• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

POLITIK: Salahkah Jokowi Blusukan?

Gambar

JOKOWI, Gubernur DKI Jakarta selama ini dikenal sebagai gubernur yang suka blusukan.  Antara lain menemui warga secara langsung, baik di pasar tradisional, perkampingan kumuh, perumahan sederhana di sepanjang sungai dan semacamnya. Kunjungan yang demikian tentu saja ada yang pro dan kontra, apalagi kalau blusukan dianggap sebagai suatu hal yang tidak pernah atau sangat jarang terjadi. Dan dari sudut politik, blusukan yang dilakukan Jokowi sering dianggap sebagai politik pencitraan. Salahkah?

Apakah blusukan itu?

Blusukan adalah kunjungan seorang atau beberapa orang pejabat secara langsung ke rakyat dengan tujuan ingin melihat secara langsung kondisi nyata agar bisa dijadikan salah satu masukan untuk proses pembuatan keputusan dan kebijakan agar ada nilai objektifnya sesuai realita yang ada.

Apakah manfaat daripada blusukan?

Beberapa manfaat kegiatan blusukan antara lain:

1.Bisa melihat fakta secara langsung secara objektif dalam rangka menghindari adanya laporan para bawahan yang bersifat ABS (Asal Bapak Senang) di mana laporannya seringkali hanya yang bersifat positif-positif saja bahkan terkadang merupakan laporan fiktif atau laporan yang dimanipulasi yang tidak sesuai dengan fakta.

2.Menjalin komunikasi dua arah dengan warga atau masyarakat untuk mendengarkan dan mendapatkan aspirasi secara langsung  secara objektif.

3.Membuang mental “priyayi” yang konon tidak layak mengunjungi tempat-tempat kumuh dan sebaiknya kerja di kantor saja. Sebuah “mind set” atau pola pikir yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Sebab, di jaman demokrasi, komunikasi dua arah antara pejabat dengan warga atau masyarakat harus dibangun secara demokratis.

4.Menghilangkan sikap “feodalisme” di mana pejabat harus dianggap sebagai “raja” yang harus ditakuti. Dengan demikian menghilangkan gap atau jarak antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin.

5.Seorang pemimpin yang blusukan secara langsung juga bisa merasakan apa yang dirasakan warga atau masyarakat.

Hasil daripada blusukan akan dijadikan bahan untuk mengambil keputusan atau kebijakan sesuai dengan fakta-fakta objektif yang diperolehnya selama blusukan.

Apakah blusukan termasuk pencitraan?

Pencitraan adalah sebuah usaha untuk memberi kesan yang baik terhadap warga atau masyarakat dengan tujuan yang positif maupun tidak positif. Positif apabila blusukannya benar-benar ada manfaatnya bagi warga atau masyarakat, sedangkan negatif apabila blusukan hanya sekadar untuk kepentingan politik sesaat menjelang pilkada atau pemilu (sesudah terpilih, tidak pernah melakukan blusukan lagi). Dengan demikian, boleh saja blusukan dikategorikan sebagai pencitraan.

Apakah pencitraan itu negatif?

Pencitraan bisa negatif bisa positif. Negatif apabila tidak ada manfaatnya bagi warga atau masyarakat. Positif apabila ada manfaatnya.

Kerja tidak harus selalu di belakang meja

Pandangan bahwa kerja harus selalu di belakang meja tentu tak sepenuhnya benar. Bekerja di belakang meja adalah pekerjaan di dalam memikirkan dan menyusun sebuah keputusan atau kebijakan. Tidak hanya sekadar menerima laporan, membubuhkan tanda tangan dan menerima gaji dan tunjangan.

Blusukan harus ada tindak lanjutnya

Blusukan dikatakan baik kalau ada tindak lanjutnya dan tidak baik kalau tidak ada tindak lanjutnya sehingga warga atau masyarakat tidak merasakan dampak daripada blusukan itu.

Blusukan sebagai  salah satu fungsi kepemimpinan

Salah satu fungsi kepemimpinan yaitu komunikasi terutama komunikasi dua arah antara pemimpin dan yang dipimpin.

Bukankah gubernur punya bawahan?
Bukankah gubernur membawahi camat, lurah dan bawahan lainnya? Betul. Masalahnya adalah, apakah semua bahawan gubernur mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan warga atau masyarakat? Apakah mempunyai kemampuan berinteraksi, mencari informasi dan menampung aspirasi? Ternyata, banyak pemimpinan di bawah jabatan gubernur yang tidak mempunyai kemampuan atau kebiasaan seperti itu.

Politisasi blusukan

Kalau ada pihak-pihak yang kurang suka melihat pejabat blusukan, itu biasa-biasa saja. Namun warga atau masyarakatlah yang berhak menilai, apakah blusukan yang dilakukan seorang pejabat, dalam hal ini Jokowi, ada manfaatnya ataukah tidak. Pihak-pihak yang tidak suka atau sirik terhadap Jokowi, maka apapun yang dilakukan Jokowi akan selalu dinilai negatif. Cara berpikirnya negative thinking.

Blusukan termasuk kerja atau tidak?
Definisi kerja itu apa? Apakah kerja itu hanya duduk manis di kursi empuk dan ruangan full AC seperti yang dilakukan para anggota DPR/DPRD? Apakah para wakil rakyat itu mau kalau studi banding ke berbagai daerah atau ke luar negeri tidak merupakan bagian daripada kerja? Apakah blusukan bukan bagian daripada kerja? Tentu, blusukan dilihat dari sudut ilmu manajemen maupun teori kepemimpinan, blusukan juga termasuk bagian daripada agenda bekerja, termasuk pejabat yang meninjau proyek-proyek pemerintah, meresmikan acara-acara tertentu dan semacamnya.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973

%d blogger menyukai ini: