• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Analisa Perjanjian Batu Tulis

FACEBOOK-PolitikAnalisaPerjanjianBatuTulis

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Pejuangan telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon Presiden pada Pemilu 2014. Tak terima, Partai Gerindra pun mengusut perjanjian keduanya pada 2009 yang dikenal dengan batu tulis.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo memastikan  perjanjian Batu Tulis yang disepakati pada 2009 lalu menyebut, PDI Perjuangan akan memberikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014.

Berikut isi keseluruhan perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mei 2009 itu:

Kesepakatan Bersama PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2009-2014

Megawati Soekarnopitri sebagai Calon Presiden, Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepakat mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden dan Prabowo Subianto sebgai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009.

Analisa 1:

Sudah menjadi fakta masa lalu dan tidak perlu dipersoalkan.

2. Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden, jika terpilih, mendapat penguasaan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia yang berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistim presidensial. Esensi kesepakatan ini akan disampaikan Megawati Soekarnoputri pada saat pengumuman pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden serta akan dituangkan lebih lanjut dalam produk hukum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Analisa 2:

Merupakan pengandaian “jika” “maka”. Antara lain “jika terpilih”…dst. Ternyata faktanya Megawati-Prabowo tidak terpilih, maka pasal ini tidak berlaku.

3. Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bersama-sama membentuk kabinet berdasarkan pada penugasan butir 2 di atas. Prabowo Subianto menentukan nama-nama menteri yang terkait, menteri-menteri tersebut adalah: Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan.

Analisa 3:

Tidak berlaku, karena faktanya Megawati-Prabowo tidak terpilih.

4. Pemerintah yang terbentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan 8 (delapan) program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat.

Analisa 4:

Tidak berlaku, karena tidak ada pemerintahan Megawati-Prabowo.

5. Pendanaan pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 ditanggung secara bersama-sama dengan prosentase 50% dari pihak Megawati Soekarnoputri dan 50% dari pihak Prabowo Subianto.

Analisa 5:

Hanya berlaku pada Pemilu 2009.

6. Tim sukses pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibentuk bersama-sama melibatkan kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta unsur-unsur masyarakat.

Analisa 6:

Sudah dilakukan dan merupakan fakta masa lalu.

7. Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.

Analisa 7:

Tidak jelas, dukungan dalam bentuk apa. Dukungan moral? Dukungan politik? Dukungan dana? Tidak ada penjelasan soal ini sehingga hanya akan memunculkan penafsiran-penafsiran subjektif.

Kesimpulan:

1.Kalau hanya dilihat pasal/butir ke 7 saja:

Meskipun demikian, dari sudut etika politik, seharusnya Megawati Soekarnoputri harus memberikan dukungan ke Prabowo dalam bentuk dukunan moral, politik dan dana, tentunya. Ini dari segi etika politik, bukan dari segi hukum. Meskipun demikian, andaikan Prabowo menggugat, maka gugatan Prabowo Subianto  ke Megawati/PDI-P secara hukum sangat dimungkinkan, namun hanya menyangkut pasal 7 saja.

2.Kalau dilihat seluruh pasal.butir sebagai sebuah kesatuan

Pasal/butir 1 hingga 7 sebenarnya merupakan “pengandaian” atau “persyaratan” implisit apabila Megawati-Prabowo menang dalam Pemilu 2009. Faktanya, “pengandaian” atau rencana itu tidak menjadi kenyataan, sehingga pasal/butir 7-pun tidak berlaku lagi. Dalam kegagalan Pemilu 2009, kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, baik kerugian moral, politik maupun dana.

Jakarta 16 Mei 2009

Megawati Soekarnoputri

Prabowo Subianto (keduanya tandatangan di atas materai Rp 6.000 (kem)

Sumber naskah : http://pemilu.okezone.com/read/2014/03/18/568/956642/ini-isi-perjanjian-batu-tulis-antara-megawati-dengan-prabowo

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

Iklan

POLITIK: Mereka Tidak Layak Nyapres

FACEBOOK-PolitikMerekaTidakLayakNyapres

DEMOKRASI? Katanya, demokrasi yang baik adalah demokrasi langsung, yaitu capres/caleg dipilih langsung oleh rakyat. Masalahnya adalah, demokrasi langsung tidak didukung kualitas capres/caleg dan kualitas pemilih. Bahkan boleh dikatakan 50% pemilih hanya lulusan SD atau SD tidak tamat. Boleh jadi, 70% yang datang ke TPS adalah orang-orang yang tidak faham, belum paham atau bahkan sok paham politik. Apalagi, sistem politik Indonesia juga masih abal-abal sehingga juga boleh dikatakan hanya menghasilkan capres/caleg abal-abal juga. Selama ini parpol gagal menyeleksi capres/calegnya sehingga dari sudut psikologi-politik yang muncul hanya capres/caleg yang tergolong “haram” untuk dipilih.

Sistem demokrasi yang abal-abal

Belum mendukung karena 50% pemilih hanya berpendidikan SD atau tidak lulus SD. Bahkan 70% pemilih yang datang ke TPS tergolong pemilih yang belum paham/tidak paham/sok paham politik.

Capres dan caleg yang abal-abal

Parpol telah gagal memunculkan capres/caleg yang berkualitas karena proses seleksinya memang tidak berdasarkan kualitas.

Sistem politik yang abal-abal

Sistem politik yang serba uang dan mahal membuat para poitisi yang terpilih cenderung menjadi koruptor, calo proyek, penggarong uang APBN dan memanipulasi uang rakyat.

Tak layak nyapres dan capres yang tidak layak

Dari sudut psikologi-politik, mereka tidak layak nyapres dan capres yang tidak layak

Minimal ada 16 nama politisi yang tak layak nyapres atau capres yang tak layak.

Yaitu: (1).Prabowo Subianto,(2).Rhoma Irama, (3).ARB,(4).Megawati, (5).Pramono Edhie Wibowo, (6).Wiranto,(7). Dahlan Iskan, (8).Jusuf Kalla,(9).Hatta Radjasa,(10).Hidayat Nur Wahid,(11).Yusril Ihza Mahendra(12).Gita Wirjawan(13).Marzuki Alie,(14).Suryadharma Ali,(15).Ahmad Heryawan(16). Sri  Mulyani Indrawati

Analisa singkat psikologi-politik

Ad.(1).Prabowo Subianto

Terlepas terlibat atau tidak, kasus-kasus penculikan mahasiswa dan pelanggaram HAM di masa lalu membuat sebagian bangsa Indonesia “curiga”, “kurang percaya” terhadap niat baik Prabowo untuk jadi capres. Ada hubungannya atau tidak, masyarakat akan berkata, mengelola perusahaan pribadinya saja rugi Rp 14,3 triliun, apalagi kalau mengelola APBN yang merupakan uang rakyat. Apalagi mengelola bangsa dan negara.

Ad.(2).Rhoma Irama

Ada logika yang salah. Seolah-olah kalau Rhoma Itama sebagai penyanyi dangdut sangat banyak penggemarnya, otomatis para penggemarnya akan memilihnya. Sebuah logika yang salah karena tidak ada hubungannya yang relevan. Masyarakat menilai Rhoma Irama sebagai Raja Dangdut, tapi tidak mencerminkan karakter seorang negarawan. Sosok da’I dan penyanyi dangdut lebih melekat di ingatan masyarakat. Penampilan seorang negarawan tidak dimilikinya.

Ad.(3).ARB

Masyarakat luas masih ingat trauma kasus  lumpur Lapindo. Daktor ini mengurangi rasa simpati masyarakat ke ARB. Apalagi ARB memiliki perusahaan-perusahaan yang konon terlilit utang hingga puluhan triliun rupiah. Kalau mengelola perusahaan saja bangkrut, apalagi mengelola bangsa dan negara serta uang rakyat yang ada di APBN.

Ad.(4).Megawati

Megawati memang kharismatik. Maklum, ayahnya seorang presiden dan negarawan yang hemat. Tapi, Megawati jadi presiden karena faktor “kecelakaan politik”, yaitu menggantikan Gus Dur yang saat itu dilengserkan. Selama menjadi presidenpun belum ada prestasinya yang signifikan. Bahkan kekayaan gas di Blok Tangguh ,Papua, dijual ke China dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Hal ini membawa kesan Megawati gampang dibohongi orang-orang di sekitarnya. Walaupun katanya pro “wong cilik”, namun tidak ada konsep yang jelas soal itu. Belum ada andil yang signifikan terhadap bangsa dan negara.

Ad.(5).Pramono Edhie Wibowo

Namanya saja baru muncul. Banyak yang tidak kenal. Kebetulan saja dia adik iparnya SBY. Maka orangpun akan mengambil kesimpulan, PEW nyapres hanya dengan tujuan melindungi kepentingan-kepentingan keluarga Cikeas jika ia terpilih sebagai presiden. Tidak ada gagasan tentang kepentingan bangsa dan negara dalam arti yang sesungguhnya.

Ad.(6).Wiranto

Masih kuat kesan pelanggaran HAM di “era” Wiranto. Walaupun tidak ada bukti-bukti hukum Wiranto terlibat pelanggaran HAM, terutama kasus Mei, namun masyarakat tetap punya rasa curiga yang besar terhadap Wiranto. Sosok yang berkali-kali gagal nyapres. Suaranya sedikit. Bukti tak dapat dukungan dari bangsa dan negara.

Ad.(7). Dahlan Iskan

Pribadi “urak’an”. Marah-marah di jalan tol. Menghentikan mobil listrik dengan cara menabrak tebing. Mengelola BUMN PLN hingga merugi Rp 37 triliun. Tidak ada prestasi di bidang kelistrikan yang patut dibanggakan. Apalagi, prestasinya di bidang BUMN juga tidak signifikan. Boleh dikatakan kurang merakyat.

Ad.(8).Jusuf Kalla

Memang pernah jadi wakil presiden. Tapi tampaknya kurang faham administrasi negara sehingga pernah mengeluarkan SK Wapres, sebuah kesalahan politik yang menggelikan. Gagasan gas Elpiji 3 kg juga telah menelan banyak korban di kalangan masyarakat miskin. Terlalu cepat mengambil keputusan sehingga berpotensi ada resiko melakukan kesalahan. Ucapannya yang pro mobil murah mencerminkan JK hanya memikirkan kepentingan bisnis, tidak demi kepentingan bangsa dan negara.

Ad.(9).Hatta Radjasa

Sarjana teknik yang jadi menko perekonomian. Tidak ada kompetensi. Tak ada kemajuan yang berarti di bidang perekonomian. Tak ada usaha untuk menghemat keuangan APBN. Tak ada usaha untuk mengurangi utang luar negeri. Tak ada usaha untuk mengurangi berbagai impor. Tak ada usaha untuk memprioritaskan pembangunan infra struktur. Kurang merakyat. Kurang terkenal. Prestasinya tidak jelas.

Ad.(10).Hidayat Nur Wahid

Apa kelebihannya?Tidak ada yang tahu. Bahkan ketika terjadi kasus korupsi/suap impor sapi, langsung menuding ada konspirasi politik Zionisme, tanpa bisa membuktikan kebenaran ucapannya. Tentunya bukan seorang negarawan kalau bicara tidak didukung pembuktian. Hanya bisa menuduh. Tidak layak menjadi capres.

Ad.(11).Yusril Ihza Mahendra

Soal hukum, YIM memang tergolong pakar. Soal tampang, mungkin cukup gantenglah.  Prestasi juga lumayan. Cuma bagaimana pandangan politiknya? Sayang, PBB (Partai Bulan Bintang) pimpinannya kabarnya punya misi anti Pancasila dan ingin mengganti Pancasila (bisa dicari di internet). Tentu, sikap anti-Pancasila bukanlah sikap seorang negarawan.

Ad.(12).Gita Wirjawan

Sosok yang tampan. Ingin mengulangi kesuksesan SBY yang juga jual tapang pada Pemilu 2004? Prestasinya sebagai menter perdagangan belum ada yang signifikan. Terkesan America-oriented. Terkesan kurang nasionalis. Lebih cocok jadi pengusaha daripada sebagai politisi. Orangpun boleh curiga, dia nyapres karena ada kepentingan bisnis. Kurang merakyat. Pemahamannya tentang bangsa dan negara diragukan.

Ad.(13).Marzuki Alie

Pribadi yang banyak cakap. Sering tanggapannya kurang merakyat. Nada bicaranya sinis. Dari partai penguasa. Kurang objektif melihat masalah. Figurnya sebagai capres kurang meyakinkan. Pernah tersangkut kasus pidana yang entah kenapa kemudian dihentikan. Kejujurannya masih diragukan oleh banyak orang. Bahkan kemampuannya untuk mengelola bangsa dan negara kurang meyakinkan.

Ad.(14).Suryadharma Ali

Pribadi opportunities. Bagi partainya, siapapun yang jadi presiden, tidak masalah. Yang penting kadr partainya dapat jatah sebagai menteri. Artinya, warna politiknya hanya mencari kesempatan yang menguntungkan pribadi-pribadi orang-orang politiknya. Selalu mengatakan setuju terhadap semua kebijakan rezim yang sedang berkuasa. Sikapnya yang pro rakyat tidak kelihatan.

Ad.(15).Ahmad Heryawan

Terpilih sebagai Gubernur Jabar dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Lemenangannya sebagai gubernur diragukan banyak pihak. Ada dugaan tersangkut kasus di Bank Jabar Banten  dan kasus-kasus lain. Kurang merakyat. Tidak ada prestasi yang menonjol.

Ad.(16). Sri  Mulyani Indrawati

Memang pandai di bidangnya, tapi tidak ada bukti pandai di bidang politik apalagi politik kenegaraan. Namanya berkonotasi negatif dengan adanya kasus Bank Century, terlepas terlibat atau tidak, terlibat bersalah atau tidak. Tak punya karir politik, apalagi yang menonjol. Kurang bergaul dengan masyarakat luas.

Kesimpulan

Mereka yang tercatat dia atas No.1 sampai dengan No.16 mempunyai persamaan, yaitu tidak layak sebagai “capres”, karena mereka bukan “negarawan”.

Baca:

“Syarat Mutlak Menjadi Presiden Yaitu Harus Seorang Negarawan”
https://partaigolput.wordpress.com/2014/02/08/politik-apa-sih-negarawan-itu-syarat-mutlak-menjadi-presiden-yaitu-harus-seorang-negarawan/

Sumber  foto: Dari berbagai sumber

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

POLITIK: Komentar -Komentar Lucu Yang Menolak Pencapresan Jokowi

FACEBOOK-PolitikKomentarKomentarLucuYangMenolakPencapresaanJokowi

PRO kontra pencapresan Jokowi itu biasa-biasa saja. Setiap warganegara berhak mengemukakan pendapatnya masing-masing dan dijamin undang-undang, sejauh komentarnya tidak melanggar peraturan-perundang—undangan dan tidak bernuansa SARA serta menjunjung tinggi etika dan norma-norma. Justru, dengan adanya pro kontra bisa menambah wawasan berpikir para pembacanya.

Namun berdasarkan pengamatan penulis, 99% komentar yang menolak pencapresan Jokowi banyak yang tidak disertai alasan atau argumentasi dan bahkan terkesan mengada-ada, tidak faktual, tidak realistis bahkan beberapa di antaranya merupakan komentar –komentar yang lucu.

Beberapa komentar tersebut antara lain:

1.”Megawati tidak mungkin akan mencapreskan Jokowi, baik pada Pemilu 2014 maupun Pemilu 2014”

(Komentar yang membingungkan, sebab tidak didukung argumentasi atau penalaran yang rasional. Lucu, sebab komentarnya tidak didukung argumentasi).

2.”Jokowi nyapres berarti Jokowi mengingkari janjinya seperti yang diucapkan saat kampanye cagub DKI Jakarta”

( Janji Jokowi adalah janji politik dan di dalam politik bisa saja janjinya didelegasikan atau dilaksanakan yang mewakilinya, dalam hal ini Basuki TP apabila menjadi Gubernur DKI jakarta nantinya. Lucu, soalnya ada kesan janji politik itu tidak boleh didelegasikan)

3.”Mengurus Jakarta saja belum selesai kok akan mengurus Indonesia”
(Kalau Jokowi menjadi presiden, tentunya mengurus semua daerah yang ada di Indonesia, termasuk mengurus DKI Jakarta, paling tidak dalam hal dana maupun dukungan politik. Lucu, sudah banyak yang dikerjakan Jokowi, tapi tidak diketahui dan tidak diakuinya)

4.”Masih banyak gubernur yang lebih berprestasi daripada Jokowi, kenapa harus Jokowi yang belum punya prestasi apa-apa yang dicapreskan?”

(Untuk menjadi capres unsur terpenting adalah faktor tingginya elektabilitas. Walaupun mungkin ada gubernur lain yang punya prestasi banyak, tapi kalau elektabilitasnya rendah, tentu orang yang faham ilmu politik tak akan mencapreskannya. Lucu, wong gubernur/walikota lain tidak ada yang nyapres kok dimasukkan dalam kategori capres)

5.”Jokowi namanya terkenal kan karena PDI-P punya banyak uang untuk membayar lembaga-lembaga survei untuk mempopulerkan Jokowi”

(Komentar yang tidak didukung fakta atau bukti, berdasarkan suudzon dan curiga saja, bisa dikategorikan sebagai fitnah. Lucu, karena tidak melihat capres-capres lain yang tiap haari memasaang iklan di TV selama berbulan-bulan).

6.”Jokowi itu kurus. Jadi gubernur aja nggak ada potongan, apalagi jadi presiden”.

(Komentar yang lucu. Memangnya kalau jadi gubernur atau presiden harus gemuk? Kalau kurus tidak pantas? Dasar logikanya bagaimana? Dasar hukumnya apa? Sebuah komentar yang pasti ditulis atau diucapkan orang yang belum faham politik. Lucu, ukuran tubuh kok dijadikan ukuran atau parameter atau syarat untuk menjadi capres).

7.”PDI-P punya dana besar sehingga mampu mempopulerkan Jokowi”
(Kalau dana besar, pastilah Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto juaranya. Mereka mampu pasang iklan berbulan-bulan sepanjang hari. Sedangkan Jokowi tidak pernah diiklankan. Dicapreskanpun belum —saat artikel ini dibuat— Lucu,padahal capres-capres lain ada yang punya dana jauh lebih besar)

8.”Pastilah, di belakang Jokowi ada banyak konglomerat hitam yang mendukungnya”

(Komentar yang tidak berdasar dan tidak didukung bukti-bukti. Hanya berdasarkan perkiraan—perkiraan yang tidak ada nilai kebenarannya. Kalau memang ada, siapa nama-nama konglomerat itu dan dalam bentuk apa buktinya? Lucu, bisa menduga ada konglomerat tapi tidak bisa menyebutkan nama-nama konglomeratnya)

9.”Belum tentu Jokowi mau dicapreskan”

(Bagi yang faham bahasa politik tentu bisa menterjemahkan ucapan Jokowi “Tanyakan saja sama Bu Megawati”. Kalimat politis-diplomatis. Kalau Jokowi bilang “Saya kan sedang sibuk mengurusi  ini-itu ke sana kemari”, itu merupakan ucapan Jokowi sebagai gubernur, bukan sebagai politisi. Sebagai politisi, tentu Jokowi siap mengemban tugas dicapreskan oleh PDIP/Megawati. Bahasa Jokowi sebagai gubernur dan sebagai politisi harus dibedakan. Lucu, kalau belum tentu kan artinya bisa ya dan bisa tidak).

10.”Memang, tidak ada undang-undang yang melarang Jokowi jadi capres. Tapi dari sisi etika, Jokowi akan dinilai tidak etis karena belum menyeleasikan tugasnya sebagai gubernur, sudah langsung menjadi capres”

(Etika? Etika politik yang benar selalu memprioritaskan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan yang lebih sempit. Jokowi sebagai capres tentu akan mengurusi negara, bukan mengurus satu povinsi saja. Dan kalau Jokowi memberikan alasan-alasannya ke warga DKI jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, pastilah sebagian besar akan menyambutnya dengan baik. Lucu, etika politik kok dihubungkan dengan maasa jaabatan. Kalau mengundurkan diri secara baik-baik dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentunya itu perilaku yang etis).

Dan masih banyak komentar-komentar yang penulis terima, baik dari blog, portal, e-mail, SMS maupun lewat Facebook. Sebagian komentar mencerminkan ketidakfahaman mereka terhadap dunia politik yang sesungguhnya. Soal apakah nanti Jokowi jadi atau tidak jadi dicapreskan atau soal terpilih atau tidak terpilih sebagai presiden, itu masalah lain. Di dalam dunia politik selalu banyak faktor X yang kadang-kadang sulit diperhitungkan sebab politik itu sifatnya sangat dinamis.

Ciri-ciri komentar yang baik:

-Ada argumentasi yang berwawasan luas

-Sesuai format logika yang baku

-Fokus, faktual, realistis,rasional dan objektif

-Tidak apriori atau suudzon

-Merupakan hasil sebuah analisa

Meskipun demikian, semua komentar layak dihargai walaupun belum memenuhi syarat-syarat komentar yang baik.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku

Sejak 1973