• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Mereka Tidak Layak Nyapres

FACEBOOK-PolitikMerekaTidakLayakNyapres

DEMOKRASI? Katanya, demokrasi yang baik adalah demokrasi langsung, yaitu capres/caleg dipilih langsung oleh rakyat. Masalahnya adalah, demokrasi langsung tidak didukung kualitas capres/caleg dan kualitas pemilih. Bahkan boleh dikatakan 50% pemilih hanya lulusan SD atau SD tidak tamat. Boleh jadi, 70% yang datang ke TPS adalah orang-orang yang tidak faham, belum paham atau bahkan sok paham politik. Apalagi, sistem politik Indonesia juga masih abal-abal sehingga juga boleh dikatakan hanya menghasilkan capres/caleg abal-abal juga. Selama ini parpol gagal menyeleksi capres/calegnya sehingga dari sudut psikologi-politik yang muncul hanya capres/caleg yang tergolong “haram” untuk dipilih.

Sistem demokrasi yang abal-abal

Belum mendukung karena 50% pemilih hanya berpendidikan SD atau tidak lulus SD. Bahkan 70% pemilih yang datang ke TPS tergolong pemilih yang belum paham/tidak paham/sok paham politik.

Capres dan caleg yang abal-abal

Parpol telah gagal memunculkan capres/caleg yang berkualitas karena proses seleksinya memang tidak berdasarkan kualitas.

Sistem politik yang abal-abal

Sistem politik yang serba uang dan mahal membuat para poitisi yang terpilih cenderung menjadi koruptor, calo proyek, penggarong uang APBN dan memanipulasi uang rakyat.

Tak layak nyapres dan capres yang tidak layak

Dari sudut psikologi-politik, mereka tidak layak nyapres dan capres yang tidak layak

Minimal ada 16 nama politisi yang tak layak nyapres atau capres yang tak layak.

Yaitu: (1).Prabowo Subianto,(2).Rhoma Irama, (3).ARB,(4).Megawati, (5).Pramono Edhie Wibowo, (6).Wiranto,(7). Dahlan Iskan, (8).Jusuf Kalla,(9).Hatta Radjasa,(10).Hidayat Nur Wahid,(11).Yusril Ihza Mahendra(12).Gita Wirjawan(13).Marzuki Alie,(14).Suryadharma Ali,(15).Ahmad Heryawan(16). Sri  Mulyani Indrawati

Analisa singkat psikologi-politik

Ad.(1).Prabowo Subianto

Terlepas terlibat atau tidak, kasus-kasus penculikan mahasiswa dan pelanggaram HAM di masa lalu membuat sebagian bangsa Indonesia “curiga”, “kurang percaya” terhadap niat baik Prabowo untuk jadi capres. Ada hubungannya atau tidak, masyarakat akan berkata, mengelola perusahaan pribadinya saja rugi Rp 14,3 triliun, apalagi kalau mengelola APBN yang merupakan uang rakyat. Apalagi mengelola bangsa dan negara.

Ad.(2).Rhoma Irama

Ada logika yang salah. Seolah-olah kalau Rhoma Itama sebagai penyanyi dangdut sangat banyak penggemarnya, otomatis para penggemarnya akan memilihnya. Sebuah logika yang salah karena tidak ada hubungannya yang relevan. Masyarakat menilai Rhoma Irama sebagai Raja Dangdut, tapi tidak mencerminkan karakter seorang negarawan. Sosok da’I dan penyanyi dangdut lebih melekat di ingatan masyarakat. Penampilan seorang negarawan tidak dimilikinya.

Ad.(3).ARB

Masyarakat luas masih ingat trauma kasus  lumpur Lapindo. Daktor ini mengurangi rasa simpati masyarakat ke ARB. Apalagi ARB memiliki perusahaan-perusahaan yang konon terlilit utang hingga puluhan triliun rupiah. Kalau mengelola perusahaan saja bangkrut, apalagi mengelola bangsa dan negara serta uang rakyat yang ada di APBN.

Ad.(4).Megawati

Megawati memang kharismatik. Maklum, ayahnya seorang presiden dan negarawan yang hemat. Tapi, Megawati jadi presiden karena faktor “kecelakaan politik”, yaitu menggantikan Gus Dur yang saat itu dilengserkan. Selama menjadi presidenpun belum ada prestasinya yang signifikan. Bahkan kekayaan gas di Blok Tangguh ,Papua, dijual ke China dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Hal ini membawa kesan Megawati gampang dibohongi orang-orang di sekitarnya. Walaupun katanya pro “wong cilik”, namun tidak ada konsep yang jelas soal itu. Belum ada andil yang signifikan terhadap bangsa dan negara.

Ad.(5).Pramono Edhie Wibowo

Namanya saja baru muncul. Banyak yang tidak kenal. Kebetulan saja dia adik iparnya SBY. Maka orangpun akan mengambil kesimpulan, PEW nyapres hanya dengan tujuan melindungi kepentingan-kepentingan keluarga Cikeas jika ia terpilih sebagai presiden. Tidak ada gagasan tentang kepentingan bangsa dan negara dalam arti yang sesungguhnya.

Ad.(6).Wiranto

Masih kuat kesan pelanggaran HAM di “era” Wiranto. Walaupun tidak ada bukti-bukti hukum Wiranto terlibat pelanggaran HAM, terutama kasus Mei, namun masyarakat tetap punya rasa curiga yang besar terhadap Wiranto. Sosok yang berkali-kali gagal nyapres. Suaranya sedikit. Bukti tak dapat dukungan dari bangsa dan negara.

Ad.(7). Dahlan Iskan

Pribadi “urak’an”. Marah-marah di jalan tol. Menghentikan mobil listrik dengan cara menabrak tebing. Mengelola BUMN PLN hingga merugi Rp 37 triliun. Tidak ada prestasi di bidang kelistrikan yang patut dibanggakan. Apalagi, prestasinya di bidang BUMN juga tidak signifikan. Boleh dikatakan kurang merakyat.

Ad.(8).Jusuf Kalla

Memang pernah jadi wakil presiden. Tapi tampaknya kurang faham administrasi negara sehingga pernah mengeluarkan SK Wapres, sebuah kesalahan politik yang menggelikan. Gagasan gas Elpiji 3 kg juga telah menelan banyak korban di kalangan masyarakat miskin. Terlalu cepat mengambil keputusan sehingga berpotensi ada resiko melakukan kesalahan. Ucapannya yang pro mobil murah mencerminkan JK hanya memikirkan kepentingan bisnis, tidak demi kepentingan bangsa dan negara.

Ad.(9).Hatta Radjasa

Sarjana teknik yang jadi menko perekonomian. Tidak ada kompetensi. Tak ada kemajuan yang berarti di bidang perekonomian. Tak ada usaha untuk menghemat keuangan APBN. Tak ada usaha untuk mengurangi utang luar negeri. Tak ada usaha untuk mengurangi berbagai impor. Tak ada usaha untuk memprioritaskan pembangunan infra struktur. Kurang merakyat. Kurang terkenal. Prestasinya tidak jelas.

Ad.(10).Hidayat Nur Wahid

Apa kelebihannya?Tidak ada yang tahu. Bahkan ketika terjadi kasus korupsi/suap impor sapi, langsung menuding ada konspirasi politik Zionisme, tanpa bisa membuktikan kebenaran ucapannya. Tentunya bukan seorang negarawan kalau bicara tidak didukung pembuktian. Hanya bisa menuduh. Tidak layak menjadi capres.

Ad.(11).Yusril Ihza Mahendra

Soal hukum, YIM memang tergolong pakar. Soal tampang, mungkin cukup gantenglah.  Prestasi juga lumayan. Cuma bagaimana pandangan politiknya? Sayang, PBB (Partai Bulan Bintang) pimpinannya kabarnya punya misi anti Pancasila dan ingin mengganti Pancasila (bisa dicari di internet). Tentu, sikap anti-Pancasila bukanlah sikap seorang negarawan.

Ad.(12).Gita Wirjawan

Sosok yang tampan. Ingin mengulangi kesuksesan SBY yang juga jual tapang pada Pemilu 2004? Prestasinya sebagai menter perdagangan belum ada yang signifikan. Terkesan America-oriented. Terkesan kurang nasionalis. Lebih cocok jadi pengusaha daripada sebagai politisi. Orangpun boleh curiga, dia nyapres karena ada kepentingan bisnis. Kurang merakyat. Pemahamannya tentang bangsa dan negara diragukan.

Ad.(13).Marzuki Alie

Pribadi yang banyak cakap. Sering tanggapannya kurang merakyat. Nada bicaranya sinis. Dari partai penguasa. Kurang objektif melihat masalah. Figurnya sebagai capres kurang meyakinkan. Pernah tersangkut kasus pidana yang entah kenapa kemudian dihentikan. Kejujurannya masih diragukan oleh banyak orang. Bahkan kemampuannya untuk mengelola bangsa dan negara kurang meyakinkan.

Ad.(14).Suryadharma Ali

Pribadi opportunities. Bagi partainya, siapapun yang jadi presiden, tidak masalah. Yang penting kadr partainya dapat jatah sebagai menteri. Artinya, warna politiknya hanya mencari kesempatan yang menguntungkan pribadi-pribadi orang-orang politiknya. Selalu mengatakan setuju terhadap semua kebijakan rezim yang sedang berkuasa. Sikapnya yang pro rakyat tidak kelihatan.

Ad.(15).Ahmad Heryawan

Terpilih sebagai Gubernur Jabar dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Lemenangannya sebagai gubernur diragukan banyak pihak. Ada dugaan tersangkut kasus di Bank Jabar Banten  dan kasus-kasus lain. Kurang merakyat. Tidak ada prestasi yang menonjol.

Ad.(16). Sri  Mulyani Indrawati

Memang pandai di bidangnya, tapi tidak ada bukti pandai di bidang politik apalagi politik kenegaraan. Namanya berkonotasi negatif dengan adanya kasus Bank Century, terlepas terlibat atau tidak, terlibat bersalah atau tidak. Tak punya karir politik, apalagi yang menonjol. Kurang bergaul dengan masyarakat luas.

Kesimpulan

Mereka yang tercatat dia atas No.1 sampai dengan No.16 mempunyai persamaan, yaitu tidak layak sebagai “capres”, karena mereka bukan “negarawan”.

Baca:

“Syarat Mutlak Menjadi Presiden Yaitu Harus Seorang Negarawan”
https://partaigolput.wordpress.com/2014/02/08/politik-apa-sih-negarawan-itu-syarat-mutlak-menjadi-presiden-yaitu-harus-seorang-negarawan/

Sumber  foto: Dari berbagai sumber

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

Iklan

POLITIK: Korupsi Tanggung Jawab Mereka Yang Tidak Golput

FACEBOOK-PolitikKorupsiTanggungJawabMerekaYangTidakGolput

SISTEM ataupun desain politik di Indonesia boleh dikatakan belum profesional. Kualitasnya masih  setara tahi kucing. Mengurus DPT saja tidak becus. DPT kacau atau memang sengaja dikacaukan. Pelaksanaannya juga amburadul. Hasil pemilupun tidak bisa diaudit atau tidak boleh diaudit. Tranparansi boleh dikatakan tidak ada. Peluang kecurangan terbuka lebar mulau dari lembaga pemilu pusat hingga daerah. Terlalu banyak oknum penyelenggara pemilu yang rberpotensi rawan suap. Adanya pihak ketiga yang campur tangan secara diam-diam. Celakanya, 70% pemilih tergolong pemilih yang tidak faham politik. Apalagi, sekitar 50% pemilih hanya lulusan SD atau SD tidak tamat. Pencerahan dan pendidikan politik bagi masyarakat boleh dikatakan tidak ada. Jelas, selama ini pemilu maupun pilkada tergolong kegiatan yang masih amatiran.

Belum ada pencerahan dan pendidikan politik

Demokrasi langsung di Indonesia salah jalan. Belum ada program pencerahan dan pendidikan politik bagi masyarakat, langsung masyarakat dilibaatkan dalam pemilu ataupun pilkada langsung. Apalagi, sekitar 50% pemilih merupakan lulusan SD atau SD tidak tamat. Mereka yang berpendidikan S1, S2 dan S3 saja masih banyak yang awam politik. Jadi, betapa lucunya pemilu di Indonesia yang harus diiuti oleh 70% pemilih yang masih awam politik.

Memilih berdasarkan imu kira-kira

Konsekuensi dari kualitas pemilih yang rendah, maka merekapun memilih calon pemimpin maupun caleg hanya berdasarkan ilmu kira-kira. Mereka tidak faham track record politisi itu apa dan bagaimana cara menilainya. Mereka tidak tahu apa kriteria calon pemimpin dan caleg yang berkualitas. Akibatnya, mereka memilih hanya berdasarkan ilmu kira-kira saja.

Mudah terpengaruh

Dengan kondisi kualitas pemilih yang rendah, maka mereka sangat mudah terpengaruh. Mulai dari pengaruh uang (money politik), janji-janji sorga yang ujung-ujungnya janji gombal, terlalu percaya dengan hasil-hasil survei politik yang sebenarnya rekayasa dan bertujuan menggiring opini mereka, terpengaruh iklan-iklan di TV, radio, spanduk dan alat peraga lainnya. Percaya apa yang dikatakan pemimpin lokalnya (bupati, camat, lurah dan lain-lain). Mengikuti apa saja yang dikatakan guru agamanya seolah-olah apa yang dikatakan guru agamanya tidak mungkin salah.

Mengira pemilu itu wajib

Sekitar 70% pemilihpun beranggapan bahwa memilih dalam pemilu adalah wajib. Padahal, memilih adalah hak. Hak artinya boleh memilih boleh tidak memilih. Masalahnya adalah, mereka tidak tahu bedanya pengertian wajib dan hak. Mereka datang ke TPS biasanya karena takut dikatakan golput seolah-olah golput itu buruk.

Takut fatwa haram golput

Kalau mendengar fatwa, maka rasio merekapun tidak digunakan. Mereka percaya begitu saja. Padahal,penyebab golput itu sangat banyak. Karena golput dikonotasikan negatif, maka merekapun takut melanggar fatwa haram golput. Seolah-olah kalau golput mereka akan masuk neraka. Sebuah logika yang sangat koplak.

Salah pilih

Karena ketidakfahaman mereka tentang politik,maka para pemilih akhirnya asal pilih. Akibatnya adalah, calon pemimpin dan caleg yang mereka pilih adalah figur-figur yang tidak berkualitas. Antara lain korupsi, menjual kekayaan alam ke kapitalis asing dengan harga murah, salah kelola APBN. Terjadilah macam-macam bencana. Antara lain bencana ekonomi, bencana hukum, bencana HAM, bencana perbankan dan bencana-bencana lain di berbagai sektor. Utang pemerintahpun tidak pernah berkurang secara signifikan, melainkan justru bertambah secara signifikan.

Korupsi tanggung jawab mereka yang tidak golput

Dengan demikian, karena 70% pemilih adalah pemilih yang tidak faham politik, tidak cerdas, tidak faham track record, tidak tahu kriteria kualitas, mudah terpengaruh uang, hasil survei, iklan dan janji, maka akhirnya mereka memilih hanya berdasarkan ilmu kira-kira saja. Mereka banyak salah pilihnya karena ternyata figur yang mereka pilih adalah figur koruptor. Korupsipun semakin merajalela di Indonesia. Jadi, mereka harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Mereka harus secara jujur mengakui bahwa mereka telah salah pilih.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku politik
Sejak 1973

POLITIK: Parpol Yang Tidak Mampu Membayar Saksi Adalah Parpol Kere

FACEBOOK-PolitikParpolYgTidakMampuMembayarSaksi

MENDIRIKAN parpol haruslah mempunya persiapan yang matang. Antara lain harus memilik pengurus, kantor atau sekretariat, SD/ART,ideologi, visi dan misi, mempunyai pandangan yang vioner, program kaderisasi, tahu jumlah penduduk, tahu jumlah provinsi kabupaten kota kecamatan dan desa. Tak kalah pentingnya adalah mempunyai cukup dana sebagai dana operasional mapun non operasional politik.

Apakah parpol itu?

Ada beberapa pengertian parpol.

Menurut Carl J. Friedrick:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan.

Menurut R. H. Soltau:

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang telah terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politk yang bertujuan memanfaatkan kekuasaan untuk memiliki dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum.

Menurut Sigmund Neumann:

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Menurut Mac Iver:

Partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD. (Sumber: http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html).

Dari beberapa definisi atau pengertan di atas, maka bisa ditarik beberapa unsur-unsur parpol.

Antara lain:

-Sekelompok manusia
-Organisasi yang stabil
-Tujuan memenangkan dan mempertahankan kekuasaan
-Kesatuan politik
-Kebijaksanaan umum
-Dukungan rakyat
-Persaingan
-Pandangan yang berbeda
-Sesuai konstitusi atau UUD 1945

Kelemahan definisi atau pengertian

Dari beberapa definisi atau pengertian di atas, ada yang terlupakan, yaitu:

-Pengurus
-Kantor sekretariat
-AD/ART
-Ideologi
-Visi dan misi
-Pandangan yang visioner
-Program  kerja
-Kaderisasi
-Tahu jumlah penduduk, tahu jumlah provinsi kabupaten kota kecamatan dan desa.
-Harus mempunyai cukup dana sebagai dana operasional mapun non operasional politik.

Harus mempunyai cukup dana sebagai dana operasional mapun non operasional politik.

Dana. Tanpa dana, semua parpol akan sulit untuk melakukan kegiatannya. Oleh karena itu siapa saja yang mendirikan parpol haruslah mempunyai modal yang cukup memadai. Dana parpo bisa diperoleh dari iuran anggota atau sumbangan  dari berbagai pihak baik individu maupun perusahaan sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dana harus cukup

Setiap parpol harus memiliki dana yang cukup. Jangan membebani APBN, sebab APBN harus memprioritaskan anggaran pembangunan. Apalagi kalau APBN masih dibebani utang yang luar biasa besar. Misalnya mempunyai total  utang hingga Rp 2.500 triliun yang melebihi APBN pe tahun. APBN yang dibebani dana-dana yan tidak produktif, akan menyebabkan negara akan selalu kekurangan dana pembangunan, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jangan ikut pemilu

Ada baiknya dibuat undang-undang yang salah satu pasalnya mengatakan, parpol yang tidak mempunyai ana yang cukup untuk membayar semua saksi di semua TPS, sebaiknya dilarang mengikuti pemilu. Jika tidak, maka akan bermunculan parpol-parpol modal dengkul yang semaakin lama akan semakin membebani APBN.

Parpol kere

Dengan demikian, parpol yang tak punya cukup membayar semua saksi di semua TPS bisa dikatakan sebagai Partai Kere. Bisanya hanya mengemis pemerintah agar didanai dari APBN. Kenapa? Sebab, APBN adalah bersumber dari uang rakyat. Seangkan parpol mempunyai tujuan, visi dan misi yang berbeda-beda. Hanya mementingkan golongannya sendiri. Tidak adil kalau dana dari rakyat digunakan untuk membiayai komunitas tertentu. Oleh karena itu, setiap parpol hukumnya wajib mempunyai modal . Jika tidak, maka tiap tahun akan bermunculan parpol-parpol kere yang akan semakin membeani APBN yang ujung-ujungnya juga semakin membebani rakyat.

 

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku politik
Sejak 1973

POLITIK: MoU KPU dengan Lemsaneg Tidak Perlu

FACEBOOK-PolitikMoUKPUDenganLemsanegTidakPerlu

PEMILU 2014 tinggal beberapa bulan lagi. Bamun sebagian masyarakat agak terkejut mendengar berita adanya MoU antara KPU dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) sebab kerjasama itu bukan atas usul rakyat. Melihat ngototnya pihak Lemsaneg dan pernyataan yang menyatakan hasil kerja Lemsaneg tidak akan dilaporkan ke presiden (SBY) dan tidak akan menguntungkan pihak PD (Partai Demokrat) justru mengundang tanya dan kecurigaan. Sebab, berdasarkan tupoksi, jelaslah semua hasil kerja Lemsaneg wajib dilaporkan ke presiden. Tidak ada jaminan jaminan Lemsaneg tidak akan melaporkannya ke presiden dan juga tidak ada jaminan tidak akan menguntungkan PD. Apalagi Lemsaneg bersifat tertutup dan tidak mungkin pihak manapun mengetahui  hasil kerja Lemsaneg yang sebenarnya terutama dalam kaitannya data-data hasil pemilu. Dengan kata lain, MoU tersebut sangat layak untuk dicurigai oleh para pemilih maupun para kontestan pemilu.

Umumkan Per-TPS

Ada cara lain yang lebih transparan dan dijamin kejujurannya. Yaitu, KPU mengumumkan hasil pemilu  se-Indonesia per-TPS dan dimuat di website KPU. Dengan jumlah TPS sekitar 400.000 TPS hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah sejauh data entry-nya dilakukan SDM yang kualitas dan kuantitasnya memadai. Misalnya: Hasil pemilu di DIY Yogyakarta TPS No.28 hasilnya sekian,  TSP No.5 sekian, TPS No.25 sekian dan seterusnya. Hasil pemilu di Kabupaten Tangerang di TPS No.1 sekian, TPS No.10 sekian dan seterusnya. Dengan demikian para pemilih bisa mencocokkan hasil pemilu di TPS tempat dia memilih dengan hasil yang diumumkan di website KPU. Misalnya Si A memilih di Kabupaten Cirebon TPS No.13, maka Si A bisa mencocokkannya di website KPU dengan menggunakan fasilitas “search” maupun dalam bentuk tabel per kabupaten/kota yang memuat rincian hasil pemilu per-TPS. Gagasan inipun bisa dilakukan oleh semua parpol kontestan pemilu, lembaga survei, relawan IT, LSM maupun lembaga independen lainnya.

Gagasan yang Mudah Direalisasikan

Gagasan ini sangat mudah dan programnyapun tidak sulit pembuatannya. Untuk proses data entry-nyapun tidak sulit. Sistem ini mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain, para pemilih bisa mencocokkan hasil di TPS dengan hasil yang dimuat di website KPU. Mudah mengontrolnya, jika ada ketidakcocokan bisa langsung diketahui dan dikoreksi. Sangat menjamin kejujuran dan keakuratan hasil pemilu. Sangat mudah diaudit. Tentunya, di samping hasil per-TPS, hasil per kabupaten/kota dan per provinsi juga harus diumumkan. Lebih sempurna lagi kalau diumumkan di website KPU dalam bentuk tabel yang memuat hasil per-TPS. Logikanya, dengan cara seperti itu, maka MoU antara KPU dengan Lemsaneg tidak diperlukan.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Fatwa Haram Golput yang Tidak Mencerdaskan

FACEBOOK-PolitikFatwaHaramGolputYangTidakMencerdaskan

GOLPUT haram”. Pokoknya, golput haram hukumnya. Tidak boleh ditawar. Terkesan fatwa tersebut  tidak memperdulikan situasi dan kondisi golput. Ada penyamarataan yang tidak berdasarkan pemikiran yang rasional. Celakanya, seringkali yang namanya fatwa itu diterima dan dipatuhi apa adanya tanpa proses analisa maupun pemikiran. Pokoknya fatwa dianggap selalu benar dan pasti benar. Padahal, dapat jadi fatwa haram golput bersifat “gebyah uyah” dan tidak mencerdaskan bangsa, terutama umat Islam.

Apakah golput itu?

Golput adalah sikap yang diambil para pemilih untuk tidak memilih atau memilih semuanya baik dengan alasan politis maupun nonpolitis.

Macam-macam alasan golput

Antara lain:

-Karena sakit

-Lupa

-Ada acara lain yang lebih penting (ada keluarga/family/kerabat yang meninggal)

-Dalam perjalanan

-Kesulitan transportasi (karena sedang di tempat jauh)

-Memprioritaskan mencari nafkah

-Percuma memilih karena hasilnya adalah politisi-politisi korup dan tidak pro rakyat

-Tidak mendapat surat panggilan

-Tidak terdaftar di DPT

-Dirasakan tidak ada calon yang berkualitas

Dan alasan-alasan lainnya.

Dua kategori golput

Ada dua kategori golput.

1.Golput dengan cara sama sekali tidak datang ke TPS

2.Golput dengan cara dating ke TPS tetapi semua pilihan dipilih sehingga menjadi suara tidak sah

Ad.1.Golput dengan cara sama sekali tidak datang ke TPS

Tidak dating ke TPS berarti surat suaranya kosong. Hal ini sangat dimungkinkan kecurangan pemilu dalam bentuk penyalahgunaan surat suara yang tidak terpakai itu. Seorang atau beberapa oknum dapat saja mencoblosnya pada pilihan tertentu sesuai pesan sponsor dan suara itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Walaupun ada saksi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya saksi yang mudah disuap.

Ad.2.Golput dengan cara datang ke TPS tetapi semua pilihan dipilih sehingga menjadi suara tidak sah.

Golput demikian tergolong golput yang “baik” karena surat suaranya tidak mungkin disalahkan oknum-oknum pelaksana pemilu. Tentunya mereka punya pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Penyebab utama golput

Penyebab utama golput sevara umum ada dua kategori.

1.Karena tidak ada calon yang berkualitas

2.Karena siapapun yang dipilih, pasti korup

3.Pemilu masih mengandung kecurangan dan dapat direkayasa

Ad.1.Karena tidak ada calon yang berkualitas

Sampai hari ini belum ada kriteria capres/caleg yang berkualitas yang bias diterima semua orang. Tiap orang punya criteria masing-masing. Sifatnya masih subjektif dan belum objektif. Berkualitas atau tidak berkualitas, bukan orang lain yang menentukan, tetapi dirinya sendiri. Kalau dinilainya tidak ada capres/caleg yang berkualitas, mereka lebih suka mengambil keputusan untuk golput.

Ad.2.Karena siapapun yang dipilih, pasti korup

Memang faktanya demikian, masih ada politisi-politisi yang korup, baik di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislative, baik karena mereka dipilih langsung maupun tidak langsung. Korupsi di mana-mana. Banyak oknum politisi yang terlibat kasus korupsi. Itupun baru permukaan “gunung es”. Karena factor ketidakpercayaan dari para pemilih yang demikian, maka mereka merasa mubazir memilih capres/caleg karena toh mereka akan melakukan korup, baik diketahui maupun tidak diketahui public.

Ad.3.Pemilu masih mengandung kecurangan dan dapat direkayasa

Sebagian masyarakat berpendapat, pemilu (maupun pilkada) yang ditangani manusia sangatlah dapat direkayasa. Apalagi pengawasannya sangat lemah. Apalagi oknum-oknum pelaksana KPU rawaan suap dan mungkin juga rawan intimidasi. Dengan demikian masih sangat terbuka adanya pemilu yang curang dengan berbagai macam rekayasa. Celakanya, kecurangan-kecurangan itu biasanya tersusun secara structural dan sistemik. Andaikan ditemukan kecurangan, diprotes ataupun diproses secara hokum, tetap tak mengubah hasil pemiilu.

Perlu kriteria kualitas

Barangkali perlu dibuat criteria capres/caleg yang berkualitas. Jika perlu dalam bentuk undang-undang. Perlu ada tes-tes khusus menyangkut kreditabilitas, kapabilitas maupun integritas. Tidak semata-mata syarat-syarat administrative semata. Rakyatpun perlu mendapatkan pendidikan dan pencerahan politik melalui berbagai media massa yan dilakukan oleh lembaga independen.

Fatwa haram golput yang benar

Dengan adanya criteria capres dan caleg yang berkualitas, maka rakyat pemilih tahu mana capres dan caleg yang berkualitas. Jika ada capres dan caleg berkualitas tetapi tidak dipilih, maka haram hukumnya. Jangan lagi rakyat pemilih dicekoki kalimat-kalimat menyesatkan seperti “Pilihlah capres/caleg yang terbaik dari semua capres/caleg yang kualitasnya buruk”. Ini menyesatkan. Sebab, berkualitas dan tidak berkualitas harus benar-benar jelas perbedaannya.

Semoga bermanfaat

Catatan:

Maaf, saya jarang sekali membaca komen-komen

Hariyanto Imadha

Penulis kritik pencerahan

Sejak 1973

POLITIK: Tidak Ada Alasan Kuat Menolak Pencapresan Jokowi

FACEBOOK-PolitikTidakAdaAlasanKuatMenolakPencapresanJokowi

BERBAGAI survei dari berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi sebagai pribadi yang layak nyapres, ternyata selalu menduduki peringkat pertama. Bahkan, angka persentasenya kian lama kian meningkat .Bahkan saat sekarang melebihi angka 30%. Namun yang jadi tanda tanya di kalangan masyarakat adalah, apakah PDI-P akan mencalonkan Jokowi sebagai capres ataukah Jokowi tetap sebagai gubernur DKI Jakarta kemudian PDI-P mencari capres alternatif? Sebelum PDI-P memutuskan siapa capresnya, tak ada salahnya kita membuat semacam analisa-antisipasi .

Mungkinkah PDI-P akan mencapreskan Jokowi?
Kemungkinan itu pasti ada. Betapapun juga, PDI-P secara psikologi-politik akan lebih cenderung memilih Jokowi sebagai capres dibandingkan mencari-cari capres alternatif yang belum tentu memiliki elektabilitas setinggi Jokowi. Jadi, sangat dimungkinkan PDI-P akan mencapreskan Jokowi.

Berarti Jokowi ingkar janji?

Sebuah janji politik seorang pemimpin, bisa saja didelegasikan ke wakilnya, dalam hal ini Basuki TP yang otomatis akan menjadi Gubernur DKI Jakarta berdasarkan undang-undang. Bukankah saat kampanye bukan Jokowi saja yang berjanji, melainkan merupakan janji pasangan cagub-cawagub yang berarti merupakan janji Basuki TP juga.

Jokowi sebagai mantan Walikota Solo

Bukankah ketika Jokowi nyagub DKI Jakarta dan terpilih sebagai Gubernur DKI  Jakarta, semua wewenang dan tugasnya bisa dilimpahkan atau didelegasikan ke wakilnya? Toh, hal tersebut tidak dipermasalahkan pihak manapun.

Apakah Jokowi boleh nyapres?

Tidak ada undang-undang yang melarang Jokowi nyapres. Di negara demokrasi, boleh saja Jokowi nyapres.  Yang pasti, selama ini Jokowwi secara pribadi tidak pernah menyatakan tidak siap menjadi capres. Jokowi selalu mengatakan hal tersebut terserah Megawati. Terserah PDI-P. Artinya, tidak ada penolakan.

Bagaimana jika DPRD DKI tidak setuju?

Pastilah. Suara tidak setuju pasti pertamakali datang dari partai penguasa : Partai Demokrat. Tetapi, sebuah penolakan haruslah disertai alasan yang kuat. Harus ada dasar hukumnya. Nah, selama penolakan itu tidak ada dasar hukumnya, maka penolakan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga.

Kalau Jokowi jadi presiden, berarti ingkar janji?

Ingkar janji selama kampanye cagub DKI Jakarta? Janji itu bisa diwakilkan ke Basuki TP (yang tentu saja menjadi Gubernur DKI Jakarta) dan akan direalisasikan sesuai dengan gagasan-gagasan Jokowi. Lagipula Basuki TP juga cukup kreatif-inovatif untuk mewujudkan Jakarta sebagai Jakarta Baru.

Berarti Jokowi putus hubungan dengan Basuki TP?

Secara organisasi pemerintahan DKI Jakarta, jawabannya “ya”. Tetapi, hubungan Jokowi sebagai presiden dengan Gubernur DKI (juga gubernur se-Indonesia) tetap ada. Hubungan fungsional tetap bisa berjalan. Bahkan di dalam mewujudkan Jakarta Baru, Gubernur Basuki TP akan mendapat kemudahan-kemudahan dari pemerintah pusat di bawah pimpinan Jokowi, terutama bantuan dana maupun bantuan politik.

Bagaimana jika pencapresan Jokowi ditolak warga DKI Jakarta?

Yang menolak pasti ada. Yang pasti, dukungan terhadap Jokowi sebagai capres jauh lebih banyak karena tidak hanya datang dari warga DKI Jakarta, tetapi datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagaimana jika Basuki TP sebagai Gubernur DKI Jakarta ditolak warga?

Penolakan pasti ada. Terutama dari komunitas Islam tertentu. Namun harus dicatat, tidak semua umat Islam akan menolak Basuki TP sebagau gubernur. Jumlah umat Islam moderat-nasionalis jauh lebih banyak dibandingkan umat Islam tertentu.

Bagaimana jika ada pimpinan parpol tidak setuju Jokowi nyapres?

Siapa saja punya hak itu menyatakan tidak setuju. Tetapi setiap parpol juga punya hak untuk mempunyai capres masing-masing, sebab urusan capres adalah urusan internal parpol yang tidak boleh diintervensi oleh capres atau parpol lain.

Apakah kalau Jokowi jadi capres tidak boleh blusukan?

Tidak ada undang-undang yang melarang seorang presiden untuk blusukan. Bahkan bisa menemani Basuki TP untuk blusukan meninjau Jakarta. Blusukan harus dilihat secara positif, yaitu melihat fakta, mengumpulkan fakta, untuk dijadikan dasar-dasar kebijakan yang akan diambil.

Bagaimana jika ada kuda hitam?

Memang ada sebuah analisa, jika Mahfud MD dicapreskan Partai Demokrat, maka dialah yang akan memenangi Pemilu 2014 karena Mahfud MD didukung partai koalisi plus partai Islam. Namun, dengan mundurnya Mahsud MD dari konvensi capres yang diselenggarakan Partai Demokrat, maka kekhawatiran akan adanya “kuda hitam” tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan jika Mahfud MD tetap maju dalam konvensi dan dicapreskan partai koalisi dan partai-partai Islam, Jokowi tetap punya nilai elektabilitas yang tertinggi.

Bagaimana jika pemilunya curang?

Kemungkinan pemilu curang itu pasti ada. Yang penting PDI-P dan semua parpol secara moral-politik wajib mengawasi proses pemilu mulai dari TPS hingga tingkat KPU Pusat. PDI-P harus mempunyai saksi di semua TPS. Dan jika ada kecurangan, saksi-saksi PDI-P harus mempunyai bukti-bukti (dan saksi-saksi) yang secara hukum cukup kuat.

Peranan lembaga survei

Quick count yang dilakukan para lembaga survei bisa dijadikan ukuran ada tidaknya indikator kecurangan dalam pemilu sehingga jika ada perbedaan hasil survei dengan hasil perhitungan KPU, maka perlu diadakan verifikasi. Setiap kecurangan yang disertai bukti-bukti kuat, bisa diajukan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi)

Kesimpulan

-Kesimpulannya cukup singkat:” Tidak ada alasan yang kuat untuk menolak pencapresan Jokowi”

-Jokowi : menuju “Indonesia Baru”

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

POLITIK: Untuk Mensejahteraan Rakyat Tidak Dengan Cara Mendirikan NII/Khilafah Tetapi Dengan Cara Menasionalisasikan SDA

Gambar

KESEJAHTERAAN rakyat adalah idaman bagi semua bangsa di dunia. Artinya, tidak ada kemiskinan, tidak ada pengangguran, biaya pendidikan dan kesehatan terjangkau, harga-harga terjangkau, gaji atau upah layak, hukum yang adil, masyarakat hidup tenteram dan bebas menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing atas dasar nilai-nilai toleransi yang tinggi.

NII/Khilafah Gagasan yang salah

Sejak dulu selalu didengung-dengungkan gagasan perlunya mendirikan NII/Khilafah karena dengan demikian akan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur serta adanya keadilan dan kepastian hukum.

Sesudah penulisi analisa dan melalui pengkajian yang mendalam, ternyata itu merupakan gagasan yang salah. Gagagasn NII/Khilafah justru akan bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Lagipula tidak semua umat Islam akan mendukung gagasan itu. Sejarah membuktikan bahwa partai-partai Islam selalu kalah dalam pemilu, sebab masyarakat Indonesia lebih menyukai parpol-parpol nasionalis tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Menasionalisasikan SDA

Satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau bangsa Indonesia yaitu melalui mekanisme nasionalisasi SDA (Sumber Daya Alam) Indonesia dan jika perlu menasionalisasikan SDE (Sumber Daya Ekonomi) secara bertahap. Artinya, kontrak kerjasama yang sudah berakhir, tidak perlu diperpanjang. Jika mempunyai keberanian, menasionalisasikan satu persatu SDA walaupun harus membayar denda penalti maupun ganti rugi. Tidak masalah.

Issue yang pro SDA ditangani negara asing

Mereka, terutama yang duduk di pemerintahan atau pengamat yang pro negara asing selalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia belum mampu atau belum siap mengelola SDA secara mandiri karena kualitas SDM Indonesia rendah dan pemerintah  tidak memiliki teknologi SDA yang canggih.

Benarkah SDM Indonesia tidak berkualitas?

Menurut hasil survei internasional, kualitas SDM Indonesia memang masih rendah. Tetapi, itu merupakan kesimpulan umum. Secara khusus Indonesia sudah lama mempunyai SDM yang berkualitas, antara lain memiliki puluhan ribu sarjana geologi, sarjana teknik perminyakan dan sarjana-sarjana lainnya yang bisa mendukung proses nasionalisasi SDA.

Benarkah Indonesia tidak memiliki teknologi canggih?

Ada benarnya. Namun jangan lupa kita punya biji besi, biji baja dan sumber daya alam lainnya yang bisa dibuat menjadi alat-alat yang canggih. kalau mau gampang, beli dari negara-negara yang sudah maju, misalnya Rusia atau China atau Jepang.

Nasionalisasi SDA dan kemakmuran bangsa Venezuela

Venezuela bukanlah negara yang sekaya Indonesia (soal SDA-nya). Namun pemimpin mereka  (saat itu Hugo Chavez) mempunyai keberanian melakukan nasionalisasi SDA, terutama minyak dan gas bumi. Hasilnya, masyarakatnya hidup makmur. Dan Venezuela, termasuk lima negara paling makmur di dunia! bayangkan!

Hasil jajak pendapat Gallup (Amerika)

Ada lima negara yang tergolong makmur. Yaitu: Denmark (72 Persen), Swedia (69 Persen), Kanada (69 Persen), Australia (65 persen). Sedangkan Venezuela dan Finlandia berada di peringkat kelima. Indonesia sendiri masuk dalam kategori “negara menderita”, dimana hanya 19% responden Indonesia yang mengaku bahagia.

Rakyat Venezia merasakan beberapa bentuk kemakmuran:

-Harga BBM yang sangat murah

-Adanya penungkatan gaji/upha

-Hampir tidak ada pengangguran

-Rata-rata rakyatnya punya deposito di bank

-Pemerintah Venezuela tidak punya utang

Soal hukum di Indonesia

-Hukum positif Indonesia memang masih ada beberapa kelemahan. Perlu penyempurnaan secara bertahap dan perlu waktu

-Soal penegakan hukum dan moralitas para penegak hukum memang belum tinggi. Perlu adanya pimpinan nasional yang peduli hukum

Indonesia butuh pemimpin sekaliber Hugo Chavez

Logika sederhana, kalau Indonesia punya utang hingga sekitar Rp 2.000 triliun, berarti ada yang salah. Antara lain salah kelola APBN dan SDA dan bahkan SDE. Kalau SDA kita kelola dengan cara nasionalisasi, utang sebesar itu bisa dilunasi danbahkan bangsa Indonesia bisa semakmur bangsa Venezuela.

Oleh karena itu, rakyat Indonesia jangan sampai memilih capres-cawapres yang pro negara asing, terutama negara kapitalis. Pilihlah capres sekaliber Hugo Chavez yang berani menasionalisasikan SDA dan tidak mau menjadi kacung atau gedibalnya negara kapitalis asing.

Kesimpulan

1.Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tidak dengan cara mendirikan NII/Khilafah, tetapi dengan cara menasionalisasikan SDA dan jika perlu SDE.

2.Untuk penegakan hukum,tidak perlu menggangti hukum positif dengan hukum Isla, tetapi dengan cara meningkatkan kesejahteraan, sanksi yang tegas.

3.Venezuela bukan negara Islam, tetapi makmur.

4.No.1 ,No.2 dan No.3 bisa terealisasi kalau rakyat Indonesia memilih capres yang tidak pro negara kapitalis asing.

Sumber foto: berdikarionline.com

Semoga bermanfaat

Hariyanto Imadha

Pengamat Perilaku

Sejak 1973