• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: 99% Capres Dan Caleg Berpotensi Jadi Maling Uang Rakyat

POLITIK-99PersenCapresCalegBerpotensiMenjadiMalingUangRakyat

SISTEM politik Indonesia boleh dikatakan belum profesional. Masih abal-abal. Mulai dari syarat-syarat menjadi capres, cagub, cabup, cawali, caleg yang telalu mudah, syarat mendirikan parpol yang terlalu mudah, koalisi parpol lebih dari 50%, sistem pemilu/pemilukada yang sangat rawan disusupi orang-orang bayaran untuk memenangkan calon pemimpin atau caleg tertentu, hingga ke berbagai instansi politik seperti KPU, Bawaslu maupun MK . Semua bisa disusupi orang-orang politik dari parpol tertentu.

Demokrasi wani piro

Apalagi ditambah dengan demokrasi wani piro. Semuanya serba uang. Ingin jadi caleg, bayar. Ingin jadi cawali, cabup, cagub, capres harus punya modal. Maka para calon politisipun mencari uang dengan segala cara. Mulai dari menjual harta bendanya hingga utang kesana-kemari hanya dengan tujuan mendapatkan kekuasaan.

Motivasi berpolitik yang rendah

Sebagian besar motivasi dari politisi telah berubah dengan radikal. Tidak lagi serius berjuang demi bangsa dan negara, tetapi semata-mata ingin menang, berkuasa, mendapatkan proyek besar, memperkaya diri sendiri dan mempertahankan kekuasaannya untuk periode berikutnya.

Harus balik modal

Karena biaya politik yang tinggi, mulai dari ratusan juta hingga triliunan rupiah, maka pastilah semua politisi berpikir untuk balik modal. Omong kosong kalau ada yang mengatakan tidak ingin balik modal. Politisi yang mengatakan tidak ingin balik modal akan dianggap sbagai politisi bodoh. Maka hampir dipastikan 99% capres dan caleg punya keinginan agar bisa kembali modal.

Harus mendapatkan keuntungan

Balik modal saja tidaklah cukup. Pasti ada keinginan atau motivasi untuk memperkaya diri. Bisa dengan cara mendapatkan proyek-proyek besar. Bahkan kalau kepepet mencari uang dengan segala cara termasuk pemborosan anggaran, cari alasan studi banding ke luar negeri, memanipulasi dana ini dana itu dan jika perlu melakukan korupsi secara besar-besaran. Bahkan jika perlu korupsi berjamaah.

Kenapa harus korupsi?

Mereka korupsi tidak sekadar ingin balik modal, tetapi juga ingin kaya raya dengan cara mudah dan cepat. Ingin rumah mewah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, bunga deposito yang sangat besar, perhiasan emas intan berlian dalam jumlah banyak. Boleh dikatakan tidak ada politisi yang ingin rugi atau jadi kere. Pola pikir dan gaya hidup hedonisme telah meracubi logika dan kehidupan mereka.

Bukankah mereka sudah disumpah?

Bagi mereka sumpah merupakan acara seremonial saja. Basa-basi saja. Soal sanksi hukuman selama masih hidup atau sanksi di akherat, baginya masih abstrak. Itu urusan nanti. Yang penting begitu ada kesempatan korupsi, ya korupsilah.

Ritual agama hanya basa-basi saja

Bukankah mereka rajin beribadah? Ya, iyalah. Tapi bagi mereka, ibadah hanya ritual basa-basi saja. Mereka beribadah hanya fisiknya saja, sedangkan rohaninya tidak beribadah. Mereka adalah orang-orang yang beriman tipis.

Dosa bisa dihapus,kok.

Walaupun mereka tahu korupsi itu dosa, tapi mereka punya anggapan, kalau mereka puasa pada bulan Ramadhan, maka semua dosa-dosanya akan diampuni Tuhan. Apalagi kalau sudah tua nanti, mereka percaya kalau melakukan tobat Nasuha, pastilah semua dosanya akan diampuni Tuhan. Apalagi kalau naik haji, mereka yakin akan masuk sorga. Mereka lupa atau tidak tahu bahwa bertobat itu ada syaratnya, yaitu harus mengembalikan semua hasil korupsinya sesuai dengan nilai sekarang ditambah menjalani hukuman sepenuhnya (tanpa menyuap agar dapat remisi besar atau pengurangan hukuman).

Semangat pro rakyat hanya awalnya saja

Idealisme pro rakyat hanya awalnya saja. Bahkan terkesan hanya basa-basi saja. Yang demi rakyatlah. Demi kersejahteraan rakyatlah.  Sembako murahlah. Pendidikan gratis hingga sarjanalah. Perbaikan jalanlah. Membela petani dan buruhlah. Sejuta idealisme dan janji-janji awal, akhirnya terlupakan karena ada target untuk kembali modal dan memperkaya diri sendiri. Akhirnya idealisme memperjuangkan bangsa dan negara merupakan prioritas ke 999 atau terakhir. Itupun kalau ingat.

Tidak berkualitas

Boleh dikatakan 99% hasil politisi yang terpilih tidak berkualitas. Target pembuatan undang-undang tidak pernah tercapai, hanya sekitar 20% dari target. Anggaran rutin selalu lebih besar daripada anggaran pembangunan. Jumlah utang pemerintah bertambah terus danbukannya berkurang. Pemborosan di berbagai bidang. Pembangunan infra struktur kedodoran.

Capres dan caleg yang tidak profesional

Beberapa capres tergolong tidak profesional. Capres A, mengelola BUMN saja rugi Rp 37 triliun. Capres B, perusahaan-perusaahaannya terlilit utang Rp 78 triliun. Capres C, mengelola perusahaan pribadinya saja terlilit utang Rp 14, 3 triliun. Kalau mengelola perusahaan saja terlilit utang, apalagi mengelola negara : bisa bangkrut! Apalagi caleg. Terlalu mudah jadi caleg. Artis boleh, tukang tambal ban boleh, tukang sol sepatu boleh, mantan pelacurpun boleh. Tidak ada syarat-syarat ketat untuk menjadi politisi. Syarat-syaratnya lebih menitikberatkan syarat-syarat administrasi dan kesehatan. Tidak menitikberatkan syarat-syarat tentang kualitas politisi. Hasilnya adalah politisi-politisi abal-abal.

Korupsi akan semakin merajalela

Hasil pemilu 2014 pastilah akan lebih banyak menghasilkan calon-calon koruptor, sebab persaingannya sangat ketat dan butuh modal politik yang sangat besar. Apalagi, mereka semakin lama akan semakin tahu caranya menjadi koruptor yang profesional. Antara lain dengan cara korupsi berjamaah, menghilangkan barang bukti, memanipulasi barang bukti dan cara-cara lain yang sulit dideteksi oleh PPATK maupun KPK. Artinya, virus korupsi akan berkembang biak dengan lebih luas. Bahkan boleh dikatakan 99% (99% = pengganti kata “sangat banyak”) capres dan caleg berpotensi menjadi koruptor alias maling uang rakyat.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

Iklan

POLITIK: Lemsaneg Bisa Menjadi Alat Legitimasi Pemilu Yang Curang

FACEBOOK-PolitikLemsanegBisaMenjadiAlatLegitimasiPemiluYangCurang-laskarinformasicom

LEMSANEG atau Lembaga Sandi Negara adalah merupakan lembaga yang bertanggungjawab langsung ke presiden. Tugas pokoknya adalah pengamanan informasi rahasia negara. Yang temasuk kategori rahasia negara di antarannya informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara, intelijen, hubungan luar negeri, dan ketahanan ekonomi nasional. Untuk yang berkaitan dengan hubungan luar negeri misalnya, informasi hubungan luar negeri apa yang masuk kategori rahasia negara, tetap saja tidak jelas. Apakah data-data pemilu yang akan diamankan juga termasuk rahasia negara?

Tanpa persetujuan semua kontestan

Kerjasama atau MoU antara KPU dan Lemsaneg merupakan hal yang bersifat sepihak. Sebelumnya tidak pernah diinformasikan kepada semua kontestan pemilu. Hal ini bisa dilihat dari adanya penolakan minimal dua parpol, yaitu PDI-P dan Partai Nasdem. Kedua parpol ini mengusulkan agar Lemsaneg kembali ke tupoksi yang sebenarnya.

Mengamankan data yang bagaimana?

Tugas Lemsaneg dalam Pemilu 2014 juga masih samar-samar. Kabarnya akan mengamankan data-data pemilu. Secara teori, lembaga ini akan mengubah data-data tertulis menjadi data-data digital yang terenkrpsi. Tujuannya melindungi berkas dari akses pihak-pihak yang tidak berhak.

Pernyataan-pernyataan yang meragukan

Pernyataan yang mengatakan bahwa Lemsaneg tidak akan melaporkan data-data pemilu ke presiden dan pernyataan bahwa Lemsaneg tidak akan menguntungkan Partai Demokrat justru menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan kepada masyarakat. Bahkan pernyataan-pernyataan itu tidak ada jaminannya.

Kecurigaan masyarakat

Kehadiran Lemsaneg memang bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan itu sah-sah saja. Banyak pertanyaan yang muncul, antara lain bagaimana cara kerja Lemsaneg mengamankan data? Apakah sesudah data kertas disalin dalam bentuk enkripsi lantas data kertas dimusnahkan? Apakah prosesnya hanya Lemsaneg saja yang boleh tahu? Apakah hasil kerja Lemsaneg bisa diaudit atau diverifikasi oleh semua kontestan? Apakah Lemsaneg akan mengklaim data-data yang dihasilkan merupakan satu-satunya yang sah dan harus dipercaya?  Apakah Lemsaneg satu-satunya lembaga yang boleh mengamankan data pemilu? Dan masih banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum mendapatkan jawaban yang jelas dan memuaskan. Bahkan, ngotonya kerjasama KPU dan Lemsaneg benar-benar bisa menimbulkan kecurigaan besar.

Mengamankan data?

Apakah yang dimaksud mengamankan data? Apakah input data dari data resmi berupa kertas hasilnya dijamin sama dengan output data dalam bentuk enkripsi yang kemudian akan diproses lagi dalam bentuk numerik? Apakah data kertas hanya boleh dipegang dan dikuasai Lemsaneg? Sesudah itu apakah data kertas akan dimusnahkan?

Data pemilu bukan rahasia negara

Apakah data pemilu merupakan rahasia negara sehingga kecurangan pemilu juga harus dirahasiakan? Data pemilu antara lain meliputi DPT, jumlah TPS, jumlah perolehan suara masing-masing parpol, caleg, DPD, capres-cawapres dandata lainnya, bukanlah data rahasia. Justru, merupakan data-data yang harus diumumkan secara transparan dan diketahui publik. Karena bukan rahasia, apalagi rahasia negara, buat apa Lemsaneg dilibatkan?

Bisa memprotek pastilah bisa merekayasa

Logikanya sederhana saja. Kalau Lemsaneg bisa memprotek data, maka konsekuensinya juga bisa mengolah data, merekayasa data atau memanipulasi data demi kemenangan parpol dan capres tertentu. Apalagi, mereka yang ada di dalam Lemsaneg adalah manusia biasa. Bukan malaikat. Apalagi menyangkut kegiatan berpolitik.

Mengganggu demokrasi

Keterlibatan Lemsaneg dalam pemilu jelas mengganggu demokrasi karena lembaga tersebut akan terkesan otoriter dan satu-satunya yang menentukan. Kecuali kalau ada lembaga lain yang diperbolehkan melakukan perhitungan data secara manual maupun secara teknologi informasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Hal iini harus dimungkinkan dalam alam yang demokratis.

Lemsaneg bisa saja curang

Karena Lemsabeg bisa memprotek data, tentunya juga bisa merekayasa data, maka secara logis lembaga ini juga bisa melakukan kecurangan sesuai dengan pesan dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasan untuk itu. Kemungkinan itu sangat terbuka apalagi kalau lembaga tersebut bersifat tertutup dan tidak boleh dikontrol pihak lain.

Yang seharusnya dilakukan Lemsaneg

Lemsaneg seharusnya tidak berperanan sebagai pengaman data-data pemilu dan hasil pemilu yang tidak boleh dibantah tetapi justru harus mampu menunjukkan adanya kecurangan-kecurangan Pemilu 2014 yang bisa dibuktikan secara telak di hadapan para kontestan. Lemsaneg seharusnya juga mampu mengumumkan perolehan suara per-TPS (sekali lagi: per-TPS). Dan bukannya justru membela diri bahwa hasil data Lemsaneg adalah satu-satunya yang paling benar.

Lemsaneg bisa menjadi legitimasi kecurangan Pemilu 2014

Jika dugaan-dugaan di atas terjadi, maka bisa jadi Lemsaneg akan dijadikan alat legitimasi kecurangan Pemilu 2014. Apalagi kalau lembaga tersebut tidak mau diaudit secara terbuka.

Lemsaneg bisa menjadi legitimasi kecurangan

Jika dugaan-dugaan di atas terjadi, maka bisa jadi Lemsaneg akan dijadikan alat legitimasi kecurangan Pemilu 2014. Apalagi kalau lembaga tersebut tidak mau diaudit secara terbuka.

Sumber gambar: laskarinformasi.com

Hariyanto Imadha

Penulis kritik pencerahan

Sejak 1973

POLITIK: Umat Islam Yang Anti Pancasila Adalah Korban Brainwashing

FACEBOOK-PolitikUmatIslamYangAntiPancasila

PANCASILA adalah harga mati, sebab Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun yang sila pertama jelas merupakan sila yang menjunjung tinggi faham-faham Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila juga melindungi agama-agama berdasarkan wahyu maupun agama-agama yang digolongkan sebagai agama rasionalis. Bahkan, Pancasila juga memberikan kebebasan untuk beribadah bagi semua umat beragama, terutama umat Islam. Jadi, rasanya aneh kalau ada umat Islam yang punya faham yang bersifat memusuhi Pancasila dan ingin menggantikannya dengan faham Khilafahisme.

Apakah Khilafahisme itu?

Khilafahisme adalah faham yang mendoktrin sebagian umat Islam bahwa, negara yang ideal adalah negara yang berideoligikan Syariat Islam, Al Qur’an, berdasarkan hukum Islam dan dipimpin oleh seorang khilafah (pemimpin umat Islam) yang bijak dan adil berdasarkan syaraiat dan aqidah Islam. Semuanya baik, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Pada dasarnya, khilafahisme merupakan faham fasis, yaitu merupakan gerakan radikal yang ingin mengubah cara berpikir secepatnya dengan segala cara.

Logika agama adalah logika dogmatis

Logika agama adalah agama dogmatis. Artinya lebih banyak berdasarkan keyakinan daripada rasio. Artinya, apapun yang dikatakan ulama Islam (dalam hal ini ustadz,da’I,mubaliq dan semacamnya), harus dianggap benar, lebih benar, paling benar dan selalu benar sepanjang masa sampai hari Kiamat Qubro. Bahkan terkesan pendapat ulamanya tidak boleh dibantah.

Tiap ulama bisa berbeda pendapat

Walaupun Islam itu satu, namun dalam perkembangannya Islam bisa terbagi dalam sekitar 73 golongan di mana masing-masing ulama punya pendapat sendiri-sendiri yang mengandung perbedaan dibandingkan ulama lain-lainnya.

Khilafahisme sebagai bahan baku brainwashing

Bagi sekelompok umat Islam lainnya, khilafahisme dijadikan bahan untuk melakukan brainwashing, yaitu proses cuci otak supaya umat Islam tertentu cara berpikirnya berubah dari cara berpikir yang lama ke cara berpikir yang baru. Bisa positif bisa negatif tergantung tujuannya. Namun, khilafahisme di Indonesia jelas tidak sesuai dengan nafas faham Pancasilais

Proses brainwashing

Proses brainwashing terdiri dari brainwasher (pelaku brainwashing) yang kebanyakan para ulama, brainwashee (target brainwashing) dan proses brainwashing itu sendiri. Proses brainwashing bisa di mana saja : sekolah, kampus, ponpes, masjid, majelis taklim dan di mana saja. Teknik brainwashing bisa apa saja: persuasi, sugesti, indoktrinasi, ceramah agama, khotbah, tausiyah dan semacamnya.

Keyword brainwashing

Di dalam aktivitas brainwashing, ada kata atau kalimat yang terus berkali-kali diulangi dalam berbagai kesempatan.

Contoh:

-“Negara yang baik adalah negara yang berdasarkan agama wahyu, berdasarkan syariat Islam, berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Al Qur’an dan dipimpin oleh seorang khilafah, sebab khilafah adalah pilihan Tuhan. Bahwa sesungguhnya yang terbaik adalah segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Bukanberdasarkan ideologi dan hukum buatan manusia sebab manusia itu tidak sempurna”.

Kurang lebih seperti itu. Tentu banyak ragamnya. Walaupun mungkin tidak menyebut nama NII (Negara Islam Indonesia) dan walaupun mungkin tidak terang-terangan menyebut Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI itu buruk, namun brainwashing itu menggiring para brainwashee untuk mengambil kesimpulan sendiri. Untuk ulama yang vokal, tentu akan menyebut anti Pancasila,anti UUD 1945, anti Bhineka Tunggal Ika dan anti NKRI secara terang-terangan. Yang pasti, mereka menjual mimpi indah kepada sebagian umat Islam.

Tujuan brainwashing

Dalam artikel ini, tujuan brainwashing yaitu mengubah pola pikir sebagian umat Islam yang semula pro-Pancasila menjadi kontra-Pancasila, termasuk anti UUD 1945,Bhineka Tunggal Ika, NKRI, bentuk negara, bendera negara, lagu kebangsaan dan simbol-simbol kenegaraan lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan faham khilafahisme.

Member get member

Bagi komunitas parpol berazaskan Islam, di dalam rangka memperluas simpatisannya, selalu mengajarkan metode “member get member” (walaupun istilah ini tidak diucapkan), yaitu imbauan agar para simpatisan parpol tersebut mengajak umat Islam lainnya untuk menjadi simpatisan parpol tersebut dan untuk kemudian hari dijadikan kurban brainwashing berikutnya. Tujuannya adalah agar parpol tersebut punya anggota yang banyak di DPR dan dikemudian hari akan mengganti Pancasila, UUD 1945 dan lain-lainnya.

Khilafahisme membahayakan negara Indonesia

Faham khilafahisme yang jelas bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dan menggantikannya dengan bentuk negara yang baru. Tujuan akhirnya yaitu mengganti Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dan bahkan mengganti bentuk negara, simbol-simbol negara termasuk mengganti bendera, lagu kebangsaan dan mungkin juga nama Indonesia akan diganti. Mereka tentu punya target kapan itu akansegera diwujudkannya. Berhasilkah? Tidak semudah itu.

Kesimpulan

Apakah sebuah brainwashing baik atau buruk, tergantung tujuannya.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku politisi

Sejak 1973

POLITIK: Jayabaya Memprediksikan Indonesia Akan Menjadi Negara Federal

AKANKAH Indonesia tetap menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Menurut Jayabaya, jawabannya “tidak”! Jayabaya memprediksikan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi Negara Federal Republik Indonesia (NFRI).

Apa beda negara kesatuan dan negara federal?

Negara kesatuan adalah sebuah negara yang diperintah sebagai satu kesatuan. Kekuasaan politik pemerintah dalam negara kesatuan dapat dialihkan ke tingkat yang lebih rendah yang dipilih rakyat setempat, misalnya gubernur atau walikota, tapi pemerintah pusat memiliki hak untuk mencabut pejabat-pejabat tersebut.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesatuan)

Kesimpulan

Negara kesatuan yaitu sebuah negara sebagian besar kewenangannya ditentukan pemerintahan pusat dan terdiri dari beberapa provinsi yang seragam.

Federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Federasi)

Kesimpulan

Negara federal yaitu sebuah negara yang terdiri dari gabungan berbagai negara bagian dan mempunyai otonomi yang sangat luas dan bersifat mandiri.

Apa prediksi Jayabaya?

Jayabaya bukanlah seorang dukun. Bukan paranormal. Jayabaya adalah Raja dari Kerajaan Kadiri yang juga seorang pujangga, seorang sastrawan yang tergolong indigo. Indigo yaitu seseorang yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi. Sekaligus memiliki indera keenam (ESP atau extra sensory perception) yang mampu memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Salah satu prediksinya berbunyi:

“Negarane ambane saprawolon”

Artinya, Indonesia akan terdiri dari 8 (delapan) negara bagian atau menjadi negara federal.

Kenapa harus berbentuk negara federal?

Alasannya:

-Wilayah Indonesia terlalu luas

-Jumlah penduduk terlalu banyak

-Pemerintah pusat dianggap tidak mampu lagi mengurusi daerah

Sehingga bentuk negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) tidak cocok lagi. Juga adanya tuntutan dari hampir semua daerah untuk memiliki otonomi yang sangat luas.

Mana saya 8 (delapan) negara bagian itu

Menurut hasil analisa saya, delapan negara bagian itu yaitu:

1. NAD & Sumatera

2.DKI Jakarta & Jawa Barat

3.Jawa Tengah & Jawa Timur

4.Kalimantan

5.Sulawesi

6.Maluku

7.Papua dan sekitarnya

8.Bali,Lombok,NTT,NTB dan sekitarnya.

Akan terbentuk tiga wilayah religi

Berdasarkan analisa saya, saat itu terjadi gerakan-gerakan nasional yang menuntut adanya wilayah-wilayah religi. Maka terjadilah tiga wilayah religi

Wilayah Indonesia Barat

Ciri khas: Memberlakukan syariat Islam terdiri dari:

-NAD & Sumatera

-DKI Jakarta & Jawa Barat

Wilayah Indonesia Tengah

Ciri khas: Mayoritas muslim tetapi tidak memberlakukan syariat Islam secara resmi (wilayah moderat) terdiri dari:

-Jawa Tengah & Jawa Timur

-Kalimantan

-Sulawesi

Wilayah Indonesia Timur

Ciri khas: Mayoritas non-muslim dan maju pesat berkat bantuan negara-negara non-muslim terdiri dari:

-Maluku

-Papua dan sekitarnya

-Bali,Lombok,NTT,NTB dan sekitarnya.

Pemerintahan

Pusat pemerintahan: Di Kalimantan

Pusat bisnis : Di Jakarta

Kapan itu terjadi?

Saya memprediksikan itu terjadi pada 2045, yaitu 100 tahun sesudah Indonesia merdeka. Saat itu Negara Federal Republik Indonesia (NFRI) dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar berkualitas.NFRI merupakan penyempurnaan daripada RIS (Repuublik Indonesia Serikat) yang berdiri pada 27 Desember 1949 dan dibubarkan pada 17 Agustus 1950 karena mengalami kegagalan.

Benarkah itu akan terjadi?

Artikel ini merupakan hasil analisa prediksi Jayabaya. Sebagai sebuah prediksi, tentu bisa benar bisa tidak benar. Namun fakta bahwa Indonesia sekarang menedrapkan otonomi daerah, maka sangat masuk akal kalau suatu saat nantii Indonesia menjadi Negara Federal Republik Indonesia (NFRI) yang adil,makmur dan sejahtera berdasarkan UUD 1945 (yang sudah diamandemen),Pancasila,Bhineka Tunggal Ika dengan bendera tetap Merah Putih.

Sumber gambar: indonesia-tourism.com

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger

POLITIK: Andaikan Saya Menjadi Presiden

SUDAH 6 kali pemilu dan 3 kali pilkada saya golput. Sebab, belum ada politisi yang berkualitas menurut kriteria saya. Lagipula semua presiden gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan, 70% politisi adalah pembohong.

Andaikan saya menjadi presiden, maka 100 hari pertama yang saya lakukan yaitu:

1.Membentuk Dewan Pakar yang terdiri dari ketua semua organisasi profesi. Misalnya Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organisasi profesi lainnya.

Saya akan meminta bantuan mereka untuk membuat Sistem dan Prosedur.

Misalnya:

-Untuk ISEI, membuat Sistem Perekonomian Nasional Indonesia

-Untuk Persahi membuat Sistem Hukum Nasional Indonesia

-Untuk IDI membuat Sistem Kesehatan Nasional Indonesia

-Dll

Sistem-sistem lain

Sistem Politik Nasional Indonesia, Sistem Perpajakan Nasional Indonesia, Sistem Olahraga Nasional Indonesia, Sistem Perburuhan Nasional Indonesia,  dan berbagai sistem lainnya.

Sistem yang komprehensif

Seluruh gabungan sistem tersebut merupakan sistem yang komprehensif dan saling melengkapi

Uji coba

Tentu, semua sistem harus diuji coba. Hasilnya penyempurnaan sistem lebih lanjut.

Indonesia belum memiliki sistem yang komprehensif

Sampai hari ini tidak jelas apa nama sistem perekonomian Iindonesia. Tidak jelas apa nama sistem pertanian Indonesia. Tidak jelas bagaimana sistem perlindungan TKI di luar negeri. Tidak jelas bagaimana sistem perpolitikan Indonesia. Tidak jelas bagaimana sistem pengelolaan sumber daya alam. Dan, hampir semua biidang belum memiliki sistem. Andaikan ada, sistemnya belum sempurna.

Sistem yang sempurna

Sistem yang sempurna atau baik yaitu yang membuat manusia harus mengikuti sistem dan bukan sistem yang harus mengikuti manusia.

Logika sistem

1.Sistem yang baik akan menghasilkan output yang baik

2.Sistem yang baik tak mungkin menghasilkan output yang buruk

3.Sistem yang buruk akan menghasilkan output yang buruk

4.Sistem yang buruk tak mungkin menghasilkan output yang baik

Konsekuensi

Ada yang bilang, sistem yang buruk bisa saja menghasilkan output yang baik. Maka konsekuensinya, bikin saja sistem yang buruk sebanyak-banyaknya.

Kesalahan berlogika

Kalau ada yang mengatakan sistem bisa baik dan bisa tidak baik tergantung manusianya. Ini cara berlogika yang lemah. Sebab, sistem yang baik mengharuskan sedemikian rupa manusia mengikuti sistem dan bukan sistem yang mengikuti manusia.

Awam sistem

Orang yang bicaranya salah tentang sistem, ternyata adalah orang-orang yang awam tentang sistem. Celakanya,orang-orang yang demikian justru yang duduk di lembaga Trias Politika.

Indonesia akan maju pesat

Jika Indonesia memiliki sistem yang komprehensif atau TIS (Total Integrated Sistem), maka Indonesia akan mengalami kemajuan pesat di semua bidang.

Dan, saya sebagai presiden, maka saya akan bekerja sesuaii dengan sistem yang sudah teruji kehandalannya. Dengan demikian akan tercipta sistem pemerintahan yang jelas, jujur,adil,tegas dan cerdas serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sumber gambar: jmlhopetech.wordpress.com

Hariyanto Imadha

Mantan Konsultan Sistem dan Prosedur