• PARTAI POLITIK

    gambarbannerpartaigasing1

    gambarbannerpartaiyoyo1

    logo-apajpg1

    logo-barisannasionaljpg4

    logo-bulanbintangjpg1

    logo-gerindrajpg

    logo-hanurajpg

    logo-panjpg1

    logo-partaidemokratjpg

    logo-partaigarudajpg

    logo-partaigolkarjpg

    logo-pdipjpg

    logo-pibjpg

    logo-pkbjpg

    logo-pkdjpg

    logo-pknujpg

    logo-pkpjpg

    logo-pksjpg

    logo-pmbjpg

    logo-pnimarhaenjpg

    logo-ppijpg

    logo-pppjpg

POLITIK: Sepuluh Kesalahan Sistemik yang Dilakukan Indonesia

SEJAK era Soekarno hingga era SBY, hanya melahirkan presiden-presiden yang berprofesi sebagai manajer politik dan bukan sebagai manajer bangsa dan negara. Perhatian terhadap bangsa dan negara sangat kurang sehingga Pulau Sipadan dan Ligitan dicaplok malaysia dan nasib bangsa di perbatasan sangat memprihatinkan.

Inilah beberapa kesalahan presiden-presiden Indonesia

1.Sistem multi partai yang berlebihan

Sistem multi partai yang terlalu banyak menyebabkan banyaknya persoalan-persoalan politik yang pada akhirnya berdampak pada maju mundurnya sebuah kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lain. Idealnya, di Indonesia cukup memiliki maksimal lima partai yang masing-masing berkarakterkan sila-sila Pancasila

2.Sistem pengelolaan APBN yang besar pasak daripada tiang

Ketidakmampuan mengelola APBN menyebabkan Indonesia terjebak pada utang yang terus bertambah. Seharusnya anggaran rutin dan anggaran pembangunan berbanding 50%:50% dan tidak menerapkan anggaran defisit.

3.Sistem utang yang menjebak kepentingan-kepentingan Indonesia

Hanya demi pembangunan, maka Indonesia terjebak utang luar negeri yang terus bertambah. Utang-utang itupun tidak sepenuhnya bersifat produktif.

4.Sistem pembangunan yang tidak merata

Pembangunan yang terlalu dipusatkan di Jawa, mengakibatkan banyak daerah di luar Jawa yang infrastrukturnya buruk dan tingkat kesejahteraannya memprihatinkan. Seharusnya anggaran lebih diprioritaskan untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah miskin.

5.Sistem penerimaan jumlah PNS yang tidak rasional

Idealnya, jumlah PNS cukup 1% dari jumlah penduduk. rasionya, 1 PNS melayani 100 penduduk. Kenyataannya jumlah PNS sekitar 4% dan ini sangat membebani APBN. Seharusnya jumlah PNS dikurangi sehingga gajinya bisa dinaikkan secara signifikan.

6.Sistem jumlah TNI-Polri kurang

Idealnya, Indonesia yang luas harus didukung jumlah TNI-Polri yang memadai, yaitu 0,5% dari jumlah penduduk. Kenyataannya cuma 0,25% dari jumlah penduduk. Rasionya, 1 TNI-Polri melindungi 200 penduduk.

7.Sistem anggaran pendidikan 20% terlalu besar

Anggaran pendidikan 20% yang ditentukan dalam UUD 1945 terlalu besar. Karena berakibat anggaran TNI-Polri kecil dan berakibat alutsista-nya ketinggalan jaman dan tidak mampu menjaga keamanan dan pertahanan secara optimal. Seharusnya anggaran militer diprioritaskan.

8.Sistem pendidikan yang keliru

Jumlah matapelajaran/matakuliah terlalu banyak sehingga yang dikuasai hanya kulit-kulitnya saja. Sistem pendidikan yang tidak berbasiskan “logics” juga hanya melahirkan lulusan-lulusan yang pandai di bidang ilmunya, tetapi tumpul dalam penalaran.

9.Sistem pengelolaan sumber daya alam yang amburadul

Akibat terjebak utang, maka untuk melunasinya Indonesia menjual sumbr daya alamnya dengan harga murah. Terutama batubara, minyak, gas dan komoditas sumber daya alam lainnya. Bagian untuk Indonesiapun kecil sehingga Indonesia harus impor BBM dan lain-lain.

10.Sistem hukum dan lain-lain yang tidak efektif dan efisien

Sistem hukum yang multi tafsir dan mengandung banyak celah, menghasilkan pemerintahan yang penuh dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Indonesia juga tak memiliki sistem pertanian, sistem perekonomian dan sistem-sistem lainnya yang efektif dan efisien.

 

Kesimpulan:

-Penyebab keterpurukan Indonesia adalah karena tidak memiliki sistem yang bersifat nasional yang efektif dan efisien. Di samping itu, kualitas SDM Indonesia memang sangat rendah.

 

Saran

Kalau Indonesia ingin maju, maka bangsa ini harus memiliki seorang presiden yang cerdas, mampu membuat sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Semua menteri dan nonmenterinya harus cerdas dan mampu membangun sistem nasional yang efektif dan efisien sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya sistem perekonomian nasional, sistem pertanian nasional, sistem perbankan nasional, sistem pengelolaan sumber daya alam nasional, sistem perpolitikan nasional, sistem transportasi dan lain-lain.

 

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger

Satu Tanggapan

  1. Bigini aku ini masih awam dalam ilmu-ilmu politik, aku disini hanya ingin belajar dan melihat batas kemampuanku, jadi jika ada kesalahan dalam tulisanku mohon diperbaiki, dan jangan ditertawakan.
    Menurut tulisan anda, yang aku baca, ada banyak kata hutang disana kira-kira untuk apa ya.. uang utangan itu? coba kira-kira berapa gaji pejabat negara, apa kurang.. sehingga masih banyak yang korup?.
    Pendapat saya sih, dalam memimpin, presiden kita lebih berkonsentrasi pada masyarakatnya/rakyatnya (bukan blusukan ala jokowi, lo.. maksudku, karena akan habis masa jabatan 5tahun hanya untuk mblusuk ke seluruh Indonesia), apa mungkin sistem pemerintahan kita berpatok pada orang Barat. Itu saja, mungkin kita bisa bahas bersama. Jika tulisan saya memalukan, ya.. sebut saja saya Awam.
    Sekian dan trimakasih atas informasinya.

Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: