• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Sistem Politik Indonesia Masih Berbau Tahi Kucing

FACEBOOK-PolitikSistemPolitikIndonesiaMasihBerbauTahiKucing

KENAPA negara dan bangsa Indonesia menjadi terpuruk seperti sekarang? Korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, suap, sogok, gratifikasi, kekayaan alam dijual murah dan dikuasai kapitalisme asing, terjadinya bencana hukum, bencana ekonomi, bencana APBN/APBD, bencana perbankan dan berbagai bencana merajalela di Indonesia. Juga, adanya pembiaran-pembiaran aliran anarkisme, anti-Pancasila, mafia di segala bidang dan berbagai keterpurukan di hampir semua sektor sangat mudah kita ketahui bersama. Kalau kita mau jujur, semua akibat sistem politik Indonesia yang masih berbau tahi kucing.

Sistem politik Indonesia masih berbau tahi kucing

Antara lain ditandai oleh beberapa hal.

1.Syarat mendirikan parpol terlalu mudah

2.Syarat menjadi capres terlalu mudah

3.Syarat menjadi caleg terlalu mudah

4.Syarat menjadi pemimpin daerah terlalu mudah

5.Sistem koalisi yang abal-abal

6.Sistem pemilu yang tidak profesional

7.Produk undang-undang yang tidak pro rakyat

8.Penegakan hukum bagi koruptor yang terlalu ringan

9.Sanksi terhadap anggota DPR yang tidak disiplin tidak tegas

10.Sistem demokrasi yang serba uang

Ad.1.Syarat mendirikan parpol terlalu mudah

Syarat mendirikan parpol terlalu mudah. Tidak punya modalpun boleh mendirikan partai. Yang penting berbentuk partai politik dan ada pengurusnya, ada logonya, ada AD/ART-nya dan syarat-syarat administrasi ringan lainnya. Ideologinya boleh apa saja asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena terlalu mudah, maka berdirilah parpol-parpol yang tidak bonafid. Parpol abal-abal. Parpo kere.

Untuk membayar saksi pemilu saja tidak sanggup dan mengemis ke pemerintah supaya saksi pemilu mereka dibayar memakaian uang APBN yang merupakan uang rakyat. Seolah-olah mereka pro rakyat. Padahal kenyataannya, parpol-parpo di Indonesia kelakuannya sama. Parpol Pancasila, kek. Parpol Islam-kek. Parpol Kafir,kek. Smuanya ingin menang, ingin berkuasa, ingin mendapatkan proyek besar, ingin memperkaya diri sendiri dan ingin melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk cara curang.

Seharusnya:

Syarat mendirikan parpol dipersulit. Antara lain harus mempunyai modal uang yang cukup. Punya bank guarantee. Sanggup membiayai sendiri semua saksi pemilu. Punya kantor di semua provinsi. Punya pengurus yang bersih (tidak terlibat tindak pidana maupun perdata) dan syarat-syarat lain yang sulit.

Ad.2.Syarat menjadi capres terlalu mudah

Syarat menjadi caprespun terlalu mudah. Sebagian besar hanya menitikberatkan syarat-syarat administrasi dan kesehatan. Yang penting ada kemauan dan punya uang. Ada dukungan dari parpol. Apalagi punya uang banyak, boleh jadi capres. Tidak ada syarat-syarat yang mendukung kualitas capres. Capres yang bodoh, mudah dikadalin para menterinya.

Seharusnya:

Seharusnya semua capres mengikuti berbagai tes kualitas. Mulai dari tes IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotipnality Quotient), SQ (Spiritual Quotient), LQ (Leadership Quotient), AQ (Aptitude Quotient), HQ (Healthy Quotient), MQ (Morality Quotient), pro Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan mempunyai sifat-sifat negarawan, minimal berpendidikan S1 atau S2 atau S3, tidak merangkap sebagai pengurus parpol dan syarat-syarat lain yang menitikberatkan kualitas capres.

Ad.3.Syarat menjadi caleg terlalu mudah

Menjadi calegpun terlalu mudah. Tukang tambal ban boleh, mantan pelacur boleh, pokoknya siapa saja boleh. Apalagi kalau berani bayar mahal, bisa dipertimbangkan pasti jadi caleg. Tidak ada tes IQ.  Orang goblokpun boleh jadi caleg. Orang tidak memahami ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu-imu lainpun boleh. Tanpa syarat ketat, akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang korup. Jadi maling uangnya rakyat.

Seharusnya:

Sama dengan syarat untuk menjadi capres. Seharusnya semua caleg mengikuti berbagai tes kualitas. Mulai dari tes IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotipnality Quotient), SQ (Spiritual Quotient), LQ (Leadership Quotient), AQ (Aptitude Quotient), HQ (Healthy Quotient), MQ (Morality Quotient), pro Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan mempunyai sifat-sifat negarawan, minimal berpendidikan S1 atau S2 atau S3.

Ad.4.Syarat menjadi pemimpin daerah terlalu mudah

Terlalu mudah juga. Asal punya uang, baik uang sendiri maupun uang hasul utang, boleh jadi pemimpin daerah. Orang cengengpun boleh jadi calon pemimpin daerah. Yang penting dapat dukungan parpol. Soal dukungan rakyat bisa dengan cara money politic. Tidak punya jiwa negarawan juga boleh. Bukan kader p0arpolpun boleh. Artis juga boleh. Sistem yang lemah akan melahirkan capimda yang korup dan semena-mena.

