• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

  • Iklan

POLITIK: Kenapa Ada Orang-Orang Yang Tetap Mempertahankan Pilihan Politiknya Yang Salah?

FACEBOOK-PolitikKenapaAdaOrangOrangYangTetapMempertahankanPilihanPolitiknyaYangSalah

POLITIK.Politik itu bisa putih bisa hitam. Bisa jujur bisa tidak jujur. Tergantung politisinya. Namun biasanya, kalau pimpinan politiknya tidak jujur dan korup, maka ke bawahnya juga sama : tidak jujur dan korup. Kalau pimpinan politiknya emosional, maka para partisipannya juga emosional. “Berlaku hukum Komunitas” :” Orang baik akan memilih pemimpin yang baik dan orang tidak baik akan memilih pemimpin yang tidak baik”.

Faktanya, banyak orang-orang yang fanatik pada satu partai saja dan siapapun yang dicapreskan pasti dipilih. Padahal banyak orang partai tersebut popularitas dan elektabiitasnya rendah. Capresnya juga tidak punya prestasi. Track recordnya biasa-biasa saja. Bahkan ada capres yang track recordnya hitam, tetap juga dipilih. Kenapa ada orang-orang yang sulit merubah pandangannya dan pilihannya yang salah itu?

Analogi

Sebelum melangkah ke paragraf berikutnya, baca dulu sedikit cerita ini.

Dulu, jamannya pager (alat komunikasi), Si A sering membayar iuran ke Wisma Nusantara. Kalau tidak salah di lantai 7 dan biasa naik memakai lift. Tetapi di lain hari, Si A bertemu dengan teman lamanya yang juga akan membayar iuran pager.

Si A pun mengajak Si B naik lift, tetapi Si B menolak dan memilih naik lewat tangga. Si A pun mengalah. Si A dan Si B pun naik ke lantai 7 lewat tangga.

Bulan berikutnya, Si A tak sengaja bertemu lagi dengan Si B yang juga akan membayar iuran pager. Si A pun mengajak naik lift. Lagi-lagi Si B menolak dan tetap lewat tangga.

Hal demikian terjadi hingga tiga kali. Akhirnya bulan berikutnya Si A bertanya.

Si A: “Kok tidak mau naik lift kenapa?”
Si B: “Gak enak naik lift. Udaranya sumpek”
Si A: “Pernah naik lift?”
Si B: “Hmmm…Belum pernah”

Nah, kesimpulannya silahkan ambil sendiri.

Yang pasti, Mario Teguh pernah berkata:
“Orang yang tida pernah mencoba adalah orang yang tidak bisa diajak maju. Orang yang gagal”.

Sekarang, Kenapa ada orang-orang yang tetap mempertahankan pilihan politiknya yang salah?

Secara singkat, jawabannya sama dengan kalimat yang pernah diucapkan Mario Teguh:
“Orang yang tidak pernah mencoba adalah orang yang tidak bisa diajak maju. Orang yang gagal”.

Secara psikologi-politik antara lain disebabkan

1.Pengetahuan dan pemahamannya tentang partai-partai politik sangat terbatas
2.Seleranya terjebak dapa figur capres yang suka mengobral janji-janji sorga
3.Memilih parpol sesuai dengan kesamaan agama, suku, ideologi atapun perilakunya
4.Memilih berdasarkan Ilmu Kira-Kira dan tidak berdasarkan kualitas, integritas, kompetensi, prestasi maupun track record
5.Terjebak pada pemikiran fanatik-sempit sehingga menganggap pilihannya sudah benar, padahal ada parpol dan capres lain yang lebih berkualitas
6.Mempunyai kepribadian suka ngeyel. Kalau diberitahu yang benar, selalu menolaknya
7.Wawasan berpikirnya sempit. Tahunya cuma itu-itu saja. Tidak membuka alternatif lainnya.
8.Biasanya dan pada umumnya tingkat kecerdasannya atau IQ-nya rendah
9.Berkepribadian repulsif. Enggan diajak maju
10.Cara memilih yang salah:

-Karena orang Jawa, lantas memilih Jokowi
-Karena ayahnya militer, lantas memilih Prabowo Subianto
-Karena karyawan, lantas memilih ARB
-Karena beragama Isla, lantas memilih PKS
-Dan cara-cara salah lainnya.

Bodoh permanen

Hasil observasi menunjukkan bahwa, 70% pemilih masih tergolong pemilih yang bodoh dan mudah dikadalin politisi. Maklum, sekitar 50% pemilih adalah pemilih yang hanya lulusan SD atau SD tidak tamat. Meskipun demikian, di kalangan berpendidikan SMP, SMA ,S1, S2 dan S3 juga banyak yang cara berpikirnya “fanatik-sempit”. Tidak terbuka adanya alternatif lain. Membutakan matanya dan hatinya terhadap adanya parpol dan capres yang lebih berkualitas. Walaupun sudah diberi tahu ada parpol dan capres yang berkualitas, tetap saja memilih parpol dan capres KW2 atau KW3 atau KW4 yang sangat kecil kemungkinannya memenangkan pemilu. Dan mereka bisa dikategorikan mengalami “bodoh permanen”.

Kesimpulan

1.Sama persis dengan tingkah laku Si B yang lebih suka naik tangga daripada naik lift.
2.Benar juga kalimat yang pernah diucapkan Mario Teguh:
“Orang yang tidak pernah mencoba adalah orang yang tidak bisa diajak maju. Orang yang gagal”.
3.Mereka memilih berdasarkan Ilmu Kira-Kira dan tidak berdasarkan Ilmu Kualitas.

Semoga bermanfaat

Hariyanto Imadha
Pengamat Perilaku

Sejak 1973

 

Iklan

LOGIKA: Kata Bijak JF Kennedy Yang Ditafsirkan Secara Menyesatkan

JFKennedy-wwwthefamouspeoplecom

ORANG yang tidak memahami Ilmu Logika secara sempurna, seringkali menelan mentah-mentah kata-kata bijak, motivasi, atau pendapat yang sepintas kelihatannya benar, padahal tidak benar atau tidak sesuai dengan maksud yang sesungguhnya. Di sebuah TV Swasta  menjelang pileg (pemilu legislatif) ditayangkan berkali-kali ucapan JF Kennedy yang memberikan kesan bahwa seolah-olah mereka yang golput itu merupakan rakyat yang tidak berbuat apa-apa atau dianggap tidak punya kontribusi kepada negara. Tentu, itu merupakan logika yang sangat menyesatkan.

A.Pernyataan  JF Kennedy
Kennedy dilantik presiden pada tanggal 20 Januari 1961, dan pada saat itulah ia sangat terkenal dengan pidatonya: “Jangan tanya apa yang dapat diperbuat oleh negara kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kau buat bagi negara!” (Sumber: http://politik.kompasiana.com/2010/05/28/john-f-kennedy-jangan-tanyakan-apa-yang-negara-buat-tapi-152426.html)

Kritik terhadap pernyataan JF Kennedy

Pernyataan Kennedy sebagai kutipan dari Cicero dikemudian hari mendapat kritikan, karena bahaya hilangnya peran serta eksistensi individu dalam negara dalam paham totalitarian-integralistik. Seolah warga-negara hanya tunduk dan patuh tanpa sikap kritis pada pelanggaran hukum dan konstitusi yang sebenarnyalah menjadi kontrak sosial individu dan Negara, yang sekarang tak bosan-bosannya kita mengulangi. (Sumber: http://politik.kompasiana.com/2010/05/28/john-f-kennedy-jangan-tanyakan-apa-yang-negara-buat-tapi-152426.html).

Kesalahan logika pernyataan JF Kennedy

1.Pernyataan JF Kennedy memberi kesan, seolah-olah rakyat tidak berbuat apa-apa. Seolah rakyat yang golput tidak punya kontribusi apa-apa terhadap negara. Padahal banyak hal dan kontribusi yang dibuat oleh rakyat buat negara, antara lain:

-Di bidang pajak

-Di bidang seni dan budaya

-Di bidang bela bangsa dan negara

-Di bidang perekonomian

-Di bidang pembangunan

-Di berbagai bidang lainnya.

Justru, rakyat yang harus balik bertanya:

-Apa yang dilakukan oleh negara atas pajak-pajak yang telah dibayarkan rakyat?

-Apa yang dilakukan negara terhadap penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi?

-Apa yang dilakukan negara dalam rangka kedaulatan pangan?

-Dan berbagai pertanyaan lainnya.

Tidak ada hubungannya dengan pemilu

Kata bijak JF Kennedy yang ditayangkan di TV dan dikaitkan dengan pemilu memberi kesan bahwa:

-“Tidak memilih berarti tidak berbuat apa-apa”.

Ini merupakan logika yang salah san menyesatkan.

Logika yang benar
a-Tentu ini merupakan logika yang sempit, sebab berbuat untuk negara tidak harus memilih dalam pemilu. Apalagi menurut UU Pemilu, memilih adalah hak.

b-Rakyat akan menggunakan hak pilihnya kalau ada capres/caleg yang berkualitas. Sebaliknya,rakyat tidak akan memilih kalau tidak ada capres/caleg yang berkualitas.

c-Dengan tidak memilih karena tidak ada capres/caleg yang berkualitas, maka sesungguhnya rakyat telah menyelamatkan negara dan bangsa dari pemimpin yang dzolim dan korup. Justru, lahirnya seorang yang dzolim dan korup dilakukan oleh mereka yang tidak golput

d-Kualitas pemimpin tidak ditentukan oleh golput atau tidak golputnya rakyat, tetapi ditentukan oleh berkualitas atau tidak berkualitasnya capres/caleg.

e-Ada perubahan yang lebih baik atau tidak, tidak ditentukan oleh golput atau tidak golputnya rakyat, tetapi ditentuan oleh berkualitas atau tidak berkualitasnya capres/caleg.
f-Walaupun rakyat golput, kalau capres/calegnya berkualitas, hasilnya berkualitas juga. Sebaliknya, walaupun rakyat tidak golput, kalau capres/calegnya berkualitas, hasilnya berkualitas juga.

g. Walaupun rakyat golput, kalau capres/calegnya tidak berkualitas, hasilnya tidak berkualitas juga. Sebaliknya, walaupun rakyat tidak golput, kalau capres/calegnya tidak berkualitas, hasilnya tidak berkualitas juga.

h.Kualitas pemerintahan ditentukan oleh kualitas capres/caleg, tidak ditentukan oleh golput atau tidak golputnya rakyat.

Sumber foto JF Kennedy: http://www.thefamouspeople.com

Hariyanto Imadha
Pecinta Logika Terapan
Sejak 1973

POLITIK: 70 % Yang Datang Ke TPS Adalah Pemilih Yang Sok Faham Politik

POLITIK-70PersenYgDatangKeTPSAdalahPemilihYgSokFahamPolitik

SIKAP SNOB atau sok memang dimiliki sekitar 70% warga dunia. Ada sok tahu, sok mengerti sok faham dan lain-lain. Itu merupakan gejala umum. Menurut hasil survei, orang cerdas di dunia ini jumlahnya hanya ada 0,001% atau dari 1.000 orang hanya ada satu orang yang cerdas. Apalagi, 50% jumlah pemilih dalam pemilu atau pemilukada adalah rakyat yang berpendidikan lulusan SD atau SD tidak tamat. Pastilah, pemahaman mereka tentang politik sangat minim sekali. Bahkan, mereka yang lulusan SMA, bergelar S1, S2, S3 juga banyak yang awa politik. Mereka datang ke TPS membawa alasan masing-masing dan ternyata alasan mereka mencerminkan ketidakfahaman mereka tentang politik.

Bagaimana komentar mereka yang datang ke TPS?

Di bawah adalah hasil survei penulis sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2009. Kelihatannya alasan mereka benar dan masuk akal, padahal dari alasan itu mencerminkan bahwa mereka sebenarnya masih awam politik atau bodoh di bidang politik.

A.Pertanyaan:

“Kenapa Anda datang ke TPS dan memilih?”

Jawaban mereka:

1.”Yah. Daripada nganggur di rumah, kan nggak ada salahnya datang ke TPS untuk memilih”

Komentar:

Dia pemilih yang tidak punya motivasi yang benar

2.”Wah, kalau saya nggak memilih, nanti kita nggak punya wakil rakyat, dong?”

Komentar:

Dia pemilih yang tidak rasional karena tidak ada negara yang angka golputnya 100%

3.”Memilih, sih. Soal mereka nanti korupsi, itu urusan dia sama Tuhan”.

Komentar:

Dia termasuk pemilih yang cara berpikirnya spekulatif (untung-untungan)

4.”Nggak enak aja. Wong tetangga-tetangga saya juga memilih, masak saya tidak memilih?”

Komentar:

Dia termasuk pemilih yang tidak punya pendirian

5.”Lho, kan nggak ada ruginya bagi saya untuk memilih mereka.

Komentar:

Dia termasuk pemilih yang sesungguhnya tidak menggunakan pertimbangan politik

6.”Soalnya yang jadi caleg cowok gue, sih. Ya,pastilah saya pilih”

Komentar:

Dia pemilih yang berdasarkan emosi daripada rasio

7.”Selama ini artis yang akan saya pilih kan bersih. Tidak pernah ada kasus korupsinya”

Komentar:

Dia pemilih yang melihat pilihannya hanya dari sudut penampilannya saja (hanya kulit-kulitnya saja)

8.”Ya, sebagai warganegara yang baik, pastilah saya akan memilih”

Komentar:

Dia pemilih yang tidak tahu kriteria warganegara vyang baik, yaitu warganegara yang mematuhi peraturan perundang-undangan.

9.” Memilih itu kan wajib. Ya, saya harus patuh pada kewajiban saya, dong”

Komentar:

Dia pemilih yang tidak tahu bahwa memilih adalah hak, bukan kewajiban

10.”Demi kepentingan bangsa dan negara, saya memilih”

Komentar:

Dia pemilih yang sik nasionalis

11.”Saya memilih karena saya percaya mereka akan memperjuangkan aspirasi rakyat”

Komentar:

Dia pemilih yang apriori, hanya bermodalkan prasamngka baik saja, padahal belum tentu hasilnya baik

12.”Saya akan memilih berdasarkan hati nurani. Tidak mungkin salah”

Komentar:

Dia pemilih yang tidak faham psikologi. Tidak tahu kalau hati nurani itu bisa salah.

13.”Sebelum memilih, saya sudah shalat meminta petunjuk dari Tuhan, kok”

Komentar:

Dia pemilih yang sok dekat dengan Tuhan.

14.”Memilih adalah hak saya. Buat apa orang lain ribut-ribut?”

Komentar:

Dia pemilih egoistis. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain yang benar.

15.”Kalau menginginkan perubahan, ya kita harus memilih”

Komentar:

Dia tidak tahu apakah memilih pasti akan merubah keadaan. Berubah ke arah yang lebih baik atau lebih

buruk?

16.”Saya yakin, pilihan saya tidak salah”

Komentar:

Dia pemilih yang tidak tahu bahwa keyakinanpun bisa salah.

17.”Kalau saya lihat sih, iklan-iklan politiknya bagus-bagus”

Komentar:

18.”Yang penting saya memilih. Soal salah pilih, itu soal nanti”

Komentar:

Dia pemilih yang berkepribadian masa bodoh.

19.”Memilih berarti ikut memperbaki kondisi bangsa dan negara”

Komentar:

20.”Ooo, memilih itu lebih baik daripada tidak memilih”

Komentar:

21.”Memilih ada harapan. Kalau tidak memilih kan tidak ada harapan”

Komentar:

Dia pemilih yang penuh harapan, angan-angan yang penuh ketidak pastian.

22.”Kayaknya tampilan mereka meyakinkan,deh. Jadi, saya pasti memilihnya”

Komentar:

Dia pemilih yang silau hanya penampakan seseorang saja. Sok positive thinking.

23.”Memang saya tidak kenal, tapi saya suka penampilannya deh”

Komentar:

Dia pemilih yang terpukau oleh figurnya saja

24.”Saya sudah terima uang. Gak enak kalau saya tidak memilih”

Komentar:

Dia pemilih yang merasa berhutang budi karena sudah diberi uang

25.”Saya pilih dia karena dia janji akan memperbaiki jalan di komplek perumahan saya.

Komentar:

Dia termasuk pemilih yang mudah dikadalin atau dibohongi orang lain, apalagi tidak ada perjanjian tertulis di atas meterai.

Dan masih banyak lagi alasan-alasan mereka yang datang ke TPS untuk memilih. Hawab-jawaban mereka mencerminkan ketidakfahaman mereka tentang dunia politik yang sesungguhnya yang sekarang terjadi di Indonesia.

B.Pertanyaan sekitar “kualitas” capres atau caleg

Namun, apa jawaban mereka jika pertanyaannya berbobot politik dalam arti yang sesungguhnya?

“Apa kriteria capres/caleg yang berkualitas?”

“Apakah Anda sudah mengetahui track recordnya?”

“Apakah Anda yakin benar-benar capres/caleg yang Anda pilih benar-benar berperilaku baik?”

“Apakah Anda tahu prestasi mereka sebelumnya?”

“Apakah Anda tahu bahwa mereka benar-benar mempunyai kompetensi untuk menjadi capres/caleg?

Ternyata, jawaban mereka mencerminkan ketidakfahaman mereka tentang politik.

-Tidak tahu kriteria capres/caleg berkualitas

-Tidak tahu apa itu track record atau rekam jejak

-Tidak tahu apakah yang akan dipilihnya berkepribadian baik atau tidak

-Tidak tahu prestasi yang dimiliki para capres/caleg sebelum mencalonkan diri

-Tidak tahu apakah capres/capeg mempunyai kompetensi atau tidak

Kesimpulan umum:

1.70% pemilih tidak faham politik (hanya sok faham politik saja)

2.Memilih hanya berdasarkan “Ilmu Kira-Kira”

3.Memilih berdasarkan pertimbangan subjektif.

4.Kalau mereka salah pilih, tidak mau mengakui kesalahannya

5.Alasan-alasan mereka merupakan kesalahan berlogika (cara berpikir)

Kesimpulan khusus:
Pemilih yang tidak berkualitas, akan menghasilkan presiden dan wakil rakyat yang tidak berkualitas juga. Kecuali, parpol menyiapkan capres dan calegnya yang benar-benar berkualitas melalui seleksi yang ketat tanpa memungut biaya satu senpun.

Konsekuensinya:

-Mereka bisa salah pilih

-Yang mereka pilih ternyata bermasalah (korupsi, kolusi, nepotisme,gratifikasi, suap,sogok,pungli dan semacamnya).

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku
Sejak 1973

POLITIK: Korupsi Tanggungjawab Mereka Yang Tidak Golput

FACEBOOK-PolitikKorupsiTanggungJawabMerekaYangTidakGolput

SELAMA ini golput selalu disalahkan dengan berbagai alasan. Padahal, orang menjadi golput karena berbagai alasan. Ada banyak alasan orang menjadi golput dan sebagian besar bukan karena salahnya warganegara yang golput. Padahal, mereka yang tidak golputpun seharusnya punya tanggung jawab, antara lain salah pilih. Ternyata,p emimpin dan atau wakil yang dipilihnya melakukan korupsi. Sebenarnya harus dipahami bahwa pemilu di Indonesia bersifat “hak”, bukan “kewajiban”. Artinya, memilih atau tidak memilih adalah hak setiap warga negara dan masing-masing banyak penyebabnya.

Pemilu adalah hak

Pemilu di Indonesia bersifat “hak”, bukan kewajiban. Artinya, memilih atau tidak memilih merupakan pilihan. Boleh memilih boleh juga tidak memilih. Memilih atau tidak memilih tidak melanggar undang-undang apapun juga. Tidak ada hubungannya dengan sebutan warganegara yang baik maupun warganegara yang tidak baik. Tidak ada hubungannya dengan boleh atau tidak boleh mengritik pemerintah.

Kewajiban warganegara

Kewajiban warganegara yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Termasuk menghargai dan menjalankan ideologi negara (Pancasila), konstitusi (UUD 1945), NKRI dan Bhineka Tunggal Ika serta taat memenuhi semua kewajibannya untuk membayar bermacam-macam pajak dan retribusi. Itulah yang disebut warganegara yang baik.

Golput maupun tidak golput berhak mengritik pemerintah

Mengriti adalah hak setiap warganegara dan ini dijamin UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin undang-undang sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyebab korupsi

Penyebab korupsi antara lain 70% pemilih belum memahami politik dalam arti yang sebenarnya. Belum memahami track record itu apa. Belum tahu apa kriteria capim (calon pemimpin) dan caleg yang berkualitas. Belum tahu bagaimana cara memilih yang benar. Masih terpengaruh oleh hasil survei rekayasa, iklan yang mengobral janji sorga dan masih rawan money politic. Apalagi sekitar 50% pemilih berpendidikan lulusan SD atau SD tidak tamat. Artinya, 70% pemilih belum berkualitas. Bahkan yang berpendidikan S1, S2 dan S3 –pun masih banyak yang awam politik.

Memilih berdasarkan “Ilmu Kira-Kira”

Karena awam politik, maka 70% pemilih (bahkan mungkin lebih dari 70% pemilih) melakukan pilihan berdasarkan “Ilmu Kira-Kira”. Kalau ditanya mereka selalu berkata “Memilih berdasarkan hati nurani”. Padahal mereka memilih berdasarkan “Ilmu Kira-Kira”. Memilih berdasarkan hati nuranipun bisa salah karena hati nurani tiap orang berbeda-beda, buktinya pilihan mereka berbeda-beda.

Memilih secara tidak rasional

Di samping itu banyak juga yang memilih secara tidak rasional. Antara lain takut fatwa golput, karena diperintahkan gurunya terutama guru agamanya, terpengaruh brainwashing, menhikuti logika yang salah :” Pilihlah yang terbaik dari semuanya yang tidak baik”. Padalah logika yang benar :” Kalau semuanya tidak baik, ya jangan dipilih satupun juga”.

Asal pilih

Karena banyak pemilih yang tidak rasional dan memilih berdasarkan “Ilmu Kira-Kira”, maka yang terjadi adalah mereka “salah pilih”. Kalaui salah pilih mereka suka cari-cari alasan :” Selama ini saya mengira dia orang-baik-baik. Kalau ternyata tidak baik, ya saya tidak tahu”. Sebuah alasan yang bersifat membela diri dan tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya memilih.

Salah pilih, muncullah koruptor

Akibat salah pilih, maka yang terjadi adalah munculnya pemimpin dan caleg koruptor. Menjadi maling uang rakyat. Menggerogoti APBN. Menjadi pembohong dan pendusta rakyat. Jarang hadir di Gedung DPR. Mencari proyek. Memperkaya diri sendiri. Ingin berkuasa lagi. Tentu semuanya dengan segala cara, termasuk cara curang sekalipun. Boleh dikatakan 70% dari mereka adalah “bajingan-bajingan” politik.

Korupsi tanggung jawab mereka yang tidak golput

Maka wajar saja kalau warganegara yang tidak golputlah yang harus bertanggung jawab atas lahirnya “bajingan-bajingan politik” itu. Tidak perlu cari-cari alasan karena faktanya pilihan mereka salah. Faktanya mereka telah memunculkan koruptor-koruptor dan “bajingan-bajingan” politik. Mereka yang tidak golput dan salah pilih harus meminta maaf kepada rakyat karena akibat salah pilih itulah rakyat menjadi menderita. Korupsi merajalela. Sumber daya alam dijual murah. Banyak undang-undang yang pro kapitalis asing. Akibatnya rakyatlah yang menderita. Semua itu tanggung jawab warganegara yang tidak golput. Warganegara yang telah salah pilih.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku politik
Sejak 1973

POLITIK: Korupsi Tanggung Jawab Mereka Yang Tidak Golput

FACEBOOK-PolitikKorupsiTanggungJawabMerekaYangTidakGolput

SISTEM ataupun desain politik di Indonesia boleh dikatakan belum profesional. Kualitasnya masih  setara tahi kucing. Mengurus DPT saja tidak becus. DPT kacau atau memang sengaja dikacaukan. Pelaksanaannya juga amburadul. Hasil pemilupun tidak bisa diaudit atau tidak boleh diaudit. Tranparansi boleh dikatakan tidak ada. Peluang kecurangan terbuka lebar mulau dari lembaga pemilu pusat hingga daerah. Terlalu banyak oknum penyelenggara pemilu yang rberpotensi rawan suap. Adanya pihak ketiga yang campur tangan secara diam-diam. Celakanya, 70% pemilih tergolong pemilih yang tidak faham politik. Apalagi, sekitar 50% pemilih hanya lulusan SD atau SD tidak tamat. Pencerahan dan pendidikan politik bagi masyarakat boleh dikatakan tidak ada. Jelas, selama ini pemilu maupun pilkada tergolong kegiatan yang masih amatiran.

Belum ada pencerahan dan pendidikan politik

Demokrasi langsung di Indonesia salah jalan. Belum ada program pencerahan dan pendidikan politik bagi masyarakat, langsung masyarakat dilibaatkan dalam pemilu ataupun pilkada langsung. Apalagi, sekitar 50% pemilih merupakan lulusan SD atau SD tidak tamat. Mereka yang berpendidikan S1, S2 dan S3 saja masih banyak yang awam politik. Jadi, betapa lucunya pemilu di Indonesia yang harus diiuti oleh 70% pemilih yang masih awam politik.

Memilih berdasarkan imu kira-kira

Konsekuensi dari kualitas pemilih yang rendah, maka merekapun memilih calon pemimpin maupun caleg hanya berdasarkan ilmu kira-kira. Mereka tidak faham track record politisi itu apa dan bagaimana cara menilainya. Mereka tidak tahu apa kriteria calon pemimpin dan caleg yang berkualitas. Akibatnya, mereka memilih hanya berdasarkan ilmu kira-kira saja.

Mudah terpengaruh

Dengan kondisi kualitas pemilih yang rendah, maka mereka sangat mudah terpengaruh. Mulai dari pengaruh uang (money politik), janji-janji sorga yang ujung-ujungnya janji gombal, terlalu percaya dengan hasil-hasil survei politik yang sebenarnya rekayasa dan bertujuan menggiring opini mereka, terpengaruh iklan-iklan di TV, radio, spanduk dan alat peraga lainnya. Percaya apa yang dikatakan pemimpin lokalnya (bupati, camat, lurah dan lain-lain). Mengikuti apa saja yang dikatakan guru agamanya seolah-olah apa yang dikatakan guru agamanya tidak mungkin salah.

Mengira pemilu itu wajib

Sekitar 70% pemilihpun beranggapan bahwa memilih dalam pemilu adalah wajib. Padahal, memilih adalah hak. Hak artinya boleh memilih boleh tidak memilih. Masalahnya adalah, mereka tidak tahu bedanya pengertian wajib dan hak. Mereka datang ke TPS biasanya karena takut dikatakan golput seolah-olah golput itu buruk.

Takut fatwa haram golput

Kalau mendengar fatwa, maka rasio merekapun tidak digunakan. Mereka percaya begitu saja. Padahal,penyebab golput itu sangat banyak. Karena golput dikonotasikan negatif, maka merekapun takut melanggar fatwa haram golput. Seolah-olah kalau golput mereka akan masuk neraka. Sebuah logika yang sangat koplak.

Salah pilih

Karena ketidakfahaman mereka tentang politik,maka para pemilih akhirnya asal pilih. Akibatnya adalah, calon pemimpin dan caleg yang mereka pilih adalah figur-figur yang tidak berkualitas. Antara lain korupsi, menjual kekayaan alam ke kapitalis asing dengan harga murah, salah kelola APBN. Terjadilah macam-macam bencana. Antara lain bencana ekonomi, bencana hukum, bencana HAM, bencana perbankan dan bencana-bencana lain di berbagai sektor. Utang pemerintahpun tidak pernah berkurang secara signifikan, melainkan justru bertambah secara signifikan.

Korupsi tanggung jawab mereka yang tidak golput

Dengan demikian, karena 70% pemilih adalah pemilih yang tidak faham politik, tidak cerdas, tidak faham track record, tidak tahu kriteria kualitas, mudah terpengaruh uang, hasil survei, iklan dan janji, maka akhirnya mereka memilih hanya berdasarkan ilmu kira-kira saja. Mereka banyak salah pilihnya karena ternyata figur yang mereka pilih adalah figur koruptor. Korupsipun semakin merajalela di Indonesia. Jadi, mereka harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Mereka harus secara jujur mengakui bahwa mereka telah salah pilih.

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku politik
Sejak 1973

POLITIK: Parpol Yang Tidak Mampu Membayar Saksi Adalah Parpol Kere

FACEBOOK-PolitikParpolYgTidakMampuMembayarSaksi

MENDIRIKAN parpol haruslah mempunya persiapan yang matang. Antara lain harus memilik pengurus, kantor atau sekretariat, SD/ART,ideologi, visi dan misi, mempunyai pandangan yang vioner, program kaderisasi, tahu jumlah penduduk, tahu jumlah provinsi kabupaten kota kecamatan dan desa. Tak kalah pentingnya adalah mempunyai cukup dana sebagai dana operasional mapun non operasional politik.

Apakah parpol itu?

Ada beberapa pengertian parpol.

Menurut Carl J. Friedrick:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan.

Menurut R. H. Soltau:

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang telah terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politk yang bertujuan memanfaatkan kekuasaan untuk memiliki dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum.

Menurut Sigmund Neumann:

Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Menurut Mac Iver:

Partai politik adalah suatu perkumpulan yang terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan politik yang diusahakan melalui cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD. (Sumber: http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html).

Dari beberapa definisi atau pengertan di atas, maka bisa ditarik beberapa unsur-unsur parpol.

Antara lain:

-Sekelompok manusia
-Organisasi yang stabil
-Tujuan memenangkan dan mempertahankan kekuasaan
-Kesatuan politik
-Kebijaksanaan umum
-Dukungan rakyat
-Persaingan
-Pandangan yang berbeda
-Sesuai konstitusi atau UUD 1945

Kelemahan definisi atau pengertian

Dari beberapa definisi atau pengertian di atas, ada yang terlupakan, yaitu:

-Pengurus
-Kantor sekretariat
-AD/ART
-Ideologi
-Visi dan misi
-Pandangan yang visioner
-Program  kerja
-Kaderisasi
-Tahu jumlah penduduk, tahu jumlah provinsi kabupaten kota kecamatan dan desa.
-Harus mempunyai cukup dana sebagai dana operasional mapun non operasional politik.

Harus mempunyai cukup dana sebagai dana operasional mapun non operasional politik.

Dana. Tanpa dana, semua parpol akan sulit untuk melakukan kegiatannya. Oleh karena itu siapa saja yang mendirikan parpol haruslah mempunyai modal yang cukup memadai. Dana parpo bisa diperoleh dari iuran anggota atau sumbangan  dari berbagai pihak baik individu maupun perusahaan sejauh tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Dana harus cukup

Setiap parpol harus memiliki dana yang cukup. Jangan membebani APBN, sebab APBN harus memprioritaskan anggaran pembangunan. Apalagi kalau APBN masih dibebani utang yang luar biasa besar. Misalnya mempunyai total  utang hingga Rp 2.500 triliun yang melebihi APBN pe tahun. APBN yang dibebani dana-dana yan tidak produktif, akan menyebabkan negara akan selalu kekurangan dana pembangunan, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jangan ikut pemilu

Ada baiknya dibuat undang-undang yang salah satu pasalnya mengatakan, parpol yang tidak mempunyai ana yang cukup untuk membayar semua saksi di semua TPS, sebaiknya dilarang mengikuti pemilu. Jika tidak, maka akan bermunculan parpol-parpol modal dengkul yang semaakin lama akan semakin membebani APBN.

Parpol kere

Dengan demikian, parpol yang tak punya cukup membayar semua saksi di semua TPS bisa dikatakan sebagai Partai Kere. Bisanya hanya mengemis pemerintah agar didanai dari APBN. Kenapa? Sebab, APBN adalah bersumber dari uang rakyat. Seangkan parpol mempunyai tujuan, visi dan misi yang berbeda-beda. Hanya mementingkan golongannya sendiri. Tidak adil kalau dana dari rakyat digunakan untuk membiayai komunitas tertentu. Oleh karena itu, setiap parpol hukumnya wajib mempunyai modal . Jika tidak, maka tiap tahun akan bermunculan parpol-parpol kere yang akan semakin membeani APBN yang ujung-ujungnya juga semakin membebani rakyat.

 

Hariyanto Imadha
Pengamat perilaku politik
Sejak 1973

POLITIK: Lemsaneg Bisa Menjadi Alat Legitimasi Pemilu Yang Curang

FACEBOOK-PolitikLemsanegBisaMenjadiAlatLegitimasiPemiluYangCurang-laskarinformasicom

LEMSANEG atau Lembaga Sandi Negara adalah merupakan lembaga yang bertanggungjawab langsung ke presiden. Tugas pokoknya adalah pengamanan informasi rahasia negara. Yang temasuk kategori rahasia negara di antarannya informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara, intelijen, hubungan luar negeri, dan ketahanan ekonomi nasional. Untuk yang berkaitan dengan hubungan luar negeri misalnya, informasi hubungan luar negeri apa yang masuk kategori rahasia negara, tetap saja tidak jelas. Apakah data-data pemilu yang akan diamankan juga termasuk rahasia negara?

Tanpa persetujuan semua kontestan

Kerjasama atau MoU antara KPU dan Lemsaneg merupakan hal yang bersifat sepihak. Sebelumnya tidak pernah diinformasikan kepada semua kontestan pemilu. Hal ini bisa dilihat dari adanya penolakan minimal dua parpol, yaitu PDI-P dan Partai Nasdem. Kedua parpol ini mengusulkan agar Lemsaneg kembali ke tupoksi yang sebenarnya.

Mengamankan data yang bagaimana?

Tugas Lemsaneg dalam Pemilu 2014 juga masih samar-samar. Kabarnya akan mengamankan data-data pemilu. Secara teori, lembaga ini akan mengubah data-data tertulis menjadi data-data digital yang terenkrpsi. Tujuannya melindungi berkas dari akses pihak-pihak yang tidak berhak.

Pernyataan-pernyataan yang meragukan

Pernyataan yang mengatakan bahwa Lemsaneg tidak akan melaporkan data-data pemilu ke presiden dan pernyataan bahwa Lemsaneg tidak akan menguntungkan Partai Demokrat justru menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan kepada masyarakat. Bahkan pernyataan-pernyataan itu tidak ada jaminannya.

Kecurigaan masyarakat

Kehadiran Lemsaneg memang bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat dan itu sah-sah saja. Banyak pertanyaan yang muncul, antara lain bagaimana cara kerja Lemsaneg mengamankan data? Apakah sesudah data kertas disalin dalam bentuk enkripsi lantas data kertas dimusnahkan? Apakah prosesnya hanya Lemsaneg saja yang boleh tahu? Apakah hasil kerja Lemsaneg bisa diaudit atau diverifikasi oleh semua kontestan? Apakah Lemsaneg akan mengklaim data-data yang dihasilkan merupakan satu-satunya yang sah dan harus dipercaya?  Apakah Lemsaneg satu-satunya lembaga yang boleh mengamankan data pemilu? Dan masih banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum mendapatkan jawaban yang jelas dan memuaskan. Bahkan, ngotonya kerjasama KPU dan Lemsaneg benar-benar bisa menimbulkan kecurigaan besar.

Mengamankan data?

Apakah yang dimaksud mengamankan data? Apakah input data dari data resmi berupa kertas hasilnya dijamin sama dengan output data dalam bentuk enkripsi yang kemudian akan diproses lagi dalam bentuk numerik? Apakah data kertas hanya boleh dipegang dan dikuasai Lemsaneg? Sesudah itu apakah data kertas akan dimusnahkan?

Data pemilu bukan rahasia negara

Apakah data pemilu merupakan rahasia negara sehingga kecurangan pemilu juga harus dirahasiakan? Data pemilu antara lain meliputi DPT, jumlah TPS, jumlah perolehan suara masing-masing parpol, caleg, DPD, capres-cawapres dandata lainnya, bukanlah data rahasia. Justru, merupakan data-data yang harus diumumkan secara transparan dan diketahui publik. Karena bukan rahasia, apalagi rahasia negara, buat apa Lemsaneg dilibatkan?

Bisa memprotek pastilah bisa merekayasa

Logikanya sederhana saja. Kalau Lemsaneg bisa memprotek data, maka konsekuensinya juga bisa mengolah data, merekayasa data atau memanipulasi data demi kemenangan parpol dan capres tertentu. Apalagi, mereka yang ada di dalam Lemsaneg adalah manusia biasa. Bukan malaikat. Apalagi menyangkut kegiatan berpolitik.

Mengganggu demokrasi

Keterlibatan Lemsaneg dalam pemilu jelas mengganggu demokrasi karena lembaga tersebut akan terkesan otoriter dan satu-satunya yang menentukan. Kecuali kalau ada lembaga lain yang diperbolehkan melakukan perhitungan data secara manual maupun secara teknologi informasi yang tepat guna dan tepat sasaran. Hal iini harus dimungkinkan dalam alam yang demokratis.

Lemsaneg bisa saja curang

Karena Lemsabeg bisa memprotek data, tentunya juga bisa merekayasa data, maka secara logis lembaga ini juga bisa melakukan kecurangan sesuai dengan pesan dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasan untuk itu. Kemungkinan itu sangat terbuka apalagi kalau lembaga tersebut bersifat tertutup dan tidak boleh dikontrol pihak lain.

Yang seharusnya dilakukan Lemsaneg

Lemsaneg seharusnya tidak berperanan sebagai pengaman data-data pemilu dan hasil pemilu yang tidak boleh dibantah tetapi justru harus mampu menunjukkan adanya kecurangan-kecurangan Pemilu 2014 yang bisa dibuktikan secara telak di hadapan para kontestan. Lemsaneg seharusnya juga mampu mengumumkan perolehan suara per-TPS (sekali lagi: per-TPS). Dan bukannya justru membela diri bahwa hasil data Lemsaneg adalah satu-satunya yang paling benar.

Lemsaneg bisa menjadi legitimasi kecurangan Pemilu 2014

Jika dugaan-dugaan di atas terjadi, maka bisa jadi Lemsaneg akan dijadikan alat legitimasi kecurangan Pemilu 2014. Apalagi kalau lembaga tersebut tidak mau diaudit secara terbuka.

Lemsaneg bisa menjadi legitimasi kecurangan

Jika dugaan-dugaan di atas terjadi, maka bisa jadi Lemsaneg akan dijadikan alat legitimasi kecurangan Pemilu 2014. Apalagi kalau lembaga tersebut tidak mau diaudit secara terbuka.

Sumber gambar: laskarinformasi.com

Hariyanto Imadha

Penulis kritik pencerahan

Sejak 1973