• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

POLITIK: Analisa Perjanjian Batu Tulis

FACEBOOK-PolitikAnalisaPerjanjianBatuTulis

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Pejuangan telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014. Tak terima, Partai Gerindra pun mengusut perjanjian keduanya pada 2009 yang dikenal dengan batu tulis.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo memastikan  perjanjian Batu Tulis yang disepakati pada 2009 lalu menyebut, PDI Perjuangan akan memberikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014.

Berikut isi keseluruhan perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mei 2009 itu:

Kesepakatan Bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2009-2014

Megawati Soekarnopitri sebagai Calon Presiden, Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden dan Prabowo Subianto sebgai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.

Analisa 1:

Sudah menjadi fakta masa lalu dan tidak perlu dipersoalkan.

2. Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden, jika terpilih, mendapat penguasaan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistim presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden serta akan dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Analisa 2:

Merupakan pengandaian “jika” “maka”. Antara lain “jika terpilih”…dst. Ternyata faktanya Megawati-Prabowo tidak terpilih, maka pasal ini tidak berlaku.

3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2 di atas. Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait, menteri-menteri tersebut adalah: Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.

Analisa 3:

Tidak berlaku, karena faktanya Megawati-Prabowo tidak terpilih.

4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat.

Analisa 4:

Tidak berlaku, karena tidak ada pemerintahan Megawati-Prabowo.

5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan prosentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50% dari pihak Prabowo Subianto.

Analisa 5:

Hanya berlaku pada Pemilu 2009.

6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibentuk bersama-sama melibatkan kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat.

Analisa 6:

Sudah dilakukan dan merupakan fakta masa lalu.

7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.

Analisa 7:

Tidak jelas, dukungan dalam bentuk apa. Dukungan moral? Dukungan politik? Dukungan dana? Tidak ada penjelasan soal ini sehingga hanya akan memunculkan penafsiran-penafsiran subjektif.

Kesimpulan:

1.Kalau hanya dilihat pasal/butir ke 7 saja:

Meskipun demikian, dari sudut etika politik, seharusnya Megawati Soekarnoputri harus memberikan dukungan ke Prabowo dalam bentuk dukunan moral, politik dan dana, tentunya. Ini dari segi etika politik, bukan dari segi hukum. Meskipun demikian, andaikan Prabowo menggugat, maka gugatan Prabowo Subianto  ke Megawati/PDI-P secara hukum sangat dimungkinkan, namun hanya menyangkut pasal 7 saja.

2.Kalau dilihat seluruh pasal.butir sebagai sebuah kesatuan

Pasal/butir 1 hingga 7 sebenarnya merupakan “pengandaian” atau “persyaratan” implisit apabila Megawati-Prabowo menang dalam Pemilu 2009. Faktanya, “pengandaian” atau rencana itu tidak menjadi kenyataan, sehingga pasal/butir 7-pun tidak berlaku lagi. Dalam kegagalan Pemilu 2009, kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, baik kerugian moral, politik maupun dana.

Jakarta 16 Mei 2009

Megawati Soekarnoputri

Prabowo Subianto (keduanya tandatangan di atas materai Rp 6.000 (kem)

Sumber naskah : http://pemilu.okezone.com/read/2014/03/18/568/956642/ini-isi-perjanjian-batu-tulis-antara-megawati-dengan-prabowo

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973