Seharusnya:

Sama dengan syarat menjadi capres. Seharusnya semua capimda (calon pemimpin daerah : walikota, bupati, gubernur) mengikuti berbagai tes kualitas. Mulai dari tes IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotipnality Quotient), SQ (Spiritual Quotient), LQ (Leadership Quotient), AQ (Aptitude Quotient), HQ (Healthy Quotient), MQ (Morality Quotient), pro Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan mempunyai sifat-sifat negarawan, minimal berpendidikan S1 atau S2 atau S3.

Ad.5.Sistem koalisi yang abal-abal

Sistem koalisi juga belum profesional. Masih koalisi “sak karepe dewe”. Koalisi berdasarkan pertimbangan balas budi. Koalisi berdasarkan “politik dagang sapi”. Koalisi yang lebih mementingkan kepentingan parpo daripada kepentingan rakyat. Koalisi yang ingin menguasai DPR sehingga menjadi kekuatan tunggal yang otoriter. Koalisi lebih dari 50% akan menghasilkan undang-undang yang tidak pro rakyat melainkan pro kapiralis asing atau negara asing.

Seharusnya:

Seharusnya, koalisi parpol dibatasi maksimal 50%, sehingga ada keseimbangan kekuatan di DPR. Yaitu, 50% pro pemerintah dan 50% sebagai “partai oposisi”. Dengan demikian fungsi DPR sebagai lembaga kontrol eksekutif bisa berjalan secara efektif. Tidak menjadi DPR yang “yes man” atau “tukang stempel”-nya pemerintah.

Ad.6.Sistem pemilu yang tidak profesional

Sistem pemilu sekarang ini tidak profesional. Mengurus DPT (Daftar Pemilih Tetap) saja amburadul, kacauu balau atau karut marut. Itu berarti manajemen data kependudukan juga kacau balau. Sistem pemberian NIK juga tidak profesional. Manajemen E-KTP juga amburadul. Update E-KTP saja butuh waktu berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. DPT kacau pastilah membuka peluang pemilu yang kacau dan curang. Sistem institusi pemilu juga mudah disusupi oknum-oknum yang gampang disuap dan disogok. Masih dimungkinkan adanya manipulasi data suara. Tidak ada transparansi dalam pemilu. Hasil pemilu tidak bisa diaudit. Penguasapun bisa menyusupkan orang-orangnya di semua institusi pemilu dari pusat hingga daerah, juga di MK (Mahkamah Konstitusi) dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Bahkan TNI/Polri?birokrasipun bisa dikendalikan oleh penguasa. Pemilu juga sangat rawan korupsi.

Seharusnya:

Seharusnya sistem pemilu offline diganti dengan sistem pemilu online. Harus didukung para pakar TI (Teknologi Informasi) yang profesional. Semua pemilih menggunakan E-KTP. NIK (Nomor Induk Kependudukan)  harus diubah menjadi NUK (Nomor Urut Kependudukan) sebab sistem NIK bisa mengacaukan sistem pendataan dan update data penduduk. Juga bisa mengacaukan penyusunan DPT. Pemilu maupun pemilukada sangat hemat, bisa menghemat uang rakyat hingga ratusan triliun. Bisa meminimalkan praktek-praktek korupsi. Ttransparan. Hasil pemilu bisa dikontrol masyarakat secara online. Memperkecil kecurangan karena rakyat bisa mencocokkan hasil pemilu di TPS-nya dengan hasil online. Hasil pemilu harus diumumkan per-TPS, kemudian per-kelurahan, per-kecamatan,per kabupaten/lota,per-provinsi dan terakhir secara nasional.

Ad.7.Produk undang-undang yang tidak pro rakyat

Karena selama ini terlalu mudah menjadi caleg, maka hasilnya adalah wakil-wakil rakyat yang koplak, bodoh, atau pandai tapi tidak bermoral. Tidak amanah. Tidak pro rakyat. Sehingga undang-undang yang dibuatnya juga lebih menguntungkan kepentingan parpolnya atau koalisi parpolnya. Undang-undang KPK-pun mulai dipreteli, kewenangan KPK-pun dikurangi dan undang-undang yang bersifat menguntungkan mereka daripada kepentingan bangsa dan negara. Bahkan banyak undang-undang demi kepentingan kapitalis asing atau negara asing.

Seharusnya:

Seharusnya pembuatan undang-undang harus melibatkan berbagai pakar hukum se-Indonesia, para ulama semua agama se-Indonesia, juga melibatkan buruh, karyawan dan semua yang berhubungan dengan RUU yang sedang disusun. Undang-undang harus lebih bersifat menguntungkan bangsa dan negara. Harus lebih pro rakyat, terutama rakyat miskin. Harus memprioritaskan nasionalisasi kekayaan alam. Harus menekankan kedaulatan rakyat,kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik tanpa campur tangan atau didikte negara sing, baik Amerika dan sekutunya maupun Negeri Onta dan sekutunya. APBN harus diefisienkan. Utang pemerintah harus diperkecil secara bertahap hingga nol. Dan undang-undaang lain yang menguntungkan bangsa dan negara.

Ad.8.Penegakan hukum bagi koruptor yang terlalu ringan

Hukuman bagi koruptor terlalu ringan. Hukum  dan para penegak hukum terkesan sangat bisa dibeli. Koruptor bisa menikmati hidup yang nyaman di LP (Lembaga Pemasyarakatan). Siang tidur di LP, malam tidir di rumah, hotel atau rumah kontrakan yang lokasinya dekat dengan LP. Hukuman bisa dikurangkan. Remisi bisa dibeli. Bahkan grasipun bisa dibeli. Bebas bersyarat juga bisa diteebus pakai uang.

Seharusnya:

Seharusnya kita punya presiden yang memahami hkum. Jujur, bersih, berani dan tegas. Hukuman bagi koruptor harus diperberat. Jika perlu hukuman mati. Untuk itu undang-undang yang berhubungan dengan korupsi, harus ditingkatkan kualitasnya. Harus ada undang-undang tentang pembuktian terbalik, undang-undang pemiskinan koruptor, hukuman minimal harus ditingkatkan, misalnya minimal 10 tahun. Seharusnya para koruptor tidak perlu mendapatkan remisi ataupun keringanan hukuman. Walaupun hukuman mati tidak efektif, tetapi  perlu dilakukan.

Ad.9.Sanksi terhadap anggota DPR yang tidak disiplin tidak tegas

Selama ini ruang sidang di DPR sering kosong. Bisa terjadi karena tata tertibnya terlalu biasa. Tidak ada sanksi yang tegas bagi anggota DPR yang membolos, tidak disiplin, tidur saat sidang dan lain-lain. Walaupun ada sistem daftar hadir menggunakan sistem sidik jari, tapi tetap mubazir karena tidak ada sanksi yang tegas.

Seharusnya:

Seharusnya, anggota DPR yang tidak hadir dalam sidang tiga kali berturut-turut atau tidak berturut-turut harus dikenakan sanksi yang tegas, misalnya tidak berhak menerima tunjangan apapun selama tahun tersebut. Jika kemudian tiga kali lagi tidak hadir, harus dikenakan sanksi dikeluarkan dari keanggotaannya di DPR.

Ad.10.Sistem demokrasi yang serba uang

Semua orang tahu. Sistem politik di Indonesia serba uang. Demokrasi “Wani Piro”.Bahkan sistem birokrasi kita juga serba uang. Semua serba uang. Ingin jadi caleg/cawali/cabup/cagub/capres harus ada uang. Untuk mendirikan parpol harus ada uang. Hasilnya adalah parpol korup, caleg korup, cawali korup, cabup korup, cagub korup, capres korup apabila mereka menang dan terpilih.

Seharusnya:
Perlu adanya sistem penyeleksian, tes dan pemilihan secara online yang didukung Bank Soal dan Sistem Acak. Semuanya secaraa online. Didukung E-KTP dan sistem sidik jari yang tidak mungkin bisa dipalsukan. Sebuah sistem yang hemat, jujur, akurat dan hasilnya bisa segera dilihat.

Kesimpulan:

-Selama sistem politik Indonesia masih bau tahi kucing, selama itu juga Indonesia tetap penuh diwarnai praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, suap, sogok, gratifikasi, hilangnya kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan sumber daya alam, kedaulatan perbankan dan berbagai kedaulatan lainnya. Karena sistem politiknya masih bau tahi kucing, maka pemilu maupun pemilukada lebih banyak menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berbau tahi kucing juga.

-Selama sistem politik Indonesia masih berbau tahi kucing, maka solusi terbaik yaitu: Golput.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

Iklan

POLITIK: Doa Wajib

Berdoa-DoaWajib

POLITIK: Bangsa Yang Bodoh Adalah Bangsa Yang Tidak Mau Mengakui Kebodohannya.

POLITIK-BangsaYangBodohAdalahBangsaYangTidakMauMengakuiKebodohannya

BANGSA Indonesia merupakan bangsa yang bodoh? Jangan tergesa-gesa menjawab YA atau TIDAK. Tapi mari kita bicara fakta-fakta yang ada di negara kita, kemudian kita tarik kesimpulannya. Yang pasti, di negara kita memang banyak sekali masalah-masalah yang selama bertahun-tahun tidak pernah terselesaikan. Tetapi, justru tiap tahun masalah-masalah itu bertambah terus. Tidak ada masalah yang terselesaikan secara signifikan.

1.Masalah Kualitas SDM

Hasil survei UNDP menunjukkan bahwa dari 177 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat ke 170 sebagai negara yang kualitas SDM-nya rendah. Setara dengan kualitas bangsa Guyana, Mongolia dan Bolivia. Negara kecil dibandingkan Indonesia. Sebuah kesetaraan atau perbandingan yang memprihatinkan. Belum ada sistem peningkatan kualitas SDM yang benar-benar signifikan.

2.Masalah kemacetan lalu lintas

Kemacetan lalu lintas tidak hanya di Jakarta, tetapi di berbagai kota besar di Indonesia. Sudah puluhan tahun kemacetan tersebut tidak pernah teratasi secara signifikan. Tidak ada kebijakan yang berani. Tidak ada sistem yang efektif untuk mencegah kemacetan. Yang ada hanya kebijakan-kebijakan yang bersifat partial. Hanya bersifat coba-coba.

3.Masalah PKL

Masalah PKL pun sudah lama. Banyak yang tidak tertib. Berjualan di trotoar, jembatan penyeberangan, di badan jalan dan di mana saja. Berjualan di sembarang tempat. Sudah berkali-kali ada razia PKL, namun hasilnya tidak signifikan. Hari ini razia PKL, besok muncul lagi PKL. Terus-menerus bermunculan PKL berjualan di trotoar, jembatan penyeberangan dan di badan jalan. Tidak ada sistem penertiban PKL yang benar-benar efektif.

4.Masalah premanisme

Premanismepun ada di mana-mana. Tidak hanya di terminal, pasar atau tempat-tempat keramaian, tetapi juga sudah terjelma “Preman Trias Politika”. Lagi-lagi tidak ada kebijakan atau sistem pemberantasan atau penertiban preman-preman tersebut. Tiap tahun semakin banyak bermunculan preman-preman Trias Politika. Menggarong uang APBN/APBD dan tidak ada tindakan-tindakan yang signifikan untuk mengatasinya.

5.Masalah ormas anarki

Sudah lama di Negara kita tumbuh ormas-ormas anarki. Terkesan adanya pembiaran dari pemerintah. Terkesan negara kalah dengan premanisme. Terkesan pemerintah tidak mempunyai sistem yang efektif untuk meniadakan ormas-ormas anarki yang sangat meresahkan masyarakat. Selalu terjadi perbuatan anarki di mana-mana. Perusakan tempat peribadatan, pemukulan dan penyiksaan terhadap sekelompok orang, mengobrak-abrik mini market dan perbuatan-perbuatan anarki lainnya.

6.Masalah Korupsi

Boleh dikatakan tiap detik ada korupsi. Walaupun ada pemberantasan korupsi, tetapi sangat lambat. Munculnya korupsi ibarat deret ukur sedangkan pemberantasan korupsinya ibarat deret hitung. Selalu pemberantasan korupsi kalah cepat dengan perbuatan korupsi. Tahu kalau jumlah personil KPK sangat terbatas, sangat sedikit, sangat tidak memadai, tapi tidak ada usaha yang serius dari pemerintah untuk menambah personil secepatnya. Terkesan bersikap masa bodoh.

7.Masalah pengangguran

Sebenarnya pemerinta tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi bangsa Indonesia. Banyaknya yang menjadi TKI merupakan bukti bahwa lowongan kerja di Indonesia sangat sedikit. Banyak pengangguran. Bahkan munculnya premanisme juga akibat minimnya lowongan kerja.

8.Masalah penegakan hukum

Sudah menjadi rahasia umum, betapa kacaunya sistem penegakan hukum di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan hukum di Indonesia bisa dibeli. Ada yang mengatakan oknum polisi, jaksa, hakim, pengacara, saksi da lain-lain yang terkait, bias dibeli. Ada yang bilang oknum petugas LP, termasuk kalapasnya, bisa dibeli (dalam arti disuap). Penyuapan juga terjadi di berbagai lini birokrasi.

9.Masalah kemaksiatan

Lokalisasi PSK, penjualan miras dan semacamnya, hanya dilarang saat bulan Ramadhan saja. Sesudah itu, lokalisasi PSK boleh buka lagi dan pabrik bir dan penjualan bir diperbolehkan lagi. Tidak ada tindakan yang tegas untuk melarangnya secara total. Terkesan adanya pembiaran terhadap perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas maksiat.

10.Masalah kualitas pendidikan

Hasil survei internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Bahkan paling rendah. Dengan Malaysia saja kalah.

Kalah dengan Negara tetangga

Soal pengawasan TKI, kita kalah dengan Filipina. Soal mengatasi kemacetan lalu lintas kita kalah dengan Singapura. Soal penciptaan lapangan kerja kita kalah dengan Malaysia. Soal pertanian kita kalah dengan Vietnam. Berbagai aspek kita kalah dengan negara-negara tetangga. Itu berarti bangsa Indonesia mengalami kemunduran yang luar biasa.

Dan masih ada ribuan, puluhan ribu, rastusan ribu, jutaan masalah yang sampai hari ini tak terselesaikan secara signifikan.

Negara pandai itu yang bagaimana?

Negara yang pandai adalah negara yang bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Begitu juga bangsa yang pandai adalah bangsa yang bias mengatasi masalah-masalahnya, Begitu juga, pemerintah dan pemimpin yang pandai adalah pemerintah atau pemimpin yang bias menyelesaikan masalah-masalahnya secara signifikan..

Selalu berdalih dan mencari kambing hitam

Pemerintah Indonesia selama ini selalu pandai cari dalih dan kambing hitam untuk menutupi ketidakmampuannya. Untu menutupi kebodohannya. Impor garam, impor kedelai, impor beras dan segala impor selalu mencari-cari dalih dan selalu mencari kambing hitam untuk menutupi ketidakmampuannya dalam hal mandiri pangan.

Bangsa yang bodoh

Dari banyaknya hal-hal di atas yang merupakan masalah-masalah bangsa yang tak kunjung terselesaikan secara signifikan, maka itu sudah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia, terutama para pemimpin dan pemerintahnya merupakan bangsa yang bodoh. Bodoh dalam arti tidak mampu mengatasi massalah-masalah yang ada secara signifikan. Selalu berkilah dan berdalih. Mencari kambing hitam. Dan tidak mau mengakui kebodohannya.

Sudah saatnya bangsa Indonesia berkata jujur dan berani mengakui bahwa bangsa Indonesia sekarang ini mengalami kemunduran dan kebodohan di berbagai bidang. Negara lain bisa, kenapa bangsa Indonesia tidak bisa? Karena bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan kebodohan.

Kesimpulan

Bangsa yang bodoh adalah bangsa yang tidak mau mengakui kebodohannya.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Untuk Mensejahteraan Rakyat Tidak Dengan Cara Mendirikan NII/Khilafah Tetapi Dengan Cara Menasionalisasikan SDA

Gambar

KESEJAHTERAAN rakyat adalah idaman bagi semua bangsa di dunia. Artinya, tidak ada kemiskinan, tidak ada pengangguran, biaya pendidikan dan kesehatan terjangkau, harga-harga terjangkau, gaji atau upah layak, hukum yang adil, masyarakat hidup tenteram dan bebas menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing atas dasar nilai-nilai toleransi yang tinggi.

NII/Khilafah Gagasan yang salah

Sejak dulu selalu didengung-dengungkan gagasan perlunya mendirikan NII/Khilafah karena dengan demikian akan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur serta adanya keadilan dan kepastian hukum.

Sesudah penulisi analisa dan melalui pengkajian yang mendalam, ternyata itu merupakan gagasan yang salah. Gagagasn NII/Khilafah justru akan bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Lagipula tidak semua umat Islam akan mendukung gagasan itu. Sejarah membuktikan bahwa partai-partai Islam selalu kalah dalam pemilu, sebab masyarakat Indonesia lebih menyukai parpol-parpol nasionalis tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Menasionalisasikan SDA

Satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau bangsa Indonesia yaitu melalui mekanisme nasionalisasi SDA (Sumber Daya Alam) Indonesia dan jika perlu menasionalisasikan SDE (Sumber Daya Ekonomi) secara bertahap. Artinya, kontrak kerjasama yang sudah berakhir, tidak perlu diperpanjang. Jika mempunyai keberanian, menasionalisasikan satu persatu SDA walaupun harus membayar denda penalti maupun ganti rugi. Tidak masalah.

Issue yang pro SDA ditangani negara asing

Mereka, terutama yang duduk di pemerintahan atau pengamat yang pro negara asing selalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia belum mampu atau belum siap mengelola SDA secara mandiri karena kualitas SDM Indonesia rendah dan pemerintah  tidak memiliki teknologi SDA yang canggih.

Benarkah SDM Indonesia tidak berkualitas?

Menurut hasil survei internasional, kualitas SDM Indonesia memang masih rendah. Tetapi, itu merupakan kesimpulan umum. Secara khusus Indonesia sudah lama mempunyai SDM yang berkualitas, antara lain memiliki puluhan ribu sarjana geologi, sarjana teknik perminyakan dan sarjana-sarjana lainnya yang bisa mendukung proses nasionalisasi SDA.

Benarkah Indonesia tidak memiliki teknologi canggih?

Ada benarnya. Namun jangan lupa kita punya biji besi, biji baja dan sumber daya alam lainnya yang bisa dibuat menjadi alat-alat yang canggih. kalau mau gampang, beli dari negara-negara yang sudah maju, misalnya Rusia atau China atau Jepang.

Nasionalisasi SDA dan kemakmuran bangsa Venezuela

Venezuela bukanlah negara yang sekaya Indonesia (soal SDA-nya). Namun pemimpin mereka  (saat itu Hugo Chavez) mempunyai keberanian melakukan nasionalisasi SDA, terutama minyak dan gas bumi. Hasilnya, masyarakatnya hidup makmur. Dan Venezuela, termasuk lima negara paling makmur di dunia! bayangkan!

Hasil jajak pendapat Gallup (Amerika)

Ada lima negara yang tergolong makmur. Yaitu: Denmark (72 Persen), Swedia (69 Persen), Kanada (69 Persen), Australia (65 persen). Sedangkan Venezuela dan Finlandia berada di peringkat kelima. Indonesia sendiri masuk dalam kategori “negara menderita”, dimana hanya 19% responden Indonesia yang mengaku bahagia.

Rakyat Venezia merasakan beberapa bentuk kemakmuran:

-Harga BBM yang sangat murah

-Adanya penungkatan gaji/upha

-Hampir tidak ada pengangguran

-Rata-rata rakyatnya punya deposito di bank

-Pemerintah Venezuela tidak punya utang

Soal hukum di Indonesia

-Hukum positif Indonesia memang masih ada beberapa kelemahan. Perlu penyempurnaan secara bertahap dan perlu waktu

-Soal penegakan hukum dan moralitas para penegak hukum memang belum tinggi. Perlu adanya pimpinan nasional yang peduli hukum

Indonesia butuh pemimpin sekaliber Hugo Chavez

Logika sederhana, kalau Indonesia punya utang hingga sekitar Rp 2.000 triliun, berarti ada yang salah. Antara lain salah kelola APBN dan SDA dan bahkan SDE. Kalau SDA kita kelola dengan cara nasionalisasi, utang sebesar itu bisa dilunasi danbahkan bangsa Indonesia bisa semakmur bangsa Venezuela.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia jangan sampai memilih capres-cawapres yang pro negara asing, terutama negara kapitalis. Pilihlah capres sekaliber Hugo Chavez yang berani menasionalisasikan SDA dan tidak mau menjadi kacung atau gedibalnya negara kapitalis asing.

Kesimpulan

1.Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tidak dengan cara mendirikan NII/Khilafah, tetapi dengan cara menasionalisasikan SDA dan jika perlu SDE.

2.Untuk penegakan hukum,tidak perlu menggangti hukum positif dengan hukum Isla, tetapi dengan cara meningkatkan kesejahteraan, sanksi yang tegas.

3.Venezuela bukan negara Islam, tetapi makmur.

4.No.1 ,No.2 dan No.3 bisa terealisasi kalau rakyat Indonesia memilih capres yang tidak pro negara kapitalis asing.

Sumber foto: berdikarionline.com

Semoga bermanfaat

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Hanya Orang Bodoh Yang Mengatakan Indonesia Sebagai Negara Sekuler

Gambar

SERING penulis mendengar orang mengucapkan kata “sekulerisme”. Tetapi kalau penulis bertanya, sekulerisme itu apa? Ternyata jawabannya berbeda-beda. Artinya, banyak orang memiliki perbedaan persepsi tentang arti kata sekulerisme. Bahkan ada yang mengatakan sekulerisme itu aliran yang antiagama, terutama anti agama Islam. benarkah demikian?

Beberapa pengertian tentang sekulerisme

1.Sekulerisme terpisah

Yaitu sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekulerisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sekulerisme)

2. Sekulerisme duniawi

Semangat Keduniaan atau orientasi “duniawi” dan sejenisnya. Secara khusus adalah undang-undang dari sekumpulan prinsip dan prakterk (practices) yang menolak setiap bentuk keimanan dan ibadah.

Keyakinan bahwa agama dan urusan-urusan gereja tidak ada hubungannya sama sekali dengan soal-soal pemerintahan, terutama soal pendidikan umum. (Sumber: Kamus Dunia Baru oleh Wipster).

3. Sekulerisme materialistis

Artinya bersifat keduniaan atau materialisme, bukan keagamaan atau keruhaniaan. Seperti pendidikan sekuler, seni atau musik sekuler pemerintahan sekuler, pemerintahan yang bertentangan dengan gereja. (Sumber: Kamus Oxford)

4. Sekulerisme liberal

Adalah sekulerisme liberal yang dianut oleh negara-negara Eropa/Barat dan Amerika. Negara-negara yang disebut dengan “Alam Bebas”. Negara-negara yang menggembar-gemborkan kebebasan dan hak asasi manusia secara umum, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan manusia untuk komitmen terhadap. (Sumber: Dr. Yusuf Qardhawi).

5. Sekulerisme progresif

Sekulerisme jenis ini sangat memusuhi agama dan berusaha untuk melenyapkannya termasuk membersihkannya dari dalam masjid atau gereja, karena agama bagi mereka adalah musuh yang bertentangan dengan pandangannya, oleh karena itu harus dikubur. (Sumber: Marxis yang dianut oleh Uni Soviet dan Rusia yang atheis serta negara lain yang sepaham.)

6.Sekulerisme dalam perspektif Islam

Sekulerisme adalah satu paham yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Yang jelas menurut paham sekular, soal bernegara, berpolitik, berekonomi dan sebagainya

Indonesia termasuk sekulerisme yang mana?

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila di mana sila Ketuhanan Yang Mahaesa menempati urutan pertama. Jelas, negara Indonesia tidak mengabaikan kehidupan agama dan beragama di Indonesia. Indonesia memfasilitasi dan juga membuat regulasi agama tanpa mencampuri urusan agama masing-masing.

Lantas, di mana letak sekulerisme negara Indonesia?

Kebanyakan masyarakat Indonesia punya pandangan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum buatan manusia sehingga mudah diperjualbelikan, mudah direkayasa,mudah diplintir sehingga tidak senafas dengan hukum agama terutama hukum Islam. Akibatnya adalah banyaknya kasus suap, sogok, pungli, gratifikasi,korupsi,kolusi,nepotisme, kecurangan politik,kerusakan moral dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama apapun juga. Atas dasar itulah, merekab beranggapan Indonesia merupakan negara sekuler. Minimal setengah sekuler.

Hukum positif yang lemah

Sebagian masyarakat berpendapat, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif. Yaitu, hukum yang mengadopsi hukum kontinental/Eropa, hukum agama (agama apapun) dan hukum adat. Masalahnya adalah, dalam penjabarannya banyak undang-undang yang tidak amanah dan tidak pro rakyat, antara lain undang-undang yang menyebabkan banyaknya kapitalisme asing yang tidak berdampak terhadap naiknya kesejahteraan masyarakat secara luas. Juga sistem hukuman yang bersifat relatif dan interval. Misalnya, dihukum minimal sekian tahun maksimal sekian tahun. Pasal yang bisa dipilih-pilih. Akibatnya penegakan hukum positif sampai kapanpun tidak pernah akan adil seadil-adilnya.

Hukum agama dianaktirikan

Sebagian masyarakat kita berpendapat bahwa berbagai undang-undang, terutama di KUHP maupun di KUHAP maupun di produk hukum lainnya, maka nafas” religi”-nya sangat kurang. Hal ini karena hukum agama dianaktirikan. Lebih mementingkan hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang politik yang lebih diwarnai demi kepentingan politik daripada demi kepentingan kemaslahatan umat terutama umat beragama.

Kesimpulan

1.Secara landasan teoritis-filosofis, Indonesia bukanlah negara sekuler karena di alam Pancasila sangat jelas faktor Ketuhanan Yang Mahaesa merupakan prioritas utama.

2.Namun dari berbagai produk hukum yang mempengaruhi berbagai sektor, kurang memperhatikan keadilan yang seadil-adilnya dan kurang memperhatikan faktor kemaslahatan umat bangsa yang taat beragama.

