• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: 99% Capres Dan Caleg Berpotensi Jadi Maling Uang Rakyat

POLITIK-99PersenCapresCalegBerpotensiMenjadiMalingUangRakyat

SISTEM politik Indonesia boleh dikatakan belum profesional. Masih abal-abal. Mulai dari syarat-syarat menjadi capres, cagub, cabup, cawali, caleg yang telalu mudah, syarat mendirikan parpol yang terlalu mudah, koalisi parpol lebih dari 50%, sistem pemilu/pemilukada yang sangat rawan disusupi orang-orang bayaran untuk memenangkan calon pemimpin atau caleg tertentu, hingga ke berbagai instansi politik seperti KPU, Bawaslu maupun MK . Semua bisa disusupi orang-orang politik dari parpol tertentu.

Demokrasi wani piro

Apalagi ditambah dengan demokrasi wani piro. Semuanya serba uang. Ingin jadi caleg, bayar. Ingin jadi cawali, cabup, cagub, capres harus punya modal. Maka para calon politisipun mencari uang dengan segala cara. Mulai dari menjual harta bendanya hingga utang kesana-kemari hanya dengan tujuan mendapatkan kekuasaan.

Motivasi berpolitik yang rendah

Sebagian besar motivasi dari politisi telah berubah dengan radikal. Tidak lagi serius berjuang demi bangsa dan negara, tetapi semata-mata ingin menang, berkuasa, mendapatkan proyek besar, memperkaya diri sendiri dan mempertahankan kekuasaannya untuk periode berikutnya.

Harus balik modal

Karena biaya politik yang tinggi, mulai dari ratusan juta hingga triliunan rupiah, maka pastilah semua politisi berpikir untuk balik modal. Omong kosong kalau ada yang mengatakan tidak ingin balik modal. Politisi yang mengatakan tidak ingin balik modal akan dianggap sbagai politisi bodoh. Maka hampir dipastikan 99% capres dan caleg punya keinginan agar bisa kembali modal.

Harus mendapatkan keuntungan

Balik modal saja tidaklah cukup. Pasti ada keinginan atau motivasi untuk memperkaya diri. Bisa dengan cara mendapatkan proyek-proyek besar. Bahkan kalau kepepet mencari uang dengan segala cara termasuk pemborosan anggaran, cari alasan studi banding ke luar negeri, memanipulasi dana ini dana itu dan jika perlu melakukan korupsi secara besar-besaran. Bahkan jika perlu korupsi berjamaah.

Kenapa harus korupsi?

Mereka korupsi tidak sekadar ingin balik modal, tetapi juga ingin kaya raya dengan cara mudah dan cepat. Ingin rumah mewah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, bunga deposito yang sangat besar, perhiasan emas intan berlian dalam jumlah banyak. Boleh dikatakan tidak ada politisi yang ingin rugi atau jadi kere. Pola pikir dan gaya hidup hedonisme telah meracubi logika dan kehidupan mereka.

Bukankah mereka sudah disumpah?

Bagi mereka sumpah merupakan acara seremonial saja. Basa-basi saja. Soal sanksi hukuman selama masih hidup atau sanksi di akherat, baginya masih abstrak. Itu urusan nanti. Yang penting begitu ada kesempatan korupsi, ya korupsilah.

Ritual agama hanya basa-basi saja

Bukankah mereka rajin beribadah? Ya, iyalah. Tapi bagi mereka, ibadah hanya ritual basa-basi saja. Mereka beribadah hanya fisiknya saja, sedangkan rohaninya tidak beribadah. Mereka adalah orang-orang yang beriman tipis.

Dosa bisa dihapus,kok.

Walaupun mereka tahu korupsi itu dosa, tapi mereka punya anggapan, kalau mereka puasa pada bulan Ramadhan, maka semua dosa-dosanya akan diampuni Tuhan. Apalagi kalau sudah tua nanti, mereka percaya kalau melakukan tobat Nasuha, pastilah semua dosanya akan diampuni Tuhan. Apalagi kalau naik haji, mereka yakin akan masuk sorga. Mereka lupa atau tidak tahu bahwa bertobat itu ada syaratnya, yaitu harus mengembalikan semua hasil korupsinya sesuai dengan nilai sekarang ditambah menjalani hukuman sepenuhnya (tanpa menyuap agar dapat remisi besar atau pengurangan hukuman).

Semangat pro rakyat hanya awalnya saja

Idealisme pro rakyat hanya awalnya saja. Bahkan terkesan hanya basa-basi saja. Yang demi rakyatlah. Demi kersejahteraan rakyatlah.  Sembako murahlah. Pendidikan gratis hingga sarjanalah. Perbaikan jalanlah. Membela petani dan buruhlah. Sejuta idealisme dan janji-janji awal, akhirnya terlupakan karena ada target untuk kembali modal dan memperkaya diri sendiri. Akhirnya idealisme memperjuangkan bangsa dan negara merupakan prioritas ke 999 atau terakhir. Itupun kalau ingat.

Tidak berkualitas

Boleh dikatakan 99% hasil politisi yang terpilih tidak berkualitas. Target pembuatan undang-undang tidak pernah tercapai, hanya sekitar 20% dari target. Anggaran rutin selalu lebih besar daripada anggaran pembangunan. Jumlah utang pemerintah bertambah terus danbukannya berkurang. Pemborosan di berbagai bidang. Pembangunan infra struktur kedodoran.

Capres dan caleg yang tidak profesional

Beberapa capres tergolong tidak profesional. Capres A, mengelola BUMN saja rugi Rp 37 triliun. Capres B, perusahaan-perusaahaannya terlilit utang Rp 78 triliun. Capres C, mengelola perusahaan pribadinya saja terlilit utang Rp 14, 3 triliun. Kalau mengelola perusahaan saja terlilit utang, apalagi mengelola negara : bisa bangkrut! Apalagi caleg. Terlalu mudah jadi caleg. Artis boleh, tukang tambal ban boleh, tukang sol sepatu boleh, mantan pelacurpun boleh. Tidak ada syarat-syarat ketat untuk menjadi politisi. Syarat-syaratnya lebih menitikberatkan syarat-syarat administrasi dan kesehatan. Tidak menitikberatkan syarat-syarat tentang kualitas politisi. Hasilnya adalah politisi-politisi abal-abal.

Korupsi akan semakin merajalela

Hasil pemilu 2014 pastilah akan lebih banyak menghasilkan calon-calon koruptor, sebab persaingannya sangat ketat dan butuh modal politik yang sangat besar. Apalagi, mereka semakin lama akan semakin tahu caranya menjadi koruptor yang profesional. Antara lain dengan cara korupsi berjamaah, menghilangkan barang bukti, memanipulasi barang bukti dan cara-cara lain yang sulit dideteksi oleh PPATK maupun KPK. Artinya, virus korupsi akan berkembang biak dengan lebih luas. Bahkan boleh dikatakan 99% (99% = pengganti kata “sangat banyak”) capres dan caleg berpotensi menjadi koruptor alias maling uang rakyat.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

Iklan

POLITIK: Republik Maling

FACEBOOK-PolitikRepublikMaling

KATANYA, Indonesia itu negara yang gemah ripah loh jinawi. Katanya, bangsa Indonesia itu bangsa yang ramah, jujur, rajin, disiplin dan cerdas . Katanya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Katanya, Pancasila adalah way of life bangsa Indonesia. Sejuta kata Indah pernah kita dengarkan sejak kita di bangku TK hingga kita dewasa. Nyatanya, bangsa Indonesia tidak bisa menikmati kekayaan alamnya, pelayanan publik masih sangat buruk, kemiskinan dan kebodohan masih merajalela dan korupsi telah merajalela di berbagai sektor. Korupsi tidak hanya disebabkan karena gaji kecil tetapi sudah merupakan keserakahan yang mewabah dan mungkin telah menjadi mode atau bahkan gaya hidup. Agama seolah hanya dijadikan ritual basa-basi.

Kenapa orang melakukan korupsi?

Secara umum ada beberapa penyebab. Antara lain:

1.Manusia memang punya gen jahat
2.Faktor lingkungan
3.Birokrasi yang belum profesional
4.Sistem politik yang belum mendukung
5.Pola hidup hedonisme
6.Sistem hukuman interval
7.Serba uang
8,Iman beragama yang tipis
9.Manajemen pengawasan yang lemah
10.Pengidap psikopat

ad.1.Manusia memang punya gen jahat

Prof.Michael Poulin dari Universitas Buffalo yang menemukan adanya kode-kode gen jahat pada sekitar 700 responden yang diperiksa air liurnya. Artinya, di dalam penelitian DNA, terdapat kode-kode gen jahat pada manusia. Yang berarti, ketika bayi dilahirkan, maka gen jahat itu sudah dimilikinya. Perilaku manusia yang buruk akibat gen buruk disebut perilaku deterministik.

ad.2.Faktor lingkungan

Veitch & Arkkelin mengatakan bahwapengaruh lingkungan terhadap perilakubukan secara langsung tetapi terdapat variabel moderator dan variabel mediator. Yang dimaksud variabel moderator adalah faktor-faktor baik situsi/sosial dan variabel individu,yang dapat meningkatkan atau menurunkan dampak darisetting, antara lain macamaktivitas, jenis tugas, kepribadian dsb.

ad.3.Birokrasi yang belum profesional

Birokrasi Indonesia tergolong belum profesional karena belum memenuhi syarat 5-at (cepat, tepat, akurat, hemat dan memikat). Sistem dan prosedur masih berbelit. Persyaratan masih terlalu banyak dan tidak praktis. Fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga masih lemah. Masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan secara negatif.

ad.4.Sistem politik yang belum mendukung

Syarat untuk menjadi capres-cawapres, caleg, pejabat maupun pimpinan terlalu mudah dan hanya menitikberatkan syarat-syarat administrasi daripada syarat-syarat integritas, kapabilitas dan kualitas. Dengan kata lain, sistem rekruitmen yang masih sangat buruk. Bahkan produk-produk hukumpun terkesan dan terbukti sangat kurang mendukung aktivitas antikorupsi. bahkan beberapa kali ada usaha untuk membuat undang-undang yang bersifat mengurangi wewenang lembaga pengawasan terutama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

ad.5.Pola hidup hedonisme

Pola kehidupan materialisme, cenderung menciptakan gaya hidup hedonis. Menitikberatkan hidup bersenang-senang dengan segala cara dan merosotnya daya nalar, tumpulnya hati nurani dan tipisnya keimanan beragama.

ad.6.Sistem hukuman interval

Sistem hukuman interval (minimal sekian maksimal sekian) membuat pertimbangan hukum tidak berdasarkan keadilan melainkan berdasarkan pertimbangan besar kecilnya uang suap. Dan terjadilah jual beli hukuman, pasal dan ayat. Dengan kata lain, penegakan hukum sangat lemah, hukuman bagi koruptor sangat lemah bahkan diduga terjadi jual beli remisi maupun grasi.

ad.7.Serba uang

Akibat dari hal-hal di atas, maka segala langkah di Indonesia diwarnai nuansa serba uang. Pungli, sogok, suap, gratifikasi dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja padahal itu sesungguhnya tidak boleh terjadi.

ad.8.Iman beragama yang tipis

Hampir semua pelaku koruptor pasti beragama. Namun, iman agamanya tipis. Ibadah agama hanya dijadikan ritual agama yang bersifat basa-basi. Agama dipahami hanya kulit-kulitnya saja. Hal ini mengakibatkan munculnya moral yang bejat. Bahkan tokoh-tokoh dua ormas agama terbesar di Indonesia menyatakan bahwa korupsi termasuk perbuatan orang-orang kafir.

ad.9.Manajemen pengawasan yang lemah

Boeh dikatakan, hampir semua bentuk pengawasan di berbagai institusi mengandung kelemahan, mengandung banyal celah dan mudah diakal-akali. Hal ini karena yang menciptakan sistem pengawasan kurang mampu membuat sistem pengawasan yang efektif. Kurang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan. Bahkan, peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga belum benar-benar optimal, antara lain karena sangat kurangnya tenaga penyidik, peralatan dan kurang leluasanya wewenang extra ordinary-nya). Bahkan belum mampu menciptakan sistem pencegahan korupsi yang benar-benar yang memadai.

ad.10.Pengidap psikopat

Pada dasarnya, para pelaku korupsi merupakan pribadi pengidap psikopat. Perilakunya tidak memperhatikan suara hati nurani lagi, melainkan mengikuti emosi yang menyimpang dari berbagai norma. Mulai dari penyimpangan norma etika, norma sosial, norma hukum hingga norma agama. Suka berbohong dan bersikap manipulatif.

Perilaku korupsi

Berdasarkan hal-hal di atas, maka perilaku manusia indonesia cenderung korup. Di mana ada kesempatan untuk korupsi, maka korupsilah. Sedapat mungkin sebanyak-banyaknya. Orang tidak takut melakukan korupsi karena hukum dan oknum penegak hukum bisa dibeli.

Republik maling

Kondisi-kondisi buruk di ataslah yang mengakibatkan banyak orang Indonesia yang terjebak pada perilaku korupsi. Soal hukuman itu soal nanti. Soal dosa itu soal nanti. Soal harta bendanya akan disita, itu soal nanti. Bahkan andaikan ada hukuman potong jari, potong tangan atau potong leher sekalipun, itu soal nanti. Pikiran koruptor itu pendek. Baginya yang penting “sikat dulu”, urusan belakang.

Solusi

Kalau negara lain bisa mengurangi angka korupsinya hingga taraf seminimal mungkin, maka seharusnya Indonesia juga harus hampu. Caranya antara lain:

-Memperkuat peranan pencegahan korupsi dibandingkan pemberantasan korupsi

-Menambah jumlah penyidik KPK hingga jumlah yang memadai

-Mempersulit syarat-syarat untuk menjadi capres-cawapres, wakil akyat, pejabat maupun pemimpin. Harus memenuhi syarat integritas,kapabilitas dan kualitas.

-Membolehkan parpol memiliki BUMP (Badan Usaha Milik Parpol) dengan catatan tidak boleh menangani proyek-proyek pemerintah.

-Hukuman bagi koruptor harus diperberat

-Memberikan wewenang extra ordinary bagi KPK

-Menasionalisasi kekayaan alam Indonesia secara bertahap

-Melunasi utang pemerintah secara bertahap

-Diberlakukan azas pembuktian terbalik

-Menerapkan azas pemiskinan para koruptor

Untuk itu perlu dibuat sistem-sistem dan undang-undang yang bersifat mendukung antikorupsi.

Tergantung presidennya

Apakah korupsi bisa dicegah dan diberantas secaraa optimal, tentu tergantung presidennya. Presiden yang didukung kekuatan politik di DPR seharusnya bisa membuat undang-undang yang benar-benar pro rakyat dan benar-benar antikorupsi. Perlu political will dan political action.

Tetap Republik Maling sampai Kiamat Qubro

Jika tidak ada kemauan serius dari presiden untuk membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar  pro rakyat dan benar-benar antikorupsi, maka Indonesia akan tetap menjadi Republik Maling sampai Hari Kiamat Qubro.

Sumber gambar: www.30menit.com

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973