POLITIK: Komentar -Komentar Lucu Yang Menolak Pencapresan Jokowi

PRO kontra pencapresan Jokowi itu biasa-biasa saja. Setiap warganegara berhak mengemukakan pendapatnya masing-masing dan dijamin undang-undang, sejauh komentarnya tidak melanggar peraturan-perundang—undangan dan tidak bernuansa SARA serta menjunjung tinggi etika dan norma-norma. Justru, dengan adanya pro kontra bisa menambah wawasan berpikir para pembacanya.

Namun berdasarkan pengamatan penulis, 99% komentar yang menolak pencapresan Jokowi banyak yang tidak disertai alasan atau argumentasi dan bahkan terkesan mengada-ada, tidak faktual, tidak realistis bahkan beberapa di antaranya merupakan komentar –komentar yang lucu.

Beberapa komentar tersebut antara lain:

1.”Megawati tidak mungkin akan mencapreskan Jokowi, baik pada Pemilu 2014 maupun Pemilu 2014”

(Komentar yang membingungkan, sebab tidak didukung argumentasi atau penalaran yang rasional. Lucu, sebab komentarnya tidak didukung argumentasi).

2.”Jokowi nyapres berarti Jokowi mengingkari janjinya seperti yang diucapkan saat kampanye cagub DKI Jakarta”

( Janji Jokowi adalah janji politik dan di dalam politik bisa saja janjinya didelegasikan atau dilaksanakan yang mewakilinya, dalam hal ini Basuki TP apabila menjadi Gubernur DKI jakarta nantinya. Lucu, soalnya ada kesan janji politik itu tidak boleh didelegasikan)

3.”Mengurus Jakarta saja belum selesai kok akan mengurus Indonesia”
(Kalau Jokowi menjadi presiden, tentunya mengurus semua daerah yang ada di Indonesia, termasuk mengurus DKI Jakarta, paling tidak dalam hal dana maupun dukungan politik. Lucu, sudah banyak yang dikerjakan Jokowi, tapi tidak diketahui dan tidak diakuinya)

4.”Masih banyak gubernur yang lebih berprestasi daripada Jokowi, kenapa harus Jokowi yang belum punya prestasi apa-apa yang dicapreskan?”

(Untuk menjadi capres unsur terpenting adalah faktor tingginya elektabilitas. Walaupun mungkin ada gubernur lain yang punya prestasi banyak, tapi kalau elektabilitasnya rendah, tentu orang yang faham ilmu politik tak akan mencapreskannya. Lucu, wong gubernur/walikota lain tidak ada yang nyapres kok dimasukkan dalam kategori capres)

5.”Jokowi namanya terkenal kan karena PDI-P punya banyak uang untuk membayar lembaga-lembaga survei untuk mempopulerkan Jokowi”

(Komentar yang tidak didukung fakta atau bukti, berdasarkan suudzon dan curiga saja, bisa dikategorikan sebagai fitnah. Lucu, karena tidak melihat capres-capres lain yang tiap haari memasaang iklan di TV selama berbulan-bulan).

6.”Jokowi itu kurus. Jadi gubernur aja nggak ada potongan, apalagi jadi presiden”.

(Komentar yang lucu. Memangnya kalau jadi gubernur atau presiden harus gemuk? Kalau kurus tidak pantas? Dasar logikanya bagaimana? Dasar hukumnya apa? Sebuah komentar yang pasti ditulis atau diucapkan orang yang belum faham politik. Lucu, ukuran tubuh kok dijadikan ukuran atau parameter atau syarat untuk menjadi capres).

7.”PDI-P punya dana besar sehingga mampu mempopulerkan Jokowi”
(Kalau dana besar, pastilah Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto juaranya. Mereka mampu pasang iklan berbulan-bulan sepanjang hari. Sedangkan Jokowi tidak pernah diiklankan. Dicapreskanpun belum —saat artikel ini dibuat— Lucu,padahal capres-capres lain ada yang punya dana jauh lebih besar)

8.”Pastilah, di belakang Jokowi ada banyak konglomerat hitam yang mendukungnya”

(Komentar yang tidak berdasar dan tidak didukung bukti-bukti. Hanya berdasarkan perkiraan—perkiraan yang tidak ada nilai kebenarannya. Kalau memang ada, siapa nama-nama konglomerat itu dan dalam bentuk apa buktinya? Lucu, bisa menduga ada konglomerat tapi tidak bisa menyebutkan nama-nama konglomeratnya)

9.”Belum tentu Jokowi mau dicapreskan”

(Bagi yang faham bahasa politik tentu bisa menterjemahkan ucapan Jokowi “Tanyakan saja sama Bu Megawati”. Kalimat politis-diplomatis. Kalau Jokowi bilang “Saya kan sedang sibuk mengurusi  ini-itu ke sana kemari”, itu merupakan ucapan Jokowi sebagai gubernur, bukan sebagai politisi. Sebagai politisi, tentu Jokowi siap mengemban tugas dicapreskan oleh PDIP/Megawati. Bahasa Jokowi sebagai gubernur dan sebagai politisi harus dibedakan. Lucu, kalau belum tentu kan artinya bisa ya dan bisa tidak).

10.”Memang, tidak ada undang-undang yang melarang Jokowi jadi capres. Tapi dari sisi etika, Jokowi akan dinilai tidak etis karena belum menyeleasikan tugasnya sebagai gubernur, sudah langsung menjadi capres”

(Etika? Etika politik yang benar selalu memprioritaskan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan yang lebih sempit. Jokowi sebagai capres tentu akan mengurusi negara, bukan mengurus satu povinsi saja. Dan kalau Jokowi memberikan alasan-alasannya ke warga DKI jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, pastilah sebagian besar akan menyambutnya dengan baik. Lucu, etika politik kok dihubungkan dengan maasa jaabatan. Kalau mengundurkan diri secara baik-baik dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentunya itu perilaku yang etis).

Dan masih banyak komentar-komentar yang penulis terima, baik dari blog, portal, e-mail, SMS maupun lewat Facebook. Sebagian komentar mencerminkan ketidakfahaman mereka terhadap dunia politik yang sesungguhnya. Soal apakah nanti Jokowi jadi atau tidak jadi dicapreskan atau soal terpilih atau tidak terpilih sebagai presiden, itu masalah lain. Di dalam dunia politik selalu banyak faktor X yang kadang-kadang sulit diperhitungkan sebab politik itu sifatnya sangat dinamis.

Ciri-ciri komentar yang baik:

-Ada argumentasi yang berwawasan luas

-Sesuai format logika yang baku

-Fokus, faktual, realistis,rasional dan objektif

-Tidak apriori atau suudzon

-Merupakan hasil sebuah analisa

Meskipun demikian, semua komentar layak dihargai walaupun belum memenuhi syarat-syarat komentar yang baik.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku

Sejak 1973