3.Terkesan negara Indonesia di dalam praktek masih menganaktirikan hukum agama, terutama agama Islam.

4.Islam bukan sekulerisme dan menolak sekulerisme.

Apakah Indonesia merupakan negara sekuler?

Menurut Mahfud MD:

Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Indonesia bukan negara sekuler, tetapi negara yang menjunjung tinggi Sila Ketuhanan Yang Mahaesa.

.

POLITIK: Sekitar 70% Rakyat Telah Salah Memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat

INDONESIA terkenal dengan buminya yang kaya raya sumber daya alam, sumber daya ekonomi,  sumber daya manusia, sumber daya kelautan, sumber daya energi dan sumber daya lainnya. Tetapi, kenapa Indonesia terpuruk : terbelit utang, pembangunan tidak merata, kemiskinan masih banyak. Korupsi, kolusi, nepotisme, pungli, suap dan sokok merajalela. Semakin banyak mafia pajak, mafia hukum, mafia kasus, mafia politik dan bahkan mafia trias politika. Kenapa?

Penyebabnya adalah, sekitar 70% rakyat telah salah memilih.

Yaitu salah memilih pemimpin dan wakil rakyat. Di dalam salah satu artikel penulis, ada 8 kesalahan yang dilakukan oleh rakyat di dalam salah memilih:

A.Cara memilih yang salah (Jumlah sekarang: 70%)

 1.Karena faktor figur

Karena capresnya ganteng,gagah,cantik,kelihatannya berwibawa dan semacamnya.

2.Karena faktor kharisma

Karena capresnya anaknya mantan presiden,istrinya mantan presiden,masih keturunan raja Majapahit dan semacamnya.

3.Karena faktor gelar

Karena capresnya punya gelar S-1,S-2,S-3 atau punya predikat profesor,maka dia dianggap mampu menjadi presiden.

4.Karena faktor popularitas

Karena capresnya orang terkenal, maka capres lain yang tidak terkenal dianggap kurang meyakinkan.

5.Karena faktor visi misi yang sorgawi

Karena terpikat oleh visi misi dan janji-janji sorgawi sehingga para pemilih terbuai akan menikmati masa depan yang lebih baik.

6.Karena faktor iklan pencitraan di televisi

Karena terpengaruh oleh iklan-iklan pencitraan di televisi dengan penampilan yang meyakinkan.

7.Karena faktor pengaruh hasil lembaga survei

Karena tiap hari dipengaruhi iklan hasil survei yang mengarah salah seorang capres tertentu, maka beranggapan capres itulah yang terbaik untuk dipilih.

8.Karena faktor takut fatwa haram golput

Karena ada fatwa haram golput, maka pemilih memilih asal-asalan. hanya berdasarkan ilmu kira-kira yang sifatnya spekulatif saja.

9.Karena faktor iming-iming

Karena ada iming-iming uang, akan diberi pekerjaan, akan diberi proyek dan iming-iming lainnya, maka pemlihpun memilih capres ttersebut.

10.Karena faktor pendapat yang menyesatkan

Pemilih sering mendapat nasehat yang menyesatkan “kalau semua capres jelek dan tidak berkualitas, pilihlah yang terbaik dari mereka yang jelek dan tidak berkualitas”.

Atau,karena pemilih simpatisan Partai X, maka siapapun capres yang dicalonkan Partai X,pasti akan dipilihnya.

Kesalahan-kesalahan masyarakat pemilih seperti di atas, selama ini selalu dimanfaatkan oleh politisi-politisi busuk.

B. Kualitas pemimpin dan wakil rakyat sesuai kualitas pemilihnya

Hukum sosial mengatakan, bahwa pimpinan sebuah komunitas akan memilih pemimpinnya sesuai kualitas komunitas itu sendiri.

Misalnya:
Komunitas preman akan memilihnya seorang preman juga. Komunitas muslim yang baik akan memilih seorang pemimpin muslim yang baik juga. Komunitas mahasiswi cantik akan memilih pemimpinnya mahasiswi cantik juga. Itulah hukum sosial yang bersifat umum. Di dalam ilmu komputer ada istilah “garbage in garbage out” (kalau yang masuk sampah yang keluar sampah juga.

C.Kenapa rakyat salah pilih?

Survei membuktikan bahwa 70% pemilih adalah pemilih irrasional. Penyebab salah pilih antara lain:

1.Tidak memahami politik ataupun ilmu politik

2.Tidak mengetahui ciri-ciri pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

ad. 1.Tidak memahami politik ataupun ilmu politik

Bisa dimaklumi. Sejak 1945 hingga sekarang (2012) sekitar 70% pemilih tidak memahami politik ataupun ilmu politik, baik mereka yang berpendidikan rendah maupun pendidikan tinggi.

ad.2. Tidak mengetahui ciri-ciri pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

Sekitar 70% pemilih tidak tahu ciri-ciri pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas itu yang bagaimana.

Solusi

1.Seharusnya, pemerintah maupun LSM ataupun para cendekiawan memberikan pencerahan Pendidikan dan Pencerahan Politik kepada rakyat. Bisa melalui media massa ataupun melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung. Titik beratnya yaitu cara memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar dan memberikan ciri-ciri pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Pencerahan harus dilakukan secara terus menerus dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pencerahan seperti ini sudah dilaksanakan oleh berbagai negara maju.

2.Cara benar dan cara salah memilih pemimpin dan wakil rakyat bisa dibaca di artikel penulis di:
https://partaigolput.wordpress.com/2011/04/23/politik-cara-salah-dan-cara-benar-dalam-memilih-capres-cawapres/

3.Ciri-ciri pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas:

-Clever (pandai)

-Clean (bersih)

-Competence (mempunyai keahlian)

-Care (perhatian)

-Committment (menepati janji)

-Communicative (mampu berkomunikasi)

-Carefully (hati-hati)

-Capable (memiliki kemampuan)

-Consequence (satunya rencana  dan realisasi)

-Cooperative (mampu bekerja sama),dll.

Kata-kata bijak

Menyalahkan orang yang salah bukanlah perbuatan yang salah. Justru bertsifat mengingatkan agar orang yang salah tidak melakukan kesalahan lagi.

Hariyanto Imadha

Facebooker & Blogger

POLITIK: Sepuluh Kesalahan Sistemik yang Dilakukan Indonesia

SEJAK era Soekarno hingga era SBY, hanya melahirkan presiden-presiden yang berprofesi sebagai manajer politik dan bukan sebagai manajer bangsa dan negara. Perhatian terhadap bangsa dan negara sangat kurang sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan dicaplok malaysia dan nasib bangsa di perbatasan sangat memprihatinkan.

Inilah beberapa kesalahan presiden-presiden Indonesia

1.Sistem multi partai yang berlebihan

Sistem multi partai yang terlalu banyak menyebabkan banyaknya persoalan-persoalan politik yang pada akhirnya berdampak pada maju mundurnya sebuah kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Idealnya, di Indonesia cukup memiliki maksimal lima partai yang masing-masing berkarakterkan sila-sila Pancasila

2.Sistem pengelolaan APBN yang besar pasak daripada tiang

Ketidakmampuan mengelola APBN menyebabkan Indonesia terjebak pada utang yang terus bertambah. Seharusnya anggaran rutin dan anggaran pembangunan berbanding 50%:50% dan tidak menerapkan anggaran defisit.

3.Sistem utang yang menjebak kepentingan-kepentingan Indonesia

Hanya demi pembangunan, maka Indonesia terjebak utang luar negeri yang terus bertambah. Utang-utang itupun tidak sepenuhnya bersifat produktif.

4.Sistem pembangunan yang tidak merata

Pembangunan yang terlalu dipusatkan di Jawa, mengakibatkan banyak daerah di luar Jawa yang infrastrukturnya buruk dan tingkat kesejahteraannya memprihatinkan. Seharusnya anggaran lebih diprioritaskan untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah miskin.

5.Sistem penerimaan jumlah PNS yang tidak rasional

Idealnya, jumlah PNS cukup 1% dari jumlah penduduk. rasionya, 1 PNS melayani 100 penduduk. Kenyataannya jumlah PNS sekitar 4% dan ini sangat membebani APBN. Seharusnya jumlah PNS dikurangi sehingga gajinya bisa dinaikkan secara signifikan.

6.Sistem jumlah TNI-Polri kurang

Idealnya, Indonesia yang luas harus didukung jumlah TNI-Polri yang memadai, yaitu 0,5% dari jumlah penduduk. Kenyataannya cuma 0,25% dari jumlah penduduk. Rasionya, 1 TNI-Polri melindungi 200 penduduk.

7.Sistem anggaran pendidikan 20% terlalu besar

Anggaran pendidikan 20% yang ditentukan dalam UUD 1945 terlalu besar. Karena berakibat anggaran TNI-Polri kecil dan berakibat alutsista-nya ketinggalan jaman dan tidak mampu menjaga keamanan dan pertahanan secara optimal. Seharusnya anggaran militer diprioritaskan.

8.Sistem pendidikan yang keliru

Jumlah matapelajaran/matakuliah terlalu banyak sehingga yang dikuasai hanya kulit-kulitnya saja. Sistem pendidikan yang tidak berbasiskan “logics” juga hanya melahirkan lulusan-lulusan yang pandai di bidang ilmunya, tetapi tumpul dalam penalaran.

9.Sistem pengelolaan sumber daya alam yang amburadul

Akibat terjebak utang, maka untuk melunasinya Indonesia menjual sumbr daya alamnya dengan harga murah. Terutama batubara, minyak, gas dan komoditas sumber daya alam lainnya. Bagian untuk Indonesiapun kecil sehingga Indonesia harus impor BBM dan lain-lain.

10.Sistem hukum dan lain-lain yang tidak efektif dan efisien

Sistem hukum yang multi tafsir dan mengandung banyak celah, menghasilkan pemerintahan yang penuh dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Indonesia juga tak memiliki sistem pertanian, sistem perekonomian dan sistem-sistem lainnya yang efektif dan efisien.

 

Kesimpulan:

-Penyebab keterpurukan Indonesia adalah karena tidak memiliki sistem yang bersifat nasional yang efektif dan efisien. Di samping itu, kualitas SDM Indonesia memang sangat rendah.

 

Saran

Kalau Indonesia ingin maju, maka bangsa ini harus memiliki seorang presiden yang cerdas, mampu membuat sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Semua menteri dan nonmenterinya harus cerdas dan mampu membangun sistem nasional yang efektif dan efisien sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya sistem perekonomian nasional, sistem pertanian nasional, sistem perbankan nasional, sistem pengelolaan sumber daya alam nasional, sistem perpolitikan nasional, sistem transportasi dan lain-lain.

 

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger