiknya Jokowi nyapres 2019

Ad.1.Sebaiknya Jokowi nyapres 2014

BERBAGAI survei dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi sebagai pribadi yang layak nyapres, ternyata selalu menduduki peringkat pertama. Bahkan, angka persentasenya kian lama kian meningkat .Bahkan saat sekarang melebihi angka 30%. Namun yang jadi tanda tanya di kalangan masyarakat adalah, apakah PDI-P akan mencalonkan Jokowi sebagai capres ataukah Jokowi tetap sebagai gubernur DKI Jakarta kemudian PDI-P mencari capres alternatif? Sebelum PDI-P memutuskan siapa capresnya, tak ada salahnya kita membuat semacam analisa-antisipasi .

Mungkinkah PDI-P akan mencapreskan Jokowi?
Kemungkinan itu pasti ada. Betapapun juga, PDI-P secara psikologi-politik akan lebih cenderung memilih Jokowi sebagai capres dibandingkan mencari-cari capres alternatif yang belum tentu memiliki elektabilitas setinggi Jokowi. Jadi, sangat dimungkinkan PDI-P akan mencapreskan Jokowi.

Berarti Jokowi ingkar janji?

Sebuah janji politik seorang pemimpin, bisa saja didelegasikan ke wakilnya, dalam hal ini Basuki TP yang otomatis akan menjadi Gubernur DKI Jakarta berdasarkan undang-undang. Bukankah saat kampanye bukan Jokowi saja yang berjanji, melainkan merupakan janji pasangan cagub-cawagub yang berarti merupakan janji Basuki TP juga.

Jokowi sebagai mantan Walikota Solo

Bukankah ketika Jokowi nyagub DKI Jakarta dan terpilih sebagai Gubernur DKI  Jakarta, semua wewenang dan tugasnya bisa dilimpahkan atau didelegasikan ke wakilnya? Toh, hal tersebut tidak dipermasalahkan pihak manapun.

Apakah Jokowi boleh nyapres?

Tidak ada undang-undang yang melarang Jokowi nyapres. Di negara demokrasi, boleh saja Jokowi nyapres.  Yang pasti, selama ini Jokowwi secara pribadi tidak pernah menyatakan tidak siap menjadi capres. Jokowi selalu mengatakan hal tersebut terserah Megawati. Terserah PDI-P. Artinya, tidak ada penolakan.

Bagaimana jika DPRD DKI tidak setuju?

Pastilah. Suara tidak setuju pasti pertamakali datang dari partai penguasa : Partai Demokrat. Tetapi, sebuah penolakan haruslah disertai alasan yang kuat. Harus ada dasar hukumnya. Nah, selama penolakan itu tidak ada dasar hukumnya, maka penolakan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga.

Kalau Jokowi jadi presiden, berarti ingkar janji?

Ingkar janji selama kampanye cagub DKI Jakarta? Janji itu bisa diwakilkan ke Basuki TP (yang tentu saja menjadi Gubernur DKI Jakarta) dan akan direalisasikan sesuai dengan gagasan-gagasan Jokowi. Lagipula Basuki TP juga cukup kreatif-inovatif untuk mewujudkan Jakarta sebagai Jakarta Baru.

Berarti Jokowi putus hubungan dengan Basuki TP?

Secara organisasi pemerintahan DKI Jakarta, jawabannya “ya”. Tetapi, hubungan Jokowi sebagai presiden dengan Gubernur DKI (juga gubernur se-Indonesia) tetap ada. Hubungan fungsional tetap bisa berjalan. Bahkan di dalam mewujudkan Jakarta Baru, Gubernur Basuki TP akan mendapat kemudahan-kemudahan dari pemerintah pusat di bawah pimpinan Jokowi, terutama bantuan dana maupun bantuan politik.

Bagaimana jika pencapresan Jokowi ditolak warga DKI Jakarta?

Yang menolak pasti ada. Yang pasti, dukungan terhadap Jokowi sebagai capres jauh lebih banyak karena tidak hanya datang dari warga DKI Jakarta, tetapi datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagaimana jika Basuki TP sebagai Gubernur DKI Jakarta ditolak warga?

Penolakan pasti ada. Terutama dari komunitas Islam tertentu. Namun harus dicatat, tidak semua umat Islam akan menolak Basuki TP sebagau gubernur. Jumlah umat Islam moderat-nasionalis jauh lebih banyak dibandingkan umat Islam tertentu.

Bagaimana jika ada pimpinan parpol tidak setuju Jokowi nyapres?

Siapa saja punya hak itu menyatakan tidak setuju. Tetapi setiap parpol juga punya hak untuk mempunyai capres masing-masing, sebab urusan capres adalah urusan internal parpol yang tidak boleh diintervensi oleh capres atau parpol lain.

Apakah kalau Jokowi jadi capres tidak boleh blusukan?

Tidak ada undang-undang yang melarang seorang presiden untuk blusukan. Bahkan bisa menemani Basuki TP untuk blusukan meninjau Jakarta. Blusukan harus dilihat secara positif, yaitu melihat fakta, mengumpulkan fakta, untuk dijadikan dasar-dasar kebijakan yang akan diambil.

Bagaimana jika ada kuda hitam?

Memang ada sebuah analisa, jika Mahfud MD dicapreskan Partai Demokrat, maka dialah yang akan memenangi Pemilu 2014 karena Mahfud MD didukung partai koalisi plus partai Islam. Namun, dengan mundurnya Mahsud MD dari konvensi capres yang diselenggarakan Partai Demokrat, maka kekhawatiran akan adanya “kuda hitam” tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan jika Mahfud MD tetap maju dalam konvensi dan dicapreskan partai koalisi dan partai-partai Islam, Jokowi tetap punya nilai elektabilitas yang tertinggi.

Bagaimana jika pemilunya curang?

Kemungkinan pemilu curang itu pasti ada. Yang penting PDI-P dan semua parpol secara moral-politik wajib mengawasi proses pemilu mulai dari TPS hingga tingkat KPU Pusat. PDI-P harus mempunyai saksi di semua TPS. Dan jika ada kecurangan, saksi-saksi PDI-P harus mempunyai bukti-bukti (dan saksi-saksi) yang secara hukum cukup kuat.

Peranan lembaga survei

Quick count yang dilakukan para lembaga survei bisa dijadikan ukuran ada tidaknya indikator kecurangan dalam pemilu sehingga jika ada perbedaan hasil survei dengan hasil perhitungan KPU, maka perlu diadakan verifikasi. Setiap kecurangan yang disertai bukti-bukti kuat, bisa diajukan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi)

Kesimpulan

-Kesimpulannya cukup singkat:” Tidak ada alasan yang kuat untuk menolak pencapresan Jokowi”

-Jokowi : menuju “Indonesia Baru”

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

Ad.2.Sebaiknya Jokowi nyapres 2019

MEMANG, berdasarkan hasil survei manapun, nama Jokowi hampir selalu menempati peringkat pertama. Bahkan banyak komunitas masyarakat, besar atau kecil, lewat Twitter, Facebook dan lain-lain yang menginginkan sosok Jokowi akan maju sebagai capres 2014. Namun, kalau kita mau menggunakan akal sehat, adalah sangat tidak layak Jokowi nyapres 2014.

Kenapa Jokowi tak layak nyapres 2014?

Ada 10 alasan:

1.Bisa dituduh ingkar janji.

Saat kampanyanye cagub DKI Jakarta telah membuat banyak janji. bahkan banyak janji. Antara lain menjadikan Jakarta sebagai jakarta Baru yang bebas banjir, sampah dan kemacetan. Jika Jokowi nyapres, maka Jokowi akan dituduh sebagai pemimpin yang suka ingkar janji dan sekaligus mengingkari sumpah jabatan.

2.Akan dijadikan sasaran olok-olok

Jokowi-pun akan dijadikan oleh-olok sebagai sosok yang ingkar janji, munafik, tidak konsisten, suka mengingkari komitmen dan tidak konsisten antara ucapan dan tindakan.

3.Pendukung Jokowi terbatas

Pendukung Jokowi tidaklah secara nasional. Terbanyak di jawa Tengah terutama Solo dan Jawa Timur terutama Surabaya dan Bali. Di luar Pulau Jawa dan Bali, masih tanda tanya besar yang perlu diantisipasi.

4.Faktor kuda hitam

Masih ingat pemilu 2004? Saat itu nama capres yang terpopuler adalah Megawati Soekarnoputri. Nama SBY nyaris tak terdengar. Tapi, iapa menduga, saat SBY mulai kampanye, nama SBY tiba-tiba melejit ke atas mengalahkan kepopuleran Megawati Soekarnoputeri. Siapa tahu pula pada Pemilu 2014 nanti ada capres yang lebih terkenal? Tanda-tanda itu sudah ada, yaitu munculnya capres dari kalangan Islam yang akan mendapat dukungan dari sebagian besar umat Islam moderat.

5.Jokowi belum terbukti keandalannya

Selama ini pendukung Jokowi hanya karena faktor ketenarannya. Seangkan hasil kerja nyatanya belum ada. Jakarta menjelang Pemilu 2014 masih banjir, masih macet dan masih banyak sampah. Modal politiknya belum cukup sehingga bagi para pesaing Jokowi hal tersebut akan dijadikan “modal” untuk menurunkan elektabilitas Jokowi sebab rakyat aan melihat kenyataan bahwa Jokowi memang belum menunjukkan hasil kerja yang nyata.

6.Program Jakarta Baru akan terbengkelai

Jika Jokowi nyapres karena ditugaskan partai atau kongres atau Megawati, maka otomatis Jokowi akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Siapa penggantinya? Ahok, rakyat akan meragukan kemampuan Ahok mengelola Jakarta sendirian. Jakarta merupakan kota yang bersifat khusus yang punya karakter khusus. Apalagi Ahok seorang nonmuslim yang pasti akan ditolak sebagian masyarakat DKI yang fanatik agama Islam.

7.Popularitas dan elektabilitas Jokowi bisa menurun

Popularitas dan elektabilitas sifatnya relatif. Hasil survei bisa saja menempatkan nama Jokowi pada urutan pertama, kedua, atau ketiga dan seterusnya. Sebab, opini publik sewaktu-waktu bisa berubah akibat adanya berbagai informasi yang ditayangkan di televisi.  Rakyat juga bisa terpengaruh oleh iklan-iklan capres lainnya, apalagi 70% pemilih adalah pemilih tidak cerdas dan tidak rasional. Apalagi, 55% pemilih adalah rakyat yang berpendidikan SD tamat atau SD tidak tamat yang belum benar-benar faham politik.

8.Faktor money politik dan kecurangan politik.

Sekitar 70% rakyat pemilih belum faham politik. Bagi mereka, capres yang dianggap baik adalah capres yang bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako gratis, menjanjikan lowongan kerja, menjanjikan sembako murah, sekolah gratis,kesehatan gratis,menjanjikan negara khilafah yang adil makmur,mengurangi kemiskinan hingga 100% dan terbuai janji-janji sorga yang bagi mereka dianggap realistis. Faktor kecurangan politik yang profesional, juga bisa menyebabkan kekalahan Jokowi.

9.Terbatasnya dana kampanye PDI-P

Jujur saja, kalau dibandingkan Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Nasdem, PDI-P pastilah tidak memiliki uang sebanyak mereka. Artinya, kampanye PDI-P sangat terbatas. Hanya melalui TV dan media kampanye pada umumnya. Kurang mampu mengadakan kampanye sampai ke pelosok-pelosok desa, apalagi desa terpencil atau perbatasan. Sedangkan parpol yang bermodal kuat, mampu melakukannya.

10.Faktor aura kharisma

Para pendukung Jokowi pastilah hampir semuanya tidak faham psikologi, psikologi-politik, terutama psikologi aura kharisma. Aura kharisma Jokowi bisa saja naik, bisa tetap dan bisa turun. Berdasarkan analisa psikologi-politik, ternyata ada capres lain yang namanya belum terkenal, tetapi memiliki aura kharisma lebih tinggi daripada aura kharisma Jokowi. Artinya, rakyat akan memilih capres yang punya aura kharisma tertinggi.

Kesimpulan

1.Jokowi harus membuktikan dulu janji-janjinya untuk menjadikan Jakarta sebagai jakarta Baru

2.Ada Si Kuda Hitam yang akan mengalahkan Jokowi jika Jokowi nyapres 2014

3.Jokowi sebaiknya maju pada 2019, sebab pesaing kuat Jokowi tidak ada. bahkan, Jika Jokowi maju pada 2019, kemungkinan besar pemilu hanya satu putaran saja.

Sumber berita: transberita.com

Hariyanto Imadha
Pecinta psikologi-politik
Sejak 1973