POLITIK: Tidak Golput Belum Tentu Warganegara Yang Baik

BANYAK orang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) hanya karena ingin dianggap sebagai “warganegara yang baik”. Sebuah cara berlogika yang keliru, sebab ukuran warganegara yang baik bukan golput atau tidak golput. Ukuran warganegara yang baik yaitu warganegara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan golput merupakan pilihan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab, memilih adalah hak, bukan kewajiban.

Sistem pemilu masih buruk

Banyaknya kasus korupsi yang terutama dilakukan para politisi menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia belum baik atau tepatnya masih buruk. Pemilu masih menghasilkan 70% pemimpin dan 70% wakil rakyat yang korup.

Sekitar 70% rakyat salah memilih

Banyaknya korupsi merupakan cermin bahwa masih banyak rakyat yang belum pandai memilih calon pemimpin dan calon wakil rakyat. Banyak yang belum tahu bagaimana caranya memilih yang benar. Banyak yang belum tahu apa ciri-ciri pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

Hati nurani bisa salah

Ada logika salah yang mengatakan, kalau memilih berdasarkan hati nurani, pasti benar. Salah, sebab kalau ada 10 orang memilih berdasarkan hati nurani, ternyata hasilnya berbeda-beda. Kalau hati nurani hasilnya berbeda-beda berarti hati nuranipun bisa salah.

Salah pilih berarti bencana

Salah pilih berarti bencana. Bisa bencana ekonomi, bencana hukum,bencana sosial dan bencana-bencana di berbagai sektor lainnya. Kalau sudah begini, para pemilih lepas tangan, caricari kambing hitam dan membela diri seolah-olah merasa tidak bersalah. Padahal, salah pilih berarti salah.

Salah pilih bukan warganegara yang baik

Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa, justru mereka yang tidak golput tetapi salah pilih, justru merupakan warganegara yang tidak baik karena hasil pilihannya adalah pemimpin dan wakil rakyat yang tidak berkualitas dan menyengsarakan rakyat.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku pemilih

Sejak 1973